Akbar

Akbar

11
October

 

(voinews.id)- Pemerintah Polandia pada Senin (10/10) mengimbau warganya yang berada di Belarus untuk meninggalkan negara itu. Imbauan tersebut dikeluarkan pada saat hubungan kedua negara semakin tegang --sebagian akibat perang di Ukraina. Sebelum itu, imbauan serupa dinyatakan pada September, yakni kepada para warga negara Polandia untuk meninggalkan Rusia --negara sekutu Belarus.

"Kami merekomendasikan para warga negara Polandia yang berada di Republik Belarus untuk meninggalkan wilayah itu dengan transportasi umum maupun pribadi," kata pemerintah di lamannya.

Hubungan antara Polandia dan Belarus memburuk pada 2021, ketika Polandia menuduh negara tetangganya di bagian timur itu mengatur kemunculan krisis migran di perbatasannya. Hubungan Warsawa dan Minsk semakin tegang sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina.

Warsawa mengatakan masyarakat minoritas Polandia di Belarus menghadapi penindasan oleh negara. Beberapa tokoh masyarakat Polandia dipenjara di negara itu.

 

Sumber: Reuters

11
October

 

(voinews.id)- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan komoditas sorgum bisa menjadi salah satu alternatif pengganti gandum yang selama ini masih diimpor. "Sorgum juga banyak memiliki manfaat, bukan hanya untuk pangan, tetapi juga untuk pakan dan energi," kata Wamentan Harvick Hasnul Qolbi di Pekanbaru, Riau, Senin. Ia mengatakan sorgum kini menjadi komoditas strategis nasional yang beberapa tahun terakhir terus dikembangkan secara luas di Tanah Air.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong seluruh pihak mengembangkan sorgum dari hulu ke hilir agar menjadi sumber pangan alternatif, yang kemudian menjadi industri pangan, pakan ternak, dan energi. "Riau berpotensi melakukan pengembangan sorgum dari hulu ke hilir," kata Wamentan.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau Shannora Yuliasari mengatakan pihaknya merupakan perpanjangan tangan dari Badan Litbang Pertanian yang saat ini telah bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

BPTP Riau mendampingi penerapan program-program nasional dan program Kementerian Pertanian (Kementan), salah satunya kegiatan pengembangan sorgum di Riau.

"Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPTP Riau, antara lain inisiasi perbenihan sorgum, bimbingan teknis budi daya sorgum, serta inisiasi dalam mendampingi budi daya sorgum di Riau," katanya.

Kepala BPTP Riau berharap swasta bisa mewujudkan wacana membangun pabrik sorgum di Riau dan berperan sebagai pengambil alih sorgum di Riau, sehingga petani tidak ragu-ragu untuk mengembangkan sorgum di provinsi itu.

 

antara

11
October

 

(voinews.id)- Presiden Bank Dunia David Malpass dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva pada Senin (10/10) memperingatkan tentang meningkatnya risiko resesi global dan mengatakan inflasi tetap menjadi masalah yang berkelanjutan setelah invasi Rusia ke Ukraina.

"Ada risiko dan bahaya nyata dari resesi dunia tahun depan," kata Malpass dalam dialog dengan Georgieva pada awal pertemuan langsung pertama kedua lembaga itu sejak pandemi COVID-19. Dia mengutip perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju dan depresiasi mata uang di banyak negara berkembang, serta kekhawatiran inflasi yang sedang berlangsung.

Ketua IMF pekan lalu mengatakan pemberi pinjaman global itu akan menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan global 2,9 persen pada 2023 ketika merilis World Economic Outlook pada Selasa (4/10), mengutip guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, invasi Rusia ke Ukraina dan bencana iklim di seluruh benua. 

mencatat bahwa aktivitas ekonomi melambat di ketiga ekonomi utama - Eropa, yang telah terpukul keras oleh harga gas alam yang tinggi, China, di mana volatilitas perumahan dan gangguan COVID-19 menyeret turun pertumbuhan, dan Amerika Serikat, di mana kenaikan suku bunga "mulai menggigit."

Perlambatan pertumbuhan di negara-negara maju, kenaikan suku bunga, risiko iklim dan berlanjutnya harga pangan dan energi yang tinggi sangat memukul negara-negara berkembang, kata kedua pemimpin itu, menyerukan tindakan bersama untuk membantu negara-negara emerging markets.

Georgieva, ketua IMF pertama dari sebuah ekonomi emerging market, mengatakan negara-negara ekonomi maju perlu "mengendalikan bahaya besar dan menakutkan dari krisis utang" karena itu akan mempengaruhi semua negara, bukan hanya mereka yang memiliki beban utang tinggi.

"Bukan gambaran yang cerah. Tetapi jika kita bergabung, jika kita bertindak bersama, kita dapat mengurangi rasa sakit yang ada di depan kita pada 2023." Georgieva mengatakan IMF akan mengadvokasi minggu ini agar bank-bank sentral melanjutkan upaya mereka untuk menahan inflasi, meskipun berdampak negatif pada pertumbuhan. Jika mereka tidak melakukan cukup, katanya, "kita berada dalam masalah... Kita tidak bisa membiarkan inflasi menjadi kereta pelarian."

Langkah-langkah fiskal harus "ditargetkan dengan baik" untuk memastikan mereka tidak menambahkan lebih banyak "bahan bakar ke api inflasi." Malpass, yang mendapat kecaman bulan lalu karena menolak mengatakan apakah dia menerima konsensus ilmiah tentang pemanasan global, mengatakan para pejabat di bank tersebut bekerja keras untuk membebaskan lebih banyak dana guna mengatasi masalah iklim yang dihadapi begitu banyak negara berkembang.

Georgieva mengatakan dunia membutuhkan 3 triliun dolar AS hingga 6 triliun dolar AS yang mengejutkan untuk mengatasi perubahan iklim dan penting untuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan memanfaatkan dana "skala besar" untuk membantu memenuhi kebutuhan.

 

antara

11
October

 

(voinews.id)- Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM) menyatakan siap menghadapi Pemilihan Umum (PRU) ke-15 dan mengerahkan 94.411 aparat untuk mengawal jalannya pesta demokrasi di negara tersebut. Kepala Polisi Kerajaan Malaysia Acryl Sani Bin Haji Abdullah Sani dalam pernyataan kepada media di Kuala Lumpur, mengatakan PDRM mencatat pengumuman Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bahwa Parlemen ke-14 dibubarkan.

Pembubaran dilaksanakan pada 10 Oktober 2022 untuk memberi jalan bagi penyelenggaraan PRU ke-15. Acryl mengatakan PDRM siap menghadapi pemilu mendatang dan akan mengerahkan 94.411 dari 120.557 anggota kepolisian untuk tugas terkait.

Pada saat yang sama, ia mengatakan PDRM juga akan bekerja bersama dengan instansi terkait, terutama Komisi Pemilihan Malaysia untuk memastikan proses pesta eemokrasi di Malaysia berjalan lancar. Acryl juga mengatakan persiapan telah dilakukan kepolisian untuk bergandengan tangan dengan lembaga penyelamat lainnya guna menghadapi kemungkinan bencana alam selama pelaksanaan PRU ke-15 mendatang.

PDRM meminta kerja sama semua pihak untuk berperan agar proses pemilihan umum berlangsung tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan, katanya. "Sebagai anggota masyarakat yang sudah dewasa dalam menghadapi skenario politik, upaya semua pihak untuk menghindari menyentuh hal-hal sensitif sangat diperlukan," kata Acryl. PDRM, ujar dia, berkomitmen menjalankan tugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga.

 

antara