(voinews.id)Presiden Turki dan Prancis membahas keputusan yang diambil untuk memfasilitasi ekspor gandum Ukraina dalam pembicaraan empat-arah yang diadakan di Istanbul, menurut keterangan Direktorat Komunikasi Turki.
Dalam panggilan telepon, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada sejawatnya dari Prancis Emmanuel Macron bahwa selama pertemuan di Istanbul disepakati proses mengenai ekspor gandum Ukraina akan diatur dari pusat koordinasi yang akan dibangun di Istanbul dan dioperasikan oleh pejabat dari Turki, Rusia, Ukraina dan PBB, ujar Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan.
Presiden Turki mengatakan bahwa penerapan awal rencana ini akan memberikan bantuan besar dalam konteks ketahanan pangan secara global, tambah pernyataan itu mengutip Kantor Berita Anadolu.
Rabu lalu, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa pertemuan antara pejabat Turki, Ukraina, Rusia dan PBB sepakat untuk membangun pusat koordinasi di Istanbul untuk menfasilitasi ekspor gandum Ukraina.
Akar mengatakan pejabat Ukraina dan Rusia akan kembali bertemu di Turki pekan depan untuk meninjau rincian dan menandatangani dokumen untuk meresmikan kesepakatan.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenszkyy juga memastikan ada kemajuan dalam masalah ini dan berterima kasih kepada PBB dan Turki atas usaha mereka.
Selain membahas ekspor gandum Ukraina, Erdogan dan Macron juga membahas hubungan bilateral dan masalah regional, kata Direktorat Komunikasi Turki.
Erdogan juga mengatakan harapan Turki mengenai sistem pertahanan udara jarak-jauh SAMP/T adalah untuk “memastikan peluncuran proyek penyediaan dan membangun sistem bersama yang mencakup kerja sama maksimum dalam kerangka prinsip ‘transparansi utuh’.
Awal tahun ini, produksi bersama rudal Eropa oleh Turki dibahas ketika Erdogan bertemu dengan pemimpin Italia dan Prancis di Brussels awal pekan ini, menurut menlu Turki.
Selam pertemuan NATO di Brussels yang membahas perang Ukraina, presiden Turki bertemu dengan sejawatnya dari Prancis Macron dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi “dan membahas sistem pertahanan dan Eurosam SAMP/T, ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada Hadley Gamble dari CNBC di Forum Doha, Sabtu lalu.
Melalui konferensi pers awal bulan ini bersama Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Erdogan mengatakan Turki dan Italia bersedia menandatangani kesepakatan secepat mungkin mengenai proyek sistem pertahanan udara SAMP/antara
(voinews.id)Pemerintah tidak hanya akan fokus meningkatkan sosialisasi organisasi (onboarding) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun juga melakukan kurasi untuk memilih UMKM yang ramah lingkungan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiyana saat Webinar “Membangkitkan UMKM dari Titik Nol, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) 2022 di Kalimantan Selatan" yang digelar secara virtual, Senin (18/7/2022).
Menurut Erwin, Kementerian KKP sebagai Brand Ambasador Gernas BBI Kalimantan Selatan bersama Bank Indonesia, Pemprov Kalsel, Pertamina, Telkom, dan top brands lainnya mendapat amanah untuk bisa menunjukkan Key Performance Indicator (KPI) UMKM dengan omzet tertinggi dan memberikan apresiasi kepada 35 peserta.
“Kami akan perkuat permodalan bagi UMKM dengan kinerja baik, banyak sumber permodalan baik dari perbankan maupun non perbankan salah satunya dari Pertamina,” kata Erwin dalam rilis webinar tersebut yang diterima di Jakarta, Selasa.
Gernas BBI diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Gerakan ini bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal.
KKP mendukung Gernas BBI melalui program "pasar laut Indonesia". KKP melaksanakan kampanye Gernas BBI pada Juli 2022 di Kalimantan Selatan. Puncak kampanye akan digelar pada 22 Juli 2022.
Menurut Erwin, untuk kegiatan lainnya, KKP mengupayakan masyarakat membeli produk UMKM dan berkunjung ke lokasi yang memang menjadi ikon Kalsel, yaitu di tepian sungai sehingga bisa menyinergikan GBBI dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia.
“Kami berharap bisa mendorong UMKM untuk bisa dibina untuk ekspor tahun ini,” kata dia.
Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim mengatakan perusahaan daerah sudah mulai dirangkul untuk mengembangkan UMKM. Salah satunya melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong, pemerintah daerah akan fokus di pengembangan hilir UMKM.
“Ke depan kami akan fokus pada masalah hilirisasi, akan bangun jaringan antara pihak perusahaan dan pelaku UMKM,” katanya.
Menurut Agus, Gernas BBI bertujuan meningkatkan UMKM secara keseluruhan tidak hanya di Kalsel saja. Pemprov Kalsel sudah mendukung penuh Gernas BBI.
“Kami sudah bikin pojok kopi sebagai wadah Investment Gathering, akan jadi fokus perhatian supaya Gernas BBI lebih membawa arti lagi. Diharap kedepannya kegiatan ini tidak sampai disini saja, semua pihak harus terlibat agar perekonomian masyarakat bisa diungkit sebaik mungkin,” katanya.
Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Tabalong, Husin Ansari mengatakan Pemda akan mengoptimalkan UMKM di Kabupaten Tabalong dengan 5P, yaitu product, price, place, promotion, and people. Produk yang dijual harus sesuai dengan keinginan konsumen dan memiliki kualitas yang bersaing. Price, teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan dalam produksi sebagai dasar menentukan harga jual produk.
Kemudian Place, lokasi strategis mudah dijangkau dan sesuai target yang dibidik. Promotion, agar promosi tepat sasaran terlebih dahulu dilakukan riset lalu tentukan media promosi online atau offline. People, SDM yang dipilih haruslah orang orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik.
Menurut Husin, seiring kampanye Gernas BBI di Kabupaten Tabalong, kalau mau belanja harus belanja produk lokal. Pemkab Tabalong sudah membuat edaran agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta menggunakan batik Tabalong.
Pembicara lainnya Fajriyah Usman, VP CSR & SMEPP Management PT Pertamina (Persero), mengatakan Pertamina siap bekerja sama dengan KKP dan Pemprov Kalsel mendukung Gernas BBI sebagai kegiatan yang produktif dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami sebagai BUMN mendorong kegiatan ini sebagai prioritas. BUMN harus terus aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat,” kata Fajriyah.
Pada Gernas BBI Kalsel, Pertamina berkolaborasi untuk mendukung gerakan yang digagas oleh KKP, Kemenko Marves, Pemprov Kalsel, BI, dan Top Brands.
“Melalui GBBI diharapkan UMKM tidak hanya di Kalsel bisa naik kelas, sehingga keberadaannya memberikan kontribusi pada perekonomian Indonesia,” kata Fajriyah.
antara
(Voinews.id)Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Rusia dari seluruh dunia, dan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat tidak akan mengembalikan keadaan Rusia seperti pada masa lalu.
Sejak mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Rusia telah dihantam dengan rentetan sanksi Barat, yang dirancang untuk mengisolasi Moskow dari ekonomi global.
Sanksi itu juga telah merampas akses Rusia untuk mendapatkan berbagai produk, termasuk elektronik komersial, semikonduktor, dan suku cadang pesawat.
“Bukan hanya pembatasan, tetapi penutupan hampir seluruh akses ke produk-produk asing berteknologi tinggi secara sengaja, sengaja digunakan terhadap negara kita,” kata Putin, yang berbicara dalam konferensi video dengan para pejabat pemerintah pada Senin.
"Jelas bahwa ini adalah tantangan besar bagi negara kita, tetapi kita tidak akan menyerah dan tetap berada dalam keadaan kacau ... atau mundur puluhan tahun ke belakang. Tentu saja tidak," ujar Putin.
Putin mengatakan Rusia harus mengembangkan teknologi dan perusahaan teknologi dalam negerinya sendiri.
Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dukungan untuk sektor teknologi Rusia adalah prioritas, tetapi setiap ruble dukungan negara harus disertai dengan sedikitnya tiga ruble investasi swasta.
Sumber: Reuters
(voinews.id)Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin dalam keterangan persnya di Kuala Lumpur, Senin, mengatakan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu, kata Hamzah, telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.
Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.
Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.
Pemerintah Indonesia pada 13 Juli telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.
Kebijakan itu diambil karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.
Sementara, dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.
antara