(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar dalam menjalani keketuaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2023.

Menlu Retno dalam wawancara khusus dengan ANTARA pada Kamis menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar ASEAN, baik secara eksternal maupun internal, saat memimpin perhimpunan itu tahun depan.

"Kita melihat laporan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) dan IMF (Dana Moneter Internasional) yang sudah keluar tentang situasi geopolitik di mana kita dapat mengukur bahwa tahun depan (2023) belum akan menjadi tahun yang aman nyaman bagi dunia," kata Menlu Retno.

Menurut Retno, ASEAN yang terletak di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik, akan menghadapi tantangan eksternal dari segi geopolitik dan geo-ekonomi.

antara

(voinews.id)- Korea Utara pada Jumat menembakkan peluru kendali balistik jarak dekat ke laut dekat pantai timur wilayahnya, menurut militer Korea Selatan.

Penembakan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilakukan negara bersenjata nuklir itu. Kantor berita resmi Korut, KCNA, mengutip pernyataan militer negara itu bahwa militer "mengambil langkah balasan kuat" setelah Korsel melakukan latihan penembakan artileri pada Kamis (13/10).

Peristiwa itu muncul setelah pada Kamis KCNA melaporkan bahwa pemimpin Korut Kim Jong Un mengawasi peluncuran dua rudal jelajah strategis jarak jauh pada Rabu (12/10). Peluncuran itu, kata KCNA, ditujukan untuk memastikan keandalan senjata nuklir pada unit-unit militer.

(voinews.id)- Parlemen Irak pada Kamis (13/10) memilih politisi Kurdi Abdul Latif Rashid sebagai presiden, dan dengan demikian mengakhiri kebuntuan yang berlangsung sejak pemilihan nasional pada Oktober tahun lalu.

Setelah terpilih sebagai presiden, Rashid langsung menunjuk Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana menteri.

Jabatan presiden, yang biasanya dipegang oleh sosok dari kalangan Kurdi, pada dasarnya lebih merupakan posisi yang bersifat seremonial.

Namun, pemilihan Rashid merupakan langkah utama menuju pembentukan pemerintah baru, yang sejak tahun lalu tidak berhasil diwujudkan oleh para politisi.

Rashid (78 tahun) menjabat menteri sumber daya air Irak selama periode 2003-2010. Insinyur lulusan Inggris itu menang atas mantan Presiden Barham Salih, yang berupaya terpilih untuk periode kedua. Sudani (52 tahun), sementara itu, pernah menjabat menteri hak asasi manusia Irak, juga menteri tenaga kerja dan menteri sosial.

Sudani sekarang punya waktu 30 hari untuk membentuk kabinet dan menyampaikan susunannya kepada parlemen untuk mendapatkan persetujuan.

Sumber: Reuters

Irak pilih Abdul Latif Rashid sebagai presiden baru

(voinews.id)Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta Komisi Informasi (KI) mengawal para pejabat publik dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan berkualitas untuk mencegah terjadinya misleading (menyesatkan) informasi di masyarakat.

“Jangan sampai pejabat publik hanya ingin menyampaikan istilah-istilah viral agar dianggap popular di masyarakat tapi substansi informasi yang disampaikan pejabat tidak dimengerti oleh masyarakat,” kata Suharso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu Suharso sampaikan saat dialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi seluruh Indonesia ke-13 di Hotel Patra Semarang, Kamis (13/10). Suharso menyatakan bahwa saat ini sangat banyak terjadi misleading informasi yang disampaikan oleh sejumlah pejabat publik sebagai pimpinan badan publik.

Ia mencontohkan tentang informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan di sebuah kabupaten yang menyatakan perlunya suntikan vaksin booster kepada masyarakat, namun tidak disampaikan secara jelas apa yang dimaksud dengan booster sehingga membingungkan masyarakat karena belum paham apa yang dimaksud dengan booster.

Ia berharap agar Komisi Informasi dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mengawal pejabat badan publik untuk menyampaikan informasi yang sempurna, benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Menurutnya, pejabat perlu menyampaikan informasi yang lengkap dan sempurna, misalnya unsur-unsur siapa, di mana, kapan, bagaimana, siapa, dan sebagainya, sehingga masyarakat paham apa yang disampaikan oleh pejabat publik tersebut.

Demikian juga menurutnya untuk bidang demokrasi, masih banyak informasi yang disampaikan hanya prosedural saja, tapi konten informasi di bidang demokrasi yang substansial jarang disampaikan.

“Banyak informasi yang disampaikan lembaga politik yang hanya bersifat populer dan substansinya tidak disampaikan, tentang track record dari calon pemimpin seperti calon bupati dan gubernur yang baik, maka dalam hal ini perlu peran dari komisi informasi mengawalnya,” tuturnya.

Ia juga menyarankan supaya dilakukan revisi Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai upaya meningkatkan peran Komisi Informasi di Pusat dan daerah. Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Donny Yoesgiantoro menyatakan menerima permintaan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mengawal pejabat publik dalam menyampaikan informasi agar tidak misleading informasi ke masyarakat.

“Komisi Informasi bersedia mengawal pejabat publik agar disampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KI tapi belum maksimal karena kurang tersedianya anggaran,” ucapnya.

antara