VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Ribuan warga Moldova berunjuk rasa di ibu kota Chisinau pada Minggu (25/9) menuntut Presiden Maia Sandu untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah dinilai gagal mengatasi inflasi tinggi dan kenaikan harga energi akibat perang Ukraina. Berdasarkan laporan Reuters, sekitar 5.000 orang melakukan aksi unjuk rasa di luar kediaman Presiden Maia Sandu. Para demonstran meneriakkan “Turunkan Maia Sandu”.

Ketegangan politik meningkat di Moldova dalam beberapa bulan terakhir karena harga gas melonjak menyusul invasi Rusia ke Ukraina.

Moldova, sebuah negara kecil di Eropa Timur yang berbatasan dengan Ukraina dan Rumania, mengalami kesulitan ekonomi akibat tingginya harga energi. Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh partai oposisi Shor itu merupakan aksi demonstrasi yang terbesar sejak Maia Sandu memenangi pemilihan umum pada 2020.

Namun aksi demonstrasi tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung bagi presiden dan pemerintahannya. Presiden Sandu dalam berbagai kesempatan berulang kali mengutuk tindakan Rusia di Ukraina. Ia mendorong keanggotaan Uni Eropa, yang telah memberikan banyak bantuan kepada negara bekas Soviet itu.

Para kritikus mengatakan bahwa Presiden Sandu seharusnya menegosiasikan kesepakatan gas yang lebih baik dengan Rusia, pemasok utama Moldova.

Pada Jumat, regulator gas Moldova menaikkan harga sebesar 27 persen untuk konsumsi rumah tangga. Perdana Menteri Natalia Gavrilita mengatakan dia fokus membantu mereka yang berpenghasilan rendah. "Masalah negara dan rakyat tidak bisa diselesaikan di jalanan," tulisnya di situs berita point.md.

"Kami mencoba memecahkan masalah orang-orang yang paling membutuhkan.

" kata Gavrilita. Para pengunjuk rasa telah bersumpah untuk mengadakan demonstrasi setiap Minggu sampai Presiden Maia Sandu dan Perdana Menteri Natalia Gavrilita mengundurkan diri dari jabatannya.

Sumber : Reuters 

(voinews.id)Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail pada minggu (25/9) mengatakan berencana mundur secara resmi dari jabatannya, sebuah perubahan yang terjadi saat negara itu bergelut dengan krisis ekonomi yang diperparah banjir dahsyat.

"Secara verbal saya menyatakan mundur sebagai Menteri Keuangan," cuit Ismail di Twitter, menambahkan bahwa ia telah memberikan sinyal pengunduran dirinya kepada Perdana Menteri Shehbaz Sharif di sebuah pertemuan.

"Saya akan mengajukan pengunduran diri secara resmi begitu setibanya di Pakistan," katanya menambahkan. Ismail dan Sharif saat ini berada di London dan akan kembali ke tanah air awal pekan depan.

Ismail menjadi menteri keuangan kelima yang lengser dalam waktu kurang dari empat tahun saat ekonomi Pakistan terus-menerus mengalami turbulensi selagi transaksi defisit saat ini melebar tajam dan kenaikan inflasi membebani rumah tangga dan juga usaha.

Banjir dahsyat yang melanda sebagian besar wilayah Pakistan bulan ini turut memperparah krisis.

Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menyebabkan kerusakan yang diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS (sekitar Rp451 triliun).

Kondisi itu menambah kekhawatiran bahwa Pakistan tidak akan mampu melunasi utangnya.

Ismail pada Jumat meyakinkan para investor bahwa negara Asia Selatan itu sedang mengupayakan keringanan utang dari kreditur bilateral dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencari keringanan utang apa pun dari bank komersial atau kreditur Eurobond.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa pasukan Ukraina menuai sejumlah hasil positif di medan perang. "Ini adalah wilayah Donetsk, ini adalah wilayah Kharkiv kami. Ini adalah wilayah Kherson, dan juga wilayah Mykolaiv dan Zaporizhzhia," kata Zelenskiy.

"Kami memiliki hasil positif di beberapa wilayah." kata dia. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mencatat lebih dari enam juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengumumkan pemberian paket baru bantuan senjata senilai 600 juta dolar AS (sekitar Rp8,96 triliun) untuk membantu militer Ukraina memerangi Rusia.

Pemberian paket baru itu terungkap dalam surat yang dikirimkan Gedung Puith kepada Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (15/9). Biden mengesahkan bantuan tersebut dengan menggunakan wewenangnya yang disebut sebagai Presidential Drawdown Autority.

Dengan wewenang khusus itu, presiden diperbolehkan memberikan izin untuk menyalurkan kelebihan persenjataan dari persediaan yang dimiliki AS.

Sumber : Reuters

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis Indonesia bisa menjadi pusat peradaban maritim dunia, saat memperingati Hari Maritim Nasional 2022.

Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar. "Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman.

Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari.

Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat. Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja. Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.

Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.

Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau. "Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya. Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.

"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.

Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik.

Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.

Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.

Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020. Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.

antara