Jakarta (voinews.id) : Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching Raden Sigit Witjaksono mendorong peningkatan arus lalu lintas orang, kendaraan dan barang antara Indonesia dan Malaysia melalui tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) perbatasan yaitu Entikong-Tebedu, Aruk-Biawak dan Nanga Badau-Lubuk Antu.
Menurutnya arus lalu lintas orang, barang dan kendaraan melalui ketiga PLBN tersebut sempat menurun akibat pandemi. Namun seiring melandainya angka penularan virus, arus lalu lintas tersebut terus meningkat.
“Lalu lintas orang memang dari waktu ke waktu sekarang semakin meningkat pasca pandemi. Awalnya sekitar 200 hingga 500 sekarang sudah dua kali lipatnya dari dua pintu Entikong dan Aruk,” katanya saat berbincang dengan RRI Voice of Indonesia, Jumat (21/10/2022) di Jakarta.
Raden Sigit mengatakan masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke Sarawak terutama untuk melakukan wisata pengobatan (medical trourism). Sementara dari pihak Malaysia, masyarakat yang berkunjung ke Indonesia didominasi oleh warga yang ingin menikmati kuliner di Indonesia.
“Jadi sekarang sudah cukup banyak mobil-mobil dengan plat Kalimantan Barat memenuhi rumah sakit di Sarawak. Sebaliknya itu tujuannya biasanya shopping atau kuliner itu sudah semakin meningkat dari waktu ke waktu,” katanya.
Selain itu menurutnya, dalam mendukung arus lalu lintas orang, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyediakan angkutan umum guna mendukung peningkatan arus orang antar kedua negara. Kedua negara menyediakan kendaraan transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat kedua negara dan menghubungkan antara Pontianak dan Kuching. Kendaraan transportasi ini melayani rute Pontianak-Kuching setiap harinya.
Melihat tingginya animo masyarakat kedua negara untuk saling kunjung, Raden Sigit mendorong agar pemerintah kedua negara juga dapat membuka kembali konektivitas udara yang sempat ditutup akibat pandemi.
“Ke depan kami juga dorong bersepakat dengan Kementerian Transportasi Sarawak untuk konektivitas udara untuk diaktifkan kembali yang dulunya ada sebelum pandemi dari Kuching ke Pontianak. Kalau sekarang jalan darat sekitar 5 hingga 6 jam,” katanya.
Sementara untuk arus barang, Konjen Raden Sigit mengakui pihaknya masih terus melakukan upaya untuk meningkatkan arus barang antara Indonesia dan Malaysia melalui PLBN. Menurutnya selama ini arus lalu lintas barang masih didominasi oleh produk pertanian dan perikanan. (Ndy)
(voinews.id) Di Indonesia ada 5 juta santri yang tersebar di 28 ribu pesantren di berbagai daerah. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui program Santridigitalpreneur yang digagas oleh Kemenparekraf/Baparekraf. Dalam program ini para santri dibekali ilmu digitalisasi dengan tren kekinian yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing.
Ponpes Al Hasaniyah di Sukabumi menjadi contoh pesantren yang perlahan mulai mengadopsi tata kelola ekonomi digital. Dapat dilihat dari beberapa inovasi yang dilakukan oleh para santrinya, seperti mampu memodifikasi motor bebek, mengelola online shop melalui media sosial, membangun jejaring teknologi informasi, ekspor ikan hias ke berbagai negara seperti Kanada, Jepang, Malaysia, juga memproduksi kerajinan berbasis kaligrafi, dan membuat pelet ikan dengan alat yang dibuat sendiri dari bekas pompa.
Dalam Kunjungannya ke Ponpes Al Hasaniyah, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap santriwan dan santriwati di Indonesia memiliki kemampuan yang baik dalam mengadopsi teknologi digital, yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan berkualitas.Targetnya, tiap tahun 20 persen dari tiap pondok pesantren bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengadopsi teknologi digital
Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital Kemenparekraf/Baparekraf Yuana Rochma Astuti; General Manager PT. Air Gunung Salak Solihin; Pimpinan Pesantren Babakan Al Hasaniyah, Mama Ajengan Kyai Haji Raden Amang Muhammad; dan Pengasuh Santripreneur Pesantren Babakan Al Hasaniyah, Ajengan Rahmat Fauzi S.I.P, S.Pd.
voinews.id
(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 untuk membantu negara-negara berkembang yang terbebani oleh utang. "Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 terkait penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Indian Institute of Technology di Mumba.
India mengambil alih keketuaan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember mendatang. Tetangga India, yaitu Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh, dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman Dana Moneter Internasional karena harga minyak yang tinggi mempersulit upaya pemulihan ekonomi yang terhantam pandemi COVID-19.
"Banyak negara berkembang berada dalam atau mendekati kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20," tutur Guterres. Didirikan pada Mei 2020 selama pandemi, inisiatif itu memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan 12,9 miliar dolar AS (hampir Rp200 triliun) pembayaran utang hingga akhir tahun lalu.
Guterres mengatakan perubahan iklim sudah menjadi ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India, serta bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang. "Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka.
Ini adalah pendahuluan dari apa yang akan datang tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," tutur dia. Dia mengatakan negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dunia dalam pengurangan emisi. Negara-negara kaya, kata dia, secara finansial juga harus membantu negara-negara berkembang untuk melakukannya.
"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres, yang akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S Jaishankar pada Kamis (20/10).
Guterres juga mendesak India untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa, dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan.
Sumber: Reuters
(voinews.id)- Pasukan keamanan Iran telah menahan 14 warga negara asing, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, atas keterlibatan mereka dalam protes antipemerintah, kata kantor berita resmi Iran, Fars. Belum ada komentar dari para pejabat Iran soal laporan tersebut.
Iran menuding "para preman" yang memiliki kaitan dengan "musuh-musuh dari negara asing" terlibat dalam rentetan protes di seluruh Iran. Protes tersebut meledak setelah seorang warga berusia 22 tahun, Mahsa Amini, meninggal dalam tahanan pada 16 September.
Fars, yang diyakini memiliki ikatan dengan Garda Revolusioner Iran, tidak menyebutkan kapan dan di mana penahanan dilakukan. Belum ada kejelasan soal apakah orang-orang yang ditahan itu termasuk sembilan warga negara yang pada September dikatakan pemerintah Iran ditahan atas peranan mereka dalam aksi-aksi unjuk rasa.
Rangkaian protes di Iran berlangsung di seluruh negeri dan dipicu oleh kematian Amini selama ia ditahan oleh polisi moral. Demonstrasi itu telah berubah menjadi penentangan paling keras yang pernah dilancarkan terhadap penguasaan oleh kalangan ulama Iran sejak revolusi 1979.
Para pengunjuk rasa menginginkan Republik Islam itu jatuh, kendati rangkaian protes tersebut tampaknya tidak akan membuat sistem di negara itu terguling. Pemerintah Iran menuding AS dan beberapa negara Eropa menggunakan kerusuhan untuk berupaya mengacaukan stabilitas di Iran.
Sumber: Reuters