VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa Moskow mendukung kebijakan "Satu China" dan menghargai "posisi seimbang" China di Ukraina. Kedua pemimpin tersebut bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Uzbekistan, Kamis. Itu adalah pertemuan tatap muka pertama mereka sejak Rusia meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada Februari.

"Kami sangat menghargai posisi seimbang dari rekan China kami dalam hal krisis Ukraina. Kami memahami pertanyaan dan kekhawatiran Anda tentang hal ini. Selama pertemuan hari ini, kami tentu saja akan menjelaskan posisi kami," kata Putin dalam pidato pembukaan yang disiarkan televisi pada pertemuan bilateral tersebut.

Rusia telah mendekati China sejak mengirim angkatan bersenjata ke Ukraina--sebuah keputusan yang memicu rentetan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow.

Putin juga menyatakan dukungannya terhadap posisi Beijing dalam apa yang dianggap analis sebagai aliansi anti AS dan anti Barat. Pernyataan Putin merujuk pada ketegasan Beijing agar negara-negara lain tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.

Beijing mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari China. "Kami bermaksud untuk secara tegas mematuhi prinsip 'Satu China'," kata Putin.

Dia menambahkan bahwa Rusia “mengutuk provokasi oleh Amerika Serikat dan satelit mereka di Selat Taiwan”, yang mungkin merujuk pada kapal perang Angkatan Laut AS yang berlayar melalui perairan internasional di Selat Taiwan pada 27 Agustus lalu.

AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk menyediakan pulau itu sarana untuk mempertahankan diri. Sementara China tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.

Sumber: Reuters

(voinews.id)SKK Migas menyatakan kehadiran delegasi Indonesia Paviliun dalam ajang Oil and Gas Asia (OGA) 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, membuka peluang kerja sama bisnis antara perusahaan dalam negeri dengan operator minyak dan gas bumi dari berbagai negara.

Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan peluang kerja sama itu muncul setelah semua perusahaan dan pabrikan lokal yang tergabung dalam Indonesia Pavilion mempresentasikan produk-produk unggulan mereka.

"Ada beberapa prospek dan peluang bisnis yang dihasilkan dari sesi presentasi bisnis sepanjang hari ini. Kita terus kawal supaya berbagai peluang tersebut terealisir," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Erwin menjelaskan konteks kerja sama bisnis di forum itu adalah business to business atau B to B, sehingga perlu beberapa tahapan untuk sampai kepada transaksi. Menurutnya, calon user tentu akan melakukan review, verifikasi lapangan, dan bahkan serangkaian uji coba produk.

SKK Migas menyatakan perusahaan dan pabrikan lokal yang tergabung dalam Indonesia Pavilion telah memiliki beragam sertifikasi standar kualitas global seperti ISO atau American Petroleum Institute (API).

Apalagi produk-produk dari pabrikan lokal tersebut sudah banyak dipakai oleh operator migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), seperti British Petroleum, ENI, PetroChina, ExxonMobil, dan lainnya.

Beragam produk buatan pabrikan dalam negeri, termasuk BUMN yang dipresentasikan antara lain melalui produk kategori FTV (fitting, tubular, valve) oleh PT Epsindo Jaya Pratama, PT Teknologi Rekayasa Katup, PT Dwi Sumber Arca Waja, PT Bukit Baja Nusantara, dan PT Fajar Benua Indopack, PT Artas Energi Petrogas, PT Krakatau Steel Group, dan PT Rainbow Tubulars Manufacture.

FTV merupakan peralatan perpipaan, termasuk katup yang mengatur aliran minyak dan gas di lokasi pengeboran.

Selain itu, ada produk kategori EPC services (engineering, procurement & construction) yang dipaparkan oleh PT Meindo Elang Indah, PT Elnusa Tbk, dan PT Titian Services Indonesia. Produk chemical & services chemical dipresentasikan oleh PT Pertamina Patra Niaga, PT Luas Birus Utama, PT Jotun Indonesia.

Khusus produk kategori drilling sub surface dipresentasikan oleh PT Imeco Inter Sarana, PT Sagatrade Murni, dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

Sedangkan jasa dan layanan perkapalan, logistik dan teknologi informatika dipresentasikan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari, PT Pertamina International Shipping, dan PT Kairos Utama Indonesia.

“Kami sangat surprise dengan apresiasi pengunjung, di mana sepanjang dua hari ini booth Indonesian Pavilion begitu ramai dikunjungi. Beberapa perwakilan dari Malaysia sempat datang dan berdiskusi tentang local company development,” terang Erwin.

Forum Oil and Gas Asia merupakan salah satu eksibisi migas terbesar di Asia, di mana pemangku kepentingan industri migas bertemu dengan para pengambil keputusan dari pemerintahan maupun perusahaan minyak nasional dan internasional.

Ajang itu menjadi wadah bertukar informasi mengenai teknologi dan tren terkini industri migas terhitung sejak 13 sampai 15 September 2022. SKK Migas menegaskan keterlibatan Indonesia Pavilion di acara OGA 2022 merupakan tindak lanjut dari kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang baru saja dilaksanakan di Jakarta pada akhir Juli 2022 lalu.

antara

(voinews.id)Kejaksaan Agung mendukung program Presiden Joko Widodo mengenai penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

"Kejaksaan bagian dari pemerintah, tentu sangat mendukung program dimaksud dalam rangka mengurangi pencemaran udara atau emisi karbon," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo pada 13 September 2022 telah menandatangani Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang bernama Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Ketut, pihaknya sudah mendapatkan informasi mengenai inpres tersebut dan sudah diedarkan ke setiap bidang dan daerah. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan, jaksa agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

"Tentu kami akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan anggaran yang ada," ujarnya. Melalui Inpres itu, Presiden Jokowi memerintahkan agar setiap menteri hingga kepala daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

Presiden juga menginstruksikan penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Mengenai pengadaan kendaraan listrik itu, Ketut Sumedana mengatakan Kejaksaan Agung perlu melakukan perencanaan dan alokasi anggaran terlebih dahulu.

"Kalau pengadaan itu kan perlu perencanaan, penganggaran dan seterusnya, tidak bisa langsung membeli karena itu akan mengganggu anggaran tahun berjalan," katanya.

Menurut ia, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional memerlukan waktu, namun hal itu bisa saja dilakukan segera apabila ada perubahan anggaran untuk pengadaan pada akhir tahun.

"Kalau pengadaan biasanya memerlukan waktu. Bisa saja tahun ini kalau ada anggaran perubahan pada akhir tahun untuk pengadaan itu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan.

Moeldoko mengatakan Inpres 7 Tahun 2022 akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan di global dalam transisi energi menuju peradaban yang lebih maju. Menurut ia, transisi kendaraan konvensional ke listrik juga diharapkan dapat menjadi solusi masalah besarnya subsidi BBM di APBN dan menjadi upaya menghemat devisa, serta menciptakan kemandirian energi nasional. Selain itu, transisi ke energi listrik juga diharapkan dapat mendorong pencapaian emisi bersih pada 2060.

antara

(voinews.id)Ketika bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang memanas, dunia mungkin bergerak menuju resesi global pada 2023.

Bank-bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga tahun ini dengan tingkat sinkronisitas yang belum terlihat selama lima dekade terakhir - sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan, kata Bank Dunia dalam sebuah studi baru.

Namun lintasan kenaikan suku bunga yang diperkirakan saat ini dan tindakan kebijakan lainnya mungkin tidak cukup untuk membawa inflasi global kembali ke tingkat yang terlihat sebelum pandemi, catat studi tersebut.

Investor memperkirakan bank-bank sentral akan menaikkan suku bunga kebijakan moneter global hingga hampir 4,0 persen hingga 2023 - peningkatan lebih dari 2 poin persentase dari rata-rata 2021 mereka, menurut penelitian tersebut.

"Jika ini disertai dengan tekanan pasar keuangan, pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) global akan melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 - kontraksi 0,4 persen dalam hal per kapita yang akan memenuhi definisi teknis dari resesi global," kata penelitian tersebut.

Ayhan Kose, wakil presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi yang Berkeadilan, mencatat bahwa karena kenaikan suku bunga sangat sinkron di seluruh negara, mereka bisa "saling memperparah" dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global.

"Para pembuat kebijakan di negara-negara emerging markets dan berkembang harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global," kata Kose. Serangkaian krisis keuangan di negara-negara emerging markets dan berkembang akan merugikan mereka, menurut penelitian tersebut.

"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di negara-negara emerging markets dan berkembang," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.

"Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan yang lebih cepat, pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi ke meningkatkan produksi," kata Malpass.

"Kebijakan harus berusaha untuk menghasilkan investasi tambahan dan meningkatkan produktivitas dan alokasi modal, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan," tambah Malpass.

antara