VOinews.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk tim penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilu presiden/wakil presiden (pilpres) dan pemilu anggota legislatif (pileg). Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Mochammad Afifuddin sebagai persiapan KPU untuk antisipasi sengketa Pemilu 2024 di MK. "Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum (lawyer)," kata pria yang akrab disapa Afif di Jakarta, Rabu. Afif menegaskan bahwa KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. Mereka juga menyusun prosedur operasional standar (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK.
"KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon," ujarnya. Selain itu, KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, bahkan sampai ke level kejadian-kejadian di TPS. Diketahui bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sementara itu, tenggat sejenis untuk pileg paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU.
Antara
VOInews, Jakarta: Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dan Parlemen Kanada menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024). Pertemuan itu membahas isu kesetaraan gender dan energi terbarukan.
VOInews, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kerja sama antara ASEAN dan Australia dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan kemitraan. Saat berpidato pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia di Melbourne Convention and Exhibition Center, Melbourne, Australia, Rabu (6/3/2024), Presiden menyebut bahwa ASEAN dan Australia berbagi tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan tersebut.
“Sebagai mitra wicara tertua, mitra komprehensif strategis dan mitra penghubung dengan Kawasan Pasifik, ASEAN dan Australia sama-sama berbagi kawasan di mana stabilitas, perdamaian dan kemakmurannya menjadi tujuan dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Presiden dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Presiden menjelaskan ASEAN diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi global dan menduduki peringkat keempat dunia pada tahun 2040. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang yang sebagian besarnya adalah tenaga kerja muda dengan literasi teknologi yang tinggi, dirinya menekankan pentingnya dukungan Australia untuk memaksimalkan potensi tersebut.
Untuk itu, Presiden mendorong penguatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat integrasi ekonomi, salah satunya melalui Strategi Ekonomi Asia Tenggara Australia 2040 untuk mendorong investasi Australia di Asia Tenggara. Dia berharap Australia dapat membuka lebih lebar lagi kesempatan investasi dari ASEAN ke Australia.
"Kita juga perlu optimalkan beberapa kerja sama seperti RCEP ASEAN-Australia-New Zealand FTA dan AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Saya apresiasi kehadiran PM Albanese pada AOIP tahun lalu di Jakarta dan saya harap komitmen Australia di AIPF senilai USD28,1 miliar dapat segera direalisasikan," katanya.
Selain itu, Presiden turut menyoroti pentingnya investasi dan dukungan Australia di ASEAN dalam menghadapi perubahan iklim serta kerja sama dalam bidang ekonomi digital. Menurut Presiden, dukungan Australia sangat diperlukan khususnya dalam bentuk investasi, kemudahan akses pembiayaan inovatif, serta transfer teknologi.
"Saya juga mendorong pelaku bisnis Australia untuk dukung pembangunan EV ecosystem ASEAN seperti perusahaan nikel Australia Nickel Industries yang telah berinvestasi di Morowali, Sulawesi. Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminatif yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik,” ucap Presiden.
Terkait kerja sama transformasi digital, Presisen mengapresiasi dimulainya perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement pada tahun lalu. Presiden Joko Widodo berharap Australia dapat memberikan dukungan melalui pengembangan kemampuan dan pengetahuan, serta kemitraan publik dan privat yang kuat.
Saat menutup pidato, Presiden mengingatkan bahwa ASEAN dan Australia berbagi masa depan yang sama dan harus menjadi motor penggerak untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera. “ASEAN and Australia are great partners for now and the future,” tutupnya.
VOInews.id- Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan. “Selain dukungan dalam ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat tugas dari Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) untuk menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta, Selasa.
Andi, dalam keterangan resmi di Jakarta, menyoroti potensi pengembangan perkebunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua, sebagai upaya untuk menghadirkan buffer pangan dan sumber energi nabati. Potensi ini terutama terkait dengan penggunaan kelapa sawit dan tebu sebagai bahan baku untuk biodiesel dan biofuel. Menurutnya, pengembangan Papua sebagai pulau energi akan memiliki dampak yang signifikan pada ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu, hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi sekitar 60 persen penduduk Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Andi menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Papua untuk keperluan perkebunan dan energi nabati menjadi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengoptimalkan potensi perkebunan di Papua, diharapkan dapat diciptakan sistem yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional, sambil memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Produk hilirisasi yang dihasilkan untuk pemenuhan pangan rakyat Papua (gula dan minyak goreng), substitusi BBM nasional dan ekspor,” ucap Andi. Ia menjelaskan pengembangan Papua sebagai pulau energi menargetkan produksi minyak goreng dan biodiesel (B100), pengembangan 1 juta hektare (Ha) kelapa sawit. “Kemudian investasi 9 pabrik minyak goreng yang akan menghasilkan 1 juta minyak goreng, serta 33 pabrik bidoesel untuk menghasilkan 4,6 juta ton B100,” jelas Andi. Selain itu, Papua juga akan dirancang sebagai penghasil gula dan bioetanol, lewat pengembangan 1 juta Ha tebu, mendorong investasi 42 pabrik gula untuk menghasilkan 10 juta ton gula kristal putih (GKP) atau 6 juta kiloliter bioetanol.
Antara