September
MPR: Reforma agraria harus menyasar masyarakat yang butuh lahan
Written by Akbar
(voinews.id)- Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan bahwa reforma agraria harus benar-benar menyasar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan, ladang, atau sawah agar tidak terjadi ketimpangan.
"Harus kita akui saat ini memang banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan akses tanah," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengemukakan hal itu ketika menanggapi aksi dan orasi oleh ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang berasal dari berbagai daerah. Dalam aksi tersebut disampaikan berbagai permasalahan pertanahan, lahan, dan sawah.
KNPA berharap agar masalah terkait pertanahan yang selama ini menimpa rakyat kecil segera berakhir dan mereka diberi keadilan dalam penguasaan lahan. Terkait dengan hal tersebut, Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa MPR dengan tegas mendukung adanya reforma agraria dan menyebut massa aksi yang mayoritas petani itu sebagai kaum pejuang. "Saya senang mendapat masukan dari para aktivis KNPA," ujar politikus asal Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu.
Alumnus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu prihatin bahwa 1 persen dari sekelompok masyarakat mampu menguasai 68 persen akses pertanahan di Indonesia.
Padahal, dalam mandat bangsa Indonesia disebutkan akan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk itu, reforma agraria harus menjadi langkah awal dalam menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil, terutama kaum tani.
"Petani kita banyak yang memiliki akses tanah yang tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan bahwa pada hakikatnya terdapat proses menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Apalagi, semua langkah pembangunan yang selama ini dilakukan juga bertujuan untuk rakyat meski memang masih ada ketimpangan kepemilikan lahan atau tanah yang serius.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu menegaskan bahwa bangsa ini perlu haluan negara untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Menurut dia, sikap MPR sendiri sudah jelas dalam masalah reforma agraria, yakni dengan masih berlakunya Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, meski ada ketetapan tersebut, hukum yang ada belum maksimal karena belum ditindaklanjuti dengan turunan hukumnya. "Saya berharap pada DPR agar ketetapan itu ditindaklanjuti dengan membentuk undang-undang," tegasnya.
antara
September
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-77, mengatakan bahwa paradigma kolaborasi akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.
"ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan," kata Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa.
Menurut Retno, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu tetap menjadi relevan dan penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia.
"Adalah komitmen Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam membentuk tatanan regional di Indo-Pasifik ... menempa persatuan sebagai lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ... dan untuk memastikan ASEAN penting bagi rakyat kita, bagi kawasan, dan bagi dunia," ujarnya.
Dalam pidatonya, Menlu Retno mengungkapkan keprihatinan bahwa di banyak kawasan, arsitektur regional pascaperang dibangun sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengucilkan negara atau pihak tertentu.
"Fenomena ini berlanjut hari ini dengan pengelompokan mini-lateral. Banyak yang menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar. Ini bukanlah arsitektur regional yang seharusnya," ucapnya. Retno menegaskan bahwa arsitektur regional seharusnya berfungsi sebagai blok pembangun untuk perdamaian dan stabilitas, dan bukan untuk merusak. "ASEAN dibangun tepat untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru.
Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara," ujar Menlu Retno. Dia menambahkan bahwa ASEAN juga akan terus serius dalam menyikapi dan menangani situasi di Myanmar.
Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen pihak militer Myanmar dalam menerapkan Konsensus Lima Poin.
Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.
Pada kesempatan itu, Menlu Retno pun menekankan bahwa ASEAN harus terus bergerak maju dan tidak "tersandera" oleh situasi di Myanmar.
"ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar," kata Retno.
Di kawasan Pasifik, menurut dia, Indonesia akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik. "Kami akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk penanganan perubahan iklim.
Sebagai negara Pasifik, kami ingin melihat Pasifik sebagai bagian integral dari Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," ujar Retno.
antara
September
(voinews.id)- Badan Intelijen Negara (BIN) dan Papua Muda Inspiratif (PMI) terus mempromosikan desa-desa wisata di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Koordinator PMI Fakfak Abdul Wahab Iha dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan organisasinya memiliki program pengembangan pariwisata di setiap desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
PMI merupakan organisasi binaan BIN yang memiliki tugas membawa semangat baru bagi anak-anak muda di Papua untuk dapat mengimplementasikan potensi dan ide kreatifnya dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Kami bersama pembina kami Deputi IV Bidang Intelijen Ekonomi BIN Gde Made Kartikajaya mengunjungi titik-titik destinasi desa wisata untuk pengembangan destinasi wisata tersebut. Itu masuk program pariwisata PMI," kata Awi sapaan Abdul Wahab. Menurut dia, pengembangan potensi wisata berbasis kearifan lokal dapat bermanfaat bagi masyarakat apabila dimanfaatkan secara maksimal.
Pemuda bisa memberdayakan pedagang, nelayan, warga, dan unsur terkait untuk berkolaborasi memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan. Awi mencontohkan anak PMI yang mempromosikan wisata sejarah di Kampung Patimburak, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak.
Di tempat itu, terdapat masjid yang berumur hampir 2 abad dan pemandangan laut yang memanjakan mata para wisatawan. Terdapat pula tarian adat yang masih dilestarikan.
Sementara Koordinator PMI Bagian Pariwisata Siti Salama Iba mengatakan ada berbagai cara untuk mempromosikan wisata yang ada di setiap desa. Salah satunya dengan membuka trip wisata. PMI di Kampung Ugar, lanjut Siti, membuka jasa perjalanan wisata.
Mereka berkolaborasi dengan nelayan, pedagang, dan warga.
PMI sendiri mempromosikan Desa Ugar melalui instagram @exploreugar. Melaui promosi itu, masyarakat dapat informasi wisata alam dan budaya apa saja yang bisa dinikmati di Ugar. "Di sini bisa snorkeling, menikmati gugusan pulau, pasir timbul, oleh-oleh khas Fakfak, dan lain sebagainya," imbuhnya.
Saat ini, Siti mengaku sedang berjuang agar Desa Ugar mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2022. Alumnus IPB itu berjuang sejak masa kuliah agar wisata di kampung halamannya dapat dinikmati orang di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara.
Siti menyampaikan terima kasih atas bimbingan langsung dari Deputi IV Bidang Intelijen Ekonomi BIN Gde Made Kartikajaya. Dalam kunjungan itu, Gde Made Kartikajaya mengadakan rapat dengan sejumlah pihak di antaranya Pemkab Fakfak dan tokoh lainnya dalam pengembangan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak.
Pengembangan segala potensi yang ada di daerah itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Budi Gunawan, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Deputi IV Bidang Intelijen Ekonomi BIN Gde Made Kartikajaya.
antara
September
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada Pertemuan Tingkat Tinggi untuk Memperingati dan Mempromosikan Hari Internasional untuk Perlucutan Senjata Nuklir, mengatakan bahwa senjata nuklir adalah ancaman nyata bagi umat manusia.
"Senjata nuklir merupakan ancaman nyata bagi umat manusia. Apalagi saat ini terdapat lebih dari 13 ribu senjata nuklir di dunia," kata Menlu Retno dalam pertemuan itu yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Senin (26/9), menurut keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa.
Menlu Retno menyebutkan bahwa negara-negara yang memiliki senjata nuklir terus memodernisasi persenjataan nuklir mereka. Situasi itu, menurut dia, telah menambah keprihatinan Indonesia terhadap perkembangan yang lambat dan kurangnya komitmen dalam upaya perlucutan senjata nuklir.
Terkait hal itu, Menlu Retno pun menyampaikan tiga pesan utama, yaitu perlucutan senjata nuklir harus terus menjadi prioritas bersama, mekanisme perlucutan senjata global perlu diperkuat, dan pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai harus terus dikedepankan.
Retno juga menekankan bahwa "keselamatan umat manusia dari bencana nuklir merupakan tanggung jawab seluruh negara. Dalam hal ini, Indonesia terus berkomitmen dalam mendukung upaya tersebut".
Pertemuan peringatan hari internasional perlucutan senjata nuklir di PBB dilakukan dalam rangka mendorong seluruh negara pemilik nuklir menjalankan komitmennya untuk menghapus senjata nuklir, serta bekerja sama dalam memastikan hak setiap negara dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.
Pertemuan itu merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan atas mandat Resolusi Majelis Umum PBB No.68/32 tahun 2013, yang diajukan oleh Indonesia, atas nama Gerakan Non-Blok.
antara