VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Forum G20 memberikan harapan dan menjadi navigasi ketika terjadi krisis, terutama pada masa yang sulit seperti sekarang. "Kami percaya G20 bisa menjadi sinyal harapan yang bisa menavigasi ketika terjadi krisis.

Kepercayaan itu berdasarkan kenyataan sejarah ketika G20 bisa mengatasi krisis keuangan global," kata Sri Mulyani saat membuka Pertemuan Ke-4 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Washington DC, AS, Rabu malam waktu setempat.

Ia mengatakan saat ini dunia sedang berada dalam ancaman resesi karena berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik, kenaikan harga energi maupun pangan, serta tekanan inflasi tinggi yang berpotensi melemahkan pertumbuhan.

Oleh karena itu, berbagai tantangan ini tidak bisa dihadapi negara secara sendiri-sendiri karena membutuhkan kerja sama multilateral terutama G20 yang memberikan pengaruh terhadap 85 persen perekonomian dunia untuk mencari solusi bersama.

Meski demikian, ia mengakui keberagaman anggota G20 merupakan dinamika yang bisa menghambat terjadinya kesepahaman dalam merespon isu global, meski hal tersebut juga bisa menjadi kekuatan bersama.

"Kita pasti ada perbedaan dalam posisi, manfaat dan pengalaman dalam berbagai hal, tapi perbedaan ini dapat mengizinkan untuk mencari solusi terbaik yang inklusif bagi dunia," katanya.

Indonesia, lanjut dia, sebagai pemegang Presidensi G20 di 2022 juga berupaya untuk menularkan semangat kerja sama, kolaborasi dan konsensus bersama yang bermanfaat untuk mencari solusi untuk mengatasi isu global dalam konteks semangat multilateral.

"Kami menyakini kesadaran dan kesadaran dunia serta ekspektasi kerja sama untuk membangun jembatan. Indonesia pun mengapresiasi para anggota yang telah mendukung kepemimpinan Presidensi G20 sejak awal hingga sekarang," katanya.

Dalam FMCBG ini sejumlah menteri keuangan maupun gubernur bank sentral G20 menghadiri pertemuan secara langsung yang sudah dilaksanakan selama empat kali pada Presidensi G20 Indonesia 2022 untuk merumuskan sejumlah pandangan.

Terdapat poin-poin pembahasan dalam FMCBG yaitu ekonomi global dan risiko, isu kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu sektor finansial, keuangan berkelanjutan dan perpajakan internasional. Sebelumnya, pertemuan pertama FMCBG pada Presidensi G20 Indonesia berlangsung pada Februari 2022 di Jakarta dan pertemuan ketiga pada Juli 2022 berlangsung di Nusa Dua, Bali.

antara

(voinews.id)- Tiongkok tidak mau disalahkan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yang merupakan terburuk kedua dalam 40 tahun terakhir. "Menghadapi situasi yang kompleks di dalam dan di luar negeri, perekonomian Tiongkok telah bertahan dari tekanan dan menunjukkan momentum pemulihan yang stabil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Mao Ning di Beijing. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini hanya 3,2 persen, jauh dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar 8,1 persen. IMF menganggap tajamnya penurunan pertumbuhan ekonomi nasional Tiongkok tersebut disebabkan oleh kebijakan nol COVID-19. Kebijakan tersebut berbuntut pada penguncian wilayah (lockdown) di beberapa kota, termasuk Shanghai dan Beijing, kota penyangga ekonomi utama Tiongkok. "Hanya ketika pandemi dapat dikendalikan, maka ekonomi dapat distabilkan," kata Mao saat menanggapi pernyataan IMF tersebut. Ketika semua hal dipertimbangkan, lanjut dia, langkah-langkah COVID-19 di China telah bekerja paling efektif dan paling hemat biaya. Ia menekankan bahwa ekonomi China memiliki ketahanan yang kuat, potensi yang besar, dan fundamental ekonomi mampu menopang pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sehat dalam jangka panjang. Tahun 2022 di Tiongkok merupakan tahun politik. Partai Komunis China (CPC) menggelar hajatan politik lima tahunan berupa kongres nasional yang digelar mulai Minggu (16/10).

antara

(Voinews.id)- Otoritas kesehatan di Eropa mengatakan pihaknya melihat indikator yang menunjukkan ada gelombang baru infeksi COVID-19 di benua tersebut. "Meski tidak seperti satu tahun yang lalu, jelas bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir," menurut sebuah pernyataan bersama.

Pernyataan itu mewakili sikap komisaris Eropa untuk kesehatan dan keamanan pangan Stella Kyriakides, direktur regional WHO untuk Eropa Dr. Hans Henri Kluge, dan direktur Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa Dr. Andrea Ammon.

"Sayangnya kami melihat lagi indikator kenaikan di Eropa, yang menunjukkan bahwa gelombang baru infeksi telah dimulai," kata para pejabat itu. Mereka juga mengarahkan perhatian pada kemungkinan kemunculan kembali influenza menjelang musim gugur dan musim dingin.

Pernyataan itu menggarisbawahi kenyataan bahwa jutaan orang di seluruh Eropa masih belum disuntik vaksin COVID-19. "Negara-negara Eropa harus melakukan segala upaya untuk menjangkau orang-orang yang belum divaksin, memastikan bahwa mereka mendapat dosis vaksin COVID-19 seraya menjalankan program booster bagi kelompok prioritas, sesuai dengan rekomendasi nasional," kata mereka.

Pernyataan itu memuat peringatan bahwa infeksi influenza serius kemungkinan juga berdampak pada masyarakat selama musim gugur dan musim dingin.

"Penting agar kelompok-kelompok prioritas berikut mendapatkan vaksin influenza dan COVID-19: tenaga layanan kesehatan, kaum lansia di atas 60 tahun, ibu hamil dan orang-orang dengan penyakit bawaan dan/atau penyakit kronis," bunyi pernyataan itu.

antara

(Voinews.id)- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi apabila krisis global semakin memburuk dan berdampak pada perekonomian nasional.Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pengantar nya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10) sebagaimana ditayangkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta.

"Semuanya harus kita tes betul sampai plan A, plan B, plan C, plan D, semuanya harus ada, plan E, semuanya. Yang paling buruk, yang buruk, semuanya harus kita hitung semuanya, sehingga sekali lagi, situasi makin memburuk dan antisipasi dampak di domestik ini harus betul-betul disiapkan," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2022 secara tertutup. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional di tengah situasi global yang makin sulit.

"Kehati-hatian kita dalam membuat setiap kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita, karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Sekali lagi, policy setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati," kata dia.

Untuk itu, dia mendorong agar hubungan antar-kementerian/lembaga dapat diperkuat dalam menangani urusan perlambatan ekonomi dunia, krisis pangan, energi, dan keuangan.

"Nanti beberapa menteri dan menko akan saya ajak untuk berbicara yang berkaitan dengan stress test, sampai seberapa jauh kekuatan kita kalau badai nya itu datang, baik yang berkaitan dengan currency, dengan kurs, yang berkaitan dengan inflasi, yang berkaitan dengan growth, yang berkaitan dengan pangan kita, energi kita," tuturnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajaran birokrasi untuk fokus dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing di tengah situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Presiden juga berharap jajarannya bisa lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan yang memberi manfaat.

"Kemudian juga implementasi dari program-program yang ada betul-betul dilihat betul, bermanfaat riil atau enggak.

Kalau enggak, bisa dibelokkan ke hal-hal yang riil," jelas Jokowi.

antara