September
(voinews.id)Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pastikan tidak ada penghapusan kebijakan Domestic Market Oblibation (DMO) sawit yang mengharuskan pelaku usaha memasok 300.000 ton minyak sawit mentah ke dalam negeri.
"Tidak ada," kata Mendag ditemui usai mengunjungi Pasar Badung, Bali, Rabu. Hal senada disampaikan Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra, yang menyampaikan bahwa DMO sawit akan tetap diberlakukan.
Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian pasokan minyak sawit domestik, sehingga pasokan dan harga terjaga. Menurut Syailendra, kebijakan DMO sawit terbilang efektif dalam menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.
"Iya, 300 ribu ton per bulan supaya pasokan terjaga. Dan ini betul realisasinya, kami pantau terus. Hampir-hampir tidak pernah di bawah itu," ujar Syailendra.
Terkait potensi ekspor minyak sawit yang hilang karena DMO masih berlaku, Syailendra mengatakan dalam hal ekspor masih dapat dilakukan dalam jumlah yang juga besar. "Kalau 300 ribu ton disuplai, dikali sembilan, maka ekspornya itu 2,7 juta ton. Itu di Jawa saja.
Kalau dia kemas seperti Minyakita, kali lagi 1,5. Kalau dia Indonesia Timur tambah lagi porsinya," ujar Syailendra. Ia menambahkan Kemendag terus melakukan evaluasi dalam rapat setiap Selasa dan Jumat. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa Minyakita sudah tersedia di berbagai pasar dengan harga 14.000 per liter.
"Saya sudah ke Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, Merauke itu kita kirim dan harganya sama," tukas Syailendra. Selanjutnya Mendag akan melepas pengiriman Minyakita untuk wilayah Indonesia Timur, dimana pada 24 September 2022 akan ada pengiriman dari Surabaya ke Maluku Utara.
antara
September
(voinews.id)- Pemerintah Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangani komunike bersama untuk membuka hubungan diplomatik di antara kedua negara. Penandatangan komunike itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Dau Deng Malek di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York pada Selasa (20/9).
"Penandatangan komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi," kata Retno seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Malek. Setelah penandatanganan komunike itu, kedua pihak membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak. Terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, telah ditandatangani kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur antara PT Waskita Karya dan Kementerian Sudan Selatan.
Kerja sama Indonesia-Sudan Selatan di bidang minyak juga akan segera dijajaki, kata Retno.
Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011. Kementerian luar negeri di kedua negara akan menindaklanjuti komunike itu dengan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan di kedua negara.
Menlu Retno menghadiri Sidang ke-77 Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 20-26 September. Dia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi Debat Umum sidang tersebut pada 26 September dan akan mengikuti 60 kegiatan selama Sidang Majelis Umum PBB itu.
antara
September
Airlangga-Prabowo bahas kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional
Written by Akbar
(voinews.id)Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional saat menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Perekonomian.
“Saya menyambut baik kunjungan dari sahabat Saya, Bapak Prabowo Subianto, untuk membahas berbagai isu penting dan strategis di tingkat global, yang berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari isu ketahanan pangan, krisis energi, ancaman krisis keuangan di berbagai negara lain, serta sejumlah tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dunia,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut, dibahas juga mengenai strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian, seperti tantangan krisis pangan, energi dan keuangan, sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina serta pandemi COVID-19 yang masih belum usai.
Kedua Menteri juga membahas lebih teknis terkait isu ketahanan pangan, terutama setelah Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar para Menteri dalam kabinetnya terus menjaga ketahanan pangan, melalui peningkatan produktivitas di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor pangan.
”Presiden juga menginginkan agar petani bisa memproduksi kedelai, dan meminta BUMN untuk membeli dari petani dengan harga Rp 10.000 (per kilogram) sehingga harga yang sudah dijamin ini menjadi cukup menarik bagi petani agar mau menanam kedelai,” ucap Airlangga.
Selain itu, Presiden juga mendorong penggunaan bibit unggul yang telah direkayasa secara genetik atau atau Genetically Modified Organism (GMO) agar produktivitas bisa meningkat. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk perluasan lahan tanam, sehingga bisa meningkatkan produksi di dalam negeri dan mengurangi impor pangan.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menunjuk Kementerian Pertahanan untuk turut membantu program food estate atau lumbung pangan nasional bersama kementerian lainnya. Dalam program food estate Kemhan di Kalimantan Tengah, lahan food estateditanami singkong yang tentunya dapat diolah menjadi tepung, mie hingga sumber energi.
Lebih lanjut kedua Menteri sepakat untuk terus saling bekerja sama sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 lalu, bahwa semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional merupakan pilar paling penting dalam mewujudkan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia.
antara
September
BI dorong investasi di luar Jawa untuk kurangi disparitas regional
Written by Akbar
(voinews.id)Bank Indonesia mendorong investor untuk melakukan investasi berkelanjutan di luar Pulau Jawa, khususnya di Pulau Sumatera sebagai upaya untuk mengurangi disparitas regional.
“Didukung dengan peningkatan infrastrukur, peningkatan belanja dan juga insentif pemerintah, daerah di luar Jawa dapat mengungguli dalam hal investasi dan pertumbuhan ekonomi yang luas,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo saat memberikan sambutan secara daring dalam Lampung Investment Business Collaboration Forum, Selasa.
Dody menyampaikan bahwa Sumatera merupakan lokasi yang potensial untuk berinvestasi karena menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam berupa minyak, perak dan emas kemudian produsen utama teh, kopi, beras dan jagung. Selain itu, Sumatera yang memiliki luasan hampir seukuran California juga menghasilkan seperempat dari PDB negara.
Bank Indonesia menilai investasi berkelanjutan perlu diperkuat baik dari segi kerangka kebijakan maupun implementasi. Keberhasilan transisi menuju ekonomi global yang lebih berkelanjutan, sebut Dody, sangat bergantung kepada pendanaan yang berkelanjutan.
“Untuk itu, segala cara untuk memperkuat investasi berkelanjutan perlu dilakukan secara cepat dan bersama-sama, termasuk melalui berbagai diskusi yang akhirnya berujung pada konsensus bahkan di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Kendati strategi pembangunan berkelanjutan atauSustainable Development Goals (SDGs) masih dalam tahap awal, lanjutnya, namun investasi di bidang SDGs sangat penting dilakukan oleh para investor.
“Tidak hanya untuk alasan terkait kebijakan risiko iklim namun juga untuk reputasi dan kepemimpinan mereka (investor) dalam mendorong agenda keberlanjutan ke depan,” tuturnya.
Adapun Bank Indonesia telah memiliki tiga strategi untuk meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan. Pertama, mengembangkan instrumen keuangan hijau dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai sumber pertumbuhan baru sekaligus memperluas tenaga kerja dan mendukung Paris Agreement.
“Kedua, pentingnya mengembangkan ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan semua pihak terkait, melalui kebijakan insentif, dan disinsentif, sekaligus membangun infrastruktur ketahanan,” sebut dia.
Semua elemen penting seperti taksonomi hijau, layanan verifikasi, sertifikasi hijau, lembaga sertifikasi hijau dan juga lembaga pemeringkat hijau, turut menjadi bagian dari ekosistem instrumen keuangan berkelanjutan.
Kemudian strategi ketiga adalah program peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian semua pihak. Dari perspektif makroprudensial, Bank Indonesia mendukung transformasi hijau, melalui uang muka (down payment) yang lebih rendah untuk kendaraan listrik dan pinjaman khusus untuk nilai atau properti hijau.
antara