Program Highligt

Program Highligt (1218)

05
September

 

(voinews.id)Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerja sama dan keamanan perairan di wilayah perbatasan, yang diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Bogor, Senin.

"Penguatan kerja sama perbatasan, kami sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan agar terus relevan bagi masyarakat," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual, seperti dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Jokowi dan Ferdinand sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan, yakni revised border crossing agreement dan order patrol agreement.

Indonesia dan Filipina juga berkomitmen mempercepat negosiasi metode delimitasi atau penentuan garis batas di wilayah maritim berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Selain dua perjanjian tersebut, Jokowi juga mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan, yang ditandatangani Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Senior Undersecretary Department of National Defense Filipina Jose C. Faustino.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua negara mendorong penguatan keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan.

Presiden juga mengapresiasi perjanjian Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) yang diperbarui antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

"Karena sangat penting dalam mengamankan jalur perairan dari ancaman penyanderaan dan penculikan," ujar Presiden Jokowi. Jokowi juga menyebutkan lima aspek yang dibahas dengan Ferdinand, yakni peningkatan potensi di bidang perdagangan, kerja sama infrastruktur dan industri strategis dengan BUMN, kerja sama perbatasan, keselamatan perairan di wilayah perbatasan, serta penguatan sentralitas kawasan ASEAN.

 

antara

05
September

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo bersama Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menanam pohon Kayu Ulin atau Eusiderixylon Zwageri di halaman samping Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.

Iriana dan Louise Araneta–Marcos juga turut menanam pohon tersebut dan bergantian menaruh tanah di pohon serta menuangkan air dari kendi. "Good morning," kata Ferdinand menyapa wartawan di lokasi penanaman pohon di Istana Kepresidenan Bogor, Senin.

Presiden Joko Widodo dan Iriana menerima kunjungan kenegaraan Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

dan Louise Araneta–Marcos di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin. Ferdinand dan Louise bersama delegasi terbatas tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan Kepala Negara Filipina tersebut turut diiringi pasukan Nusantara, pasukan berkuda, dan korps musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi dengan diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali.

Setelah dentuman meriam selesai, kedua kepala negara melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Jokowi dan Ferdinand selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara.

Selanjutnya, Jokowi mengajak Ferdinand berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor.

 

antara

02
September

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana diagendakan mengawali kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat, dengan menyapa pedagang sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Olilit.

Bantuan sosial yang diberikan tersebut berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Selain itu, Presiden juga akan menyerahkan BLT bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Saumlaki. Selanjutnya, Presiden dijadwalkan meninjau optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wermomolin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Usai melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Tanimbar, Jokowi menuju Bandar Udara Pattimura, Maluku, dengan menggunakan Pesawat Khusus RJ-85 guna melanjutkan perjalanan ke Lampung menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Rombongan Presiden Jokowi tiba di Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (1/9) sekitar pukul 17.35 Waktu Indonesia Timur (WIT), setelah melakukan kunjungan kerja di Jayapura dan Mimika, Papua, sejak Selasa (30/8).

Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

 

antara

02
September

 

(voinews.id)Presiden Jokowi sempat mengunjungi masjid dan gereja yang terletak di bawah tanah saat berkunjung ke pertambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua, Kamis.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, lokasi Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Al Baabul Munawwa itu berada di Deep Mill Level Zone (DMLZ) di bawah tanah di Kabupaten Mimika.

Jokowi dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, disebut mengagumi masjid dan gereja itu, yang bukan saja unik namun mencerminkan suatu sikap toleransi antar umat beragama yang sangat tinggi itu.

Usai kunjungan singkat itu, Jokowi bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Grasberg Block Cave (GBC) Underground di Kabupaten Mimika untuk melihat langsung pertambangan bawah tanah.

Untuk menuju lokasi penambangan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana harus menaiki elevator "shaft" yang bisa menampung 300 orang.Setelah turun dari kereta, Presiden kemudian berjalan kaki menuju GBC Unloading Station untuk menyaksikan proses bongkar muat hasil tambang dari kereta listrik tanpa awak.

Setelah berada di sana selama hampir satu jam, Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan GBC underground menuju Tera Shop, Kabupaten Mimika, untuk menghadiri peluncuran teknologi "5G mining".

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.Tampak pula Presiden Komisaris PT. Freeport Indonesia Richard Adkerson dan Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Tony Wenas.

 

 

01
September


(voinews.id)Presiden Joko Widodo berdialog dengan demonstran di Papua di sela kegiatan kunjungan kerja di provinsi tersebut untuk mencari solusi terkait penutupan sekolah di Sentani, Provinsi Papua.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu malam, setelah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan BLT kepada peserta Program Keluarga Harapan di Kantor Pos Cabang Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu, Presiden dan Ibu Negara hendak menuju Pasar Kampung Doyo Baru, Jayapura.

Namun, saat akan memasuki mobil, Jokowi melihat sekelompok masyarakat yang tengah berdemo tepat di sebelah kantor pos di sana.
Presiden Jokowi lalu berbincang dengan ketiga perwakilan masyarakat tersebut untuk mencari solusi penyelesaian karena menurut Presiden yang terpenting adalah anak-anak jangan sampai tidak bersekolah.

Sesaat sebelum meninggalkan Jayapura untuk melanjutkan penerbangan ke Timika pada siang hari, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa persoalan penutupan sekolah tersebut telah terselesaikan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, saya turut membantu menyelesaikan masalah penutupan sekolah tersebut. Jadi kita akan menyewa lahan tersebut hingga 2023,” ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa minggu depan diharapkan anak-anak sudah dapat bersekolah di SMP Negeri 1 Sentani.

"Setelah tahun 2023 diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan,” kata Bahlil.

antara

31
August

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pelaku UMKM di Papua segera memanfaatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar dapat memperkuat permodalan.

“Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses permodalan yang namanya KUR,” kata Presiden Jokowi dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan, GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana dikutip dari tayangan daring.

Papua menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa, yang mengadakan pemberian NIB bagi para pelaku UMKM.

Jokowi pada Rabu ini menyaksikan pemberian NIB bagi sekitar 2.700 UMK di Papua. “Apa gunanya setelah dapat NIB? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank.

Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat,” kata Jokowi. Terlebih, kata Jokowi, saat ini suku bunga KUR mendapat subsidi dari pemerintah sehingga konsumen hanya dibebani bunga tiga persen.

Namun, Jokowi mengingatkan para pelaku UMKM harus cermat dan hati-hati jika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Para UMKM harus memperhitungkan kemampuan mengembalikan pinjaman bank itu agar terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan usaha.

“Kalau dihitung kira-kira tidak masuk tidak usah pinjem, dihitung masih untung bisa angsur silahkan pinjam, dan kalau sudah pinjam hati-hati, pinjam dapat Rp50 juta, jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor, atau pinjem Rp200 juta, sebesar Rp100 jutanya untuk beli mobil,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta kepada lembaga keuangan untuk memberikan peluang fasilitas permodalan kepada UMKM di Papua yang sudah memiliki NIB. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian NIB di Papua merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke 20 daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat ingin melancarkan dan mempermudah layanan perizinan berbentuk NIB kepada seluruh pelaku usaha, tanpa membedakan skala bisnis usaha tersebut. “Ini atas perintah Bapak Presiden, di mana kami dari Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar saja, yang kecil juga perintah Bapak Presiden harus kami urus, makanya kami datang hari ini,” ujarnya.

 

antara

31
August

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo mulai menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan sosial atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu.

Presiden mendistribusikan bantuan tersebut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu, dan diberikan dua kali," kata Presiden Jokowi dalam penyerahan BLT BBM seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Presiden menjelaskan pembagian BLT BBM tersebut diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. Bantuan tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.

Presiden menjelaskan BLT sebagai bantalan sosial ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Seperti diketahui, Pemerintah menganggarkan bantuan sosial dengan total Rp24,17 triliun yang terdiri dari tiga jenis bantuan, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Lalu ketiga, juga akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan dan tambahan perlindungan sosial.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik. Selain pemberian BLT BBM, kepada 20,6 juta penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja sebesar Rp600 ribu untuk kurang lebih 16 juta pekerja," kata Presiden Jokowi menambahkan.

 

antara

30
August

 

(voinews.id)Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjalani isolasi mandiri (isoman) setelah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR, Senin.

Meski begitu, selama isolasi mandiri Menkes tetap menjalankan aktivitas sebagaimana biasa melalui ranah virtual.Dilansir dari keterangan tertulis Biro Humas Kemenkes RI di Jakarta, Senin sore, Budi mengatakan keterbukaan terhadap status COVID-19 merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat publik agar penularan COVID-19 bisa segera diputus dan tidak semakin meluas.

“Karena siapa pun dapat tertular dan menularkan COVID-19. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk membantu memutus rantai penularannya dengan segera melakukan swab tes dan, jika hasil tes-nya positif, langsung melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.Budi meminta masyarakat untuk mendoakan agar dirinya bisa kembali sehat.

“Mohon doanya agar saya dapat segera pulih kembali,” katanya.Kondisi Menkes saat ini relatif sehat berkat program vaksinasi dan booster.

 

antara

 

29
August

 

(voinews.id)Presiden RI Joko Widodo meminta Bank Indonesia (BI) beserta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), mendampingi serta mengawal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam acara Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, yang disaksikan secara daring di Jakarta, Senin.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur Bank Indonesia kemudian perbankan utamanya Himbara, betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, untuk segera masuk ke sistem ini," kata Jokowi.

Dia berharap keberadaan KKP Domestik, yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 196/PMK.05/2018 didefinisikan sebagai alat pembayaran dengan kartu untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, akan tercipta kecepatan pembayaran.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur, mundur, mundur, dan (dengan) kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," jelasnya.

Baca juga: Jokowi: APBN, APBD dan BUMN wajib untuk beli produk dalam negeri Terlebih, kata Jokowi, pemerintah juga tengah membangun agar penggunaan produk-produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, saya pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali, kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak, dari PBB, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD, kemudian belanjanya produk-produk impor," tegasnya.

Jokowi juga menyatakan dirinya telah menyampaikan berulang kali kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar sistem yang mengawal pembelian produk lokal segera diselesaikan dan semua daerah memiliki semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target.

Tapi kalau bisa masuk ke Rp800 triliun, dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," jelasnya. Pada kesempatan itu Presiden mengapresiasi peluncuran KKP Domestik dan QRIS yang oleh Bank Indonesia, yang menurutnya membuktikan Indonesia mampu mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi.

 

antara

29
August


(voinews.id)Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) berbincang dengan pedagang di Pasar Cicaheum Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk membagikan bantuan kepada pedagang di Pasar Cicaheum serta meninjau harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr