VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang fokus meningkatkan pariwisata berkelanjutan yang akan berdampak baik terhadap lingkungan, kata Pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kemenparekraf Frans Teguh.

"Kemenparekraf juga fokus untuk mendorong pariwisata yang turut mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi saat ini dan masa depan serta dampaknya terhadap lingkungan," kata Frans dalam siaran resmi, Rabu (28/9). Dia melanjutkan pengembangan pariwisata juga didorong untuk tetap memenuhi kebutuhan turis, industri, dan komunitas atau yang biasa disebut sebagai pariwisata berkelanjutan.

Melalui berbagai program yang digalakkan pemerintah serta sinergi dengan berbagai pihak, Frans optimistis pariwisata berkelanjutan akan semakin berkembang di Indonesia. Menurut laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 32 dari 117 negara dalam pengembangan sektor perjalanan dan pariwisata yang berkelanjutan dan tangguh.

Sementara itu, data Sustainable Travel Report 2022 menyatakan 81 persen wisatawan global merasa pariwisata berkelanjutan sangat penting dengan 50% dari responden tersebut mengatakan kepedulian ini bertumbuh karena isu perubahan iklim.

Pendiri dan CEO Wise Steps Consulting, Mochamad Nalendra, membagikan pandangannya terkait mengapa Indonesia perlu bertransisi ke arah pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia beralih menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan karena banyaknya destinasi pariwisata di Indonesia yang mengandalkan alam.

"Tidak hanya baik untuk lingkungan, pariwisata berkelanjutan juga dapat mendukung pertumbuhan komunitas, UMKM, dan kewirausahaan sosial, mengingat 80 persen pelaku pariwisata global adalah UMKM," kata Mochamad.

Pada akhirnya, pariwisata berkelanjutan akan mengoptimalkan potensi suatu wilayah dan menciptakan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu, dalam jangka panjang, pariwisata berkelanjutan juga dapat menciptakan peluang pariwisata yang lebih inklusif bagi berbagai pihak.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam World Tourism Day (WTD) ke-42 pada 27 September 2022 di Bali mengatakan tahun ini ajang itu dirayakan sebagai sebuah peralihan menuju pariwisata yang akan dikenal sebagai sebuah pilar penting bagi pembangunan dan kemajuan pariwisata pascapandemi.

Menurut Sandiaga, semenjak pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa memperkokoh fondasi dasar pariwisata yang mengedepankan people atau mempersiapkan masyarakat yang lebih tangguh, unggul, dan berdaya saing dan planet atau menjaga keberlangsungan lingkungan dan kekayaan alam adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh tiap insan pariwisata.

antara

(voinews.id)Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dirinya telah meminta Kanada pada Rabu untuk memimpin upaya pembersihan ranjau yang dipasang Rusia di negaranya. Kanada telah memelopori kampanye pelarangan ranjau sejak 1990-an.

Negara itu berperan dalam Konvensi Ottawa 1999 yang diteken oleh 133 negara untuk melarang penggunaan senjata itu. Amerika Serikat, Rusia, China dan India tidak ikut menandatangani konvensi tersebut.

Dalam pidato lewat video usai berbicara dengan Perdana Menteri Justin Trudeau, Zelenskyy mengatakan Kanada memiliki teknologi yang tepat dan ambisi kemanusiaan yang sesuai untuk memberikan bantuan.

"Saya mengundang Perdana Menteri Trudeau untuk memimpin upaya global pembersihan ranjau dan roket Rusia di tanah kami. Akibat perang Rusia itu, wilayah Ukraina memiliki konsentrasi ranjau terbesar di dunia," kata dia.

"Kita harus melakukan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya: kita harus menciptakan preseden pembersihan ranjau berskala besar dan cepat dan tidak membiarkan masalah itu selama beberapa dekade," katanya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Kanada atas "kesiapannya untuk membantu". Informasi tentang pembicaraan tersebut dari kantor Trudeau tidak menyinggung soal permintaan Zelenskyy itu.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023.

Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.

"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023. Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.

"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, beberapa prioritas strategis FATF sangat sejalan dengan prioritas Indonesia, seperti meningkatkan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership transparency), meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital. Adapun transformasi digital juga merupakan salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

Selain itu, 11 yurisdiksi di Asia juga telah mengesahkan Deklarasi Bali atau Deklarasi Asia Initiative pada Juli 2022 guna meningkatkan penggunaan transparansi pajak untuk mobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan di kawasan.

Asia Initiative akan membantu mengatasi penghindaran dan penghindaran pajak, korupsi, dan aliran keuangan gelap, yang pada akhirnya meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik untuk menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara.

antara

(voinews.id)- Hasil pemungutan suara (vote) parsial pertama dari empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menunjukkan lebih dari 96 persen warga mendukung untuk bergabung dengan Rusia, kata kantor berita Rusia RIA pada Selasa (27/9). Langkah pemungutan suara yang disebut referendum itu dicela oleh pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat dan dianggap sebagai tipuan.

Pemungutan suara yang diatur dengan tergesa-gesa itu telah berlangsung selama lima hari di empat wilayah di Ukraina -- Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson -- yang membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.

Para petugas yang ditempatkan pemerintah Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam pemungutan suara yang disebut Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu.

Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin kemudian dapat menggambarkan setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali keempat wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia, seperti dilaporkan Reuters.

Putin pekan lalu mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan "integritas teritorial" Rusia. Ukraina telah berulang kali memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah tambahan oleh Rusia akan menghancurkan setiap peluang pembicaraan damai, tujuh bulan setelah Moskow melancarkan invasi ke negara itu. RIA melaporkan penghitungan awal menunjukkan mayoritas suara (yang memilih bergabung dengan Rusia) mulai dari 96,97 persen di wilayah Kherson, berdasarkan 14 persen total suara yang telah dihitung, hingga 98,19 persen di Zaporizhzhia berdasarkan 18 persen suara yang telah dihitung.

Mayoritas suara di wilayah yang disebut republik rakyat Donetsk dan Luhansk hanya sedikit di bawah 98 persen, dengan 14 persen dan 13 persen dari total suara yang telah dihitung di masing-masing wilayah tersebut.

Rusia mengatakan terserah kepada para warga dari empat wilayah tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka ingin berada di bawah kekuasaan Moskow. Menjelang pemungutan suara, pemerintah Rusia bertindak untuk "meng-Rusiakan" wilayah-wilayah pendudukan, termasuk dengan mengeluarkan paspor Rusia untuk warga Ukraina dan menulis ulang kurikulum sekolah.

Ketua majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matviyenko mengatakan bahwa jika hasil referendum menguntungkan, Moskow dapat mempertimbangkan penggabungan empat wilayah Ukraina itu ke Rusia pada 4 Oktober 2022.

Sumber: Reuters