September
Kemenparekraf tingkatkan pariwisata berdampak baik untuk lingkungan
Written by Akbar
(voinews.id)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang fokus meningkatkan pariwisata berkelanjutan yang akan berdampak baik terhadap lingkungan, kata Pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kemenparekraf Frans Teguh.
"Kemenparekraf juga fokus untuk mendorong pariwisata yang turut mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi saat ini dan masa depan serta dampaknya terhadap lingkungan," kata Frans dalam siaran resmi, Rabu (28/9). Dia melanjutkan pengembangan pariwisata juga didorong untuk tetap memenuhi kebutuhan turis, industri, dan komunitas atau yang biasa disebut sebagai pariwisata berkelanjutan.
Melalui berbagai program yang digalakkan pemerintah serta sinergi dengan berbagai pihak, Frans optimistis pariwisata berkelanjutan akan semakin berkembang di Indonesia. Menurut laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 32 dari 117 negara dalam pengembangan sektor perjalanan dan pariwisata yang berkelanjutan dan tangguh.
Sementara itu, data Sustainable Travel Report 2022 menyatakan 81 persen wisatawan global merasa pariwisata berkelanjutan sangat penting dengan 50% dari responden tersebut mengatakan kepedulian ini bertumbuh karena isu perubahan iklim.
Pendiri dan CEO Wise Steps Consulting, Mochamad Nalendra, membagikan pandangannya terkait mengapa Indonesia perlu bertransisi ke arah pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia beralih menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan karena banyaknya destinasi pariwisata di Indonesia yang mengandalkan alam.
"Tidak hanya baik untuk lingkungan, pariwisata berkelanjutan juga dapat mendukung pertumbuhan komunitas, UMKM, dan kewirausahaan sosial, mengingat 80 persen pelaku pariwisata global adalah UMKM," kata Mochamad.
Pada akhirnya, pariwisata berkelanjutan akan mengoptimalkan potensi suatu wilayah dan menciptakan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu, dalam jangka panjang, pariwisata berkelanjutan juga dapat menciptakan peluang pariwisata yang lebih inklusif bagi berbagai pihak.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam World Tourism Day (WTD) ke-42 pada 27 September 2022 di Bali mengatakan tahun ini ajang itu dirayakan sebagai sebuah peralihan menuju pariwisata yang akan dikenal sebagai sebuah pilar penting bagi pembangunan dan kemajuan pariwisata pascapandemi.
Menurut Sandiaga, semenjak pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa memperkokoh fondasi dasar pariwisata yang mengedepankan people atau mempersiapkan masyarakat yang lebih tangguh, unggul, dan berdaya saing dan planet atau menjaga keberlangsungan lingkungan dan kekayaan alam adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh tiap insan pariwisata.
antara
September
(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023.
Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.
"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023. Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.
"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, beberapa prioritas strategis FATF sangat sejalan dengan prioritas Indonesia, seperti meningkatkan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership transparency), meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital. Adapun transformasi digital juga merupakan salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.
Selain itu, 11 yurisdiksi di Asia juga telah mengesahkan Deklarasi Bali atau Deklarasi Asia Initiative pada Juli 2022 guna meningkatkan penggunaan transparansi pajak untuk mobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan di kawasan.
Asia Initiative akan membantu mengatasi penghindaran dan penghindaran pajak, korupsi, dan aliran keuangan gelap, yang pada akhirnya meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik untuk menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara.
antara
September
Indonesia-Albania sepakat tingkatkan kerja sama dagang dan pariwisata
Written by Akbar
(voinews.id)- Duta Besar RI untuk Bulgaria, Albania dan Makedonia Utara Iwan Bogananta bertemu dengan Perdana Menteri Albania Edi Rama dan keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Albania di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.
Pertemuan Dubes Iwan dengan PM Rama itu berlangsung di kantor Perdana Menteri Albania di Tirana pada Senin (26/9), menurut keterangan KBRI Sofia yang diterima di Jakarta, Rabu. Peningkatan kerja sama dengan Albania itu akan turut mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Balkan, kata KBRI Sofia.
Dalam pertemuan tersebut, Dubes Iwan menyampaikan beberapa agenda penting di antaranya tentang perkembangan kerja sama bilateral Indonesia-Albania, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.
"Dengan bangga kami menyampaikan akan ada rencana penandatangan investasi di sektor renewable energy atau green energy oleh perusahaan Indonesia di Tirana, Albania," kata Iwan.
Menurut Dubes Iwan, investasi itu merupakan investasi keluar (outbound investment) yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan tujuan untuk membuka ruang dan peluang baru bagi pasar Indonesia di wilayah Balkan dan sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi di tanah air.
"Kami yakin, investasi tersebut akan banyak mendatangkan sumber daya dari tanah air, baik itu dari material sampai ke sumber daya manusia," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Dubes Iwan serta kepercayan Indonesia terhadap Albania. "Albania akan terus mendukung rencana kerja sama bilateral dengan Indonesia ke depan, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi," katanya.
Albania merupakan negara berpenduduk 2,7 juta orang dengan populasi Muslim sebesar 56 persen. Albania berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan perdagangan produk Indonesia untuk masuk ke wilayah negara-negara Balkan.
antara
September
(voinews.id)- Staf Khusus Menteri ESDM Sripeni Inten Cahyani mengatakan biaya konversi motor konvensional berbahan bakar fosil ke motor listrik masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam akselerasi ekosistem kendaraan elektrifikasi Indonesia.
Menurut Inten, biaya konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dapat menyentuh angka Rp15 juta per unit pada saat ini masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengalihkan kendaraan lamanya ke kendaraan listrik.
"Kesulitannya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mau (konversi ke motor listrik). Mereka mau melakukannya jika (biaya konversi) berada di angka Rp6 hingga 7 juta," kata Inten saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Tak hanya itu, ia berpendapat motor bekas yang sudah eksis bertahun-tahun tersebut perlu diberikan standardisasi, agar konversi-nya efisien, dan pengujian tipe di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bisa berjalan lancar. "Selain itu, kalau tidak sama, biayanya menjadi tidak seragam.
Sehingga, penting untuk diseleksi di awal," ujar Inten. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM menargetkan peralihan penggunaan motor listrik berbasis baterai sebanyak 6 juta unit pada 2025.
Target itu dipatok untuk mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlanjur lebar cukup besar pada tahun ini. Adapun ESDM turut menargetkan konversi motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit pada tahun ini.
"Seharusnya, tahun ini ada 1.000 (unit yang dikonversi). Tapi, kendaraan konversi ini banyak effort-nya. Pertama, menggerakkan bengkel yang tersertifikasi, karena di sini kita bicara soal keselamatan. Kedua adalah teknisi, dimana persyaratannya harus memenuhi Permenhub 65/2020," jelas Inten.
"Kemudian adalah pengujian tipe. Selain itu, target 1.000 unit sepertinya mundur karena ketersediaan material, komponen dan chip, serta ketersediaan anggaran," ujarnya menambahkan. Adapun Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel kecil (UMKM) untuk melakukan pelatihan konversi motor BBM ke listrik.
Kerja sama dengan produsen komponen juga dilakukan untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis. Kementerian ESDM sebelumnya telah meluncurkan pilot project program konversi 100 unit dengan 10 tipe (jenis sepeda motor) pada 17 Agustus 2021.
Proses konversi tersebut mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Motor listrik tersebut telah lolos uji endurance 10.000 km selama 48 hari dengan menempuh jalan menanjak, turunan dan macet, baik dalam kondisi hujan maupun panas.
Setelah berhasil melaksanakan Program Konversi 100 unit Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, tahun 2022 Kementerian ESDM melanjutkan konversi tersebut menjadi 1.000 motor listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.
antara