February
Perusahaan pertambangan milik negara, PT Timah sedang berupaya untuk melakukan ekspansi usaha pengolahan timah di Nigeria. Ekspansi usaha tersebut dilakukan setelah melihat karakter geografis di Nigeria yang mirip dengan Pulau Bangka serta adanya kesediaan dari pihak terkait disana. Selain mengolah timah yang ditambang di Nigeria, PT Timah juga akan mengolah timah yang ditambang dari beberapa negara di sekitar Nigeria. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Nigeria merangkap beberapa negara Afrika antara lain Benin, Togo, Burkina Faso, Ghana, Republik Kongo, Harry Purwanto kepada awak media di Jakarta, 13 Februari.
“ Jadi PT Timah itu melihat kesediaan yang besar dan karakter disana yang mirip dengan di Bangka dan mereka sangat tertarik. Dan mereka nantinya tidak hanya akan memproduksi smelter atau memproses timah dari Nigeria tapi beberapa negara tetangga. Nantinya akan ada turunan lainnya dari timah itu “. Ungkap Harry Purwanto
Harry Purwanto menambahkan, terdapat potensi pertambangan solid mineral termasuk emas yang cukup besar di Nigeria yang bisa dieksplorasi. Oleh karena itu ia mengharapkan adanya ekspansi usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang bergerak di bidang pertambangan di Nigeria, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT Timah. Terkait dengan ekspansi PT Timah, lebih lanjut Harry Purwanto menjelaskan PT Timah telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Nigeria dengan konsesi selama 30 tahun di tiga negara bagian. (Rezha)
February
Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 11 hingga 13 Februari 2018. Ratu maxima dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada Selasa 13 Februari di Jakarta.
Usai pertemuan, Puan Maharani kepada media menjelaskan, Ratu Maxima mengapresiasi inklusi keuangan di Indonesia. Sejak kedatangannya yang pertama hingga kunjungannya kali ini, sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan Indonesia dimana pemberian bantuan sosial kepada masyarakat telah dilakukan secara non tunai.
Menteri Puan mencontohkan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 19,7 juta anak sekolah dan didistribusikan melalui bank pemerintah atau non tunai. Ia menambahkan, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta Ibu juga telah didistribusikan secara non tunai. Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai kepada keluarga penerima manfaat juga disalurkan melalui bank milik pemerintah.
Oleh sebab itu, Ratu Maxima mengapresiasi inklusi keuangan di Indonesia yang maju tiga kali lipat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
"Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa kedepannya itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar memang bisa melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by adress yang aksesnya, jelas kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik dan tentu saja beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan keuangan inklusinya. Sehingga berharap kedepannya keuangan inklusi yang ada di Indonesia itu nanti lebih besar dan bisa lebih sederhana dari sekarang. ungkap Puan Maharani"
Puan Maharani lebih lanjut mengatakan, Ratu Maxima dalam pertemuan juga menyampaikan bahwa yang paling diperlukan adalah konektivitas diantara wilayah-wilayah terluar dan terdepan Indonesia, dimana bantuan sosial tidak dapat diterima dengan baik.
Menurut Ratu Maxima, akan lebih baik jika pemerintah bisa datang kepada rakyat dibandingkan dengan masyarakat yang datang ke bank-bank. Kedepannya, pemerintah akan menyediakan 47 ribu e-warong dimana masyarakat penerima manfaat Program keluarga Harapan dapat berbelanja melalui online. Ratu Maxima terakhir berkunjung ke Indonesia pada 2016./Sekar
February
Menteri Luar Negeri RI Terima Sertifikat UNESCO Untuk Perahu Pinisi
Written by Daniel
Seni pembuatan perahu “Pinisi” di Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu warisan Budaya Tak Benda Dunia pada 7 Desember 2017 lalu di Korea Selatan. Penetapan tersebut dilakukan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), badan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang menangani kerjasama di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Sertifikat UNESCO tersebut diterima oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi dari Duta Besar RI untuk Perancis merangkap Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Hotmangaradja Pandjaitan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada Selasa, 13 Februari. Dalam siaran pers yang diterima Voice of Indonesia, Retno Marsudi menyatakan ditetapkannya perahu “Pinisi” sebagai warisan Budaya Tak Benda Dunia merupakan sebuah kebanggan besar bagi Indonesia. Menurutnya, setiap penetapan yang diberikan UNESCO perlu diikuti oleh kebijakan pelestarian yang baik, termasuk penyuluhan kepada masyarakat. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini akan terus bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam melestarikan budaya dan kekayaan alam nasional. Press Release
February
Menteri Kesehatan, Prof. Nila F. Moeloek, mengatakan, investasi di bidang kesehatan melonjak tajam. Hal itu disampaikan pada acara breakfast meeting yang dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan 34 Kepala Perwakilan RI pada hari Selasa, 13 Februari 2018. Dalam breakfast meeting yang diadakan di Hotel Borobudur tersebut, Menteri Kesehatan RI memaparkan pertumbuhan investasi di sektor kesehatan pasca disahkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, total nilai investasi di sektor kesehatan melonjak dua kali lipat sejak disahkannya Inpres dimaksud. “Total nilai investasi di industri farmasi berada di angka Rp 2,6 triliun pada periode 2014-2015. Namun sejak disahkannya Inpres Nomor 6 tahun 2016, angka investasi di sektor ini melonjak ke angka Rp 5,38 triliun pada periode 2016-2017”, ujar Menteri Kesehatan. “Sementara peningkatan nilai investasi di industri alat kesehatan naik lebih tinggi lagi dari Rp 718 miliar di tahun 2014-2015 melompat ke angka Rp 3,91 triliun di tahun 2016-2017” Lanjut Menteri Kesehatan.
Kepala Perwakilan RI memiliki peran yang besar untuk menjaga momentum positif ini. Menteri Kesehatan menyampaikan beberapa langkah yang kiranya dapat dilakukan oleh para Kepala Perwakilan untuk terus mengawal tren positif di sektor kesehatan, antara lain, dengan mencari peluang kerja bagi perawat asal Indonesia, peningkatan ekspor alat-alat kesehatan, peningkatan investasi asing di sektor kesehatan, serta pembentukan kerja sama sister hospital antara rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri.
Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya kebanjiran tawaran kerja sama di bidang industri kesehatan. “Seperti disampaikan oleh beberapa Duta Besar kita, beberapa potensi kerja sama yang sudah kita terima sejauh ini, antara lain, kerja sama pengembangan energi nuklir untuk kesehatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA), tawaran pengembangan insulin dan digital health dengan Denmark, tawaran kerja sama pengembangan mobile healthcare untuk wilayah terpencil dengan Belanda, serta pengembangan industri biofarma dengan Perancis”, ujar Wakil Menteri Luar Negeri. Untuk itu, Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya agar Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan menyusun program kerja untuk segera merealisasikan langkah-langkah diplomasi kesehatan Indonesia demi peningkatan kerja sama internasional di sektor kesehatan.
Kepada wartawan, Menteri Kesehatan bersama-sama dengan Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri memegang peranan penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri kesehatan asing, namun juga menjadi pemain besar di tingkat dunia, baik sebagai perumusperaturan internasional di sektor kesehatan maupun sebagai global market player, melalui kolaborasi antara Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. “Indonesia selalu terlibat aktif dalam perumusan peraturan kesehatan di forum internasional. Indonesia, antara lain, merupakan anggota Executive Board WHO tahun 2018-2021, anggota Troika Steering Group Global Health Security Agenda, dan anggota Health Working Group G-20”, ujar Menteri Kesehatan.
Breakfast meeting ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) tahun 2018 yang telah dimulai sejak tanggal 12 hingga 15 Februari 2018 dengan mengumpulkan 134 Kepala Perwakilan RI di luar negeri. Raker Keppri tahun 2018 difokuskan untuk membahas langkah-langkah diplomasi mengenai isu-isu strategis nasional, termasuk sektor kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Raker Keppri sehari sebelumnya./Sekar/Rilis Kemenlu