VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pastikan tidak ada penghapusan kebijakan Domestic Market Oblibation (DMO) sawit yang mengharuskan pelaku usaha memasok 300.000 ton minyak sawit mentah ke dalam negeri.

"Tidak ada," kata Mendag ditemui usai mengunjungi Pasar Badung, Bali, Rabu. Hal senada disampaikan Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syailendra, yang menyampaikan bahwa DMO sawit akan tetap diberlakukan.

Hal tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian pasokan minyak sawit domestik, sehingga pasokan dan harga terjaga. Menurut Syailendra, kebijakan DMO sawit terbilang efektif dalam menjaga pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

"Iya, 300 ribu ton per bulan supaya pasokan terjaga. Dan ini betul realisasinya, kami pantau terus. Hampir-hampir tidak pernah di bawah itu," ujar Syailendra.

Terkait potensi ekspor minyak sawit yang hilang karena DMO masih berlaku, Syailendra mengatakan dalam hal ekspor masih dapat dilakukan dalam jumlah yang juga besar. "Kalau 300 ribu ton disuplai, dikali sembilan, maka ekspornya itu 2,7 juta ton. Itu di Jawa saja.

Kalau dia kemas seperti Minyakita, kali lagi 1,5. Kalau dia Indonesia Timur tambah lagi porsinya," ujar Syailendra. Ia menambahkan Kemendag terus melakukan evaluasi dalam rapat setiap Selasa dan Jumat. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa Minyakita sudah tersedia di berbagai pasar dengan harga 14.000 per liter.

"Saya sudah ke Manokwari, Sorong, Jayapura, Timika, Merauke itu kita kirim dan harganya sama," tukas Syailendra. Selanjutnya Mendag akan melepas pengiriman Minyakita untuk wilayah Indonesia Timur, dimana pada 24 September 2022 akan ada pengiriman dari Surabaya ke Maluku Utara.

antara

(voinews.id)- Pemerintah Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangani komunike bersama untuk membuka hubungan diplomatik di antara kedua negara. Penandatangan komunike itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Dau Deng Malek di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York pada Selasa (20/9).

"Penandatangan komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi," kata Retno seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Malek. Setelah penandatanganan komunike itu, kedua pihak membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak. Terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, telah ditandatangani kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur antara PT Waskita Karya dan Kementerian Sudan Selatan.

Kerja sama Indonesia-Sudan Selatan di bidang minyak juga akan segera dijajaki, kata Retno.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011. Kementerian luar negeri di kedua negara akan menindaklanjuti komunike itu dengan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan di kedua negara.

Menlu Retno menghadiri Sidang ke-77 Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 20-26 September. Dia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi Debat Umum sidang tersebut pada 26 September dan akan mengikuti 60 kegiatan selama Sidang Majelis Umum PBB itu.

antara

(voinews.id)Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu stabilitas tatanan internasional dan mengatakan bahwa aturan hukum seperti Piagam PBB harus berada di atas pemaksaan kekuasaan.

"Invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan yang menginjak-injak filosofi dan prinsip piagam PBB ... Itu tidak boleh ditoleransi," kata Kishida saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (20/9). Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang pernah mengalami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Tidak lama setelah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara tidak langsung mengemukakan tentang kemungkinan serangan nuklir. Pada Agustus, seorang diplomat Rusia mengatakan di PBB bahwa konflik di Ukraina tidak menjamin penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, tetapi Moskow dapat memutuskan untuk menggunakan senjata itu sebagai tanggapan atas "agresi langsung" dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atas invasi tersebut.

"Ancaman senjata nuklir, seperti yang dilakukan Rusia kali ini, apalagi penggunaannya, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keselamatan komunitas internasional, dan tidak pernah bisa diterima," kata Kishida.

Dalam pidatonya, Kishida menegaskan kembali bahwa dia siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk menyelesaikan masalah mengenai program senjata nuklir dan rudal Pyongyang. PM Jepang itu juga menyatakan siap untuk membahas kasus penculikan warga Jepang beberapa dekade lalu dan untuk menormalkan hubungan diplomatik Jepang dengan Korut.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa pemerintah tidak tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah berakhir di Indonesia.

"Kalau untuk Indonesia saya kira, kita harus hati-hati, tetap harus waspada, tidak harus tergesa-gesa, tidak usah segera menyatakan bahwa pandemi sudah selesai," kata Presiden Jokowi di Pintu Gerbang Gabus, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

Diketahui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dalam satu wawancara di Program "60 Minutes" CBS mengatakan dia yakin pandemi COVID-19 sudah berakhir meski mengakui bahwa AS masih memiliki masalah dengan virus SARS-CoV-2 yang terus bermutasi tersebut.

"Pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia, dan yang bisa memberikan 'statement' menyatakan pandemi selesai itu adalah WHO," ungkap Presiden.

Apalagi saat ini, katanya, masih ada beberapa negara yang kasus harian positif COVID-19 masih tinggi.

"Saya kira hati-hati, ada di satu, dua negara yang COVID-nya mulai bangkit, naik, hati-hati, kehati-hatian yang harus diterapkan," tegas Presiden.

Meski Presiden AS Joe Biden mengatakan pandemi telah berakhir, Pemerintah AS masih menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat. Pejabat AS memperpanjang status darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19 yang telah berlaku sejak Januari 2020 hingga 13 Oktober.

Hingga saat ini, lebih dari satu juta orang AS meninggal karena COVID-19. Bahkan data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan rata-rata kematian dalam tujuh hari terakhir mencapai lebih dari 400 orang. Meski pada sisi lain, sekitar 65 persen dari total populasi AS disebut telah divaksinasi lengkap.

Sedangkan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah "di depan mata" dan bahwa dunia tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri COVID-19.

antara