VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Hasil pemungutan suara (vote) parsial pertama dari empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menunjukkan lebih dari 96 persen warga mendukung untuk bergabung dengan Rusia, kata kantor berita Rusia RIA pada Selasa (27/9). Langkah pemungutan suara yang disebut referendum itu dicela oleh pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat dan dianggap sebagai tipuan.

Pemungutan suara yang diatur dengan tergesa-gesa itu telah berlangsung selama lima hari di empat wilayah di Ukraina -- Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson -- yang membentuk sekitar 15 persen wilayah Ukraina.

Para petugas yang ditempatkan pemerintah Rusia mengambil kotak suara dari rumah ke rumah dalam pemungutan suara yang disebut Ukraina dan Barat sebagai latihan pemaksaan yang tidak sah untuk menciptakan dalih hukum bagi Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu.

Dengan demikian, Presiden Vladimir Putin kemudian dapat menggambarkan setiap upaya Ukraina untuk merebut kembali keempat wilayah itu sebagai serangan terhadap Rusia, seperti dilaporkan Reuters.

Putin pekan lalu mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan "integritas teritorial" Rusia. Ukraina telah berulang kali memperingatkan bahwa pencaplokan wilayah tambahan oleh Rusia akan menghancurkan setiap peluang pembicaraan damai, tujuh bulan setelah Moskow melancarkan invasi ke negara itu. RIA melaporkan penghitungan awal menunjukkan mayoritas suara (yang memilih bergabung dengan Rusia) mulai dari 96,97 persen di wilayah Kherson, berdasarkan 14 persen total suara yang telah dihitung, hingga 98,19 persen di Zaporizhzhia berdasarkan 18 persen suara yang telah dihitung.

Mayoritas suara di wilayah yang disebut republik rakyat Donetsk dan Luhansk hanya sedikit di bawah 98 persen, dengan 14 persen dan 13 persen dari total suara yang telah dihitung di masing-masing wilayah tersebut.

Rusia mengatakan terserah kepada para warga dari empat wilayah tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka ingin berada di bawah kekuasaan Moskow. Menjelang pemungutan suara, pemerintah Rusia bertindak untuk "meng-Rusiakan" wilayah-wilayah pendudukan, termasuk dengan mengeluarkan paspor Rusia untuk warga Ukraina dan menulis ulang kurikulum sekolah.

Ketua majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matviyenko mengatakan bahwa jika hasil referendum menguntungkan, Moskow dapat mempertimbangkan penggabungan empat wilayah Ukraina itu ke Rusia pada 4 Oktober 2022.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Duta Besar RI untuk Bulgaria, Albania dan Makedonia Utara Iwan Bogananta bertemu dengan Perdana Menteri Albania Edi Rama dan keduanya sepakat untuk meningkatkan kerja sama Indonesia-Albania di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Pertemuan Dubes Iwan dengan PM Rama itu berlangsung di kantor Perdana Menteri Albania di Tirana pada Senin (26/9), menurut keterangan KBRI Sofia yang diterima di Jakarta, Rabu. Peningkatan kerja sama dengan Albania itu akan turut mendorong peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara kawasan Balkan, kata KBRI Sofia.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Iwan menyampaikan beberapa agenda penting di antaranya tentang perkembangan kerja sama bilateral Indonesia-Albania, khususnya di bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.

"Dengan bangga kami menyampaikan akan ada rencana penandatangan investasi di sektor renewable energy atau green energy oleh perusahaan Indonesia di Tirana, Albania," kata Iwan.

Menurut Dubes Iwan, investasi itu merupakan investasi keluar (outbound investment) yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia dengan tujuan untuk membuka ruang dan peluang baru bagi pasar Indonesia di wilayah Balkan dan sebagai bentuk dukungan pengembangan ekonomi di tanah air.

"Kami yakin, investasi tersebut akan banyak mendatangkan sumber daya dari tanah air, baik itu dari material sampai ke sumber daya manusia," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama menyambut baik dan berterima kasih atas kunjungan Dubes Iwan serta kepercayan Indonesia terhadap Albania. "Albania akan terus mendukung rencana kerja sama bilateral dengan Indonesia ke depan, khususnya dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi," katanya.

Albania merupakan negara berpenduduk 2,7 juta orang dengan populasi Muslim sebesar 56 persen. Albania berpotensi untuk dijadikan pusat kegiatan perdagangan produk Indonesia untuk masuk ke wilayah negara-negara Balkan.

antara

(voinews.id)- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa panen biji-bijian Rusia dapat mencapai rekor 150 juta ton tahun ini.

"Hingga saat ini, sebanyak 138,7 juta ton biji-bijian telah ditebah dari tangkainya. Itu kurang lebih sepertiga lebih banyak daripada (angka yang tercatat pada) periode yang sama tahun lalu," lapor Kremlin pada Selasa (27/9), mengutip ucapan Putin dalam pertemuan tentang kemajuan pengelolaan pertanian musiman.

"Menurut para pakar, total panen biji-bijian dapat mencapai 150 juta ton," tutur Putin, yang menyampaikan bahwa panen akan sepenuhnya memenuhi permintaan domestik dan meningkatkan ekspor.

Putin memperingatkan bahwa sanksi Barat yang dijatuhkan terhadap biji-bijian dan pupuk Rusia menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi keamanan pangan global. Dia menambahkan bahwa negara-negara Barat seharusnya bertanggung jawab atas situasi yang semakin memburuk itu.

antara

(voinews.id)- Staf Khusus Menteri ESDM Sripeni Inten Cahyani mengatakan biaya konversi motor konvensional berbahan bakar fosil ke motor listrik masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam akselerasi ekosistem kendaraan elektrifikasi Indonesia.

Menurut Inten, biaya konversi motor dari berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dapat menyentuh angka Rp15 juta per unit pada saat ini masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengalihkan kendaraan lamanya ke kendaraan listrik.

"Kesulitannya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mau (konversi ke motor listrik). Mereka mau melakukannya jika (biaya konversi) berada di angka Rp6 hingga 7 juta," kata Inten saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Tak hanya itu, ia berpendapat motor bekas yang sudah eksis bertahun-tahun tersebut perlu diberikan standardisasi, agar konversi-nya efisien, dan pengujian tipe di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bisa berjalan lancar. "Selain itu, kalau tidak sama, biayanya menjadi tidak seragam.

Sehingga, penting untuk diseleksi di awal," ujar Inten. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM menargetkan peralihan penggunaan motor listrik berbasis baterai sebanyak 6 juta unit pada 2025.

Target itu dipatok untuk mempercepat program transisi energi bersih sembari menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terlanjur lebar cukup besar pada tahun ini. Adapun ESDM turut menargetkan konversi motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit pada tahun ini.

"Seharusnya, tahun ini ada 1.000 (unit yang dikonversi). Tapi, kendaraan konversi ini banyak effort-nya. Pertama, menggerakkan bengkel yang tersertifikasi, karena di sini kita bicara soal keselamatan. Kedua adalah teknisi, dimana persyaratannya harus memenuhi Permenhub 65/2020," jelas Inten.

"Kemudian adalah pengujian tipe. Selain itu, target 1.000 unit sepertinya mundur karena ketersediaan material, komponen dan chip, serta ketersediaan anggaran," ujarnya menambahkan. Adapun Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel kecil (UMKM) untuk melakukan pelatihan konversi motor BBM ke listrik.

Kerja sama dengan produsen komponen juga dilakukan untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis. Kementerian ESDM sebelumnya telah meluncurkan pilot project program konversi 100 unit dengan 10 tipe (jenis sepeda motor) pada 17 Agustus 2021.

Proses konversi tersebut mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai. Motor listrik tersebut telah lolos uji endurance 10.000 km selama 48 hari dengan menempuh jalan menanjak, turunan dan macet, baik dalam kondisi hujan maupun panas.

Setelah berhasil melaksanakan Program Konversi 100 unit Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, tahun 2022 Kementerian ESDM melanjutkan konversi tersebut menjadi 1.000 motor listrik dan 13 juta motor listrik pada tahun 2030. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi menuju Net Zero Emission pada tahun 2060.

antara