16
February

 

Kementerian Luar Negeri Indonesia berupaya mengintensifkan diplomasi kuliner atau gastro-diplomacy sebagai bagian dari upaya peningkatan diplomasi ekonomi yang baru-baru ini menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo dalam Rapat Kerja Perwakilan RI. Bentuk dari diplomasi kuliner tersebut salah satunya diwujudkan melalui pembukaan restoran khas Indonesia di berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir dalam konferensi persnya di di Jakarta, Kamis (15/2).

“ Di sini perwakilan diminta untuk bisa melakukan upaya untuk membuka pasar Indonesia terhadap makanan–makanan Indonesia baik itu dalam konteks pembukaan restoran yang bersifat street food maupun juga dalam konteks fine dining“.

Arrmanatha Nasir menambahkan, diplomasi kuliner merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperkenalkan Indonesia kepada publik internasional yang selama ini belum mengetahui banyak hal tentang Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dari peningkatan upaya diplomasi kuliner Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk Indonesia khususnya produk-produk seperti bumbu dapur serta bahan–bahan yang diperlukan untuk membuat olahan makanan dan minuman Indonesia. Sejauh ini, Indonesia sendiri telah mengimplementasikan diplomasi kuliner dengan memanfaatkan beberapa ikon kuliner yang telah mendunia. Salah satunya pada tahun 2010, Indonesia mempromosikan rendang sebagai masakan khas Indonesia. Rendang Diplomacy ini ternyata membuahkan hasil yang cukup baik. Rendang menjadi makanan terenak versi Cable News Network (CNN) Amerika Serikat melalui Facebook Poll dan disusul dengan nasi goreng di posisi kedua. (VOI/Rezha)

16
February

 

Kementerian Perindustrian menggandeng perusahaan rintisan atau startup untuk bekerja sama mengembangkan teknologi yang dibutuhkan industri nasional dalam menghadapi era digital. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara melalui keterangannya di Jakarta, Kamis menyebutkan, kolaborasi lembaga penelitian dan pengembangan dan startup menjadi kata kunci agar talenta-talenta muda yang merupakan aset bangsa mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam global value chain dan mampu bersaing di tingkat Internasional.

Menurut Ngakan, Kemetrian Perindustrian senantiasa mendorong pengembangan startup dalam negeri terutama yang mendukung sektor industri digital. Mereka dapat memperoleh akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. antara

16
February

 

Pada 15 Januari 2018, kabupaten Asmat dinyatakan status kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk dan berakhir hingga tanggal 5 Februari yang lalu. Dompet Dhuafa bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI menginisiasi program Food Bank for Asmat guna perbaikan lingkungan masyarakat di wilayah kabupaten Asmat. Sekretaris Jendral Lembaga Pelindungan Anak Indonesia Henny Rusmiyati dalam Press Conferense Respon Asmat di gedung Philanthropy, Pasar Minggu Jakarta selatan Kamis (15/2) menyampaikan bahwa selain bantuan kesehatan, penduduk Asmat juga memerlukan bantuan pendidikan agar bisa menjaga kesehatannya secara mandiri.  

"Sebagaimana kita ketahui walaupun sudah dicabut KLB, tetapi tidak serta merta seluruh bantuan ataupun pembinaan terhadap masyarakat disana hilang begitu saja. Dari yang kami ketahui bahwa yang terpenting disana adalah bukan sekedar memberikan sesuatu untuk mereka makan sesudah itu selesai karena terkait dengan kondisi gizi buruk, tapi bagaimana kita melihat akar permasalahan yaitu bagaimana kesadaran masyarakat akan pendidikan akan bagaimana menjaga kesehatan, dengan pendidikan, seharusnya mereka bisa memanfaatkan tanah subur yang mereka miliki menjadi sesuatu yang berguna untuk mereka," kata Henny Rusmiyati.

Sementara itu General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa dr. Rosita Rifa'i menjelaskan bahwa dalam program Food Bank for Asmat akan dilakukan intervensi kesehatan, edukasi penyediaan/pengelolaan bahan pangan dan kampung pendampingan atau kampung sehat.


16
February

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang memiliki 714 suku, 1.100 bahasa daerah, serta agama yang bermacam-macam. Selain itu, ada 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. “Itu anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Indonesia,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Beras Sejahtera (Rastra), di Lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (15/2) pagi.

Kepala Negara mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga persaudaraan, ukhuwah, persatuan, dan kerukunan di antara sesama masyarakat. Jangan sampai karena pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota atau nanti pilihan presiden, hubungan menjadi retak. Tidak rukun antar tetangga, antar kampung antar suku apalagi antar agama. “Tidak boleh. Karena kita ini semuanya bersaudara. Mari kita jaga, kita rawat bersama-sama kerukunan kita persatuan kita,” tutur Kepala Negara.

Harus Diperhatikan

Mengenai KIP dan PKH, Presiden Jokowi yang hadir pada acara tersebut bersama Ibu Negara Iriana meminta agar penggunaan dana yang ada di kartu harus betul-betul diperhatikan agar semua nantinya ke depan bisa merancang lagi anggaran dan dana, serta ada keberlanjutan. “Syukur kalau nanti, atas doa restu Ibu semuanya, anggaran PKH nanti bisa ditingkatkan lagi tahun depan, anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar juga bisa ditingkatkan lagi tahun depan, sehingga kita semuanya terutama dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita agar sehat, pintar sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ucap Presiden Jokowi.

Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dalam laporannya mengatakan, di Sulawesi Selatan PKH dibagikan kepada 311.997 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan bantuan senilai Rp589 miliar. Sementara KIP dibagikan kepada 754.405 siswa dengan total nilai Rp382 miliar. Selain itu, dibagikan juga bansos pangan rastra kepada 405.860 KPM dengan nilai Rp393 miliar, serta bantuan pangan non tunai sebanyak 229.835 KPM dengan total nilai Rp197 miliar. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendikbud Muhadjir Effendy, Mensos Idrus Marham, dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. (Setgab)