VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut pemerintah perlu mewaspadai pelemahan pertumbuhan ekonomi selepas Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25 persen.

"Ada dua hal yang perlu dimitigasi dengan baik, yaitu potensi pertumbuhan ekonomi yang akan jadi terkoreksi dan inflasi yang tetap merangkak naik," kata Ajib dalam keterangan resmi, Jumat.

Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan BI dapat semakin menekan pelaku usaha yang sudah tidak lagi menerima insentif fiskal dari pemerintah, sehingga biaya produksi juga berpotensi meningkat.

Ia memandang inflasi di Indonesia disebabkan oleh kenaikan harga dari sisi penawaran karena tarif PPN yang naik menjadi 11 persen pada 1 April 2022, kenaikan harga BBM pada 3 September 2022, dan kondisi geopolitik yang mengganggu rantai pasok global.

"Pemerintah perlu lebih fokus dengan pemberian insentif agar terjadi pengurangan biaya-biaya dan kemudahan produksi sehingga efek inflasinya tetap bisa terjaga, misalnya kebijakan relaksasi kredit untuk dunia usaha yang kembali diperpanjang karena narasi besar atas potensi inflasi. Dengan pola pembiayaan yang lebih terukur dan dapat terkendali, dunia usaha akan mempunyai fleksibilitas," ucapnya.

Sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi cenderung akan bergerak di angka 5 persen, tetapi inflasi yang berpotensi mencapai level lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai."Ketika kondisi tingkat inflasi di atas pertumbuhan ekonomi terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat akan turun dan terkorbankan," katanya.

Pasalnya konsumsi masyarakat menopang secara signifikan pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada 2021 sebesar 54 persen Data Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh konsumsi masyarakat senilai Rp16.970,8 triliun.

"Namun demikian, untuk jangka pendek, pemerintah sudah cukup tepat dengan mendorong Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ucapnya.

antara

(voinews.id)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya transformasi digital sektor industri guna mempercepat pemulihan ekonomi. Menperin mengemukakan Forum G20 lahir sebagai respons terhadap krisis ekonomi global pada 1997–1998, yang mendesak pemerintah untuk menemukan solusi bersama agar dunia dapat keluar dari krisis yang berkepanjangan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Namun kini ketika dunia dilanda krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, lanjutnya, telah mengakibatkan penurunan atas permintaan barang dan jasa, mendisrupsi rantai pasok global, dan mengakibatkan resesi secara keseluruhan.

"Tidak seperti krisis-krisis dunia sebelumnya, kali ini kita mengenal sebuah istilah yang disebut dengan konektivitas digital, yang kemudian mengakselerasi digitalisasi di berbagai aktivitas ekonomi," kata Menperin pada ajang Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 di Bali, Kamis, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Karakteristik dari digitalisasi yang contactless, menurut dia, kini menjadi semakin relevan, khususnya pada saat pandemi. Karakteristik yang dibawa oleh era revolusi Industri 4.0, lanjutnya, memungkinkan sektor industri untuk terus beroperasi dari jarak jauh meskipun saat penguncian ( lockdown).

"Hal ini membuat industri yang maju secara digital akan lebih mampu menghadapi dampak pandemi dan menyesuaikan dengan normalitas baru," kata Menperin. Apalagi, lanjutnya, salah satu isu prioritas pada presidensi G20 Indonesia adalah "Sustainable and Inclusive Industrialisation Via Industry 4.0" yang menunjukkan peran Industri 4.0 dalam mendorong terjadinya transformasi digital dan terwujudnya implementasi industri hijau untuk mencapai industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tantangan itu perlu kebijakan yang lebih strategis untuk merekonstruksi kapasitas produksi yang dapat beradaptasi dengan perubahan struktural tersebut, termasuk memastikan terciptanya lingkungan kebijakan yang kondusif bagi industri manufaktur, salah satunya melalui dukungan kebijakan perdagangan dan investasi yang terbuka dan tanpa hambatan.

antara

(voinews.id)- Sebuah kapal induk Amerika Serikat tiba di Korea Selatan pada Jumat untuk bergabung dalam latihan militer yang ditujukan sebagai peringatan kepada Korea Utara, kata sejumlah pejabat.

Kapal perang induk USS Ronald Reagan beserta kapal-kapal tempur lainnya berlabuh di pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Busan, Korsel selatan. Kedatangan mereka menandai pengerahan armada paling besar dalam upaya mengoperasikan "aset strategis" berkemampuan nuklir AS di kawasan itu untuk menghadapi Korut.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah mendorong lebih banyak latihan militer gabungan sebagai peringatan kepada Korut. Korut awal tahun ini melakukan lebih banyak pengujian rudal setelah serangkaian pembicaraan gagal membujuknya untuk mengakhiri pengembangan senjata dan rudal nuklir.

Para pengamat mengatakan Pyongyang sepertinya juga bersiap untuk melanjutkan pengujian nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut telah mengecam pengerahan militer AS dan latihan-latihan gabungan sebagai persiapan perang dan bukti kebijakan yang bermusuhan dari Washington dan Seoul.

Kunjungan kapal perang induk AS itu ke Korsel adalah yang pertama sejak 2018. Saat itu, kedua sekutu tersebut mengurangi aktivitas militer gabungan mereka di tengah upaya diplomatik untuk membujuk Korut, tetapi pembicaraan-pembicaraan itu menemui jalan buntu.

Pyongyang bulan ini mengumumkan undang-undang baru yang menegaskan haknya untuk melakukan serangan nuklir, jika diperlukan, guna membela diri.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan tugas pengawasan pemilu secara tegas, termasuk dalam hal penegakan hukum berkenaan dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

"Permintaan Pak Presiden agar Bawaslu tegak dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi," kata Bagja kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seusai ia dan jajarannya bertemu Presiden Jokowi.

Menurut Bagja, dalam audiensi tersebut Presiden Jokowi sempat mengapresiasi pengalamannya diperiksa Bawaslu semasa dalam proses pencalonan, termasuk sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.

Presiden, lanjut dia, bahkan menyebut pengalaman-pengalaman itu sebagai kenangan terbaik karena menjadi wujud nyata ketegasan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. "Beliau mengapresiasi dan menilai inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang tegas sehingga para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan proses-proses kampanye, penggalangan masa, dan lain-lain," katanya.

Presiden berpesan kepada Bawaslu agar terus menjaga ketegasan tersebut guna memperbaiki penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkelanjutan di masa mendatang. Ia mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam. "Hal-hal itu harus diturunkan ke depan sehingga tidak terjadi polarisasi," katanya.

Dia mengaku Bawaslu RI telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir langsung sekaligus membuka kegiatan Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, 9 Oktober 2022.

Bawaslu RI saat ini menduduki jabatan Presidensi GNEJ 2022-2023. Bagja bersama keempat anggota Bawaslu RI lainnya, yakni Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, dan Totok Hariyono untuk kali pertama mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta sejak dilantik untuk masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Jokowi pada 12 April 2022.

antara