VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X di Istana Negara, Senin, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2022-2027.

Sebelum pengambilan sumpah, Presiden Jokowi terlebih dahulu menyerahkan petikan surat keputusan (SK) presiden kepada calon gubernur dan wakil gubernur DIY di Istana Merdeka. Setelah proses itu, Presiden dengan didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Sri Sultan HB X dan Paku Alam X melakukan kirab menuju tempat pelantikan di Istana Negara.

Setibanya di Istana Negara, Sri Sultan HB X dan Paku Alam X dilantik berdasarkan SK Presiden Nomor 90 P Tahun 2022 tentang Pengesahan, Pemberhentian, dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

"Mengesahkan penetapan dalam jabatan terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji," kata Deputi Bidang Administratur Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti yang membacakan SK presiden tersebut. Selanjutnya, Sri Sultan HB X dan Paku Alam X membaca sumpah jabatan di hadapan Presiden.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Sri Sultan HB X dan Paku Alam X. Turut hadir dalam pelantikan itu antara lain, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan sejumlah pejabat lain.

antara

(voinews.id)- Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat melatih masyarakat mengelola rumah tinggal wisatawan atau homestay guna melayani wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu di Waisai, Senin, mengatakan bahwa program pelatihan homestay tersebut bekerja sama dengan Program Studi D3 Ekowisata pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua di Raja Ampat.

Dia mengatakan bahwa program perhatian tersebut dilakukan di kampung Sapokren. Kampung wisata Sapokren telah berkembang maju pada sektor pariwisata dan banyak pengusaha baru dalam industri pariwisata khususnya dalam bidang homestay.

Karena itu, kata dia, Dinas Pariwisata melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pelatihan pengelolaan homestay bagi 40 pengusaha baru pengelola homestay Kampung Sapokren agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya di Raja Ampat.

Ia menyampaikan bahwa dalam pelatihan pengelolaan homestay ada materi pula tentang cara mempromosikan potensi yang ada secara digital. Dikatakan bahwa pelatihan yang lakukan tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pelayanan homestay bagi wisatawan yang berkunjung mulai dari makanan, tempat tidur sampai kebersihan.

"Pelayanan yang berkualitas baik akan membuat wisatawan nyaman dan lama menginap di homestay yang sebagian besar milik masyarakat lokal Raja Ampat," ujarnya Dosen Program Studi D3 Ekowisata Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, Novelina Tampubolon yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa Kampung Sapokren adalah satu-satunya kampung wisata di Raja Ampat yang mengusung konsep homestay yang sesungguhnya yaitu wisatawan tinggal bersama dengan pemilik rumah.

Homestay tersebut tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi masyarakat sehingga masyarakat dilatih agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan. Ditambahkan bahwa konsep homestay di kampung Sapokren harus terus dipertahankan dan dikembangkan agar kelak keberhasilan dan masyarakat sejahtera.

antara

(voinews.id)- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa penetapan kebutuhan impor garam transparan dan sesuai prosedur, karena telah menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri.

Hal itu dihitung berdasarkan surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait. “Artinya, penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai prosedur, dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif lewat keterangannya di Jakarta, Senin.

Febri yang juga Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan tersebut menyampaikan, transparansi dilakukan termasuk dalam penetapan kuota impor, yang pembahasannya dilakukan lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta koordinasi dengan Bareskrim POLRI dan melakukan rapat terbatas dengan Wakil Presiden.

Hal itu misalnya tercermin dalam rekomendasi dari Kemenperin maupun Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 3,16 juta ton pada 2018. “Jadi, di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” ungkap Febri. Pernyataan Jubir Kemenperin tersebut sekaligus menanggapi yang telah disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, beberapa waktu lalu.

Saat ini, Kejagung tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan.

“Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor. Sedangkan PI tersebut merupakan rencana dari industri,” paparnya.

Menanggapi pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait rekomendasi impor garam dari KKP sebesar maksimal 1,82 juta ton, hanya melalui tiga pelabuhan bongkar, yaitu Ciwandan, Tanjung Perak dan Belawan, serta waktu pemasukan juga dibatasi pada periode Januari-April 2018. Kemenperin memandang hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan industri yang membutuhkan garam sebagai bahan baku dan penolong.

Hal itu karena beberapa perusahaan industri memerlukan jaminan kontinuitas pasokan dan kebutuhannya besar yang memerlukan importasi secara kontinyu tiap bulan khususnya sektor industri khlor alkali (CAP).

“Beberapa industri sudah mempunyai jetty sendiri dengan investasi yang tidak murah. Kemudian, sektor industri farmasi yang kebutuhannya tersebar dalam jumlah kecil juga memerlukan importasi melalui udara karena volume kecil tersebut,” imbuhnya.

antara

(voinews.id)- Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat berbicara melalui telepon pada Minggu (10/10) sepakat bahwa ancaman terbaru nuklir Rusia "tidak bertanggung jawab" dan mobilisasi parsialnya merupakan "kesalahan serius".

Laporan isi pembicaraan telepon Scholz dan Biden itu dikeluarkan oleh pemerintah Jerman. Pembicaraan antara Kanselir Jerman dan Presiden AS difokuskan membahas persiapan pertemuan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) dan Kelompok 20 (G20) mendatang yang akan membahas invasi Rusia ke Ukraina dan konsekuensinya, menurut pernyataan itu. Pembicaraan itu disebutkan berlangsung selama hampir satu jam.

Kedua pemimpin sepakat untuk tidak pernah menerima pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina dan menyebut upaya pencaplokan itu sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan, demikian isi pernyataan pemerintah Jerman tersebut.

Scholz dan Biden setuju bahwa mobilisasi parsial Rusia menunjukkan "harga pahit" yang harus dibayar Rusia atas kesalahan perhitungan Presiden Vladimir Putin.

"Kedua pemimpin mengkritik ancaman nuklir terbaru Moskow sebagai langkah tidak bertanggung jawab dan sepakat bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi Rusia," bunyi pernyataan itu.

Terkait topik serangan terhadap jaringan pipa gas Nord Stream, kedua pemimpin sepakat bahwa sabotase infrastruktur penting akan ditangani dengan tegas, demikian isi pernyataan pemerintah Jerman itu.

Sumber: Reuters