Pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi Cendekiawan Muslim Sedunia yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Indonesia tidak dapat dihadiri delegasi Palestina karena isu penting dalam Konsular Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia Taher Hamad kepada RRI World Service, Voice of Indonesia mengatakan ada banyak alasan mengapa delegasi negaranya tidak dapat mengikuti KTT yang akan berlangsung dari tanggal 1-3 Mei 2018. Menurut Hamad, ada banyak alasan mengapa delegasi negaranya tidak dapat hadir. Ditegaskannya, tanggal 1 Mei National Council (Parlemen) serta pemimpin negara itu sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besarnya ke Jerusalem.
“ Ya, ada banyak alasan karena anda tahu tanggal 1 Mei, kami sedang menghitung hari karena Amerika khususnya Presiden Trump dia berjanji kepada Israel untuk memindahkan kedutaan besar negara itu ke Jerusalem, jadi sebagian besar pemimpin kami sebaian bearr masyarakat sedang bersiap-bersiap bagaimana menghadapi tindakan Presiden Trump, ”kata Taher Hamad.
Menurut Taher Hamad, Deputi Mulfti Besar Palestina, Syeh Ibrahim Awatalla telah diminta untuk mewakili negara dalam pertemuan kali ini, namun pentingnya masalah yang sedang dihadapi Palestina membuat partisipasinya dalam KTT di Bogor, diurungkan. Disamping itu, Hamad juga mengatakan Duta Besar Palestina untuk Indonesia juga tidak dapat menggantikan perwakilan negaranya, karena Duta Besar Dr. Zuhair Alshun harus berangkat ke Lampung untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan jamaahtuh muslimin yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi Palestina. (VOI/DP/RINI)
Presiden Joko Widodo menyambut gembira penyelenggaraan Forum Konsultasi Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia (High Level Consultation Meeting – World Muslim Scholars on Wasatiyat Al-Islam), Selasa di Istana Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, forum tersebut merupakan sarana berbagi pengalaman bagi para ulama yang hadir untuk mengembangkan tolerasi, dan menjadi pelopor kemaslahatan umat. Pada pembukaan Forum Konsultasi Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung lahirnya poros Islam Moderat dunia. Dalam pertemuan yang dihadiri ulama baik dari dalam maupun luar negeri itu Presiden Joko Widodo mengatakan melalui gerakan Islam moderat, umat muslim akan mampu menunjukkan kepada dunia bahwa Islam merupakan agama yang dapat menjadi rahmat bagi alam semesta.
“Posisi Indonesia sangat jelas. Kami mendorong and sangat berkomitmen bagi lahirnya poros Wasathiyah Islam dunia. Kami yakin dengan wasathiyah Islam kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta,” kata Presiden Joko Widodo.
Lebih lanjut Presiden menambahkan, selain menjadi ajang berbagi pengalaman, melalui forum konsultasi ulama dan cendikiawan muslim dunia tersebut dapat menjadi landasan bagi dibangunnya gerakan islam moderat bersama yang mendunia. Hal itu menurut Presiden diharapkan dapat menginspirasi para pemimpin dunia, ulama sekaligus generasi muda untuk teguh pada jalur Islam moderat. Dirinya juga menekankan pentingnya peran ulama sebagai pewaris nabi dan symbol keteladanan umat. Presiden mengatakan dirinya optimis bahwa persatuan ulama akan mampu mendorong poros Islam moderat menjadi arus utama dan dapat memberikan harapan bagi lahirnya dunia yang damai dan sejahtera. (VOI/NDY/RINI)
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sertifikasi produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) jangan sampai menyulitkan masyarakat dan pengusaha. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla usai memimpin rapat tentang jaminan produk halal di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin. Wapres Kalla menjelaskan nantinya tidak semua produk kebutuhan masyarakat harus mendapat sertifikat halal, melainkan hanya produk dari bahan kulit binatang yang akan mendapat sertifikasi halal dari BPJPH dan MUI. Sementara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir dalam rapat, mengatakan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (PP) sudah mencapai tahap finalisasi dan mencari kesamaan persepsi dengan Kementerian Perdagangan terkait pemasaran industri produknya. Lukman menambahkan dalam rancangan PP tersebut juga akan dituliskan produk turunan yang harus mendapatkan label halal antara lain adalah makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Dalam rancangan PP juga akan diatur mengenai proses pelabelan halal yang diharapkan memakan waktu paling lama 62 hari sejak produk tersebut masuk daftar ke BPJPH. Antara
Festival Wonderful Indonesia untuk mempromosikan wisata Indonesia kepada masyarakat di Oman kembali digelar Kementerian Pariwisata dan Kedutaan Indonesia di Muscat, Oman, 27 hingga 29 April lalu. Kementerian Pariwisata mendatangkan delapan agen perjalanan dan hotel dari tanah air untuk menawarkan berbagai tujuan wisata kepada warga Oman. Demikian dikabarkan Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Indonesia Muscat, Virgino Rikaryanto, Selasa. Pada tahun lalu, jumlah wisatawan Oman ke Indonesia menduduki posisi kedua di Timur Tengah dengan kunjungan lebih dari 16 ribu wisatawan. Wonderful Indonesia digelar di pusat perbelanjaan terbesar, Oman Avenues Mall. Pengunjung mall bisa memilih langsung paket tujuan wisata yang ditawarkan, mulai dari kelas ekonomis hingga premium. Calon konsumen dihibur dengan berbagai kesenian khas Indonesia mulai dari Tari Legong Kraton (Bali), Tari Enggang (Kalimantan), Ondel-Ondel (Jakarta) hingga Tari Saman (Aceh) yang dibawakan masyarakat Indonesia di Oman. Pada kesempatan itu, Duta Besar Indonesia untuk Oman, Musthofa Latif, mengajak pengusaha wisata Oman memanfaatkan potensi Indonesia sebagai tujuan wisata, khususnya menjelang libur musim panas di Oman selama Juni-Agustus mendatang. antara