September
Banggar DPR: Usulan hapus listrik 450 VA agenda besar alih energi
Written by Akbar
(voinews.id)- Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Karena itu ia menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA, yang juga merupakan listrik subsidi, Namun untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dnegan penghasilan kurang dari 1.9 dolar AS per hari.
"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah," kata Said. Sementara itu, lanjutnya, terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS, sehingga perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.
Kemudian terdapat pula 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS. Dengan demikian, diperlukan pula verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.
Said mengharapkan BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), dan pemerintah daerah (pemda) harus bersinergi untuk membaharui dan mengintegrasi data.
BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat. Adapun upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.
Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional. Oleh sebab itu Ketua Banggar DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan listrik.
Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), serta 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
"Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil," ucap dia.
antara
September
(voinews.id)enasihat Iklim untuk Menteri Keuangan Amerika Serikat John Morton dan Wakil Utusan Khusus untuk Iklim AS Rick Duke pada Kamis (15/9) bertemu dengan mitra-mitranya di Indonesia membahas pengembangan kemitraan transisi energi yang adil.
Penasihat iklim Departemen Keuangan AS dan Wakil Utusan Khusus untuk Iklim AS mengunjungi Indonesia untuk memajukan kemitraan transisi energi yang adil di Indonesia, kata Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam keterangannya pada Jumat.
Menurut Kedubes AS, kemitraan itu berupaya untuk mengumpulkan pembiayaan dari pemerintah mitra dengan pembiayaan sektor swasta guna mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih.
Bersama dengan para mitra dari Jepang, delegasi Departemen Keuangan AS dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim (SPEC) membahas upaya berkelanjutan Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan strategi ambisius dalam mengurangi emisi karbon secara signifikan di sektor ketenagalistrikan, termasuk peralihan dari batu bara menuju energi terbarukan.
Upaya lainnya yang dibahas adalah penerapan reformasi mendasar yang akan memungkinkan investasi swasta yang signifikan di pasar energi terbarukan, kata Kedubes AS. Delegasi AS tersebut menekankan bahwa Amerika Serikat, Jepang, dan mitra negara donor lainnya siap untuk mendukung strategi transisi energi semacam itu di Indonesia dengan memberi dukungan keuangan yang signifikan.
Menurut pihak Kedubes AS, delegasi Amerika Serikat terdorong oleh komitmen Indonesia untuk mewujudkan transisi yang akan menciptakan lapangan kerja dan inovasi, sekaligus adil dan merata bagi mereka yang paling rentan terhadap transisi.
Selain pertemuan dengan pejabat Pemerintah Indonesia, delegasi AS juga mengadakan pertemuan dengan perwakilan bank pembangunan multilateral, pengembang energi terbarukan, dan organisasi masyarakat sipil.
September
(voinews.id)SKK Migas menyatakan kehadiran delegasi Indonesia Paviliun dalam ajang Oil and Gas Asia (OGA) 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, membuka peluang kerja sama bisnis antara perusahaan dalam negeri dengan operator minyak dan gas bumi dari berbagai negara.
Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan peluang kerja sama itu muncul setelah semua perusahaan dan pabrikan lokal yang tergabung dalam Indonesia Pavilion mempresentasikan produk-produk unggulan mereka.
"Ada beberapa prospek dan peluang bisnis yang dihasilkan dari sesi presentasi bisnis sepanjang hari ini. Kita terus kawal supaya berbagai peluang tersebut terealisir," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Erwin menjelaskan konteks kerja sama bisnis di forum itu adalah business to business atau B to B, sehingga perlu beberapa tahapan untuk sampai kepada transaksi. Menurutnya, calon user tentu akan melakukan review, verifikasi lapangan, dan bahkan serangkaian uji coba produk.
SKK Migas menyatakan perusahaan dan pabrikan lokal yang tergabung dalam Indonesia Pavilion telah memiliki beragam sertifikasi standar kualitas global seperti ISO atau American Petroleum Institute (API).
Apalagi produk-produk dari pabrikan lokal tersebut sudah banyak dipakai oleh operator migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), seperti British Petroleum, ENI, PetroChina, ExxonMobil, dan lainnya.
Beragam produk buatan pabrikan dalam negeri, termasuk BUMN yang dipresentasikan antara lain melalui produk kategori FTV (fitting, tubular, valve) oleh PT Epsindo Jaya Pratama, PT Teknologi Rekayasa Katup, PT Dwi Sumber Arca Waja, PT Bukit Baja Nusantara, dan PT Fajar Benua Indopack, PT Artas Energi Petrogas, PT Krakatau Steel Group, dan PT Rainbow Tubulars Manufacture.
FTV merupakan peralatan perpipaan, termasuk katup yang mengatur aliran minyak dan gas di lokasi pengeboran.
Selain itu, ada produk kategori EPC services (engineering, procurement & construction) yang dipaparkan oleh PT Meindo Elang Indah, PT Elnusa Tbk, dan PT Titian Services Indonesia. Produk chemical & services chemical dipresentasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga, PT Luas Birus Utama, PT Jotun Indonesia.
Khusus produk kategori drilling sub surface dipresentasikan oleh PT Imeco Inter Sarana, PT Sagatrade Murni, dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
Sedangkan jasa dan layanan perkapalan, logistik dan teknologi informatika dipresentasikan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kairos Utama Indonesia.
“Kami sangat surprise dengan apresiasi pengunjung, di mana sepanjang dua hari ini booth Indonesian Pavilion begitu ramai dikunjungi. Beberapa perwakilan dari Malaysia sempat datang dan berdiskusi tentang local company development,” terang Erwin.
Forum Oil and Gas Asia merupakan salah satu eksibisi migas terbesar di Asia, di mana pemangku kepentingan industri migas bertemu dengan para pengambil keputusan dari pemerintahan maupun perusahaan minyak nasional dan internasional.
Ajang itu menjadi wadah bertukar informasi mengenai teknologi dan tren terkini industri migas terhitung sejak 13 sampai 15 September 2022. SKK Migas menegaskan keterlibatan Indonesia Pavilion di acara OGA 2022 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang baru saja dilaksanakan di Jakarta pada akhir Juli 2022 lalu.
antara
September
(voinews.id)Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.
"Kejaksaan bagian dari pemerintah, tentu sangat mendukung program dimaksud dalam rangka mengurangi pencemaran udara atau emisi karbon," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang bernama Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Ketut, pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai inpres tersebut dan sudah diedarkan ke setiap bidang dan daerah. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.
"Tentu kami akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan anggaran yang ada," ujarnya. Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.
Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Mengenai pengadaan kendaraan listrik itu, Ketut Sumedana mengatakan Kejaksaan Agung perlu melakukan perencanaan dan alokasi anggaran terlebih dahulu.
"Kalau pengadaan itu kan perlu perencanaan, penganggaran dan seterusnya, tidak bisa langsung membeli karena itu akan mengganggu anggaran tahun berjalan," katanya.
Menurut ia, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional memerlukan waktu, namun hal itu bisa saja dilakukan segera apabila ada perubahan anggaran untuk pengadaan pada akhir tahun.
"Kalau pengadaan biasanya memerlukan waktu. Bisa saja tahun ini kalau ada anggaran perubahan pada akhir tahun untuk pengadaan itu," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.
Moeldoko mengatakan Inpres 7 Tahun 2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju. Menurut ia, transisi kendaraan konvensional ke listrik juga diharapkan dapat menjadi solusi masalah besarnya subsidi BBM di APBN dan menjadi upaya menghemat devisa, serta menciptakan kemandirian energi nasional. Selain itu, transisi ke energi listrik juga diharapkan dapat mendorong pencapaian emisi bersih pada 2060.
antara