February
Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan peninjauan terhadap stok beras di ritel modern untuk memastikan ketersediaan dan harga yang stabil bagi masyarakat. “Saya ngecek beras, di pasar ritel modern,” kata Zulkifli di sela peninjauan di salah satu pusat perbelanjaan Transmart Mall Kota Kasablangka di Jakarta, Senin, Dalam kunjungannya, Zulkifli mengamati bahwa suplai beras premium di pasar ritel modern mengalami kenaikan harga, sehingga sebagian ritel memilih untuk tidak mengambil persediaan baru karena harga sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Meskipun demikian, Zulkifli mengatakan masih ada juga ritel yang tetap menjual beras di atas HET.
“Memang suplai untuk premium harganya sudah naik jadi sebagian ritel modern tidak ambil karena belinya sudah di atas HET. Tetapi masih ada sebagian ritel tetap ambil jualnya di atas HET,” ucap Zulkifli. Zulkifli mengaku akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kenaikan harga tersebut guna mencari solusi yang tepat. Dia menilai kenaikan harga beras premium setelah Pemilu sebagian besar terjadi akibat peningkatan permintaan dan pasokan yang rendah. Selain itu, Mendag menilai bahwa dampak dari fenomena El Nino yang menyebabkan penundaan panen dan berkurangnya pasokan beras.
Antara
February
Apindo: Pembatasan Impor Harus Kedepankan Industri Dalam Negeri
Written by Akbar
VOInews.id- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024 harus tetap mengedepankan kebutuhan industri dalam negeri. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, pengusaha khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri dapat menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri.
"Kami melihat industri hulu lokal (pada sebagian industri) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut," ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Senin. Apindo meyakini bahwa Pemerintah menerbitkan Permendag 36/2023 untuk meningkatkan industri dalam negeri serta mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas industri intermediate dan hilir. Namun demikian, Apindo melihat bahwa dalam beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu, terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas.
Menurut Shinta, beberapa butir HS Code kebijakan strategis tersebut perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu. Di sisi lain, Apindo mengapresiasi Pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border. Ia berharap terdapat pengaturan yang lebih tegas dalam mengatasi importasi produk jadi ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.
Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto, mengharapkan Permendag 36/2023 tidak menyulitkan sektor ritel yang mempunyai kegiatan usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sektor ritel merupakan sektor usaha padat karya. Untuk itu harmonisasi industri hulu, intermediate, hilir, dan ritel perlu dijalankan mengikuti dinamika pasar sehingga daya saing produk dalam negeri tetap terjaga dan berimbang dengan produk impor. Pengkajian harmonisasi supply chain ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari inflasi yang berlebih atau banjirnya produk impor di dalam negeri.
Anne mengharapkan peraturan teknis dalam pemberlakuan Permendag 36/2023 ini sudah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait sehingga tidak terjadi backlog atas rutinitas rantai pasok di tiap sektor yang terdampak. "Kami juga mengimbau kepada Pemerintah agar sistem elektronik yang menjadi platform ini juga sudah siap sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan," kata Anne. Lebih lanjut, Anne mengatakan, diperlukan minimal 3 sampai 6 bulan setelah peraturan pelaksanaan serta infrastruktur pelaksanaan, termasuk sistem elektronik terkait Permendag 36/2023 siap mengakomodasi semua permohonan perizinan yang masuk. Permendag 36/2023 dinilai tidak memerlukan penundaan implementasi terkecuali pada bahan baku yang belum dan kurang diproduksi di dalam negeri dan apabila peraturan teknis sudah tersosialisasi dengan baik. Namun Apindo memandang perlunya evaluasi kebijakan impor bahan pendukung kebutuhan industri yang strategis dan yang berorientasi ekspor.
Antara
February
VOInews.id- PT PLN (Persero) mengklaim sukses mengamankan pasokan listrik selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh Indonesia pada 14 Februari lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN mendirikan 1.853 posko siaga pemilu di seluruh Indonesia serta didukung 80 ribu personel yang siaga selama 24 jam untuk mengamankan pasokan listrik. Posko siaga hadir mendukung kebutuhan teknis dan operasional ditambah petugas PLN siap merespons dengan cepat setiap kebutuhan darurat yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung. "Dalam pesta demokrasi kali ini, PLN tampil all out dan berhasil menyukseskan pemilu saat hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara.
PLN selalu melakukan monitoring sistem kelistrikan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar," kata Darmawan melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah misalnya, PLN menyiagakan petugas di 428 lokasi seperti Kantor KPU, Kantor Bawaslu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), perkantoran serta dinas terkait. Begitu juga di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), PLN menyiagakan 2.755 petugas yang tersebar dalam 136 posko siaga.
PLN juga menyiapkan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional berbagai upaya kontrol, pengawasan, dan pengecekan instalasi kelistrikan di berbagai lokasi vital pemilu. "Setiap jamnya, kami pantau pergerakan pasokan listrik untuk memastikan keamanannya, semua unit gardu bergerak (UGB), uninterruptible power supply (UPS) juga dipastikan kehandalannya dalam mengawal pemilu," tutur Darmawan. Kemudian di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PLN juga telah melakukan pengamanan sistem kelistrikan melalui penyiagaan sebanyak 1.245 personel di 21 posko siaga.
Selain dari segi personel, PLN juga menyiagakan peralatan berupa 123 unit mobil, 105 unit sepeda motor, delapan unit crane, 16 UGB, 16 genset mobile, dan dua unit UPS. "PLN memetakan setidaknya puluhan lokasi vital, yakni Kantor KPU Provinsi, KPUD di tingkat kabupaten, Bawaslu provinsi, kantor-kantor pemda, Kantor TNI dan Polri, PPK kecamatan hingga TPS harus dipastikan pasokan listriknya. Maka dari itu, dengan kesiapan dan komitmen PLN, Alhamdulillah Pemilu 2024 kali ini berjalan dengar lancar dan aman di semua tingkatan," ujar Darmawan.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Hasbullah menyatakan dukungan listrik PLN mulai posko siaga PLN hingga personel berhasil menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. PLN juga menjaga pasokan listrik di beberapa tempat strategis mulai dari Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). "Kesiapan dan komitmen PLN mengawal Pemilu 2024 membantu kami dalam penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan," kata Hasbullah.
Antara
February
Indonesia Akan Sampaikan Pernyataan di Hadapan Sidang Mahkamah Internasional
Written by ranov
VOInews, Jakarta: Indonesia akan menyampaikan pernyataan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan lisan pada 23 Februari 2024 mendatang.
"Menlu RI direncanakan akan menyampaikan pernyataan lisan Indonesia di depan Mahkamah Internasional di Den Haag pada tanggal 23 Februari," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Minggu (18/2/2024).
Sidang Mahkamah Internasional digelar untuk merespon permintaan PBB yang meminta pendapat lembaga itu terkait pendudukan Israel di Palestina.
"Mahkamah Internasional akan mengadakan sidang dengar pendapat mengenai status dan konsekuensi hukum pendudukan Israel atas Palestina (pada) 19-26 Februari," tulis Kemlu RI.
Pada 30 Desember 2023, Sidang Majelis Umum PBB menetapkan Resolusi A/RES/77/247 yang meminta pendapat hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai Konsekuensi Hukum atas Kebijakan dan Tindakan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur.
"Dengar pendapat tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan advisory opinion Majelis Umum PBB," tulis Kemlu RI.
Sebanyak 53 negara dan 3 organisasi internasional dijadwalkan untuk menyampaikan pernyataan lisan.
Sebelumnya, Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Dalam putusannya pada 27 Januari 2024, Mahkamah Internasional tidak menyebutkan soal gencatan senjata di Gaza namun meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida.
Israel juga telah diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan dimintakan melapor kembali ke pengadilan dalam waktu satu bulan.