Komentar (900)
March
Presiden Joko Widodo tidak memasukkan ‘lockdown’ atau menutup kota atau negara sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi penyebaran wabah virus corona jenis baru -COVID-19. Dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat Senin (16/3), dia mengatakan bahwa hal paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan, Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan lockdown tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah.
Presiden Joko Widodo juga menekankan pelaksanaan ‘Social Distancing’ atau menjaga jarak dengan orang lain. Dia mendorong kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Menurut Presiden, upaya menjaga jarak itu harus tetap menjaga pelayanan yang diberikan oleh Kementerian dan pemerintah daerah, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan dan layanan-layanan publik.
Selain itu, alasan ekonomi juga menjadi pertimbangan Presiden Joko WI dodo yang terus mengikuti perkembangan situasi terkait Covid-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah terukur agar tidak berdampak negatif terhadap ekonomi yang dapat memperburuk kehidupan masyarakat.
Pelaksanaan lockdown memang membutuhkan kajian mendalam. Penyebaran Covid-19 dapat berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi.
Masyarakat Indonesia masih ingat saat Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien positif terinfeksi Covid-19 pertama di Indonesia terjadi fenomena pembelian masif atau panic buying, terutama pada masker dan cairan desinfektan. Kita tidak dapat bayangkan betapa kacaunya jika suatu wilayah atau kota dinyatakan tertutup atau lockdown tanpa ada persediaan bahan pokok yang memadai. Ongkos ekonomi dan sosialnya mungkin akan lebih tinggi daripada wabah virus corona itu sendiri.
Maka tepatlah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang ini. Menganjurkan warga untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Pusat-pusat hiburan dan destinasi wisata perlu ditutup sementara, sambil membersihkan tempat-tempat tersebut dengan desinfektan.
March
Pemerintah Indonesia Nyatakan Wabah Corona Sebagai Bencana Nasional
Written by Daniel
Pada hari Sabtu [14/3] Pemerintah Indonesia menyatakan penyebaran virus corona [Covid-19] di negeri ini sebagai bencana nasional. Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan bahwa hal itu disampaikan untuk menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Joko Widodo [Jokowi] mendeklarasikan darurat nasional virus corona.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], Thedros Adhanom Ghebreyesus, dalam surat bertanggal 10 Maret 2020 mendesak agar negara di dunia, terutama yang memiliki populasi besar dan kemampuan sistem kesehatan yang tidak merata, untuk fokus pada pendeteksian kasus dan peningkatan kapasitas tes laboratorium.
Di area-area tempat virus corona [Covid-19 ] baru tidak terdeteksi atau sukar terdeteksi, WHO merekomendasikan agar diterapkan status darurat nasional.
Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mendorong agar pemerintah Indonesia terus mengedukasi publik dan secara aktif menginformasikan soal penyebaran virus corona.
Pemerintah juga diminta lebih gencar lagi mencari pengidap virus corona, melacak orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita, mengkarantina, dan mengisolasi mereka yang sudah terinfeksi.
Selain itu WHO juga meminta Presiden Jokowi untuk menambah fasilitas laboratorium pengecekan kasus virus corona untuk mendeteksi munculnya klaster-klaster transmisi baru di Nusantara.
Himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu boleh dikatakan wajar saja, mengingat jumlah orang yang terjangkit virus Corona di Indonesia dan warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit COVID-19 di luar negeri juga bertambah. Hingga hari Minggu (15/3/2020) pagi sudah ada 96 orang yang positif COVID-19 di Indonesia.
Untuk menangani penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers hari Minggu siang [15/3] meminta kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan apakah kondisi di daerah masing-masing masuk kategori siaga atau tanggap darurat bencana non alam. Selain itu kepala negara juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama saling tolong menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.
Jelas keterlibatan masyarakat dalam menekan laju penyebaran virus Corona sangatlah penting. Masyarakat hendaknya tetap waspada, menjaga kesehatan diri pribadi dan lingkungan agar tidak mudah tertular atau menularkan. Dengan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting diharapkan akan dapat mengurangi percepatan penyebaran Covid-19.
March
Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki arti bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk dapat hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Sayangnya sampai saat ini, terutama di masyarakat tradisional, perempuan seringkali dianggap sebagai mahluk yang lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir yang mengatakan bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur dan mengurus keluarga.
Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah mengatur hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, yaitu hak dalam Keteagakerjaan, bidang Kesehatan, Pendidikan, Perkawinan dan keluarga serta kehidupan publik dan politik. Namun demikian, masih saja terjadi kekerasan terhadap perempuan serta diskriminasi dan kesenjangan gender di pasar kerja, seperti praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender.
Selain itu, perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan.
Dikutip dari situs UN Women, dalam sambutannya memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret, Direktur Eksekutif UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka,mengatakan hingga saat ini, kesetaraan gender masih belum terwujud.
Meskipun demikian, menurut data UN Women, ada beberapa perubahan positif, seperti angka kematian ibu yang turun 38 persen sejak 2000, Selain itu 131 negara sudah mendukung penghapusan diskriminasi gender. Undang-undang yang mengatur diskriminasi terhadap perempuan sudah dilembagakan di banyak negara sejak 25 tahun yang lalu dan lebih dari tiga per empat negara di dunia memiliki undang-undang antikekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, jumlah anak perempuan di sekolah kini sudah lebih banyak daripada sebelumnya.
Kesetaraan gender dan persamaan hak bukan berarti perempuan mutlak harus sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan dilahirkan berbeda secara fisik. Umumnya perempuan tidak akan siap jika harus menanggung beban berat mencari nafkah yang biasa ditanggung oleh laki-laki, khususnya yang melibatkan kekuatan fisik. Atau sebaliknya laki-laki pun akan kesulitan bila harus setiap hari mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tanggung jawab ini menuntut bukan sekedar kekuatan fisik tapi juga kelembutan dan kesabaran. Sesuatu yang biasanya dimiliki perempuan secara kodrati.
Memang pada dasarnya perempuan dan laki-laki berbeda, namun bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi didiskriminasi. Yang dibutuhkan di sini adalah saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
March
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk menghitung secara detail risiko pelemahan ekonomi global tahun ini, yang bisa berdampak kepada Indonesia. Instruksi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam dalam rapat terbatas dengan topik “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah 2021” pada Senin (9/3/2020). Dia mengingatkan, perekonomian global akan mengalami ketidakpastian dan perlambatan karena berbagai faktor, seperti perang dagang dan situasi geopolitik di beberapa kawasan yang kemudian diperparah dengan munculnya virus korona –Covid-19.
Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya merumuskan berbagai kebijakan, terutama dari sisi fiskal. Upaya ini dilakukan untuk menekan pembengkakan defisit. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini bisa menyentuh kisaran 2,2 hingga 2,5%, yang lebih tinggi daripada realisasi defisit tahun 2019 yang kala itu sudah mencapai 2,2%. Dia juiga menjelaskan bahwa saat memulai proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 juga melihat perubahan yang terjadi pada sekitar dua setengah bulan ini terutama masalah virus korona dan harga minyak. Dia menambahkan perumusan stimulus fiskal akan didesain sesuai dengan perkembangan yang ada. Menurut Menkeu, dengan melihat kondisi sekarang perkembangan akan berlanjut, maka akan dilihat lagi desain yang terbaik.
Kalkulasi detail resiko pelemahan ekonomi global harus dilakukan segera. Apalagi dampak dari wabah Covid-19 sudah dirasakan. Mulai dari menurunnya jumlah wisatawan. Kementerian Pariwisata Indonesia memang akan merevisi target wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia, dari target semula 17,3 juta. Dari jumlah itu, kontribusi turis asal Tiongkok ke Indonesia mencapai sekitar 12% pada 2019. Turunnya wisatawan mancanegara terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memperkirakan penerimaan devisa dari pariwisata kurang lebih turun 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Covid-19 juga mempengaruhi realisasi investasi dan kinerja perdagangan. Terlebih Tiongkok merupakan salah satu mitra utama perdagangan Indonesia.
Diharapkan dari kalkulasi detil ini akan hadir kebijakan-kebijakan yang akan mengurangi risiko pelemahan ekonomi global terhadap ekonomi Indonesia. Seperti yang diminta oleh Presiden Joko Widodo ada rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul dan melindungi perekonomian nasional dari gejolak ekonomi global.
March
Virus Corona telah mengguncang berbagai belahan dunia. Tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga berdampak secara ekonomis. Italia adalah salah satu di antara negara Eropa yang terkena wabah mematikan itu. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia ini terimbas Corona. Italia kini dinyatakan tertutup karena pemerintah melakukan kebijakan lockdown. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte, Selasa, telah menandatangani keputusan untuk mengatur penghentian dan penundaan kegiatan di ruang publik. Melalui keputusan itu pemerintah Italia juga menghentikan seluruh kegiatan kompetisi olah raga termasuk sepakbola yang sangat populer, menutup museum perpustakaan dan obyek wisata lainnya. Sebelum lockdown diberlakukan di seluruh negeri, aturan penutupan hanya di sebagian wilayah yaitu di utara, termasuk di kota mode Milan yang merupakan salah satu obyek kunjungan wisata dunia.
Pemerintah Italia secara tegas membatasi pergerakan warga hanya untuk keperluan pekerjaan serta kepentingan mendesak lainnya, seperti berbelanja. Sekolah dan perguruan tinggi juga ditutup sampai 3 April mendatang. Walaupun demikian Pemerintah Italia masih membuka transportasi umum dengan syarat bahwa jarak antara penumpang paling dekat adalah satu meter.
Keputusan pemerintah Italia itu diambil sehubungan meningkatnya kasus positif Corona hingga mencapai hampir 8000, dan menyebabkan lebih dari 460 orang meninggal dunia.
Langkah Pemerintah Italia itu merupakan tindakan darurat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut virus Covid-19 serta menekan angka kematian dan menurunkan jumlah yang terinfeksi. Hal ini sama seperti halnya yang dilakukan pemerintah Tiongkok, yang melakukan lockdown untuk provinsi Wuhan tempat asal muasal berjangkitnya Corona.
Kebijakan lockdown yang diberlakukan pertama kali di Wuhan menunjukkan hasil positif. Laporan bersama pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia-WHO, mencatat tanda tanda keberhasilan pemerintah Beijing menurunkan dan membatasi wabah Corona. Bagi negara ekonomi maju dengan pemasukan antaralain dari pariwsata dan perdagangan seperti Italia, lockdown memang mengancam pertumbuhan ekonomi. Namun keputusan itu harus diambil guna menghindari dampak yang lebih luas,baik secara psikis maupun ekonomis.
March
Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima sedang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia selama 3 hari, mulai 10 hingga 13 Maret guna meningkatkan kemitraan dalam berbagai aspek. Apakah dengan kunjungan kali ini dapat membangun kemitraan lebih baik antara Indonesia dan Belanda?
Dalam pertemuan di hari pertama di istana Bogor, Selasa (10/3), kesepakatan bisnis sebesar 1 miliar dolar Amerika antara Indonesia dan Belanda berlangsung. Usai pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi kunjungan Raja dan Ratu Belanda yang membawa 110 pengusaha untuk berbisinis dengan para pelaku usaha di Indonesia. Kerja sama yang dilakukan mencakup produksi kelapa sawit berkelanjutan, isu perdamaian dan keamanan perempuan, dan pengelolaan pengendalian penyakit menular. Untuk kawasan Eropa, menurut Presiden Joko Widodo, Belanda merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Belanda yang dulunya menjajah Indonesia selama tiga setengah abad kini mitra investasi terbesar pertama dan mitra pariwisata terbesar keempat.
Sementara itu, Raja Belanda Willem Alexander menyampaikan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia terkait kekerasan yang telah dijalankannya setelah Proklamasi. Selain itu, dia mengatakan, Pemerintah kerajaan Belanda telah mengakui Kedaulatan Indonesia 1949 dan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus diakui secara politik dan moral sejak tahun 2005. Pengakuan itu ditandai dengan kunjungan pertama Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Bernard Bot. Kunjungan Raja Willem Alexander di 2020 menjadi sebuah harapan dan tanda bahwa negara yang pernah menjajah Indonesia dapat tumbuh bersamam guna membentuk hubungan baru berdasarkan rasa saling menghormati, percaya, dan bersahabat.
Kita perlu apresiasi kunjungan Raja dan Ratu kerajaan Belanda ke Indonesia dimana wabah penyakit virus Corona -Covid-19 sedang mewabah. Dibutuhkan keinginan kuat untuk dapat datang ke area rawan virus. Jadi, permohonan maaf disertai keinginan untuk membangun kembali kepercayaan ditengah-tengah suatu ancaman global merupakan suatu prestasi luar biasa. Walau terjadi penolakan dan protes oleh para keluarga korban keganasan pasukan Belanda di era perang kemerdekaan, namun esensi permohonan maaf dan membangun kemitraan bisnis menjadi obat luka bangsa Indonesia yang kini sedang dirundung virus dan ancaman ketidakstabilan ekonomi akibat perlambatan ekonomi. Selain itu, Pemerintah Belanda terus melakukan koordinasi terkait tuntutan kompensasi keluarga korban dan berjanji untuk menyelesaikan secara adil dan bijaksana.
March
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 2 Maret 2020 mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona atau Covid-19. Menurut Presiden, dua warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Dengan pengumuman ini, maka untuk kali pertama ada penemuan orang yang terjangkit virus corona di Indonesia. Selama ini diketahui ada sejumlah WNI yang terjangkit virus corona, tetapi mereka berada di luar Indonesia. Misalnya, seorang perempuan WNI yang berada di Singapura dan sembilan WNI yang terjangkit virus corona saat bekerja sebagai awak kapal pesiar Diamond Princess.
Sebelumnya, pernyataan pemerintah Indonesia bahwa negara ini negatif virus corona sempat diragukan berbagai pihak, mulai dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO hingga Perdana Menteri Australia. Namun Perwakilan WHO di Indonesia, Dr N. Paranietharan dalam wawancara dengan harian Kompas mengakui Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk bersiap menghadapi penyebaran virus corona COVID-19. Ia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah mitra di Indonesia melakukan pemantauan dan mempersiapkan sistem. Menurut Paranietharan, Indonesia saat ini telah memiliki alat yang diperlukan untuk melakukan tes khusus demi mendeteksi infeksi coronavirus COVID-19 dengan cepat.
Pemerintah pun telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah tertular penyakit mematikan itu. Seperti rumah sakit mana saja yang dirujuk untuk menangani pasien infeksi virus corona, dan langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya virus ini.
Kini dengan ditemukannya pasien dengan status positif terjangkit Covid-19, bangsa Indonesia harus mengatasi situasi ini dengan pola pendekatan yang berbeda. Pencegahan penyebaran infeksi yang lebih luas bukan lagi tanggung jawab pemerintah atau beberapa institusi tertentu saja. Di daerah, bupati dan walikota berperan sangat penting dalam memimpin warga mencegah penyebaran penyakit ini. Polanya kini harus berbasis masyarakat. Semua komponen bangsa harus berkolaborasi. Setiap individu harus diberi pengetahuan tentang bagaimana cara penularan penyakit ini dan bagaimana menjaga diri agar tidak tertular.
March
Keberadaan dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (disingkat BPIP) disorot akhir-akhir ini. Beberapa pernyataan kontroversial Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menjadi pemicunya. Akibatnya, Kongres Umat Islam Indonesia ke-7 yang diadakan di Bangka Belitung, Provinsi Riau pada 26-29 Februari 2020 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan lembaga teresebut. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi saat menghadiri penutupan Kongres tersebut menyebut, keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila tidak diperlukan lagi. Dia mendesak pemerintah mengembalikan penafsiran Pancasila kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat -MPR.
Dalam merespon tuntutan tersebut, pihak Istana mengatakan, tidak akan membubarkan BPIP. Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan, jika saat ini kinerja BPIP dinilai belum maksimal, maka kinerjanya harus diperbaiki, bukan lembaganya dibubarkan.
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk ditegakkan di Indonesia. Karena Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Pada masa lalu, sistem pembelajaran tentang penanaman nilai-nila pancasila yang dilakukan melalui penataran mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( disingkat P4) dinilai kaku dengan pendekatan indoktrinasi. Akibtanya, indoktrinasi menghasilkan keberhasilan semu dalam waktu singkat, sekaligus menimbulkan antipati.
Sesuai Peraturan Presiden No.7/2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tugas lembaga ini adalah membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Mengingat fungsinya yang sangat mulia ini, BPIP tidak perlu dibubarkan. Tetapi saat ini kinerja BPIP harus ditingkatkan secara maksimal. Paling penting lagi, seluruh stakeholder, khususnya pejabat Negara dan tokoh-tokah masyarakat harus berperilaku Pancasilais sesuai lima prinsip dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu.
March
Perjuangan Palestina dan negara negara pendukungnya menghadapi tantangan berat pasca Pemilihan Umum Israel yang diselenggarakan Senin, 2 Maret yang lalu. Benyamin Netanyahu, unggul untuk sementara dalam hasil hitung cepat. Berita berita mengenai Pemilu Israel menyebutkan, untuk sementara Koalisi Benjamin Netanyahu meraih 59 kursi di Parlemen.
Perhitungan jumlah kursi itu merupakan gabungan perolehan suara Partai Likud pimpinan Netanyahu dengan kelompok blok koalisi sayap kanan. Jumlah kursi itu lebih unggul sedikit dari pesaing Netanyahu yang untuk sementara memperoleh 54 kursi.
Penghitungan suara masih berlangsung, namun Netanyahu melalui media sosial menyatakan telah memenangi pemiiihan suara dan mengalahkan lawan lawannya.
Meski belum final, Netanyahu bahkan telah langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukungnya melalui Twitter. Netanyahu mengklaim bahwa kemenangannya adalah kemenangan besar untuk Israel. Lawan politik yang tergabung dalam Partai Biru Putih dan berselisih angka sedikit dari Partai Likud, menyatakan sangat kecewa dengan hasil pemilihan umum kali ini.
Kemenangan Benyamin Netanyahu, sangat boleh jadi didorong oleh kampanye yang dilakukannya menjelang pemungutan suara.
Seperti pernyataan bahwa pemerintahan Netanyahu setuju dengan rencana pembangunan 1800 pemukiman baru di wilayah tepi barat. Keputusan itu diambil Kamis, 27 Februari, lima hari sebelum rakyat Israel memberikan suaranya.
Hal itu sekaligus telah menyiratkan arah politik Israel atas negara dan rakyat Palestina. Sebelumnya Netanyahu bahkan sudah menyetujui rencana pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat sebanyak 3500 rumah.
Keputusan Netanyahu telah mendapat kecaman dari organisasi internasional lantaran semakin mendekat ke wilayah negara Palestina dan tepi barat.Tindakan Netanyahu dan pengakuan kemenangannya, menyiratkan kebijakan Israel tidak akan berubah, bahkan bisa jadi akan semakin gencar melawan Palestina.
Rakyat Palestina serta negara-negara yang mendukungnya sudah harus memperhitungkan kenyataan ini. Satu hal yang pasti, perjuangan bangsa dan negara Palestina bersama negara negara pendukungnya masih akan terus berlanjut sampai Palestina memperoleh kedaulatannya.
February
Dampak COVID 19, Saudi Arabia Menghentikan Kedatangan Jemaah Umroh Untuk Sementara
Written by Daniel
Untuk mencegah penyebaran virus Corona baru atau Covid 19, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menginstruksikan bahwa saat ini, arus masuk jemaah ke Arab Saudi untuk melakukan umroh, dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah dihentikan sementara. Tentu saja, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia patut diapresiasi untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap warga Saudi dan sesama Jemaah umroh.
Namun sebagai penganut agama Islam di berbagai negara di dunia, hal ini mengejutkan ratusan juta calon jemaah umroh yang hendak melakukan ibadah umroh. Tetapi memang Mekkah dan Madinah dua tempat suci bagi umat Islam tempat berkumpulnya warga dunia dalam jumlah besar menjadi tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona. Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, penyebaran virus Corona akan mengakibatkan dampak buruk bagi warga dunia.
Langkah pemerintah Saudi Arabia perlu didukung oleh khususnya negara-negara Muslim dengan mengadakan dukungan tenaga medis dan bantuan teknis yang dibutuhkan, hingga langkah antisipatif yang efektif dapat segera ditemukan dan diaplikasikan. Sehingga, umat Muslim tidak perlu terlalu lama menunggu untuk kembali melaksanakan ibadah umroh.
Pemerintah Saudi Arabia belum menyampaikan sampai kapan penghentian sementara berlaku. Tentu saja, seluruh umat Muslim dunia yang hendak beribadah baik umroh maupun haji berharap dan mendoakan penghentian itu segera berakhir. Pada akhirnya, mereka dapat menunaikan puncak pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam ke-5 ke Tanah Suci, Mekkah pada pertengahan tahun ini. Insya-Allah!