Akbar

Akbar

14
September

 

(voinews.id)Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana bertolak ke Provinsi Maluku, Rabu, pukul 07.00 WIB, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan 1 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Presiden dijadwalkan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Maluku serta membagikan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat setempat, demikian menurut keterangan dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu.

Setibanya di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Presiden beserta rombongan diagendakan meninjau Jembatan Wear Fair, yakni jembatan penghubung antara Kota Tual dan MalukuTenggara.

Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan kegiatan di Kantor Pos Tual dan Pasar Tual untuk menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), BLT sembako, serta bantuan bagi para pedagang pasar.

Presiden juga dijadwalkan meninjau unit pengolahan ikan PT Samudera Indo Sejahtera di Desa Ngadi pada Rabu sore. Di Desa Ngadi, Presiden juga akan menyempatkan waktu untuk berdialog dengan para nelayan serta pelaku budidaya rumput laut.

Jokowi dan Iriana dijadwalkan bermalam di Maluku Tenggara sebelum melanjutkan kegiatan kerja Kamis (15/9).

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

 

antara

14
September

(voinews.id)Situasi di Provinsi Sichuan, Tiongkok  berangsur normal setelah diguncang gempa yang menewaskan 93 orang pekan lalu.

Media pemerintah CCTV melaporkan pada Selasa bahwa otoritas setempat telah menurunkan status tanggap darurat sementara sebagian besar layanan transportasi, listrik, dan komunikasi kembali pulih.

Gempa dengan magnitudo 6,8 --terbesar di provinsi itu dalam lima tahun, telah menewaskan 55 orang di daerah Ganzi dan 38 di Kota Ya'an, menurut CCTV.

Upaya penyelamatan masih berlangsung untuk mencari 25 orang yang belum ditemukan, sembilan di antaranya hilang di Luding.

Upacara peringatan digelar di sejumlah kota pada Senin (12/9) untuk mengenang para korban, menurut akun WeChat pemerintah Sichuan.

Hujan di Sichuan mengganggu upaya penyelamatan sepanjang pekan lalu dan diperkirakan masih akan mengguyur provinsi itu pada Selasa dan Rabu (14/9).

Peringatan longsor telah dikeluarkan di Zhejiang timur laut, Luding, Yunan selatan, Xinjiang barat daya, dan tempat-tempat lainnya.

Sumber: Reuters

14
September

 

(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ketahanan pangan akan mewujudkan ketersediaan pangan yang dapat dijangkau masyarakat sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat atau food soveregnity dan mandiri atau food resilience,” katanya di Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu pemerintah berupaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan ketahanan pangan sehingga target pemerataan kesejahteraan masyarakat tercapai, antara lain dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan mengelola cadangan pangan, melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, serta memperkuat sistem logistik pangan.

Selain itu mengentaskan wilayah rentan rawan pangan, mengembangkan penganekaragaman pangan, dan mengembangkan potensi pangan lokal. Pemerintah juga menerbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum Bulog hingga stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP)  mencapai 1,2 juta ton setara beras.

Penugasan ini ditujukan untuk memperluas kapasitas Perum BULOG dalam menyerap produksi petani pada musim gadu 2022 sekaligus mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Selain itu pemerintah turut mendiversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu, dan singkong, melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. "Ini dalam rangka peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor," ujar Menko Airlangga Hartarto.

Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga 3 persen hingga akhir 2022.

Plafon kredit KUR pada 2022 pun ditingkatkan hingga Rp373,17 triliun dan plafon KUR Mikro yang tanpa agunan tambahan sebelumnya di atas Rp10 juta hingga Rp50 juta juga ditingkatkan menjadi di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.

Terkait ketersediaan pupuk bersubsidi, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi NPK dan urea untuk sembilan komoditas utama yaitu  padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. 

Terakhir, pemerintah mengembangkan kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui Program Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumut, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua.

“Program Closed Loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan Sikka, juga dilakukan pemerintah,” tegas Menko Airlangga Hartarto.

 

antara

14
September

 

(voinews.id)Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa mengkonfirmasi bahwa mereka bergerak menuju perluasan pembiayaan darurat untuk negara-negara yang dilanda lonjakan harga pangan dan kekurangan pangan yang dipicu oleh perang di Ukraina, dengan sekitar 20 hingga 30 negara terlihat paling membutuhkan.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan anggota dewan eksekutif dana itu "sangat positif" tentang food shock window yang diusulkan ketika mereka bertemu secara informal pada Senin (12/9/2022), dan dia berharap mereka akan menyetujuinya untuk memungkinkan pencairan dana dengan cepat.

Rencana tersebut, pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada Senin (12/9/2022), akan memungkinkan IMF untuk memberikan tambahan, pembiayaan darurat tanpa syarat kepada negara-negara yang dilanda krisis pangan akibat perang Rusia melawan Ukraina dan inflasi global setelah pandemi COVID-19.

"Ada perasaan bahwa itu adalah kebutuhan dan kami memiliki urgensi untuk bertindak," kata Georgieva dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Center for Global Development. "Yang kami usulkan adalah meningkatkan akses pembiayaan darurat selama satu tahun ke negara-negara yang paling rentan."

Dia mengatakan perubahan itu akan menguntungkan negara-negara pengimpor makanan berpenghasilan rendah yang telah melihat biaya mereka meroket, atau negara lain seperti Ukraina yang ekspornya terhambat oleh perang.

Georgieva mengatakan program itu akan tersedia bagi negara-negara yang belum memiliki program IMF yang lebih besar, dan memperkirakan bahwa sekitar 50 negara akan memenuhi syarat, di mana 20 hingga 30 negara diperkirakan memiliki kebutuhan terbesar.

Juru bicara IMF Gerry Rice mengatakan dana telah meminjamkan lebih dari 268 miliar dolar AS ke 93 negara sejak awal pandemi dan sedang mempertimbangkan "semua opsi untuk meningkatkan perangkat kami, termasuk untuk membantu negara-negara yang terkena dampak krisis pangan."

Diskusi lebih lanjut direncanakan dengan dewan eksekutif untuk memastikan persetujuan formal dari perubahan, katanya.

Rice mengatakan IMF tersebut telah memberikan 27 miliar dolar AS pinjaman kepada 57 negara berpenghasilan rendah, dan terus mendorong negara-negara anggotanya untuk "datang kepada kami lebih awal guna mendapatkan dukungan keuangan yang diperlukan."

Proposal yang dibahas pada Senin (12/9/2022) untuk sementara akan meningkatkan batas akses yang ada dan memungkinkan semua negara anggota untuk meminjam hingga 50 persen tambahan dari kuota IMF mereka di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat IMF, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan Fasilitas Kredit Cepat, sumber yang akrab dengan rencana itu mengatakan.

Georgieva mengatakan dia berharap itu akan disetujui pada waktunya untuk pertemuan tahunan IMF pada Oktober, kata mereka.

Harga pangan - sudah dilanda inflasi - melonjak di seluruh dunia setelah dimulainya perang Ukraina karena rute pasokan yang diblokir, sanksi dan pembatasan perdagangan lainnya, meskipun kesepakatan yang ditengahi PBB yang memungkinkan dilanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina telah mulai memudahkan arus perdagangan dan harga yang lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir.

 

antara