VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengizinkan prajurit TNI yang sedang menuntut ilmu di universitas di luar negeri untuk bergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.

"Tidak apa-apa, iya, tidak apa-apa. Betul (bisa bergabung dan berbagi pengalaman dengan para anggota PPI Dunia)," kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dalam kanal YouTube resminya dipantau di Jakarta Kamis. Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa kesempatan menambah wawasan di luar negeri belum begitu banyak. Namun, kesempatan tersebut perlu guna menghasilkan generasi yang berwawasan dan berpendidikan.

"Makanya, saya berusaha sejak menjadi Kasad mendobelkan kesempatan ke luar negeri (bagi prajurit) walaupun belum tentu untuk bersekolah, walaupun hanya pelatihan seminggu 2 minggu, bagi saya adanya itu kenapa tidak didorong. Banyak hal baru yang dilihat di tempat baru, dan itu membuka wawasan," katanya.

Panglima TNI menyampaikan hal tersebut ketika menerima kunjungan jajaran Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia yang datang untuk bersilaturahmi Pertemuan tersebut membahas tentang sejarah dan tugas pokok PPI Dunia yang saat ini tersebar di 60 negara di seluruh dunia, dengan anggota lebih dari 120.000 pelajar Indonesia di luar negeri.

Koordinator PPI Dunia Faruq Ibnul Haqi menyebutkan ada harapan agar para perwira prajurit TNI yang sedang menuntut ilmu di universitas luar negeri di berbagai negara dapat bergabung dengan PPI Dunia menjadi anggota agar dapat juga memberikan kontribusi serta bertukar pikiran dengan para anggota PPI Dunia.

"Kemarin ada aspirasi dari Australia, ada pelajar yang mengambil perwira di Australia, kami mengusulkan agar bisa masuk menjadi anggota PPI," kata Faruq.

antara

(voinews.id)- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Eropa adalah penyebab krisis energi karena menerapkan kebijakan-kebijakan yang membuat industri investasi terpuruk. Tudingan itu dinyatakan Putin saat negara-negara Uni Eropa (EU)  bergulat menyepakati batas harga gas untuk mengimbangi dampaknya pada konsumen. Putin mengatakan Moskow tidak bisa disalahkan atas lonjakan harga energi Eropa.

Ia mengarahkan perhatian pada gerakan energi hijau yang diusung EU. Menurut Putin, gerakan itu menyebabkan penurunan investasi pada industri minyak dan gas global. Negara-negara Kelompok Tujuh (G7) telah membahas pembatasan harga minyak Rusia. Langkah itu dianggap Putin akan memperparah berbagai masalah.

Kekhawatiran soal keamanan pasokan energi meningkat karena kebocoran di Polandia pada pipa Druzhba dari Rusia menyebabkan penurunan aliran minyak ke Jerman.

Polandia mengatakan kebocoran itu kemungkinan disebabkan kecelakaan, namun terjadi ketika negara-negara EU berupaya melepaskan diri dari ketergantungan pada energi Rusia. Upaya itu terus diusung EU sebagai sikap atas invasi Rusia ke Ukraina pada Februari.

Jalur pipa gas Nord Stream ke Jerman saat ini tidak berfungsi karena mengalami kebocoran pada September. Rusia dan negara-negara Barat saling tuduh melakukan sabotase terhadap Nord Stream, namun tidak menyebutkan siapa yang berada di balik sabotase.

Presiden Vladimir Putin menyebut kebocoran pada dua saluran Nord Stream, yang mengalir di bawah Laut Baltik, "aksi terorisme internasional" yang ditujukan untuk membuat masyarakat tidak bisa mengakses energi murah.

Putin mengatakan gas masih bisa dipasok melalui satu bagian utuh jalur pipa Nord Stream 2. Tapi, katanya, terserah EU apakah menginginkan gas itu atau tidak. Jerman membekukan proyek Nord Stream 2 beberapa hari sebelum Rusia mengerahkan pasukan ke Ukraina.

Juru bicara Pemerintah Jerman pada Rabu menepis kemungkinan mendapatkan gas melalui rute tersebut.

Putin juga menyodorkan ide pembentukan pusat gas alternatif Eropa melalui Turki. Dampak dari upaya mengurangi energi Rusia, ditambah dengan penurunan tajam pasokan energi dari Rusia, sudah dirasakan di EU --kelompok beranggotakan 27 negara di kawasan Eropa.

Harga gas di kawasan itu hampir mencapai 90 persen lebih tinggi dibandingkan dengan setahun lalu. EU juga dibayang-bayangi kekhawatiran harus melakukan penjatahan dan pemadaman listrik selama musim dingin.

antara

(voinews.id)- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak seluruh stakeholders dari pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan data dan ekosistem siber di Indonesia.

"Membutuhkan sinergi dari seluruh stakeholders. Secara global, kerentanan siber memantik peningkatan pengeluaran penyedia layanan hingga 101,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat keamanan siber sampai dengan tahun 2025," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam siaran pers, diterima Kamis.

Keamanan siber, termasuk di dalamnya keamanan data, menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan antara lain berupa pelindungan data demi menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Berkaitan dengan pelindungan data di Indonesia, Menteri Johnny menjelaskan Indonesia membagi tugas antara Kementerian Kominfo dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BSSN berdiri untuk meningkatkan fungsi Lembaga Sandi Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017. Pada 2018, lembaga Indonesia Security Incident Response Team on Internet Internet Infrastructure Coordination Center (Id-SIRTII/CC), yang berada di bawah naungan Kementerian Kominfo, pindah ke BSSN. Saat ini tugas yang berkaitan dengan Id-SIRTII/CC sepenuhnya menjadi domain BSSN, kata Menteri Johnny.

Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 yang menyebutkan fungsi BSSN tidak saja pada bidang enkripsi, tapi, juga keamanan informasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tugas BSSN bertambah yaitu soal keamanan siber dan kedaulatan sektor digital, berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo.

"Tentu yang terkait dengan semua serangan siber koordinasi antara Kominfo dan BSSN terus kita lakukan. Namun, dari sisi teknis fungsi ID-SIRTII berada di BSSN. Sedangkan Kominfo, melaksanakan audit compliance terhadap penyelenggara sistem elektronik," kata Johnny. Indonesia baru saja memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan pelaksana dan implementasi aturan tersebut, salah satunya yaitu membentuk lembaga pelaksana pelindungan data pribadi.

Johnny mengatakan berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggara sistem elektronik baik publik maupun privat bisa diberikan sanksi dalam kasus tertentu soal kebocoran data.

antara

(voinews.id)- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) terus mengawal program strategis dalam menghadapi krisis pangan global, melalui Program Sejuta Hektare Lahan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia.

"Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian dan proposal pengembangan pangan beberapa waktu lalu, kami terus mengawal untuk pelaksanaan Program Sejuta Hektare Lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

Kondisi perubahan iklim global dan geopolitik, mengharuskan kita mempersiapkan diri untuk ketersediaan dan ketahanan pangan," kata Kepala Barantan Bambang saat Rapat Koordinasi Komoditas Pertanian Strategis di Kendari.

Disebutkan, jenis komoditas pertanian strategis yang akan ditanam di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah padi, jagung, dan kedelai. Menurutnya, Sultra memiliki potensi yang tinggi di sektor pertanian, namun belum dikelola dengan baik.

"Kerja bersama pemerintah daerah di wilayah Sultra untuk pengembangan komoditas pertanian strategis ini diharapkan dapat tercapai sesuai harapan kita bersama. Jika tercapai, maka ketersediaan dan ketahanan pangan di Sultra terwujud dan siap menghadapi krisis pangan global," ujarnya.

Sementara itu pihak Pemprov Sultra sangat mendukung Program Kementan itu, mengingat provinsi ini memiliki lahan produktif pertanian 2,858 juta hektare yang terdiri dari sawah fungsional 124,01 ribu hektare dan non sawah (ladang/lahan kering) seluas 2,734 juta hektare dengan komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, kakao, dan daging sapi.

"Potensi pertanian Sultra seperti beras dan jagung mengalami surplus serta beberapa komoditas lainnya telah diekspor. Cabai dan bawang merah dapat menekan inflasi. Tentunya ini dapat dikembangkan lagi," tutur Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas. Sebagai informasi Program Sejuta Hektar Lahan diluncurkan pada Agustus 2022 oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, guna mengantisipasi perubahan iklim global, tekanan geopolitik, dan pandemi COVID-19 yang mengancam terjadinya krisis pangan. Kepala Barantan Bambang mengatakan program tersebut juga untuk meningkatkan ekspor komoditas pertanian, di samping meningkat produktivitas guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Surplusnya bisa kita ekspor ke negara lain yang membutuhkan pangan. Tujuan lainnya juga untuk meningkatkan substitusi impor komoditas pangan strategis," paparnya. Adapun komoditas pertanian strategis yang dikembangkan yaitu cabai, padi, jagung, kedelai, ubi kayu, sorgum, bawang merah, sagu, daging sapi, daging kambing, itik, ayam, porang,

sarang burung walet, telur, gula tebu, dan gula non tebu (stevia, aren, dan lontar). Rakor diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan program bersama Barantan, Pemprov Sultra, dengan perguruan tinggi, perbankan, dan pemerintah kabupaten/kota.

antara