VOInews, Auckland: Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya. Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosekuritas dan Keamanan Pangan Selandia Baru, Andrew Hoggard.
"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," kata Hoggard saat bertemu Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat (1/3/2024) seperti dilansir Antara.
Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik. Total nilai perdagangan kedua negara mencapai 3 miliar dolar Selandia Baru, setara Rp28,7 miliar, per September 2022-September 2023. Hoggard menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.
"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," kata Hoggard, yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu.
Ia mengatakan, kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.
"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Hoggard menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas. Selain itu, negaranya berkomitmen memenuhi baik standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia. Untuk itu, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI.
"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.
Ia berharap kedua negara menempuh kerja sama lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA). Kesepakatan MRA itu dapat mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.
"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya. (Antara)
VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara terkait warga Indonesia di Jepang yang ditahan Senin (26/02/2024). Warga berinisial JP itu ditangkap kepolisian Jepang di Hiroshima terkait bayinya yang ditelantarkan sampai meninggal dunia.
VOInews, Jakarta: Presiden Indonesia Joko Widodo meminta jajaran TNI-Polri untuk selalu siaga dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia -TNI- Kepolisian Republik Indonesia -Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI Cilangkap,Jakarta,Rabu (28/2/2024).
"Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang mudah, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tetapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal/ tantangan global yang sangat
rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri,” kata Presiden Joko Widodo.
Presiden menyampaikan, saat ini dunia sedang menghadapi berbagai konflik seperti di Ukraina, Gaza, bahkan Yaman, yang menyebabkan inflasi pangan dunia. Selain itu, terdapat juga krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah negara dilanda resesi.
Karena itu, Presiden mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada dan hati-hati, karena ke depan kompetisi global semakin kompleks. Presiden juga mengingatkan TNI-Polri untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk perang siber dan penggunaan drone. (ytbsetpres/Agus/nrl)
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti pentingnya Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjalankan kewajibannya, menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam pertemuan High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB yang ke-55 pada Senin (26/2) di Jenewa, Swiss, ia pun menyampaikan perlunya memperkuat ekosistem HAM.
"Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Di ASEAN, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue. Di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan," kata Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Retno juga menekankan pentingnya pendanaan yang memadai guna mendukung mekanisme Komisi Penyelidikan terkait pendudukan Palestina.
"Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis & pembangunan kapasitas kepada negara anggota," jelasnya.
Selain itu, Retno menyampaikan pentingnya upaya mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh perang dan konflik. Termasuk melalui pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi.
"Mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi. Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (Badan PBB untuk Pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir," lanjut Retno.
Tak hanya itu, Retno juga menekankan pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara. Ia menegaskan, hak pembangunan setiap negara harus dihormati, guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran," tutupnya.(VOI/Ranov/Andy)