Indonesia Ku (666)
May
“Lawan COVID-19, Indonesia Dorong Kemitraan di Kawasan Samudera Hindia”
Written by Daniel
Di tengah krisis pandemi global, Indonesia mendorong penguatan kerja sama regional negara-negara di Kawasan Samudera Hindia yang tergabung dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). Seperti dikutip laman kemlu.go.id (21/5) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika/ Desra Percaya selaku Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan virtual tingkat pejabat tinggi IORA, dengan tema “Responses, Cooperation, and Partnership” Kamis (21/5) mengatakan untuk menghadapi COVID-19/ IORA perlu mendorong kerja sama pengembangan vaksin dan anti-virus, memastikan arus obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil, serta merumuskan pemberian bantuan yang tepat terhadap nelayan kecil, petani, dan pengusaha Usaha MIkro Kecil dan Menengah UMKM.
Pertemuan pejabat tinggi ini digelar oleh Ketua IORA saat ini Uni Emirat Arab, atas prakarsa Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini untuk mendorong kerja sama regional di Samudera Hindia untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Inisiatif ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20, Gerakan Non Blok, dan ASEAN, yang menekankan perlunya kolaborasi dan solidaritas global, dalam memerangi COVID-19. Desra Percaya juga menjelaskan kompentensi kerja sama IORA pada sektor kelautan dan kemaritiman, seperti perikanan, budidaya perikanan, dan pariwisata kelautan, perlu menjadi akselerator percepatan pemulihan UMKM pasca pandemi COVID-19. Pertemuan virtual dihadiri oleh 20 Negara Anggota IORA dan 8 Mitra Wicara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Korea Selatan, Perancis, RRT, dan Turk.
Sejumlah rekomendasi telah dihasilkan dalam pertemuan tersebut antara lain: mendorong bantuan baik dalam bentuk kerja sama teknis maupun dukungan finansial terhadap anggota IORA yang terdampak COVID-19; mempercepat proses pembentukan Kelompok Ahli di Bidang Manajemen Penanggulangan Bencana, pembentukan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dikawasan dalam melawan pandemi COVID-19; mendukung langkah-langkah yang telah diambil oleh WHO, World Bank, dan G20 dalam memberikan relaksasi pembayaran hutang fiskal terhadap negara yang terdampak COVID-19; dan memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat medis yang terjangkau bagi masyarakat kecil. Selanjutnya/pertemuan ini akan dilanjutkan dengan Pertemuan Tingkat Menteri IORA (IORA Council of Ministers) pada Oktober/November 2020 mendatang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Indonesia berperan aktif di forum IORA, antara lain sebagai Wakil Ketua IORA pada 2013-2014 dan Ketua IORA 2015-2017. Dalam kurun waktu tersebut Indonesia telah berhasil meningkatkan profil IORA melalui penyelenggaraan KTT IORA yang Pertama dan sukses menformulasikan visi penguatan kerja sama kelautan dan kemaritiman yang tercakup dalam Jakarta Concord 2017.
May
Pertamina Gandeng Korea Bangun Kilang Dumai Senilai 22 Triliun Rupiah
Written by Daniel
PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea menandatangani pengembangan proyek Refinery Development Master Plan Unit Pengolahan II Dumai. Proyek kilang Dumai tersebut bernilai 1,5 miliar dolar Amerika atau setara 22 triliun rupiah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia seperti dirilis Antara Kamis (12/5) mengatakan, kilang Dumai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri. Sehingga, akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depan. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang, Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim, dan konsorsium Korea diwakili Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung, serta disaksikan secara virtual oleh Bahlil.
Menurut Bahlil, inisiatif kerja sama diprakarsai dari kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun lalu. Bahlil mengatakan, dengan menggabungkan ketiga pihak dalam proyek kilang Dumai diharapkan investasi dapat memiliki makna strategis, saat harga minyak mentah sedang turun. Bahlil menilai proyek Refinery Development Master Plan Unit Pengolahan II Dumai penting karena merupakan salah satu kilang prioritas Pertamina. Proyek ini diharapkan dapat memberi dampak ganda terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan.
Megaproyek tersebut, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dikatakan, BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut. Menurut Bahlil, pihaknya akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah, sehingga terjadi kolaborasi. Pihaknya juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya.
Sementara itu Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang membenarkan kilang Dumai menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut , Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi mitra strategis bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading kilang Dumai. Pertamina berharap pada Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai.
May
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan 90 persen BUMN dari total 142 perusahaan terkena imbas Covid-19. Hal ini berimplikasi pada dividen yang disetorkan perusahaan ke negara yang diperkirakan bisa hanya setengah dari target yang dicanangkan. Demikian dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam video conference di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Erick Thohir hanya 3 BUMN yang tidak terlalu terkena dampak Covid-19, yakni Telkom, BUMN kesehatan, dan Kelapa Sawit. Oleh sebab itu pihaknya tetap terus berusaha untuk memperbaiki keuangan perusahaan-perusahaan milik negara. Ia juga telah memerintahkan mereka untuk mengevaluasi belanja modalnya. Salah satunya dia mendorong BUMN untuk memangkas belanja modalnya, seperti yang dilakukan PT PLN (Persero) yang mengurangi hampir 39 triliun rupiah.
Erick Thohir juga mendorong BUMN untuk melakukan restrukturisasi utang, contohnya global bond yang sebagian besar memakai recycle bond yang harga bunganya lebih tinggi. Ia juga mendorong BUMN untuk terus mencari pinjaman dengan bunga murah.
Adapun besaran dukungan pemerintah kepada BUMN pada 2020 mencapai lebih dari 149 triliun rupiah dalam bentuk penjaminan untuk kredit modal kerja baru dan Penyertaan Modal Negara (PNM).
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, ada sejumlah kriteria Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dibantu oleh pemerintah. Salah satu kriteria ini yakni perusahaan yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat. Pemerintah telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. Beberapa skala prioritas yang dimaksud, antara lain BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam (SDA), keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.
Febrio Kacaribu menjelaskan, sejumlah BUMN terkena dampak dari pandemi COVID-19, dikarenakan pasokan bahan baku terganggu dan suplainya tidak terserap. Contohnya, adanya kelebihan pasokan baja di pasar domestik dikarenakan arus masuk baja impor dari Tiongkok. Selain itu jumlah produksi menurun karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar-PSBB. Dari sisi permintaan, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan daya beli, permintaan, dan penjualan. Dari segi operasional, terjadi pembatasan atau penghentian operasi perusahaan. Hal ini menyebabkan sebagian proyek tertunda penyelesaiannya, sehingga untuk biaya operasional yang harus dikeluarkan membengkak. Pembayaran beberapa komitmen pemerintah juga terlambat, sehingga likuiditas sejumlah BUMN terganggu.
May
KLHK Perhatikan Fasilitas Pemusnahan Limbah Medis Di Wilayah Terpencil
Written by Daniel
Persoalan ketidaktersediaan fasilitas pemusnah limbah medis di wilayah terpencil menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di masa darurat percepatan penanganan pandemi COVID-19. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Regional Pengelolaan Limbah Medis Masa Pandemi COVID-19 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara virtual bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Senin.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, KLHK Rosa Vivien Ratnawati, meminta Dinas Lingkungan Hidup mendukung dan membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tata cara penguburan sesuai Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Dikatakannya, limbah medis merupakan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang wajib dikelola baik masa normal, terlebih di masa darurat pandemi COVID-19. Pemusnahan limbah infeksius tersebut secara tepat dan benar sangat penting, untuk memutus mata rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19.
Saat ini, limbah medis tidak hanya dari RS Rujukan dan RS Darurat COVID-19, namun dapat bersumber dari masyarakat/rumah tangga Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) seperti limbah masker bekas dan Alat Pelindung Diri (APD) bekas.
Vivien Ratnawati mengatakan jumlah limbah medis dari pandemi COVID-19 ini meningkat 30 persen, sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis di beberapa daerah terutama di luar Jawa masih terbatas.
Sementara itu, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 KLHK Sinta Saptarina Soemiarno pada kesempatan yang sama menuturkan, respon dan upaya solusi pemecahan kesenjangan kapasitas pemusnahan limbah medis adalah pembangunan 32 Fasilitas Pemusnah Limbah B3 medis di 2020-2024 dengan APBN KLHK yang akan diserahkan dan dikelola oleh masing-masing pemerintah daerah.
Keberadaan fasilitas ini juga bertujuan untuk mendukung fasilitas pelayanan kesehatan agar fokus meningkatkan pelayanan medis bagi masyarakat. Sistem monitoring kinerja fasilitas ini juga menjadi prioritas pemantauan KLHK.
May
Pemerintah Anggarkan 641 Triliun Rupiah Untuk Pulihkan Ekonomi
Written by Daniel
Pemerintah menganggarkan 641,17 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Program tersebut didesain untuk mendorong sisi permintaan dan suplai sekaligus. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam jumpa pers secara daring di Jakarta Senin (18/5) mengatakan, dari sisi konsumsi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah memberikan subsidi atau bantuan sosial, khususnya kepada masyarakat yang miskin dan rentan secara lebih luas. Dukungan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai Non Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan atau sembako. Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah telah memperpanjang masa penyaluran subsidi dan bansos baik selama tiga bulan tambahan untuk subsidi listrik dan perpanjangan hingga akhir tahun untuk bantuan tunai serta bansos untuk kawasan non Jabodetabek dan Jabodetabek.
Sri Mulyani mengakui, dukungan ini tidak akan serta merta mensubstitusi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat signifikan pada kuartal pertama 2020. Tetapi, setidaknya dapat menahan kemerosotan konsumsi, sehingga dapat terjaga pada level yang bisa penuhi kebutuhan, terutama kebutuhan dasar.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga masih membuat desain revitalisasi konsumsi apabila nanti pembatasan sosial telah direlaksasi. Hal ini seiring perkembangan penularan Covid-19 yang mulai mampu dikendalikan. Ia menegaskan, apabila kondisi ini sudah dipenuhi, pemerintah akan memberikan stimulus dalam bentuk konsumsi yang terutama ditujukan pada sektor terkait pariwisata. Pihaknya akan mulai mendesain dengan kementerian terkait. Dari sisi suplai, pemerintah memberikan dukungan agar dunia usaha dapat bertahan menghadapi tekanan pandemi Covid-19 dan dapat rebound. Fokus pertama yang disebutkan Sri Mulyani adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka mendapatkan subsidi bunga, penundaan pembayaran cicilan pokok hingga insentif Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk ditanggung pemerintah. Sri Mulyani menekankan, pada prinsipnya, intervensi dunia usaha ditujukan agar mereka mampu bertahan. Bahkan tetap menjaga agar mereka dapat memanfaatkan (insentif) saat ekonomi bertahap pulih, untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi kembali.
May
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, industri makanan dan minuman merupakan sektor yang masuk kategori permintaan tinggi, meski di tengah tekanan dampak Covid-19. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memastikan kesiapan sektor industri makanan dan minuman untuk menghadapi hari raya Idul Fitri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim di Jakarta, Minggu (17/5).
Kemenperin juga berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Makan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk memastikan stabilitas harga produk di pasaran.
Abdul Rochim menambahkan, penjualan produk makanan dan minuman untuk Lebaran cukup terbantu dengan adanya penjualan yang dilakukan secara daring. Berdasarkan data perusahaan e-commerce enabler SIRCLO, peningkatan permintaan yang terjadi pada produk makanan dan minuman mencapai 143 persen dari Februari hingga Maret 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Abdul Rochim, peningkatan penjualan produk makanan dan minuman secara daring menunjukkan terjadinya pergeseran belanja dari yang semula pembelian langsung di toko ataupun pasar tradisional menjadi berbasis digital yang disebabkan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah.
Pihaknya terus mendorong pengembangan sektor industri makanan dan minuman agar tetap produktif terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, selama ini industri makanan dan minuman mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Kemenperin mencatat pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2019 mencapai 7,78 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri nonmigas yang berada di angka 4,34 persen maupun pertumbuhan industri nasional sebesar 5,02 persen. Selain itu, di tahun yang sama, sektor industri makanan dan minuman juga berkontribusi hingga 36,40 persen pada Produk Domestik Bruto industri pengolahan nonmigas.
Terkait fluktuasi harga gula di pasaran, pemerintah telah memberikan penugasan kepada pabrik gula rafinasi untuk dapat memproduksi gula kristal putih, sehingga harga gula pasir di tingkat konsumsi dapat kembali normal.
Selanjutnya, untuk menjaga keberlangsungan produktivitas industri makanan dan minuman, Kemenperin aktif melakukan monitoring terhadap ketersediaan bahan baku serta stabilitas harga. Terkait dengan pasokan bahan baku, Kementerian Perindustrian sudah memfasilitasi agar dapat terserap oleh industri makanan dan minuman di dalam negeri.
Abdul Rochim menambahkan pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi jilid kedua untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat. Stimulus tersebut berupa stimulus fiskal, yaitu pengurangan pajak, dan stimulus nonfiskal seperti penyederhanaan dan pengurangan impor, terutama dalam rangka pemenuhan bahan baku industri.
May
Indonesia merupakan sahabat bagi negara-negara di kawasan Pasifik Telah banyak kerja sama maupun bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya Fiji
Belum lama ini, Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Suva telah menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi Fiji pasca Siklon Harold (15/5)
Seperti dikutip laman Kemlu.go.id ( 16/5) bantuan sejumlah 13 ton tersebut diserahkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru dan Tuvalu, Benyamin Carnadi kepada Menteri Pertahanan merangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Fiji, Inia Seruiratu Bantuan kemanusiaan yang terdiri dari tenda, makanan dan minuman diangkut menggunakan Pesawat Hercules milik TNI AU yang berangkat dari Indonesia pada Rabu (13/05/2020) Setelah penyerahan, bantuan akan disalurkan kepada masyarakat di Pulau Kadavu, Fiji
Saat penyerahan bantuan Duta Besar Benyamin Carnadi mengatakan Indonesia turut bersedih atas apa yang dialami oleh saudara-saudara di Fiji Indonesia berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang terdampak oleh siklon Harold
Bukti persahabatan Indonesia dan Fiji tidak berhenti sampai di sini Sebagaimana diketahui pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Fiji Hal ini menyebabkan Pemerintah Fiji menutup bandaranya hingga akhir Mei 2020 yang menyebabkan tertundanya kepulangan 39 anak buah kapal warga negara IndonesiaPesawat Hercules yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Fiji akan kembali ke Indonesia dengan para WNI tersebut
Bantuan kemanusiaan dan kepulangan para WNI tersebut merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dan bukti persahabatan yang erat dengan Fiji.
May
Presiden Joko Widodo mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa selama pandemi COVID-19. Dalam peresmian Gerakan Nasional #BanggaBuatanIndonesia melalui konferensi virtual di Istana Merdeka Jakarta, Kamis, 14 Mei Presiden mengatakan, Indonesia harus saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama jangan sampai terpapar virus corona dan saling membantu agar ekonomi tidak terkapar. Karena itu selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan juga saudara-saudara yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dengan peduli membantu tetangga yang tengah kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultra mikro, dengan membeli karya-karya produk Indonesia. Presiden yakin dengan kepedulian masyarakat, bangsa Indonesia dapat melewati cobaan pandemi COVID-19 bersama-sama.
Presiden Jokowi mengatakan, banyak karya-karya dan produk Indonesia yang membanggakan, produk-produk industri kreatif Indonesia bagus-bagus, desainnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Banyak produk bermutu, berkualitas yang dihasilkan industri rumahan, para petani, para nelayan, yang dihasilkan industri dalam negeri. Menurut Presiden karya-karya semua anak bangsa ini harus diapresiasi, harus dihargai, harus didukung, harus di beri ruang sebanyak-banyaknya, serta dimanfaatkan dan digunakan untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ia menambahkan, produk-produk tersebut harus menjadi andalan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri.
Presiden juga mencontohkan sejumlah karya anak bangsa di bidang kesehatan yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, Indonesia telah berhasil mengembangkan Polymerase chain reaction (PCR) test kit, rapid diagnostic test atau RDT, ventilator dan mobile BSL (Biosafety Level 2). Diharapkan pada akhir Mei ini semua inovasi tersebut sudah bisa diproduksi massal sehingga Indonesia tidak tergantung lagi kepada produk-produk impor dari negara lain. Presiden meyakini, pandemi bukan menjadi halangan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Ia menegaskan, keterbatasan justru mendorong tetap berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri dan menciptakan peluang-peluang.
May
Pemerintah Siapkan Program Pemulihan Pascapandemi COVID-19
Written by Daniel
Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk pemulihan pascapandemi COVID-19, yang menyebabkan Pemerintah mengubah fokus pembangunan di tahun 2020. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keteranganya di Jakarta, Senin,11 Mei mengatakan, pemerintah sudah mulai melakukan pembuatan dan penyiapan program-program pemulihan, sesuai dengan prioritas yang sudah dirancangkan dan dicanangkan. Program-program pemulihan tersebut, menurut Ma'ruf Amin, akan menekankan pada bidang ekonomi sebagai sektor yang paling terdampak dalam jangka panjang oleh pandemi COVID-19. Ma'ruf Amin saat memberikan tausiyah Ramadhan Online kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengatakan, akan ada tekanan pada sektor-sektor yang sangat terdampak dalam akibat pandemi ini, misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha, baik usaha menengah besar (UMB) maupun usaha mikro kecil (UMK).
Selain itu, kelompok miskin juga akan mendapat perhatian Pemerintah mengingat pandemi COVID-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang diprediksi mencapai 40 persen. Ia menambahkan, pemerintah harus melakukan upaya-upaya pemenuhan hajat hidup mereka dan pemberdayaan kembali untuk memperkecil jumlah kelompok masyarakat miskin di Indonesia.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, pemerintah segera merealisasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respons pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian. Kementerian Keuangan menganggarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional sebanyak 150 triliun rupiah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Sri Mulyani menjelaskan, PEN menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha yang saat ini sedang terpuruk. Terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sangat merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Sri Mulyani, yang paling merasakan dampaknya adalah UMKM. Jadi ada pembebasan cicilan utang dan subsidi bunga. Fokusnya adalah kebutuhan modal kerja. Saat ini Pemerintah masih mengkaji seberapa besar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah.
May
Cegah Karhutla, Pemerintah Basahi Lahan Gambut dengan Hujan Buatan Lebih Awal
Written by Daniel
Antisipasi jelang musim panas dan untuk mencegah kekeringan gambut yang mudah terbakar, Pemerintah meluncurkan Pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan mulai 11 Mei 2020 untuk wilayah Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Dalam acara peluncuran yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Senin (11/05) Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk rekayasa hujan buatan dimaksudkan untuk membasahi lahan-lahan gambut di musim kemarau, dengan mengisi kanal-kanal, embung dan kolam-kolam retensi.
Ruandha menjelaskan, operasi Teknologi Modifikasi Cuaca-TMC ini akan diawali dengan Pembentukan 2 Posko di wilayah Sumatera yaitu Posko Pekanbaru yang meliputi wilayah Provinsi Riau dan sebagian Jambi, serta Posko Palembang untuk wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan sebagian Jambi. Operasi TMC ini akan dilaksanakan selama 15 hari di masing-masing posko.
Ruandha menambahkan, setelah kedua Posko ini, rencana kedepan sesuai dengan prediksi dan rekomendasi BMKG akan dibentuk lagi tiga Posko serupa di seluruh provinsi di pulau Kalimantan.
Diharapkan Pelaksanaan TMC yang segera dimulai setelah launching, dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menekan angka karhutla tahun 2020 secara nasional dan khususnya di propinsi-propinsi bergambut yang rawan karhutla.
Pada prinsipnya, operasi TMC meniru proses alamiah yang terjadi di dalam awan. Sejumlah partikel higroskopik yang dibawa dengan pesawat ditambahkan langsung ke dalam awan jenis Cumulus (awan hujan) agar proses pengumpulan tetes air di dalam awan segera dimulai. Dengan berlangsungnya pembesaran tetes secara lebih efektif maka proses hujan menjadi lebih cepat dan menghasilkan curah hujan yang lebih banyak.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan terimakasih dan penghargaan pada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla. Tim Satgas lapangan ini tidak hanya bekerja di titik terdepan saat terjadi karhutla, namun juga rutin turun melakukan sosialisasi bahaya karhutla dan penyebaran covid-19 secara door to door (ke rumah warga).
Lebih lanjut Menteri Siti mengatakan, beberapa lokasi gambut yang terjadi kebakaran berulang, harus tetap mendapat perhatian serius. Para pihak harus memastikan bahwa gambut tetap dalam kondisi basah.