VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengonfirmasi akan hadir dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November di Bali.

Pertemuan antara Retno Marsudi dan Antonio Guterres itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, demikian menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Senin.

Retno menyampaikan apresiasi atas konfirmasi kehadiran Sekjen PBB di KTT G20 dan menjelaskan mengenai persiapan KTT G20 di Bali sejauh ini. Pertemuan tersebut mengawali rangkaian kunjungan kerja Menlu RI untuk menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77.

Dalam pertemuan dengan Sekjen PBB itu, Retno juga membahas berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama, termasuk Presidensi Indonesia di G20. Retno menyampaikan mengenai pentingnya KTT G20 untuk dapat menghasilkan kerja sama konkret yang bermanfaat bagi dunia.

Selain itu, Retno juga bertukar pikiran dengan Guterres mengenai perkembangan isu Myanmar. Keduanya menyatakan keprihatinan dan kekecewaan yang sama terhadap junta militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan 5 poin konsensus (5 Point of Consensus/5PC) yang telah dimandatkan oleh para pemimpin anggota ASEAN lainnya pada April 2021.

Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Terkait hal itu, Sekjen PBB pun menyatakan kembali dukungannya terhadap 5 poin konsensus ASEAN tentang Myanmar itu kepada Retno. Retno juga menyebutkan bahwa komunikasi dan koordinasi Indonesia dengan PBB akan semakin intensif mengingat Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.

Sidang Majelis Umum ke-77 PBB dibuka pada 13 September 2022. High Level Week (HLW) sidang umum itu berlangsung pada 20-26 September 2022 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat.

antara

(voinews.id)- PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya meminta masyarakat agar tertib memanfaatkan tenaga listrik demi menghindari bahaya kebakaran akibat korsleting. "Dengan tertib memanfaatkan tenaga listrik, masyarakat juga turut memiliki komitmen, yakni menempatkan keselamatan manusia merupakan hal utama yang perlu dijaga," kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan dalam keterangan di Jakarta.

PLN, kata Doddy, berkomitmen untuk menjaga keandalan tenaga listrik sampai ke rumah pelanggan dengan mengutamakan prinsip keselamatan ketenagalistrikan dengan berbagai upaya, antara lain memasang kWh meter yang dilengkapi Mini Circuit Breaker (MCB) untuk mengukur dan membatasi daya listrik yang masuk ke rumah pelanggan, listrik yang masuk sesuai dengan daya berlangganan dan dengan kapasitas kabel yang terpasang di rumah pelanggan.

"Kalau tidak ada meteran di rumah pelanggan, dikhawatirkan arus listrik yang masuk itu berlebih sehingga kabelnya panas dan berpotensi korsleting sampai timbul percikan api dan kebakaran," ucap Doddy.

Langkah PLN selanjutnya, yaitu inspeksi rutin terhadap jaringan listrik yang menjadi aset PLN mulai dari pembangkit sampai ke kWh meter. Dalam pemeriksaan kWh meter, PLN memiliki program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk memastikan kWh meter berfungsi baik sebagai pengukur dan pembatas listrik ke rumah.

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo turut mengundang Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dan Presiden Komite Olimpiade Internasinal (IOC) Thomas Bach dalam puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali pada 15-16 November.

Hal tersebut disampaikan IOC Member Erick Thohir di sela perayaan Olympic Day di Plaza Timur Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu. Dalam perhelatan G20, kata Erick, dia bersama Menpora Zainudin Amali, Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari, dan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan diminta mengawal kedatangan tamu undangan dari Presiden Jokowi.

"Karena ada Presiden IOC dan Presiden FIFA untuk ke acara G20. Tentu pesan yang mau disampaikan adalah kita jangan terlalu terjebak politik ke politik tapi masyarakat ke masyarakat harus didorong," ujar Erick.

"Kita patut mengajarkan pada dunia bahwa Indonesia yang memiliki bineka dan Pancasila ini merupakan pondasi kekuatan bangsa kita yang negara lain harus belajar," ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. Sebelumnya, rencana kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino juga disampaikan perwakilan FIFA Jose Ariston Padre Caslib yang juga menjabat sebagai FIFA Regional Technical Consultan untuk wilayah Asia Tenggara dan Lavin Vignesh dalam pertemuan bersama Ketua Umum PSSI Iriawan dan jajarannya di Kantor PSSI, Jakarta.

Pertemuan tersebut berlangsung juga untuk membahas persiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023. Adapun Erick hadir dalam perayaan Olympic Day sebagai IOC Member yang menyerahkan realokasi medali perak Olimpiade XXX/2012 London, Inggris kepada mantan lifter Indonesia Citra Febrianti.

Citra yang turun pada nomor 53kg putri di Olimpiade London, mencatatkan angkatan total 206kg, hasil dari 91kg angkatan snatch dan 115kg dari clean and jerk. Dia mendapat realokasi medali perak setelah IOC pada 2016 mengumumkan peraih emas Zulfiya Chinshanlo dari Kazakhstan dan perunggu Cristina Iovu asal Moldova terbukti positif doping saat turun di Olimpiade London. Dengan kasus doping tersebut, Citra mendapat kenaikan peringkat dan dinyatakan berhak atas medali perak Olimpiade 2012.

antara

(voinews.id)- Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan usulan penghapusan daya listrik 450 VA merupakan pembahasan dalam pembicaraan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar, yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatarbelakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Karena itu ia menyarankan pelanggan listrik 450 VA dialihkan ke 900 VA, yang juga merupakan listrik subsidi, Namun untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kemungkinan dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah dnegan penghasilan kurang dari 1.9 dolar AS per hari.

"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 VA, karena untuk makan saja mereka susah," kata Said. Sementara itu, lanjutnya, terdapat 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 VA yang tidak terdata dalam DTKS, sehingga perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 VA dan yang tidak.

Kemudian terdapat pula 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 VA terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tak terdata dalam DTKS. Dengan demikian, diperlukan pula verifikasi faktual agar rumah tangga yang masuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 VA, sedangkan yang mampu didorong untuk masuk ke 1.300 VA.

Said mengharapkan BPS, Kementerian Sosial, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN), dan pemerintah daerah (pemda) harus bersinergi untuk membaharui dan mengintegrasi data.

BPS juga diharapkan melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat. Adapun upaya peralihan energi tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga, sehingga sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik.

Begitu pula dengan sektor industri yang menyerap 31 persen konsumsi energi nasional. Oleh sebab itu Ketua Banggar DPR mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah menggunakan listrik.

Di sisi lain, transformasi energi diharapkan mengubah beban subsidi dari oil heavy ke electric heavy, sehingga subsidi Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram yang konsumsinya masing-masing 95 persen (1,69 juta kiloliter), 80 persen (15,89 juta kiloliter), serta 68 persen, dinikmati rumah tangga mampu bisa dialihkan agar lebih efisien dan tepat sasaran.

"Anggarannya dapat dialokasikan kepada rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari, sementara LPG 3 kilogram dapat dikhususkan untuk pedagang keliling serta pelaku usaha mikro dan kecil," ucap dia.

antara