October
DKPP berharap partisipasi mahasiswa untuk Pemilu 2024 meningkat
Written by Akbar
(voinews.id)- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengharapkan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dapat meningkat secara signifikan. “Dari sisi pengetahuan terutama politik, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar yang kuat.
Sehingga diharapkan perannya yang lebih besar sebagai penyelenggara,” kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam keterangannya diterima di Jakarta Senin. Ratna menjelaskan bahwa idealisme mahasiswa masih sangat kuat sehingga idealisme tersebut sangat tepat jika diaplikasikan dalam tugas-tugas sebagai penyelenggara pemilu.
“Soal idealisme, tidak diragukan. Karena sangat dibutuhkan penyelenggara dengan idealisme menjaga agar tidak melakukan kesalahan apalagi pelanggaran dalam menyelenggarakan pemilu,” kata dia lagi. Untuk mendorong peran keterlibatan mahasiswa dalam Pemilu serentak 2024, DKPP menjalin kerja sama dengan kampus-kampus.
Terbaru, DKPP dan Fakultas Hukum Universitas Tadulako menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS terkait etika pemilu dalam mewujudkan pemilu berintegritas di Universitas Tadulako. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dan Dekan Fakultas Universitas Tadulako Sulbandana.
Dengan PKS tersebut, kata dia, diharapkan minat serta partisipasi mahasiswa untuk melibatkan diri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, khususnya di Universitas Tadulako meningkat signifikan. Sebagai informasi, penandatanganan itu juga disaksikan oleh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, kemudian Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Jamrin, dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Darmiati.
antara
October
Hari Parlemen dan momentum benahi tingkat kepercayaan pada legislatif
Written by Akbar
(voinews.id)- Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober. Menilik dari sejarahnya, peringatan Hari Parlemen Indonesia ini tidak lepas dari sejarah pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat tersebut.
Tidak berselang lama setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Tercatat ada 137 tokoh masyarakat dari berbagai daerah yang menjadi anggota KNIP, dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua, kemudian Mas Sutardjo Kertohadikusumo, Mas J Latuharhary, dan Adam Malik sebagai wakil ketuanya.
Pembentukan KNIP dilakukan 29 Agustus 1945 yang awalnya bertugas sebagai badan pembantu Presiden dalam melaksanakan tugasnya, namun kemudian diserahi kewenangan legislatif. Selain KNIP di tingkat pusat, dibentuk pula lembaga di tingkat daerah, yakni Komite Nasional Daerah (KND) dengan fungsi sama tetapi bertugas di daerah.
Pada perjalanannya, KNIP yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akhirnya disetarakan kedudukannya dengan Presiden melalui Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945.
Keluarnya Maklumat tersebut terjadi pada sidang pertama KNIP yang dipimpin oleh Kasman, dan akhirnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Parlemen Indonesia. KNIP itulah yang menjadi cikal bakal lembaga legislatif sekarang ini yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan KND menjadi Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka yang duduk sebagai anggota dewan berasal dari calon-calon yang diajukan partai politik dan dipilih oleh rakyat Indonesia untuk mewakili dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi.
antara
October
Sri Mulyani: Tantangan global membutuhkan kepemimpinan kuat G20
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan ekonomi global membutuhkan kepemimpinan kuat dan aksi bersama dari negara-negara G20 untuk mengurangi risiko.
"Tantangan global membutuhkan aksi G20 untuk melindungi masyarakat lemah sekaligus membawa kondisi dunia kembali kuat, seimbang, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif," kata Sri Mulyani saat menyampaikan hasil Pertemuan ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Washington DC, AS, Kamis sore waktu setempat.
Menurut dia, kondisi dunia yang menghadapi risiko seperti inflasi tinggi, perlambatan pertumbuhan, ketidakamanan sektor energi dan pangan, perubahan iklim serta konflik geopolitik juga membutuhkan bauran kebijakan yang memadai.
"Tantangan global juga membutuhkan kerja sama dan sinkronisasi bauran kebijakan makro maupun fiskal serta instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," katanya.
antara
October
(voinews.id)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik peluncuran vaksin halal COVID-19 produksi dalam negeri IndoVac yang diluncurkan Presiden Joko Widodo di PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Kamis.
"Selain akan menghasilkan devisa, produk ini bisa diterima oleh seluruh penduduk dunia karena produk ini halal," kata Wakil Ketua Umum MUI K.H. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Marsudi mengatakan produk halal yang merupakan salah satu program MUI tersebut bisa dirasakan manfaatnya hingga ke seluruh dunia. "Itulah program-program MUI untuk bisa berkhidmat bagi Indonesia dan bangsa sedunia," katanya.