February
VOInews.id, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menjadi tamu kehormatan dalam perayaan Hari Nasional Kuwait ke-63 di Jakarta. Acara yang juga menyambut perayaan Hari Pembebasan Kuwait ke-33 itu diselenggarakan Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta. Dalam sambutannya, Menaker Ida mengaku undangan ke acara tersebut merupakan kehormatan, serta mengucapkan selamat mewakili pemerintah Indonesia.
February
VOInews.id, Jakarta: Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta mengadakan perayaan Hari Nasional Kuwait ke-63 dan Hari Pembebasan ke-33 di Jakarta. Chargé d'affaires Duta Besar (Dubes) Kuwait di Indonesia, Abdullah Yateem Alfadhli dalam sambutannya memaparkan pencapaian hubungan Indonesia-Kuwait. Hal ini terkait peringatan 56 tahun hubungan diplomatik kedua negara, sejak pertama kali dimulai pada 28 Februari 1968.
"Semoga ke depannya hubungan tersebut tumbuh, dan berlanjut ke arah dan atmosfer yang lebih luas dan lebih tinggi melalui perkembangannya di masa sekarang dan di masa depan demi kebaikan kedua bangsa yang bersahabat," kata Abdullah di Raffles Hotel Jakarta, Jumat (23/02/2024).
Abdullah menyebut neraca perdagangan kedua negara tahun 2023 mencapai $AS 500 juta (sekitar Rp7,7 triliun). Jumlah ini meningkat 60% dibandingkan tahun lalu, bahkan sedikit melampaui neraca perdagangan 2019 saat sebelum pandemi COVID-19. Abdullah juga menyinggung kegiatan amal Kuwait di Indonesia 2016-2023, yang mencapai lebih dari AS$135 juta (sekitar Rp2,1 triliun).
Dalam sambutan itu, Abdullah sempat menyebut peran investasi KUFPEC di Indonesia. Perusahaan minyak internasional Kuwait itu sejak 1986 telah berinvestasi pada sejumlah proyek eksplorasi minyak di Indonesia.
"KUFPEC telah menginvestasikan dalam jumlah yang besar pada proyek eksplorasi minyak di Natuna (Kepulauan Riau), Seram (Ambon), Buton (Sulawesi Tenggara), dan Anambas (Kepulauan Riau)," kata Abdullah dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan secara tertulis di layar dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
Di akhir sambutan, Abdullah menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia atas pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 pada 14 Februari lalu. Abdullah juga menekankan solidaritas pemimpin, pemerintah, dan rakyat Kuwait kepada rakyat Palestina.
"Kami mohon doa kepada Allah... semoga para pahlawan yang gugur diberi kerahmatan-Nya dan mereka yang luka diberi kesembuhan," kata Abdullah.
Dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah hadir sebagai tamu kehormatan. Hari Nasional Kuwait menandai berakhirnya Kuwait sebagai protektorat Inggris pada 19 Juni 1961. Sementara itu, Hari Pembebasan Kuwait merujuk pada pembebasan Kuwait dari Irak pada 28 Februari 1991, selama Perang Teluk.
February
Indonesia Sampaikan Pernyataan Lisan Dukung Palestina di Mahkamah Internasional
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan lisan Indonesia untuk mendukung fatwa hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Dalam pernyataan lisan yang disampaikan di Den Haag, Jumat (23/2/224) tersebut, Menlu Retno menguraikan berbagai argumen sebagai masukan dan untuk memperkuat pemberian fatwa hukum oleh Mahkamah Internasional.
“Pada hari ini 23 Februari sekitar pukul 12:00 waktu Den Haag saya telah menyampaikan pandangan lisan pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ (International Court of Justice) pada sesi persidangan Advisory Opinion yang terkait dengan konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina,” katanya dalam keterangan yang disampaikan usai Pernyataan Lisan yang dipantau dari Jakarta.
Menlu Retno menjelaskan ada dua aspek utama dalam pernyataan lisan Indonesia, yaitu aspek yurisdiksi dan aspek substansi. Dalam aspek yurisdiksi, Menlu menegaskan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa hukum. Sementara dalam aspek substansi, ia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan menguraikan konsekuensi hukumnya.
“Terkait yurisdiksi, saya menegaskan bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk memberikan Advisory Opinion. Saya juga menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi Mahkamah Internasional untuk tidak memberikan opini-nya karena ini sudah sesuai dengan yurisdiksi hukum Mahkamah Internasional,” katanya.
Menlu menguraikan tiga alasan di balik argumen tersebut. Pertama, pemberian fatwa hukum tidak mengganggu proses negosiasi perdamaian karena saat ini memang tidak ada proses negosiasi yang sedang berlangsung.
“Sebaliknya, yang terjadi adalah Israel terus menerus melanggar semua ketentuan hukum internasional dan tidak menghiraukan keputusan Dewan Keamanan PBB,” katanya.
Kedua, Menlu menyampaikan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional tidak ditujukan untuk mengambil kesimpulan akhir dari konflik saat ini, karena solusi konflik hanya dapat dilakukan melalui perundingan. Meski demikian, fatwa hukum tersebut akan mempermudah Majelis Umum PBB dalam mengambil sikap sesuai fungsinya terkait konflik Israel-Palestina.
“Ketiga, fatwa hukum Mahkamah Internasional akan secara positif membantu proses perdamaian dengan cara mempresentasikan elemen hukum tambahan bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu dalam argumentasi kedua terkait substansi dari fatwa hukum itu, Retno Marsudi menyampaikan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) sehingga semua pihak wajib untuk memenuhi hak itu (erga omnes), termasuk Israel.
“Mahkamah secara jelas telah menyampaikan bahwa Palestinian self-determination sudah bukan merupakan isu lagi yang bebarti sudah ditegaskan bahwa self-determination itu sah menjadi hak bangsa Palestina. Dan hal ini diperkuat dengan berbagai keputusan Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum PBB,” katanya.
Menlu menyampaikan empat alasan untuk argumen tersebut. Pertama, pendudukan Israel dilakukan sebagai hasil dari penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Kedua, Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory - OPT).
Ketiga, Israel terus memperluas pemukiman ilegal. Dan keempat, Israel telah menerapkan kebijakan apartheid atau pemisahan berdasarkan warna kulit terhadap bangsa Palestina, terlihat dari diberlakukannya dua rezim kebijakan yang berbeda untuk warga Yahudi dengan warga Palestina.
“Di akhir pernyataan lisan, saya tegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali, dilindungi oleh hukum. Saya juga menegaskan jangan sampai masyarakat internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya. Saya tutup pernyataan lisan saya dengan mengatakan bahwa dunia dan masyarakat internasional memiliki harapan besar terhadap Mahkamah Internasional," kata Menlu.
February
Menparekraf Ajak Diaspora di Melbourne Dukung Pariwisata dan Industri Kreatif Indonesia
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno melakukan kunjungan kerja ke Melbourne untuk mempromosikan pariwisata Indonesia sekaligus menjajaki potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Victoria, Melbourne.
Kunjungan kerja dimulai dengan tur ke paviliun “Wonderful Indonesia” pada pameran pariwisata terkemuka di kawasan Asia Pasifik, Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME), yang berlangsung di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Australia. Paviliun ‘Wonderful Indonesia’ menghadirkan sejumlah pelaku industri Meetings, Incentives, Conventions and Events (MICE) Indonesia.
Sandiaga juga menemui para diaspora Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne. Ia mengatakan, Diaspora Indonesia memberikan pengaruh atas peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Australia yang bertambah sejak berakhirnya pandemi COVID-19.
“Teman-teman diaspora ini sangat besar pengaruhnya dalam promosi Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Oleh karena itu, hari ini saya ingin melantik seluruh teman-teman yang hadir menjadi Duta Indonesia di Victoria” kata Sandiaga dalam keterangan KJRI Melbourne yang diterima di Jakarta, pada Selasa (23/2/2024).
Dalam rangkaian kegiatannya tersebut, Sandiaga juga bertemu dengan Melbourne Convention Bureau (MCB) guna membahas potensi kerja sama di bidang MICE. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan pada mitra kunci di Australia, yaitu Anggota Parlemen Steve Dimopoulos danTim Pallas serta Hamish Anderson dari SportNXT.
“Diskusi ini difokuskan untuk menjelajahi peluang kolaborasi konkret di masa depan antara Indonesia dan Victoria dalam pariwisata dan pertukaran budaya, terutama melalui media gelaran olahraga dan hiburan,” jelas KJRI Melbourne.
Tak hanya itu, Sandiaga Uno pun meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Asosiasi Kuliner Indonesia di Viktoria (ICAV) untuk mendiskusikan inisiatif strategis guna mendorong diplomasi kuliner Indonesia, khususnya melalui program Indonesia Spice Up the World (ISUTW).
Kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Australia merupakan upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Australia dan memanfaatkan kekuatan pariwisata dan industri kreatif untuk membangun jembatan antar bangsa.(VOI/DANIEL/ANDY ROMDONI)