Komentar (900)
February
Pekan depan, Presiden Amerikat Serikat, Donald Trump dijadwalkan berkunjung ke India untuk menghadiri sebuah acara yang diberi nama “Namaste Trump” atau “Salam, Trump” di stadion kriket. Dia akan diterima oleh barisan “Howdy Modi” para pendukung Perdana Menteri India. Narendra Modi. Menurut rencana, Presiden Donald Trump akan berkendara sepanjang jalan yang berseberangan dengan kawasan kumuh. Hal yang menarik adalah Perdana Menteri Narendra Modi membangun tembok sepanjang kawasan kumuh yang mencapai setengah kilometer, sehingga sekitar 2000 anggota masyarakat miskin di kawasan itu tidak akan terlihat. Di dalam negeri, langkah perdana menteri ini mendapat kritikan. PM Modi dianggap ingin menutupi wajah asli India. Namun, pejabat senior Bijal Patel membantah hal itu. Tembok yang dibangun adalah untuk alasan keamanan, bukan untuk menutupi kawasan kumuh. Cukup unik juga untuk kesamaan antara Narendra Modi dan Trump dalam persoalan tembok. Presiden Trump pun pernah ramai menjadi kontoversi ketika akan membangun tembok pembatas di perbatasan Amerika dan Mexico. Untuk hal ini mungkin Trump dan Modi bisa dikatakan mirip. Tetapi lebih dari itu, Amerika dan India sudah menjadi mitra dalam jangka panjang. Pemerintahan Trump secara konsisten menggambarkan India sebagai salah satu sekutu utamanya di kawasan Indo-Pasifik; Komando Pasifik AS telah mengganti namanya menjadi Komando Indo-Pasifik, menekankan hubungan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ketika India berupaya keras untuk membuat kehadirannya terasa di tingkat internasional dengan keterlibatan yang meningkat, keengganan Tiongkok untuk mengakui kebangkitan global India memiliki dampak negatif pada keterlibatan India di lingkungan terdekatnya. India berupaya memperbaiki banyak tantangan strategisnya dengan memperdalam hubungan dengan Amerika Serikat.
Pada dasarnya, kawasan Asia pasifik menjadi titik pertarungan beberapa negara besar, khususnya, India dan China yang berebut pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Trump sudah mendekati India, begitupun sebaliknya. Dengan hubungan Amerika – Cina yang mengalami pasang surut, India tentu berharap dapat dukungan dari Amerika untuk mendapat pengaruh global untuk menjadi global power. Akankah hubungan ini semakin dekat ditengah berbagai polarisasi kepentingan Amerika. Tak ada yang bisa menjamin hubungan Amerika dan India akan terus langgeng. Sejauh ini, Amerika dan India saling mendukung, khususnya masalah pengembangan teknologi, dan India bersedia memberikan hak otorisasi beberapa teknologi kepada Amerika. Namun seperti idiom politik, tak pernah ada teman dan musuh yang abadi. Hanya persamaan kepentingan yang saling menguntungkan, yang akan membuat sekutu akan terus bersama.
February
Mitigasi Bencana Diharapkan Lebih Baik Jika RUU Penanggulangan Bencana Disyahkan
Written by Daniel
Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana alam dengan intensitas tinggi. Saat terjadi bencana, terdapat banyak korban jiwa. Timbulnya banyak korban jiwa membuat orang bertanya, seperti apa upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah dan masyarakat?
Di Indonesia, telah ada perangkat hukum yang mengatur mitigasi bencana. Terdapat Undang-Undang (UU) No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini mewajibkan negara melakukan penanggulangan bencana. Tetapi Undang-Undang ini dianggap memiliki kelemahan sehingga upaya mitigasi bencana selama ini dinilai tidak maksimal.
Secara umum, penanganan resiko bencana selama ini belum sistematis dilakukan dalam domain-domain bencana spesifik dan bervariasi. Penanganan umumnya dilakukan dalam kondisi darurat, reaktif ketika bencana terjadi, dengan data dan informasi sangat minim, belum dilakukan secara proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak resiko bencana.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penanganan resiko bencana dalam bentuk regulasi dan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya belum disertai dengan mekanisme memadai, terutama di tingkat daerah atau kabupaten.
Kapasitas daerah dalam menangani resiko bencana masih sangat kurang. Kebijakan daerah dalam menangani resiko bencana belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran (APBD) di daerahnya. Selama ini, ketidakjelasan arah dan kebijakan tercermin dalam sikap reaktif dan darurat dalam penanganan resiko bencana.
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2020 di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu meminta para menteri terkait untuk memperkuat mitigasi bencana. Menindaklanjuti perintah Presiden dalam penguatan dan manajemen penanganan bencana, Kementerian Sosial sudah menyiapkan sejumlah langkah. Pada dasarnya, pihak Kementerian Sosial mendukung dan mendorong pembahasan Racangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Substansi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah manajemen penanganan bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat, tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
Disamping itu, keterlibatan pihak-pihak terkait dperlukan dalam penanganan bencana. Selama ini, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah bekerja maksimal. Namun dampak bencana masih cukup luas. Sehingga, dalam pembahasan RUU ini perlu memperhatikan suatu mekanisme lebih sistematis dan semua pihak terkait dapat terkoordinasi
Diharapkan RUU Penanggulangan Bencana ini disyahkan menjadi Undang-Undang pada tahun ini agar bisa diimplementasikan saat terjadi bencana sehingga dampak resiko bencana tidak terlalu besar.
February
Komisi Pemilu Afghanistan 18 Februari 2020, secara resmi mengumumkan Ashraf Ghani terpilih lagi sebagai Presiden Afghanistan untuk periode kedua. Dalam Pilpres Afghanistan ini, Ghani meraih 50,64% atas rivalnya Abdullah Abdullah. Politik Afghanistan berada dalam polemik setelah saingan utama Presiden Ashraf Ghani menolak hasil awal pemilihan September. Tim Abdullah mengajukan ribuan bukti kecurangan tentang hasil awal dan mengatakan puluhan ribu suara untuk Ghani adalah penipuan. Dia menolak hasil penghitungan setelah diumumkan dengan menyebut dirinya “pemenang berdasarkan suara bersih.”
Kembali terpilihnya Ashraf Ghani sebenarnya juga menjadi sorotan. Mengingat pada 2014, putaran kedua digelar di tengah keluhan kecurangan besar-besaran. Setelah kesepakatan yang difasilitasi AS, Ghani pun menjadi presiden, berbagi kekuasaan dengan Abdullah di Pemerintahan Persatuan Nasional. Kedua figur ini telah berbagi kekuasaan selama lima tahun terakhir dalam pemerintah persatuan yang dibentuk oleh Amerika Serikat setelah adanya dugaan penipuan dan korupsi yang meluas dalam jajak pendapat 2014. Taliban, yang digulingkan oleh pasukan AS pada 2001menuntut penarikan pasukan asing dari negara itu, dan mengecam pemilu sebagai 'penipuan'. Kelompok Taliban bahkan sempat mendesak warga Afghanistan untuk memboikot pemungutan suara dan mengancam akan menyerang pasukan keamanan, memblokade jalan dan menargetkan tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Lebih dari 72.000 personel keamanan telah dikerahkan ke 49.402 tempat pemungutan suara nasional, sementara 410 pusat pemungutan suara ditutup Sabtu karena kekhawatiran keamanan
Dengan selesainya proses Pemilu di Afghanstan, sebenarnya pekerjaan rumah Presiden terpilih masih cukup banyak. Diantaranya, memastikan rival politiknya mendukung masa kepemimpinannya hingga selesai, dan mengamankan negosiasi dengan Taliban.
Semoga Afghanistan dapat mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi.
February
Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk memberikan stimulus atau insentif bagi sektor pariwisata berupa diskon bagi wisatawan mancanegara terkait mewabahnya COVID-19 atau virus Corona akhir-akhir ini. Presiden mengungkapkan hal itu saat rapat terbatas bertema Peningkatan Peringkat Pariwisata Indonesia di Kantor Presiden Jakarta, Senin, 17 Februari.
Menurut Presiden ia telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk bersama-sama menghitung diskon yang mungkin diberikan untuk dunia pariwisata dalam menghadapi dampak merebaknya virus Corona.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberikan keterangan terkait insentif untuk maskapai penerbangan, menyusul lesunya penerbangan karena terdampak virus Corona. Salah satunya adalah pengurangan kewajiban penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk maskapai penerbangan.
Menteri Perhubungan juga telah membahas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertemu dengan seluruh operator penerbangan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kedua Menteri sepakat untuk memberikan insentif atau membuat paket wisata antara maskapai dan hotel agar dapat membangkitkan lagi gairah wisata dan penerbangan yang tengah lesu.
Menurut Budi Karya Sumadi, penerbangan berkurang sebesar 30 persen, terutama dari dan ke Tiongkok, karena dampak virus corona. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyebutkan potensi kerugian di sektor pariwisata akibat serangan virus corona mencapai 2,8 miliar dolar AS atau Rp38,2 triliun. Angka tersebut, jika dihitung dari kunjungan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia selama satu tahun.
Usai rapat dengan Presiden Senin lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, besaran perhitungan diskon memang masih belum ditetapkan. Namun diperkirakan antara 25-30 persen ke destinasi-destinasi wisata populer di Indonesia. Seperti Bali, Likupang, Sulawesi Utara, Bintan, Batam, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, dan yang lainnya.
Patut dihargai gerak cepat pemerintah dalam menghadapi dampak buruk wabah COVID-19 atau virus Corona yang telah menyebar ke 27 negara. Dapat dimaklumi jika sebagian besar penduduk dunia menahan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan untuk berbisnis sekalipun, apalagi untuk berwisata, dengan alasan keselamatan. Situasi ini terjadi justru pada saat Indonesia sedang berjuang membangun sektor pariwisata sebagai andalan penerimaan negara.
Namun patut dipertimbangkan pula pasar domestik yang juga besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta orang, sektor pariwisata dalam negeri juga dapat digairahkan. Pelancong domestik juga akan senang jika pemerintah juga memberi insentif kepada mereka dengan berbagai diskon dan berbagai event menarik. Diskon sebaiknya tidak hanya berlaku untuk penerbangan saja, tetapi juga berbagai moda transportasi lain seperti kapal laut, kereta api dan bus. Publik menunggu aksi pemerintah.
February
Tahun ini Indonesia kembali mengadakan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan dua metode, daring (online ) dan wawancara langsung dengan petugas. Metode daring dilakukan secara mandiri mulai hari Sabtu 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Adapun metode konvensional atau petugas mengunjungi rumah penduduk, dimulai Juli 2020 untuk masyarakat yang belum terdata secara daring.
Hasil sensus penduduk untuk yang ketujuh kalinya dilakukan Indonesia ini diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kesimpangsiuran data kependudukan serta dapat digunakan untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia. Sensus tidak hanya untuk mendapatkan informasi kapan dimulainya bonus demografi, tetapi juga apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan itu.
Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, yaitu saat jumlah usia produktif antara 15- 64 tahun lebih banyak dari jumlah usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, pada tahun 2030.
Menurut Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pembangunan Nasional [Bappenas] Pungky Sumadi, salah satu data terpenting yang akan diperoleh dari sensus penduduk adalah tentang kemiskinan penduduk. Selama ini masalah data kemiskinan dinilai kurang akurat sehingga harus ada kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk akurasi data dalam mengatasi kemiskianan.
Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, I Gede Suratha mengatakan, Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang. Dengan begitu, peluang sukses di masa depan akan terbuka lebih luas di berbagai sektor.
Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan akan menjadi menjadi basis data yang akurat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Penduduk 2020 kali ini sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
February
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang memikirkan perombakan kabinetnya, setelah berhasil terpilih sebagai kepala pemerintahan Inggris. Dia berhasil menjabat perdana menteri setelah Partai Konservatif yang dipimpinnya memenangi pemilu pasca kisruh Brexit. Johnson akan merombak kabinet dengan mempertimbangkan penambahan jumlah menteri perempuan. Penambahan kuota perempuan dalam kabinet Boris Johson dilakukan atas pertimbangan tuntutan berbagai pihak agar Perdana Menteri meningkatkan jumlah menteri perempuan di dalam kabinet.
Berita di berbagai media di Inggris melaporkan spekulasi akan terjadinya pencopotan setidaknya 3 menteri perempuan dari kabinet Boris Johnson. Tiga nama yang diperkirakan media akan dicopot adalah Theresa Villiers, Andrea Leadsom, dan Liz Truss. Atas spekulasi itu muncul tekanan agar Boris Johnson tetap menempatkan perempuan di dalam kabinetnya. Menanggapi hal itu, kalangan pemerintah memasikan bahwa sosok perempuan di kabinet akan dipertahankan. Kalangan media dalam negeri memperkirakan ada lima perempuan yang akan masuk dalam kabinet baru Johnson. Jumlah itu lebih banyak dibanding sebelumnya. Pihak internal pemerintahan mengungkapkan, jika saat ini menteri perempuan hanya 18 persen, dalam reshuffle mendatang jumlahnya akan menjcapai 60 persen dari komposisi kabinet.
Perombakan kabinet dilakukan oleh Boris Johnson guna melancarkan jalan pemerintahannya, utamanya mengantisipasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Beberapa menteri dalam kabinet saat ini akan diganti.
Sebelum Pemilu dilakukan, Boris Johson sering menghadapi masalah dengan parlemen dan beberapa menteri di kabinetnya. Dalam perspektif itulah, perombakan dilakukan. Selain mengefektifkan pemerintahannya, penambahan jumlah sosok perempuan di kabinet baru juga dapat meningkatkan citra Boris Johnson di mata rakyat Inggris. Untuk itu, Boris Johnson tentu perlu cermat dalam memilih sosok-sosok perempuan yang akan dia pilih. Pertimbangannya tentu bukan sekedar baik di mata masyarakat, tetapi lebih penting kelancaran jalannya pemerintahan.
February
Setelah berminggu-minggu menjadi wacana, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memulangkan sekitar 689 anggota ISIS eks warga negara Indonesia yang kini berada di Suriah dan Turki ke tanah air. Pro kontra terjadi terkait keputusan pemerintah tersebut. Yang kini menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib selanjutnya setelah ratusan eks warga negara Indonesia menjadi “stateless” ?
Dalam rapat terbatas kabinet Selasa 12 Februari di Istana Bogor, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pernyataan resmi tentang penolakan pemulangan sekitar 689 anggota ISIS eks WNI. Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia Mahfud MD mengatakan Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan foreign terrorist fighter (FTF) ke Indonesia. Menurutnya, dalam keputusan rapat, pemerintah harus mampu memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia.
Sementara itu, pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi mengatakan, penolakan pemerintah Indonesia terhadap anggota ISIS eks WNI akan berdampak negatif di hadapan internal umat Islam, tetapi juga negatif di mata masyarakat internasional. Menurut Jawahir, pemerintah bisa dipandang melanggar konvensi internasional tentang kewarganegaraan. Selain itu, pemerintah juga bisa disalahkan secara internasional karena menolak anggota ISIS eks WNI pulang ke Indonesia tanpa proses pengadilan.
Saat ini, ada sekitar 10 hingga 11 ribu ISIS eks WNI, baik militan maupun pendukung, ditahan di beberapa tahanan di Irak dan Suriah. Dari puluhan ribu tersebut, dua ribunya merupakan ‘militan asing’ alias berasal dari luar Irak dan Suriah. Mengutip data UNHCR, 27 persen dari total anggota ISIS eks WNI tersebut adalah perempuan dan 67 persennya adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Merujuk dari data tersebut, diketahui beberapa negara yang warganya ikut terlibat ISIS menolak kepulangan warganya, seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Australia, hanya Italia yang mengizinkan kepulangan warganegaranya. Namun Prancis dan Australia akhirnya mengizinkan kepulangan warganya dengan alasan kemanusiaan terutama untuk wanita dan anak-anak.
Berkaca dari Italia, Australia dan Prancis apakah Indonesia akan juga melakukan hal yang sama? Perlu diketahui beberapa WNI bergabung ke Suriah karena tertipu janji palsu dan terjebak dengan isu tenaga kerja. Anggota ISIS eks Warga Negara Indonesia mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Memang Indonesia tetap perlu hati-hati serta berwawasan ke depan untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Indonesia, namun juga tetap berlaku adil terhadap anggota ISIS eks WNI.
February
Presiden Filipina Menunjukan Sikap Tegasnya Kepada Amerika Serikat.
Written by Daniel
Hubungan Filipina dengan Amerika Serikat memasuki babak baru. Negara tetangga Indonesia itu telah menghentikan keanggotaannya dari Visiting Forces Agreement-VFA, yaitu perjanjian militer dengan Amerika Serikat. Keputusan Presiden Rodrigo Duterte bahwa Filipina keluar dari VFA sudah disampaikan ke pemerintah Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin telah mengkonfirmasi bahwa hal itu sudah disampaikan dan diterima oleh wakil kepala misi diplomatik di Kedutaan Amerika Serikat di Manila.
Alasan berhentinya Manila dari keanggotaan VFA adalah karena Washington menolak pengajuan visa bagi Ronald Dela Rosa yang merupakan sekutu politik Duterte.
Perjanjian kerjasama militer VFA, berlaku sejak 1998. Melalui kesepakatan bersama itu Filipina menerima kehadiran ribuan pasukan militer Amerika serikat di Filipina guna keperluan latihan militer dan operasi kemanusiaan. Karena itu, Amerika serikat menanggapi langkah Presiden Duterte dengan cukup berhati hati.
Sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press, Kedutaan Besar Amerika serikat di Manila menyatakan perlunya mempertimbangkan masalah ini dengan sangat hati-hati. Menurut Amerika keputusan Duterte dapat berimplikasi signifikan bagi hubungan kedua negara, yang telah berjalan selama ini dengan baik. Di sisi lain, Washington juga belum menjelaskan apa alasan menolak permohonan visa orang dekat Presiden Duterte tersebut. Ronald de La Rosa adalah mantan kepala polisi nasional yang sekarang menjadi senator. Pada saat menjadi kepala polisi, Filipina melakukan perang dengan para pengedar narkoba. Karena itu sejumlah pejabat Filipina menduga penolakan visanya terkait dengan perang narkoba yang sempat dikritik Amerika Serikat. Washington sendiri, sampai saat pemutusan keanggotaan dari kerjasama militer VFA oleh Duterte, masih belum menjelaskan alasannya.
Bagaimanapun Washington tentu sedang mempertimbangkan dengan serius pemutusan kerjasama militer yang dilakukan Presiden Duterte. Sebab Amerika Serikat memandang kehadiran militernya di Filipina merupakan penyeimbang kekuatan militer China di kawasan Laut Cina Selatan.
Amerika Serikat masih mempunyai waktu 180 hari sebelum menjawab keputusan Presiden Duterte. Yang menarik, Presiden Filipina itu telah menunjukkan siapa dirinya terhadap Amerika Serikat yang notabene negara besar. Filipina dan Amerika bahkan diketahui punya sejarah hubungan dekat selama ini. Namun bila dianggap perlu tampaknya Filipina tak segan-segan memperlihatkan sikap tegasnya kepada Amerika Serikat.
February
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan jangkar kemitraan Indonesia dan Australia pada tahun 2050 adalah pemuda. Presiden menyampaikan hal ini di parlemen Australia, Canberra, Senin (10/2), untuk menggambarkan kekuatan 100 tahun Kemitraan Indonesia dan Australia di masa mendatang, yang menurutnya terletak pada generasi muda sekarang. Berpidato di Parlemen Australia adalah salah satu dari rangkaian agenda kunjungan presiden Joko Widodo ke Australia pada 8 hingga 10 Februari 2020.
Dalam pidatonya, Presiden Joko WIdodo juga menyebut Ausindo (Australia-Indonesia) Wave, tren kedekatan Indonesia-Australia yang harus ditawarkan kepada generasi muda. Kecintaan generasi muda Australia pada Indonesia harus digelorakan, demikian pula sebaliknya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan kuatnya, mengapa semangat kedekatan itu harus ditanamkan kepada generasi muda saat ini. Menurut Presiden, tiga dekade ke depan, merekalah yang akan menjadi pemimpin kedua negara. Saat ini, kedua negara sudah memiliki modal yang cukup besar, yaitu kurang lebih 160 ribu siswa Australia belajar bahasa Indonesia dan 21 ribu pemuda Indonesia belajar di Australia.
Investasi pada generasi muda memang harus dikuatkan untuk memperkokoh kemitraan Indonesia dan Australia. Kesamaan masyarakat kedua negara yang multi kultur dan mengedepankan demokrasi juga menjadi modal kuat untuk mempererat hubungan Indonesia dan Australia melalui pemuda. Kegiatan-kegiatan untuk mengeratkan hubungan pemuda antar kedua negara bisa lebih diintensifkan. Seperti kegiatan yang sudah dilakukan beberapa kementerian, antara lain program pertukaran pelajar (Australia Indonesia Youth Exchange Program) yang sudah dilaksanakan oleh Kementeri Pemuda dan Olahraga Indonesia.
Program-program kolaborasi antara Indonesia dan Australia harus lebih banyak melibatkan pemuda, agar generasi kedua negara memiliki pemahaman yang sama tentang Indonesia dan Australia. Investasi terhadap pemuda untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang harus terus diintensifkan. Persahabatan yang terbina saat ini akan menciptakan jejaring yang kuat bagi pemuda kedua negara. Seperti yang dikutip presiden Joko Widodo dari musisi Aborigin Australia, “Kita diberkahi kesempatan untuk sukses, namun akan lebih maju bila mengulurkan persahabatan” (We’re all gifted with the opportunity to succeed. But you get further if you extend the hand of friendship). Persahabatan yang terjalin kini, akan memperkuat posisi Indonesia dan Australia. Seperti yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam pidatonya, “Melalui persahabatan yang tulus maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara namun juga bagi kawasan di sekitar dan bagi dunia secara keseluruhan”.
February
Informasi menjadi salah salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan masyarakat di era teknologi digital seperti sekarang ini. Dapat dikatakan, informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat saat ini dapat dengan mudahnya mendapatkan informasi, baik melalui media konvensional seperti surat kabar, radio dan televisi, maupun media sosial seperti twitter, facebook, whatsapp dan lain-lain.
Saat ini jumlah informasi yang beredar di masyarakat sangatlah banyak (massive) dan cepat. Tak bisa bayangkan berapa ribu, bahkan juta informasi yang beredar di masyarakat seluruh dunia, hanya dalam hitungan detik.
Perkembangan teknolgi informasi yang begitu cepat dan luas ternyata sudah diperkirakan sebelumya oleh Marshal McLuhan, seorang ilmuwan komunikasi asal Kanada. Dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of a Man, di tahun 1964, McLuhan menyampaikan konsep Global Village atau Desa Global yang menggambarkan perkembangan teknologi komunikasi. Dalam konsep ini McLuhan memprediksikan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang.
Menurut McLuhan, di era Desa Global tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan teknologi internet. Dalam prediksinya McLuhan mengatakan, pada saatnya nanti, manusia akan sangat tergantung pada teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Dan itu ternyata terbukti saat ini.
Sebagai ilustrasi, awal tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona jenis baru yang mematikan. Berbagai informasi diterima masyarakat, baik dari media konvensional maupun media sosial. Ternyata banyak dari informasi tersebut merupakan berita hoaks dan menyesatkan. Pertanyaannya, khususnya bagi Indonesia, adalah bagaimana peran pers nasional dalam menangkal informasi hoaks yang beredar di masyarakat?
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, disela-sela peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2) mengatakan pers nasional menjadi garda terdepan dalam melawan kabar bohong atau hoaks. Pers memiliki fungsi untuk memberi informasi, pendidikan, hiburan, serta menjadi kontrol sosial. Dibandingkan media sosial yang lebih mengedepankan kecepatan dan kontroversi, media konvensional (mainstream) seharusnya lebih dapat dipercaya karena memegang prinsip check and balances terhadap suatu informasi sebelum diberitakan ke publik. Sehingga informasi yang disampaikan media konvensional jauh lebih dapat dipercaya daripada media sosial.
Pers nasional harus dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, bukan malah menyebarluaskan berita hoaks. Pers nasional juga diharapkan dapat meluruskan informasi yang salah di masyarakat.
Sudah saatnya masyarakat dapat memillah informasi yang beredar saat ini. Seperti halnya 2 sisi mata uang, teknologi informasi memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, informasi dapat cepat beredar tanpa batas ruang dan waktu. Sisi negatifnya, informasi yang beredar di masyarakat belum tentu telah teruji kebenarannya.
Selamat Hari Pers Nasional.