Ani Hasanah

Ani Hasanah

Orang nya kalem

Website URL: http://https://www.facebook.com/ani.hasanahmubarok

28
August

Jakarta (VOI News) - Duta Besar RI untuk Meksiko, Cheppy Wartono, mengajak pelaku ekonomi dan pemerintah Indonesia untuk melihat Meksiko sebagai pasar yang potensial. Hal tersebut disampaikan Cheppy Wartono kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Kamis (27/08) melalui pesan singkat. Cheppy mengatakan ada tiga alasan mengapa Meksiko merupakan pasar potensial Indonesia, yaitu jumlah penduduk Meksiko yang hampir mencapai 130 juta jiwa, nilai produk domestik bruto (PDB) perkapita Meksiko yang mencapai 10.200 Dolar AS, dan Meksiko bisa menjadi hub produk Indonesia di Amerika Latin dan Amerika Serikat.

"Yang pertama adalah jumlah penduduk yang mendekati di angka 130 juta jiwa. Yang kedua GDP (Gross Domestic Product/PDB) perkapita di Meksiko di angka 10.200an (Dolar AS). Yang ketiga kita bisa menjadikan Meksiko sebagai hub bagi produk-produk Indonesia untuk memasuki pasar di Amerika Latin, selain juga di pasar di Amerika Serikat. Karena kita ketahui Meksiko juga sudah memberlakukan perjanjian USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement) nya per 1 Juli kemarin," kata Cheppy Wartono.

Duta Besar RI untuk Meksiko, Cheppy Wartono lebih lanjut mengatakan ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Meksiko. Pertama, perjanjian dagang melalui pintu di negara-negara Pacific Alliance (blok perdagangan Amerika Latin) di mana Meksiko sebagai salah satu anggotanya selain  Chili, Peru, dan Kolombia. Langkah kedua adalah promosi besar-besaran. Tahun depan Cheppy berharap dapat merealisasikan Ekspo Indonesia di Meksiko dengan mengajak 200-300 pengusaha Indonesia untuk masuk ke Meksiko. Langkah ketiga adalah membuat komite bersama atau asosiasi pengusaha Indonesia dan Meksiko untuk menyusun langkah-langkah khususnya di bidang ekonomi. (VOI/ADVENT/AHM/EDT R)

30
August

Jakarta (VOI News) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kembali memberikan penghargaan kepada program televisi dan radio yang ramah anak melalui ajang Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2020. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dalam sambutan virtualnya di acara Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2020, Sabtu (29/8), mengatakan anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi seperti halnya orang dewasa. Ia juga mengapresiasi penghargaan dari KPI untuk televisi dan radio yang ramah anak tersebut.  

 

"Maka saya sangat mengapresiasi terselenggaranya penganugerahan penyiaran ramah anak tahun 2020 yang merupakan ajang penghargaan bagi lembaga penyiaran yang memberikan tayangan berbobot dan mendidik bagi anak. Di tengah lesunya segmentasi anak pada siaran televisi dan radio tentunya kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi para insan penyiaran untuk terus menambah program-program yang ramah anak baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya," kata I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Sebelumnya, Komisioner KPI Mimah Susanti dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Sabtu (29/08) mengatakan meski dalam kondisi pandemi, Komisi Penyiaran Indonesia tetap menyelenggarakan Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) sebagai bentuk apresiasi KPI dan KPPPA atas kontribusi lembaga penyiaran menghadirkan program-program siaran yang berkualitas untuk anak.  

 

"Dengan segala keterbatasannya KPI tetap ingin memberikan apresiasi kepada program, baik kepada insan televisi maupun radio atas program anak yang berkualitas. Maka kami ingin dengan situasi keterbatasan ini kami ingin tetap anak-anak Indonesia walaupun menghabiskan seluruh waktunya di rumah, mereka tetap bisa beraktivitas dan juga diberikan suguhan tontonan yang baik," kata Mimah Susanti.

Pada penganugerahan tahun ini terdapat sepuluh kategori yang dinilai, yakni: Program Animasi Anak Indonesia, Program Animasi Anak Asing, Program Dokumenter, Program Variety Show, Program Feature, Program Pendidikan Anak Indonesia, Program Anak Radio, Program Radio Peduli Anak 2020, Televisi Terbaik Program Anak, dan Televisi Terbaik Ramah Anak 2020. Kategori Program Anak Radio dimenangkan oleh RRI Wamena melalui program Lagu dan Belajarnya Anak Wamena (LABEWA) sedangkan kategori Program Radio Peduli Anak 2020 dimenangkan oleh RRI Pontianak melalui program Dunia Anak. (VOI/AHM) 

20
August

Jakarta (VOI News) - Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta dan Kedutaan Besar RI di Hanoi, Vietnam menyelenggarakan upacara penyerahan hadiah sayembara desain logo 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam secara virtual, Rabu (18/08). Sayembara tersebut dimenangkan oleh Tran Hoai Duc dari Vietnam. Logo Tran menampilkan burung nasional Indonesia, Garuda, dan burung nasional Vietnam, Chim Lac, yang membentuk angka 65 dengan bendera dua negara di sisi sebelah kanan. Logo baru itu dipilih dari hasil sayembara selama satu bulan yang melibatkan lebih dari 200 perserta dan total 772 karya dari para desainer asal Indonesia dan Vietnam.

Dalam sambutannya, Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang di Jakarta mengatakan kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam telah berkembang hampir di semua bidang, antara lain di bidang politik, keamanan dan pertahanan, kerjasama ekonomi, pariwisata, pertukaran budaya, serta hubungan antara masyarakat (people-to people contact). Ia menambahkan sayembara logo 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam merupakan cara untuk memperkuat kerjasama antara masyarakat Vietnam dan Indonesia

"Itulah sebabnya acara hari ini bukanlah perayaan biasa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan kita, untuk kepentingan dua bangsa, untuk memelihara stabilitas perdamaian, dan kemajuan di dunia," kata Dubes Pham Vinh Quang.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Vietnam, Ibnu Hadi, dalam sambutannya melalui tayangan video konferensi dari Hanoi mengatakan logo peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Vietnam tersebut telah digunakan saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke 75 RI di Vietnam pada Senin (17/8/2020) lalu.

“KBRI pertama kali telah menggunakan logo ini dalam peringatan HUT RI yang lalu pada tanggal 17 Agustus, yang kami laksanakan dengan hikmat, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Nguyen Quoc Dung. Jadi logo itu terpampang selain juga logo-logo lain dari Republik Indonesia,” kata Ibnu Hadi.

Selain Tran yang menjuarai sayembara, Kedutaan Besar Vietnam Jakarta dan KBRI Hanoi juga memberikan empat hadiah hiburan kepada empat finalis, yang dua di antaranya merupakan warga Indonesia, yaitu Fajar Soekarno Aji dari Sidoarjo dan Wahyu Purnomo dari Banyumas. Ani Hasanah, Voice of Indonesia melaporkan. (VOI/AHM)

05
August

Jakarta (VOI News) - Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta menyelenggarakan konferensi pers, Selasa (5/8) yang dihadiri oleh jurnalis dari berbagai media terkemuka di Jakarta. Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan Sajjad Haider Khan saat membahas secara singkat kebijakan luar negeri Pakistan dan hubungan Pakistan-Indonesia, memberikan penjelasan rinci mengenai perdamaian dan situasi keamanan di Asia Selatan.

Menyoroti posisi historis dan hukum pada Sengketa Jammu & Kashmir, Khan menegaskan bahwa Jammu & Kashmir tetap menjadi sengketa yang diakui secara internasional dan sengketa terpanjang yang pernah ada di Agenda Dewan Keamanan PBB, dengan hampir selusin resolusi DK PBB yang mencari plebisit untuk menentukan keinginan Kashmir untuk penyelesaian akhir. Untuk itu Sajjad Haider Khan meminta masyarakat dan media Indonesia untuk menunjukkan rasa solidaritas kepada orang-orang yang tidak bersalah di Jammu & Kashmir.

Dalam paparannya, Sajjad Haider Khan mengatakan pemerintah India mencabut pasal 35A dan 370 Konstitusi pada tanggal 05 Agustus 2019, mencabut status khusus yang diberikan kepada Jammu & Kashmir, yang jelas melanggar hukum internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Khan juga memberikan penjelasan kepada jurnalis tentang berbagai aspek perselisihan Jammu & Kashmir termasuk tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia, pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan & anak-anak dan menggarisbawahi tindakan ilegal India yang membawa perubahan demografis di wilayah tersebut.

Media Briefing yang diadakan Kedutaan Besar Pakistan menandai satu tahun keputusan India untuk mengubah status khusus Jammu & Kashmir yang diduduki India secara ilegal, suatu langkah yang ditolak oleh orang-orang Kashmir. Pemerintah Pakistan memperingati tanggal 5 Agustus sebagai Yom-e-Istehsaal (hari Eksploitasi) sebagai tanda solidaritas dengan rakyat Kashmir. (VOI/Rilis Kedubes Pakistan/ANI)