Akbar
July
(voinews.id)Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka diketahui dalam kondisi aman, menyusul unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota Kolombo.
“KBRI Kolombo mencatat terdapat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka. Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Senin malam.
Sebelumnya, selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.
Pada 9 Juli 2022 berlangsung unjuk rasa besar-besaran di Sri Lanka yang menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Baca juga: Demonstran serbu kediaman presiden Sri Lanka
Para pengunjuk rasa telah menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri, dan juga menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang terletak di Galle Face Green—area yang menjadi pusat konsentrasi massa pelaku unjuk rasa.
“Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek-objek tersebut, situasi keamanan secara umum di Kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif,” ujar Judha.
Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut tetapi tidak dilaporkan adanya korban jiwa.
“Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut,” kata Judha.
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, KBRI Kolombo menyampaikan imbauan bagi WNI untuk membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial; menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi unjuk rasa.
Selanjutnya, WNI juga diimbau untuk tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa serta segera menghubungi KBRI Kolombo.
antara
July
(voinews.id)Harga minyak turun di perdagangan Asia pada Selasa pagi, karena pembatasan baru COVID-19 di China, importir minyak mentah terbesar dunia, dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global membebani prospek permintaan bahan bakar.
Harga minyak mentah berjangka Brent untuk September jatuh 1,47 dolar AS atau 1,4 persen, menjadi diperdagangkan di 105,63 dolar AS per barel pada pukul 00.57 GMT.
Sementara itu harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus berada di 102,50 dolar AS per barel, tergelincir 1,59 dolar AS atau 1,5 persen.
"Kekhawatiran yang meningkat akan resesi dan permintaan yang terus lesu di China menarik harga minyak lebih rendah, meskipun keseimbangan pasokan-permintaan saat ini tetap genting," kata analis dari konsultan Eurasia Group dalam sebuah catatan.
Beberapa kota di China mengadopsi pembatasan COVID-19 baru, dari penghentian bisnis hingga penguncian, untuk mengendalikan infeksi baru karena sub-varian BA.5.2.1 yang sangat menular telah terdeteksi di negara tersebut.
Namun sanksi Barat terhadap Rusia atas perang di Ukraina, yang disebut Rusia sebagai "operasi militer khusus", telah mengganggu arus perdagangan minyak mentah dan bahan bakar.
Ada juga pembatasan lain dari rute pasokan energi dari Rusia, pemasok utama minyak, bahan bakar dan gas alam ke Eropa, yang membuat pedagang dan utilitas gelisah.
Kekhawatiran akan gangguan pada sistem Konsorsium Pipa Kaspia (CPC) mereda setelah pengadilan Rusia pada Senin (11/7/2022) membatalkan keputusan sebelumnya yang menangguhkan operasi di pipa selama 30 hari.
Namun para pedagang dan analis tetap khawatir bahwa Rusia akan menangguhkan pipa, yang membawa minyak dari Kazakhstan ke Laut Hitam, berpotensi mengganggu 1,0 persen dari pasokan minyak mentah global.
Selain itu kapasitas cadangan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) hampir habis dengan sebagian besar produsen memompa pada kapasitas maksimum.
Presiden AS Joe Biden akan membuat kasus untuk produksi minyak yang lebih besar dari OPEC ketika ia bertemu dengan para pemimpin Teluk di Arab Saudi minggu ini, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan pada Senin (11/7/2022).
"Arab Saudi diperkirakan tidak akan menambah volume yang signifikan dalam waktu dekat, terlepas dari kunjungan Presiden Joe Biden yang akan datang, karena Riyadh akan memprioritaskan komitmennya terhadap manajemen pasar dan menjaga kapasitas cadangan untuk kekurangan darurat," kata analis Eurasia.
antara
July
(voinews.id)
India akan melampaui China sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2023, dengan masing-masing negara menghitung lebih dari 1,4 miliar penduduk tahun ini, berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin.
Laporan yang dirilis bertepatan dengan Hari Populasi Dunia itu memperkirakan populasi dunia yang mencapai 8 miliar pada 15 November tahun ini, dapat tumbuh menjadi 8,5 miliar pada 2030, dan 10,4 miliar pada 2100, karena laju kematian melambat.
Populasi India adalah 1,21 miliar pada tahun 2011, menurut sensus domestik, yang dilakukan sekali dalam satu dekade. Pemerintah telah menunda sensus penduduk tahun 2021 karena pandemi COVID-19.
Populasi dunia tumbuh pada laju paling lambat sejak 1950, setelah turun di bawah 1 persen pada tahun 2020, menurut perkiraan PBB.
Pada 2021, rata-rata kesuburan penduduk dunia mencapai 2,3 kelahiran per perempuan seumur hidup, setelah turun dari sekitar 5 kelahiran pada 1950. Kesuburan global diproyeksikan menurun lebih jauh menjadi 2,1 kelahiran per perempuan pada tahun 2050.
"Ini adalah kesempatan untuk merayakan keragaman kita, mengakui kemanusiaan kita bersama, dan mengagumi kemajuan dalam kesehatan yang telah memperpanjang rentang hidup dan secara dramatis mengurangi angka kematian ibu dan anak," kata Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres dalam sebuah pernyataan.
Sumber: Reuters
July
(voinews.id)Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan mata uang digital bank sentral alias Central Bank Digital Currency (CBDC) dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal dengan memfasilitasi akses pembayaran dan inklusi keuangan.
"Dengan demikian ini akan membantu membuka peluang bisnis dan transmisi kebijakan," ujar Doni dalam Side Event G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Advancing Digital Economy and Finance" di Badung, Bali.
Ia mengungkapkan hal itu merupakan salah satu implikasi dan peluang positif CBDC bagi sistem keuangan di Indonesia, meski tak dapat dipungkiri terdapat berbagai risiko lainnya dalam implementasi CBDC.
Maka dari itu, BI akan mendengarkan berbagai masukan dari industri mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank sentral dalam merancang CBDC.
Dari masukan-masukan yang ada, diharapkan CBDC nantinya bisa berkembang pesat seiring dengan uang konvensional dan uang elektronik.
BI kini sedang menggarap pengembangan CBDC atau yang akan dinamakan dengan rupiah digital dalam rangka memberikan kedaulatan publik, mendukung amanat bank sentral di bidang digital, serta meningkatkan inovasi dan efisiensi.
Baca juga: Bank-bank sentral hadapi keputusan penting tentang mata uang digital
Dalam waktu dekat sebagai bagian dari kemajuan sekarang, BI akan menerbitkan white paper diikuti oleh consultated paper, yang mana makalah tersebut merupakan langkah besar sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah penerbitan CBDC.
Doni menjelaskan pengembangan CBDC adalah tentang keseimbangan optimal antara desain dan kebijakan aktif untuk mengurangi risiko yang ada.
"Oleh karena itu, penerbitan CBDC tidak boleh merugikan stabilitas moneter dan keuangan, melainkan mendukung pemenuhan mandat bank sentral dan membawa manfaat bagi komoditas," ungkapnya.
Berdasarkan apa yang telah BI pelajari dari bank sentral yang berbeda, menurut dia, setidaknya ada tiga prinsip umum penting yang perlu diperhatikan ketika membuat desain CBDC.
Pertama, desain CBDC tingkat tinggi yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan keuangan, baik dari sisi domestik maupun penggunaan lintas batas.
Prinsip kedua adalah desain CBDC yang terintegrasi, saling berhubungan, dan harmonis dengan sistem warisan, termasuk sistem non pembayaran infrastruktur pasar keuangan dengan penggunaan antara negara, sebagai dasar distribusi CBDC.
Terakhir yang ketiga adalah pilihan dari platform teknologi dengan memfasilitasi penerbitan dan sirkulasi CBDC.
antara