VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pemerintah Federal Kanada pada Senin (26/9) mengumumkan pencabutan semua larangan masuk yang berkaitan dengan COVID-19, serta persyaratan tes, karantina, dan isolasi bagi semua orang yang hendak masuk ke wilayah negara itu. Kebijakan ini akan diberlakukan per 1 Oktober.

Badan Kesehatan Masyarakat Kanada mengatakan dalam sebuah siaran pers bahwa pencabutan aturan pembatasan di perbatasan itu didukung oleh sejumlah faktor.

Faktor tersebut termasuk pemodelan yang mengindikasikan bahwa Kanada telah melewati puncak gelombang COVID-19 yang dipicu oleh varian Omicron BA.4 dan BA.5, tingkat vaksinasi yang tinggi, jumlah kasus rawat inap dan kematian yang lebih rendah, serta ketersediaan dan penggunaan vaksin penguat (booster), tes cepat (rapid test), dan perawatan untuk COVID-19.

Menurut siaran pers itu, semua pelancong tidak akan lagi diwajibkan menyerahkan informasi kesehatan publik melalui aplikasi atau situs web ArriveCAN; memberikan bukti vaksinasi.

Pelancong juga tidak diwajibkan menjalani tes sebelum atau saat kedatangan; melakukan karantina atau isolasi yang berkaitan dengan COVID-19; dan melapor jika mereka menunjukkan tanda atau gejala COVID-19 saat tiba di Kanada.

Transport Canada juga akan menghapus persyaratan perjalanan yang berlaku saat ini. Per 1 Oktober, para pelancong tidak akan lagi diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk melakukan perjalanan udara dan kereta atau memakai masker di dalam pesawat dan kereta.

Langkah-langkah pembatasan terkait COVID-19 di sektor pelayaran juga akan dicabut. "Kami memperkirakan COVID-19 dan virus pernapasan lainnya akan terus menyebar selama bulan-bulan bersuhu dingin. Jadi saya mendorong semua orang untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 mereka, termasuk dosis booster, dan mempraktikkan langkah-langkah kesehatan publik secara individu," kata Menteri Kesehatan Kanada Jean-Yves Duclos.

Kendati kewajiban memakai masker dicabut, semua pelancong sangat disarankan untuk mengenakan masker dengan kualitas tinggi dan ukuran yang sesuai selama menempuh perjalanan, menurut siaran pers tersebut.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara dalam acara yang diselenggarakan di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Yang Mulia Sultan Buton Bapak La Ode Muhammad Izat Manarfa beserta seluruh jajaran lembaga adat Kesultanan Buton yang telah memberikan anugerah gelar kepada saya yaitu La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara,” kata Presiden Jokowi di Baubau, Sultra, Selasa, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianugerahi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara dalam acara yang diselenggarakan di Baruga Keraton Kesultanan Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Selasa.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada Yang Mulia Sultan Buton Bapak La Ode Muhammad Izat Manarfa beserta seluruh jajaran lembaga adat Kesultanan Buton yang telah memberikan anugerah gelar kepada saya yaitu La Ode Muhammad Lakina Bhawaangi yi Nusantara,” kata Presiden Jokowi di Baubau, Sultra, Selasa, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebelum memasuki Baruga Keraton Kesultanan Buton, Jokowi mengunjungi Benteng Keraton Kesultanan Buton dan selanjutnya melaksanakan Shalat Duha di Masjid Agung Kesultanan Buton. Setelah itu, Presiden memasuki Baruga Keraton Kesultanan Buton untuk mengikuti prosesi Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton.

Sebelum prosesi pemberian gelar, Jokowi terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang penganugerahan gelar kehormatan adat Kesultanan Buton yang dibacakan oleh perwakilan Kesultanan Buton La Ode Muhamad Arsal.

La Ode Muhamad Arsal mengatakan bahwa pada hari ini, Selasa, 27 September 2022 Masehi yang bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1444 H, kepada dianugerahkan Gelar Kehormatan Adat dan Budaya Kesultanan Buton, La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara, kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Dengan dianugerahkannya gelar tersebut, maka Bapak La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara dinobatkan secara resmi menjadi kerabat dan sesepuh dalam daerah eks-Kesultanan Buton,” kata La Ode Muhamad Arsal.

Untuk itu, kata La Ode Muhamad Arsal, perangkat Lembaga Adat Kesultanan Buton menitipkan pesan dan harapan kepada Presiden Jokowi.

“Agar Bapak La Ode Joko Widodo senantiasa tetap menjaga marwah bekas Kesultanan Buton selama berdomisili di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di mana pun berada,” kata La Ode Muhamad Arsal.

La Ode Muhamad Arsal menjelaskan gelar tersebut bermakna seorang laki-laki yang memiliki sikap dan perilaku yang mulia, rendah hati, sopan santun, arif, bijaksana, jujur, adil, bertanggungjawab, memberi teladan dan panutan, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat di Indonesia).

Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Sultan Buton La Ode Muhammad Izat Manarfa untuk gelar Kesultanan Buton yang diterimanya. Setelah mengikuti proses penganugerahan gelar tersebut, Presiden menyapa warga yang telah menantinya dan juga membagikan kaus.

Sejumlah warga memanggil Presiden dengan sebutan barunya. "La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara," ujar salah seorang warga memanggil Presiden, Jokowi pun tersenyum ketika dipanggil dengan gelar barunya tersebut.

Dari Keraton Kesultanan Buton, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kantor Pos Baubau, Kota Baubau, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

antara

(voinews.id)- Jepang pada Selasa mengadakan upacara penghormatan kepada mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang meninggal dunia karena dibunuh.

Abe merupakan seorang tokoh yang melahirkan pengubuhan, yang mendominasi politik modern sebagai pemimpin terlama.

Pemakaman kenegaraan langka yang akan dilakukan untuknya hampir menjadi kontroversi yang memecah belah. Pembunuhan Abe pada rapat umum kampanye 8 Juli memicu banyaknya pengungkapan tentang hubungan antara anggota parlemen di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa yang pernah dia pimpin dan Gereja Unifikasi, yang oleh para kritikus disebut aliran sesat.

Terkuaknya hubungan politisi LDP dan gereja itu memicu reaksi terhadap perdana menteri saat ini Fumio Kishida. Dengan peringkat dukungannya terseret ke titik terendah oleh kontroversi itu, Kishida telah meminta maaf dan bersumpah untuk memutuskan hubungan partai dengan gereja. Tetapi penentangan untuk menghormati Abe dengan pemakaman kenegaraan, peristiwa pertama sejak 1967, terus berlanjut.

Pemakaman itu menelan biaya 11,5 juta dolar (Rp174,81 miliar) yang harus ditanggung oleh negara pada saat kesulitan ekonomi bagi warga biasa. "Saya kira pemakaman ini tidak perlu diadakan," kata Hidemi Noto, asisten sutradara berusia 38 tahun yang mampir ke lokasi di Nippon Budokan Hall pada Senin untuk menyaksikan persiapan itu. "Ini memiliki arti yang sama sekali berbeda dengan pemakaman orang biasa.

Saya pikir kita tidak harus menggunakan uang pajak untuk ini." Namun demikian, pada Selasa pagi, beberapa ratus warga biasa berbaris di jalan-jalan di luar lokasi pemakaman menunggu untuk menaruh bunga di stan yang ditentukan.

Sekitar 4.300 pelayat diperkirakan akan menghadiri upacara Selasa dan setidaknya 48 tokoh pemerintah saat ini atau sebelumnya, termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Satu-satunya pemimpin Kelompok Tujuh yang berencana hadir, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, batal datang karena harus mengatasi bencana alam di dalam negeri. Upacara dimulai pukul 14.00 waktu setempat, abu Abe dibawa ke permakaman, dan seorang petugas upacara penghormatan akan menembakkan 19 peluru dari meriam.

Puluhan ribu polisi akan dikerahkan, jalan-jalan terdekat akan ditutup dan bahkan beberapa sekolah ditutup karena Jepang berusaha menghindari kecerobohan menjaga keamanan yang menyebabkan penembakan Abe dengan senjata rakitan oleh seorang tersangka.

Pemakaman kenegaraan untuk Abe, yang diberi pemakaman pribadi beberapa hari setelah pembunuhannya, adalah yang pertama sejak 1967 setelah mantan Perdana Menteri Shigeru Yoshida.

Kishida telah menjelaskan keputusan pemakaman kenegaraan itu sebagai cara untuk menghormati prestasi Abe, serta membela demokrasi, tetapi warga biasa Jepang tetap terbelah, dengan jajak pendapat secara konsisten menunjukkan lebih dari setengahnya menentang pemakaman kenegaraan itu.

Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang menemani Harris ke Jepang, mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak dapat mengomentari pendapat rakyat Jepang tentang pemakaman tersebut. "Yang bisa kami katakan adalah bahwa dia adalah mitra hebat Amerika Serikat  dan wakil presiden akan menghormati warisan itu," katanya, Senin. Sumber: Reuters

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum PBB ke-77, mengatakan bahwa paradigma kolaborasi akan menjadi pedoman kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023.

"ASEAN adalah contoh di mana paradigma kolaborasi selalu dikedepankan. Dengan semangat itulah, Indonesia akan memimpin ASEAN sebagai Ketua tahun depan," kata Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan Kementerian Luar Negeri pada Selasa.

Menurut Retno, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu tetap menjadi relevan dan penting bagi rakyat, kawasan, dan dunia.

"Adalah komitmen Indonesia untuk memperkuat sentralitas ASEAN dalam membentuk tatanan regional di Indo-Pasifik ... menempa persatuan sebagai lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ... dan untuk memastikan ASEAN penting bagi rakyat kita, bagi kawasan, dan bagi dunia," ujarnya.

Dalam pidatonya, Menlu Retno mengungkapkan keprihatinan bahwa di banyak kawasan, arsitektur regional pascaperang dibangun sebagai alat untuk mempengaruhi dan mengucilkan negara atau pihak tertentu.

"Fenomena ini berlanjut hari ini dengan pengelompokan mini-lateral. Banyak yang menjadi bagian dari perang proksi antara negara-negara besar. Ini bukanlah arsitektur regional yang seharusnya," ucapnya. Retno menegaskan bahwa arsitektur regional seharusnya berfungsi sebagai blok pembangun untuk perdamaian dan stabilitas, dan bukan untuk merusak. "ASEAN dibangun tepat untuk tujuan ini. Kami menolak menjadi pion dalam Perang Dingin yang baru.

Sebaliknya, kami secara aktif mempromosikan paradigma kolaborasi dengan semua negara," ujar Menlu Retno. Dia menambahkan bahwa ASEAN juga akan terus serius dalam menyikapi dan menangani situasi di Myanmar.

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia sangat prihatin dengan kurangnya komitmen pihak militer Myanmar dalam menerapkan Konsensus Lima Poin.

Kelima poin konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Pada kesempatan itu, Menlu Retno pun menekankan bahwa ASEAN harus terus bergerak maju dan tidak "tersandera" oleh situasi di Myanmar.

"ASEAN harus terus maju dan tidak tersandera oleh situasi di Myanmar. Dukungan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara tetangga Myanmar, sangat penting untuk mengembalikan demokrasi di Myanmar," kata Retno.

Di kawasan Pasifik, menurut dia, Indonesia akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik. "Kami akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk penanganan perubahan iklim.

Sebagai negara Pasifik, kami ingin melihat Pasifik sebagai bagian integral dari Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," ujar Retno.

antara