September
(voinews.id)- Pemerintah-pemerintah negara anggota ASEAN perlu bekerja sama membangun ekosistem yang tepat agar bisa menciptakan unikorn atau usaha rintisan (start-up) yang valuasinya mencapai 1 miliar dolar AS (Rp14,91 triliun) ke atas.
“Jadi bagaimana pemerintah ASEAN ini saling bergandengan tangan untuk membangun ekosistem tepat, sehingga ‘start-up’-nya bisa menciptakan unikorn,” kata Koordinator Digital Start-Up Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Sony Sudaryana. Sony mengatakan hal itu di sela-sela acara World Congress On Innovation and Technology 2022 di Penang, Malaysia, Rabu.
Dia mengatakan setiap negara di ASEAN mempunyai karakteristik masing-masing dan apa yang terjadi di Indonesia mungkin tidak bisa diterapkan di Thailand, misalnya. “Karena (ASEAN itu) heterogen. Kalau Amerika mungkin homogen, tipikal masyarakatnya sama, regulasinya juga sama,” katanya.
Selain itu, regulasi di setiap negara ASEAN juga berbeda, katanya. “Saya rasa negara-negara ASEAN butuh duduk bersama. Butuh forum untuk ‘showcase’ inovasi yang dimunculkan oleh ‘start-up’,” kata Sony.
Ia mengatakan perlu ada pula ruang berbagi ilmu inovasi yang muncul dan pembelajarannya. Diskusi dan membangun kemitraan antara negara-negara ASEAN, termasuk regulasi, pendanaan dan hal lain yang mendukung untuk menciptakan unikorn, menurut dia, juga perlu dilakukan jika negara-negara di kawasan tersebut ingin bisa memunculkan unikorn bersama.
antara
September
(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ketahanan pangan akan mewujudkan ketersediaan pangan yang dapat dijangkau masyarakat sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food soveregnity dan mandiri atau food resilience,” katanya di Jakarta, Rabu.
Oleh sebab itu pemerintah berupaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan ketahanan pangan sehingga target pemerataan kesejahteraan masyarakat tercapai, antara lain dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan mengelola cadangan pangan, melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, serta memperkuat sistem logistik pangan.
Selain itu mengentaskan wilayah rentan rawan pangan, mengembangkan penganekaragaman pangan, dan mengembangkan potensi pangan lokal. Pemerintah juga menerbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum Bulog hingga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 1,2 juta ton setara beras.
Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.
Selain itu pemerintah turut mendiversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong, melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. "Ini dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor," ujar Menko Airlangga Hartarto.
Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga 3 persen hingga akhir 2022.
Plafon kredit KUR pada 2022 pun ditingkatkan hingga Rp373,17 triliun dan plafon KUR Mikro yang tanpa agunan tambahan sebelumnya di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta juga ditingkatkan menjadi di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi NPK dan urea untuk sembilan komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.
Terakhir, pemerintah mengembangkan kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui Program Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumut, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua.
“Program Closed Loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan Sikka, juga dilakukan pemerintah,” tegas Menko Airlangga Hartarto.
antara
September
(voinews.id)Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) mendukung penggunaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Badung, Bali, yang bakal menjadi lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15–16 November 2022.
Oleh karena itu, PLN pun menyerahkan 200 unit sertifikat energi baru dan terbarukan (EBT) kepada The Apurva Kempinski Bali demi mendukung penggunaan energi bersih atau energi rendah emisi di lokasi pertemuan puncak G20 itu.
General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Bali I Wayan Udayana, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Selasa, mengatakan bahwa The Apurva Kempinski Bali merupakan hotel pioneer, yang pertama di Bali yang memanfaatkan REC.
"Tentu ini menjadi bukti bahwa pelaku pariwisata dapat turut ambil bagian memberi contoh untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim, dan kami berharap ini dapat memicu pelaku pariwisata lainnya untuk mengambil langkah yang sama,” katanya.
Ia menambahkan bahwa The Apurva Kempinski Bali juga jadi lokasi (venue) G20 pertama yang memanfaatkan REC. Dengan demikian, pasokan listrik di lokasi KTT G20 dapat dipastikan bersumber dari energi baru dan terbarukan, salah satunya dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang yang kapasitasnya mencapai 140 megawatt.
"Sertifikat yang diserahkan pada hari ini sejumlah 200 unit dan setara dengan 200 megawatt-hour yang berlaku sejak 1 Agustus 2022, sedangkan pemakaian hotel sendiri saat ini di atas 20.000. Artinya, masih ada potensi yang REC bisa dikerjasamakan," kata Udayana.
Dalam siaran tertulis yang sama, Deputy GM Finance The Apurva Kempinksi Bali Lisen Pribadi berharap pembelian REC itu menunjukkan komitmen perusahaan mendukung transisi menuju energi bersih di Indonesia.
"Kami berharap melalui pembelian (REC) ini dapat memberi kontribusi nyata untuk mendorong transisi energi sekaligus menjadi contoh bagi hotel-hotel lainnya di Bali," ujarnya.
PLN per Agustus 2022 mencatat pihaknya menyediakan REC yang setara 4.243 megawatt-hour. Itu dimanfaatkan oleh 15 pelanggan dari kelompok industri dan bisnis.
antara
September
Badan Pangan Nasional rilis regulasi penyaluran CBP guna tekan inflasi
Written by Akbar
(voinews.id)Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi.
“Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) itu menjadi payung hukum bagi penyaluran beras pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu atau kita menyebutnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran ini dilaksanakan melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digelar oleh NFA dengan menugaskan Perum Bulog,” kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu.
Kriteria KPM penerima beras, lanjutnya, adalah keluarga tidak mampu yang terdata oleh Kementerian Sosial. Apabila terdapat KPM yang tidak sesuai dengan data maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan setempat.
Dalam pelaksanaan KPSH, NFA melalui Bulog menyalurkan beras 20 kg bagi setiap KPM dengan harga terjangkau. “Beras KPSH tersebut nantinya akan dilengkapi dengan informasi jenis beras dan harga tebus, sesuai dengan juknis yang akan ditetapkan. Untuk harga tebus akan disesuaikan dengan kualitas dan mutu beras,” kata Arief.
KPSH akan dilaksanakan sampai 31 Desember 2022 di titik-titik yang rawan mengalami gejolak harga beras. “Pelaporan pelaksanaan dilakukan setiap bulan oleh Bulog, setidaknya meliputi rincian realisasi dan jumlah KPM. Laporan disampaikan kepada kami, serta ditembuskan ke kementerian terkait,” ujarnya.
Perbadan Nomor 4/2022 tersebut juga memuat tim pemantau dan evaluasi yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemendag, Kementan, Kemensos, Kemendagri, Kemen BUMN, Setkab, dan Polri.
Setelah di terbitkannya Perbadan ini, kata Arief, pihaknya dapat mengoptimalisasi CBP yang tersedia secara lebih terukur, sehingga berkontribusi signifikan bagi pengendalian inflasi.
"Sebagai upaya menjaga stabilitas harga kami akan meningkatkan program KPSH, sementara untuk meningkatkan stok cadangan beras penyerapan akan terus ditingkatkan,” kata Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto.
Dia mengatakan Bulog menjamin kecukupan pangan pokok hingga akhir tahun dengan stok beras yang dikuasai Bulog saat ini sebesar 1 juta ton yang tersebar merata di seluruh Indonesia.
antara