(voinews.id)Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta maaf kepada jamaah haji jika layanan yang diberikan selama di Tanah Suci masih kurang dari yang diharapkan.
"Menag pesankan pada kita dan mohon maaf jika selama bapak Ibu di Tanah Suci kami sebagai pelayan bapak ibu kurang memberikan apa yang diharapkan. Untuk itu, Bapak Menag sampaikan maaf jika ada hal-hal yang kurang di bapak ibu sekalian," kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi di Mekkah, Kamis (14/7) malam.
Wamenag Zainut Tauhid mewakili Menteri Agama Yaqut melepas jamaah haji kloter pertama yang akan pulang ke Tanah Air dari Mekkah ke Jeddah. Mereka dijadwalkan akan terbang pada Jumat, pukul 05.10 Waktu Arab Saudi (WAS) .
Wamen yang juga Naib Amirul Hajj menyampaikan permintaan maaf tersebut jika ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kepada para haji dan kurang terpenuhi keperluan mereka meski sudah semaksimal mungkin disiapkan.
"Namun sebagai manusia, pasti ada kekurangannya," tambah dia.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Menag Yaqut memerintahkan jajarannya untuk langsung menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2023 setelah haji tahun ini selesai.
"Agar persiapan kami lebih baik lebih matang dan insyaallah memberikan layanan terbaik kepada calon haji yang akan datang," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Menag Yaqut akan melepas kepulangan jamaah dari Bandara King Abdulaziz Jeddah.
"Sekali lagi kami titip pesan kepada saudara-saudara kami Tanah Air, sampaikan salam kami dari Bapak Menag, insyaallah Bapak Menag akan sambut di bandara. Saya lepas malam ini," ujar Zainut.
Sebanyak 360 anggota jamaah haji asal Embarkasi Solo 1 (SOC 1) dilepas dari pemondokan di Al Keswah Tower, Jarwal, Mekkah, Kamis (14/7) malam menuju Jeddah.
Mereka menjadi kloter perdana yang akan pulang ke Tanah Air setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji 2022.
Selain SOC 1, sebanyak 393 anggota jamaah Embarkasi Padang 1 (PDG 1) juga akan diberangkatkan ke Jeddah untuk kembali ke Indonesia. Mereka akan berangkat dari Mekkah pada pukul 23.10 Waktu Arab Saudi (WAS).
Total 753 haji kloter pertama yang akan terbang perdana untuk pulang ke Tanah Air. Sebelumnya, koper anggota jamaah sudah ditimbang dan diperiksa dengan X-ray dua hari sebelum mereka berangkat.
antara
(voinews.id)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur menyatakan vaksinasi COVID-19 tidak menjadi syarat bagi peserta didik mengikut belajar tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur Saiful Basri di Aceh Timur, Kamis, mengatakan proses belajar mengajar tatap muka di daerah itu dimulai Jumat (15/7).
"Vaksinasi COVID-19, baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga atau penguat tidak menjadi syarat bagi peserta didik untuk mengikuti belajar tatap muka," kata Saiful Basri.
Kendati begitu, Saiful Basri menganjurkan peserta didik mengikuti vaksinasi bagi peserta didik yang belum menerima vaksin COVID-19. Sebab, vaksinasi bertujuan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar targetkan 87.677 ekor ternak dapat vaksin PMK
Baca juga: 733.630 warga Aceh sudah terima vaksin COVID-19 dosis penguat
Menurut Saiful Bahri, vaksinasi juga untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Vaksinasi juga untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun tersebut.
"Walau vaksinasi tidak menjadi syarat, kami meminta guru dan peserta didik mematuhi protokol kesehatan dan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan saat proses belajar tatap muka," kata Saiful Basri.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur menyatakan sebanyak 24.743 anak berusia enam hingga 11 tahun atau 47,49 persen dari sasaran 51.606 anak di daerah itu sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua.
"Kami terus berupaya meningkatkan capaian vaksinasi vaksin COVID-19 dosis kedua terhadap anak, agar sasaran 51.606 anak bisa terpenuhi," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Sahminan.
Sedangkan capaian vaksinasi vaksin COVID-19 dosis pertama, kata Sahminan, sudah mencapai 82,89 persen atau 42.777 anak dari sasaran sebanyak 51.606 anak.
"Sementara untuk dosis ketiga, belum ada anak yang diberikan vaksinasi karena selang waktu vaksinasi dosis kedua dengan dosis ketiga harus enam bulan," kata Sahminan.*
antara
(voinews.id)Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas bersama Amirul Hajj dalam rapat evaluasi bersama mencatat sejumlah perbaikan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan puncak haji di Arafah, Muzdhalifah, dan Mina (Armuzna).
"Semua catatan evaluasi ini sudah disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah," kata Menteri Agama di Mekkah, Rabu.
Terdapat 12 catatan yang perlu diperbaiki, yaitu pemeriksaan kesehatan jamaah untuk mendeteksi jamaah risiko tinggi sebelum berangkat, kemudian optimalisasi fungsi televisi hotel dan sosial media untuk sosialisasi, dan pembinaan penyusunan program kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH).
Catatan lainnya adalah penyiapan naskah khutbah wukuf di tenda jamaah, mengefektifkan koordinasi petugas haji Indonesia dengan petugas maktab, posko haji khusus di hotel terdekat Masjidil Haram dan Nabawi, desain baju petugas ditambah identitas negara Indonesia berbahasa Arab.
Kemudian memperbanyak toilet wanita di Arafah dan Mina, penguatan manasik haji di Tanah Air, penyiapan kursi roda dan mobil golf untuk evakuasi jamaah sakit di Mina, peningkatan kualitas pembimbing ibadah haji (TPIHI) dengan penguasaan fikih haji yang baik, serta petugas Pertolongan Pertama pada Jamaah Haji (P3JH) diisi orang dengan pengetahuan medis dan fisik kuat.
Selain beberapa catatan yang perlu diperbaiki tersebut, biaya masyair yang terlalu tinggi juga telah disampaikan kepada Menteri Haji Saudi.
"Kami berdua sepakat untuk meningkatkan kualitas layanan haji yang tahun ini sudah berjalan baik dan akan terus memperbaiki sejumlah kekurangan yang ada," kata Menag.
Menurut dia, Menteri Haji Arab Saudi berkomitmen untuk merespons masukan yang disampaikan dan karenanya perlu pembicaraan lebih awal terkait dengan ibadah haji tahun depan.
Selanjutnya, Kementerian Agama RI dan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi akan membentuk tim bersama yang akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan pelaksanaan haji selanjutnya.
antara
(voinews.id)Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan dia hanya akan menggunakan kekuatan sebagai upaya terakhir untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir.
Pernyataan itu disampaikan Biden saat dia memulai perjalanan ke Timur Tengah.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan media Israel Channel 12 TV, Biden mengatakan dia akan memasukkan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dalam daftar AS untuk Organisasi Teroris Asing (FTO) bahkan jika langkah itu dapat mematikan kesepakatan nuklir Iran 2015.
Wawancara Biden itu direkam sebelum dia meninggalkan Washington pada Selasa (12/7) tetapi ditayangkan pada Rabu (13/7).
Saat ditanya apakah pernyataan masa lalunya bahwa dia akan mencegah Teheran mendapatkan senjata nuklir berarti dia akan menggunakan kekuatan melawan Iran, Biden menjawab: "Jika itu adalah upaya terakhir, ya."
Iran membantah bahwa pihaknya sedang membuat senjata nuklir, dengan mengatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.
Teheran mencapai kesepakatan dengan enam negara kekuatan utama pada 2015 di mana ia membatasi program nuklirnya untuk mencegah pembuatan senjata sebagai imbalan atas keringanan sanksi ekonomi.
Namun, Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran, dan hal itu mendorong Teheran sekitar setahun kemudian untuk mulai melanggar batas-batas kegiatan nuklir yang ada dalam perjanjian.
Upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran sejauh ini gagal. Seorang pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa peluang untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu lebih rendah setelah pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Doha dua pekan lalu.
Para negosiator tampaknya mendekati kesepakatan baru pada Maret, tetapi pembicaraan menjadi macet sebagian besar karena penolakan AS terhadap permintaan Teheran agar Washington menghapus IRGC dari daftar kelompok terorisme. AS mengatakan permintaan itu di luar cakupan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut.
Saat ditanya apakah dia berkomitmen untuk menjaga IRGC dalam daftar FTO bahkan jika itu dapat mematikan kesepakatan, Biden menjawab: "Ya".
IRGC, yang adalah faksi politik yang kuat di Iran, mengendalikan kerajaan bisnis serta pasukan elit bersenjata dan intelijen yang dituduh Washington melakukan kampanye teroris global.
Sumber: Reuters