February
Menlu Dorong Kerja Sama Pendidikan Islam Indonesia-Filipina
Written by Daniel
Menteri Luar Negeri Indonesia RI Retno Marsudi mendorong kerja sama pendidikan Islam antara Indonesia dan Filipina. Menteri saat membuka lokakarya Indonesia – Filipina tentang Kerja Sama Pendidikan Islam di Jakarta, Rabu (14/2) berharap, lokakarya ini menghasilkan rekomendasi sebagai dasar untuk membuat nota kesepahaman tentang pendidikan Islam. Seperti dikutip Antara, dalam jangka panjang, kolaborasi tersebut mampu menjadi model kemitraan lebih jauh antara Indonesia, Filipina, dan negara lain untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi. Ia menginginkan, lokakarya yang diadakan hingga Kamis (15/2), mampu menghasilkan peta jalan bagi kedua negara untuk mengembangkan kerja sama tersebut. Menteri Retno Marsudi menyampaikan tiga harapan terhadap lokakarya terebut, yakni mempromosikan wajah sejati Islam kepada seluruh dunia, mempromosikan pendidikan Islam modern dan berkualitas tinggi, dan memastikan kolaborasi itu melibatkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat. (Antara)
February
Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan dan ekspor industri di sektor pengolahan logam dan mineral mengalami kenaikan tajam. Hal ini karena kebijakan hilirisasi industri yang didorong Kementerian Perindustrian dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Menteri Airlangga Hartarto melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (14/2) menyebutkan, Indonesia mempunyai beberapa klaster industri baja. Di Cilegon, Banten, misalnya, kapasitas produksi mendekati lima juta ton per tahun dan ditargetkan mencapai 10 juta ton pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga memiliki klaster industri baja di Morowali, Sulawesi Tengah. Menteri menambahkan, di kawasan industri Konawe, Sulawesi Tenggara akan menghasilkan nickel pig iron sebanyak dua juta ton pada tahun 2018. Ia menegaskan, pihaknya terus berupaya memperdalam struktur industri nasional. Tujuannya agar mampu masuk ke dalam rantai pasok global. antara
February
Pada pembukaan Pertemuan ke-41 Governing Council - International Fund for Agricultural Development of the United Nations (IFAD) tanggal 13-14 Februari 2018 di Roma, Italia, Rionald Silaban, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, terpilih sebagai Vice-Chair/Wakil Ketua untuk periode 2018-2020. Silaban secara aklamasi memperoleh kepercayaan kembali dari seluruh anggota untuk periode kedua berturut-turut. Kali ini, Indonesia terpilih bersama-sama dengan Chairdari Belanda dan Vice-Chair kedua dari Argentina.
Governing Council merupakan dewan pengambil keputusan tertinggi di IFAD yang terdiri dari negara-negara anggota “pemegang saham". Badan PBB yang dipimpin oleh Gilbert F. Houngbo ini merupakan satu-satunya institusi keuangan internasional yang secara khusus didedikasikan untuk mendorong investasi di kawasan pedesaan demi tujuan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Saat ini, sekitar 80% dari 815 juta penduduk kategori sangat miskin di dunia ada di kawasan pedesaan dan mayoritas adalah petani.
Dalam sesi Pembukaan sidang, hadir Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina dan Menteri Pertanian Peru, yang mewakili Presiden Republik Peru, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Keduanya menyampaikan upaya negaranya masing-masing untuk memperbaiki sektor pertanian sebagai prioritas penting dalam menopang pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Kerja sama dengan IFAD baik untuk Indonesia, karena ditujukan kepada petani kecil. Saat ini program IFAD di Indonesia diprioritaskan bagi petani dan nelayan di Indonesia Timur. Sejak 2017 IFAD memilih Jakarta sebagai kantor regionalnya, yang merupakan bentuk kepercayaan terhadap peran penting Indonesia," demikian menurut Silaban. Lebih lanjut disampaikan Silaban bahwa kontribusi Indonesia di IFAD merupakan salah satu bentuk bantuan bagi masyarakat internasional. Indonesia dianggap berhasil membangun perekonomian dari lower income menjadi middle income countries.
Kuasa Usaha Sementara KBRI Roma, Charles F. Hutapea, mewakili Duta Besar Esti Andayani menyambut baik penunjukan kembali Indonesia sebagai pimpinan sidang IFAD dimaksud.
"Hal ini memperlihatkan kepercayaan dunia internasional terhadap peran penting Indonesia dalam upaya bersama mengatasi ragam tantangan global, terutama di bidang pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani kecil. Status Indonesia sebagai anggota G20 dan emerging economy, semakin memperkuat postur diplomasi RI di forum internasional," ujarnya.
Sejak awal pendirian IFAD di tahun 1977 s.d. tahun 2016, IFAD telah mengesahkan lebih dari 1037 proyek yang telah menyentuh dan membantu sekitar setengah milyar petani di dunia. Dalam program pembangunan pertanian IFAD periode ke-11 (2019-2021), IFAD menargetkan untuk mengucurkan program pinjaman dan hibah pertanian bernilai lebih dari 3,5 milyar USD.
Sementara itu, menurut Sekretaris I Multilateral KBRI Roma, Gustaf Sirait, kerja sama Indonesia dan IFAD sejak 1980 semakin diperkuat pada tahun 2017 dengan dibukanya kantor perwakilan IFAD di Indonesia yang juga menjadi pusat regional IFAD untuk sub Asia Tenggara dan Pasifik.
Saat ini, terdapat empat proyek pembangunan pertanian IFAD bersama Pemerintah Indonesia dengan nilai lebih dari 941 juta USD yang memberikan dukungan dan keuntungan bagi lebih dari 122 juta penduduk. Beberapa proyek IFAD di Indonesia seperti pembangunan komunitas pesisir telah diakui sebagai contoh teladan (best practice) dan akan disebarluaskan pada skala global.
Partisipasi Indonesia dalam pertemuan IFAD ini didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan BAPPENAS.(Kemlu)
February
Kelapa sawit merupakan kepentingan nasional dan sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis luar negeri Indonesia. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Council for Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar, di hadapan 134 Duta Besar, Konsul Jenderal, dan Konsul RI dalam salah satu sesi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) pada tanggal 14 Februari 2018 di Kementerian Luar Negeri. “Indonesia perlu mendiversifikasi negara tujuan ekspor kelapa sawit agar tetap memiliki alternatif pasar walaupun terdapat rencana Uni Eropa untuk phasing out biofuel berbasis kelapa sawit pada tahun 2021," lanjut Mahendra dalam paparannya.
Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit melampaui ekspor migas Indonesia (senilai USD 15 milyar di tahun 2017) dan jauh melampaui ekspor lima komoditas perkebunan utama Indonesia lainnya seperti karet, kakao, kopi, tebu, dan teh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai US$ 22,97 miliar, atau naik 26% dari tahun 2016 sebesar US$ 18,1 milyar yang merupakan 12,3% dari total ekspor pada tahun 2016. Tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia saat ini adalah India (34%), Uni Eropa (18%), Tiongkok (14%), Pakistan (10%), dan Bangladesh (6%).
Kelapa sawit juga memiliki nilai strategis terhadap upaya Pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami, sebagai salah satu panelis, menyampaikan bahwa sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang, dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan berkat pertumbuhan sektor kelapa sawit.
Sementara itu Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud, menyuarakan hal yang sama dengan memaparkan bahwa 41% perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan pekerjaan serta mendukung kehidupan 12 juta orang. Dalam hal ini kelapa sawit berkontribusi terhadap upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), khususnya terkait tujuan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan energi terbarukan, dan penyediaan pangan.
Addressing inequality dan penguatan ekonomi lokal merupakan game changer dalam melihat kelapa sawit. Kelapa sawit tidak hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar, tetapi kelapa sawit merupakan kepentingan jutaan petani kecil dan konsisten dengan agenda global SDGs. Maka dari itu, tahun lalu Presiden RI memberikan perhatian khusus dan menjadikan sektor kelapa sawit menjadi strategis, antara melalui replanting dan pemberian sertifikat lahan kepada petani kecil.
Namun disadari bahwa ekspor komoditas kelapa sawit terus menghadapi banyak tantangan dan hambatan akses pasar, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, terkait lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya. “Pengusaha mengharapkan dukungan Perwakilan RI untuk menyuarakan paradigma baru kelapa sawit sebagai komoditas penting bagi kesejahteraan petani kecil dan pencapaian SDGs, khususnya kepada negara-negara konsumen yang memiliki perspektif negatif terhadap kelapa sawit," ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang. Ketiga panelis juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang ada baik dalam dan luar negeri dalam memperjuangkan kelapa sawit. (Kemlu).