Akbar
July
(voinews.id)Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mengatakan mata uang digital bank sentral alias Central Bank Digital Currency (CBDC) dapat meningkatkan pertumbuhan pasar modal dengan memfasilitasi akses pembayaran dan inklusi keuangan.
"Dengan demikian ini akan membantu membuka peluang bisnis dan transmisi kebijakan," ujar Doni dalam Side Event G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Advancing Digital Economy and Finance" di Badung, Bali.
Ia mengungkapkan hal itu merupakan salah satu implikasi dan peluang positif CBDC bagi sistem keuangan di Indonesia, meski tak dapat dipungkiri terdapat berbagai risiko lainnya dalam implementasi CBDC.
Maka dari itu, BI akan mendengarkan berbagai masukan dari industri mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank sentral dalam merancang CBDC.
Dari masukan-masukan yang ada, diharapkan CBDC nantinya bisa berkembang pesat seiring dengan uang konvensional dan uang elektronik.
BI kini sedang menggarap pengembangan CBDC atau yang akan dinamakan dengan rupiah digital dalam rangka memberikan kedaulatan publik, mendukung amanat bank sentral di bidang digital, serta meningkatkan inovasi dan efisiensi.
Baca juga: Bank-bank sentral hadapi keputusan penting tentang mata uang digital
Dalam waktu dekat sebagai bagian dari kemajuan sekarang, BI akan menerbitkan white paper diikuti oleh consultated paper, yang mana makalah tersebut merupakan langkah besar sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah penerbitan CBDC.
Doni menjelaskan pengembangan CBDC adalah tentang keseimbangan optimal antara desain dan kebijakan aktif untuk mengurangi risiko yang ada.
"Oleh karena itu, penerbitan CBDC tidak boleh merugikan stabilitas moneter dan keuangan, melainkan mendukung pemenuhan mandat bank sentral dan membawa manfaat bagi komoditas," ungkapnya.
Berdasarkan apa yang telah BI pelajari dari bank sentral yang berbeda, menurut dia, setidaknya ada tiga prinsip umum penting yang perlu diperhatikan ketika membuat desain CBDC.
Pertama, desain CBDC tingkat tinggi yang tidak mengganggu stabilitas moneter dan keuangan, baik dari sisi domestik maupun penggunaan lintas batas.
Prinsip kedua adalah desain CBDC yang terintegrasi, saling berhubungan, dan harmonis dengan sistem warisan, termasuk sistem non pembayaran infrastruktur pasar keuangan dengan penggunaan antara negara, sebagai dasar distribusi CBDC.
Terakhir yang ketiga adalah pilihan dari platform teknologi dengan memfasilitasi penerbitan dan sirkulasi CBDC.
antara
July
(voinews.id)Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pascapandemi.
July
(voinews.id)Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan telah menjalankan sejumlah pilot project (proyek percobaan) program korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional berbasis keunggulan komoditas lokal.
Pertama ialah pengembangan budidaya hilirisasi kacang koro sebagai subtitusi kacang kedelai yang menggandeng Koperasi Pemasaran Badan Milik Usaha Rakyat (BUMR) Paramasera.
“Hal ini sebagai alternatif suplai dan lonjakan harga kacang kedelai yang sebagian besar diimpor,” ujar dia lewat keterangan tertulis kepada Antara, Selasa, Jakarta.
Kedua yaitu hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi untuk melakukan pengolahan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng.
Sebagaimana diketahui, rantai nilai sawit sebagian besar dikelola oleh pihak swasta sehingga sawit rakyat kurang terkelola dengan baik. Karena itu, pihaknya sedang menyiapkan pabrik skala kecil di beberapa lokasi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan pendampingan kepada koperasi perikanan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan.
“Harapannya, koperasi dapat menjadi pengelola usaha tersebut yang semula mayoritas dikelola oleh swasta asing. Pilot project sedang dibuat di Cilacap oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo,” ungkap Teten.
Terakhir, pihaknya melakukan pendampingan koperasi bagi pengelola rumah produksi bersama sehingga menjadi standardisasi produk komoditas minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi.
Dalam rangka memperingati Hari Koperasi (Harkop) ke-75 pada 12 Juli 2022, pemerintah menggelorakan #AyoBerkoperasi sebagai bagi dari gerakan revolusi mental yang bertujuan meningkatkan literasi perkoperasian dan menarik minat generasi muda untuk berkoperasi.
l
Dengan tema "Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”, Kemenkop mendorong koperasi bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru serta profesional, sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas usaha yang tinggi, dan diminati oleh generasi muda.
antara
July
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan nilai-nilai ibadah kurban Idul Adha dalam menjalankan tugas menjaga uang negara.
“Saya berharap seluruh jajaran Kemenkeu dalam melaksanakan kurban ini senantiasa mampu memegang nilai-nilai moral dan tidak melupakannya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Qurban Kemenkeu di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan nilai-nilai moral yang dapat diambil dari ibadah kurban adalah upaya pengorbanan terhadap kepentingan diri pribadi demi meraih tujuan yang telah ditetapkan.
Hal itu tergambar dari kisah Nabi Ibrahim AS yang bermimpi bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putranya yakni Nabi Ismail AS padahal ia merupakan anak yang sangat dinantikan.
Meski demikian baik Nabi Ibrahim AS maupun Nabi Ismail AS tidak ragu untuk tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga akhirnya tiba-tiba Nabi Ismail AS digantikan Allah dengan seekor domba sembelihan.
“Nilai-nilai moral dari sisi ibadah kurban yaitu sebuah proses yang tidak mudah pada saat kita dihadapkan pada pilihan yaitu pengorbanan diri kita pribadi untuk tujuan ibadah,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, langkah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS mencerminkan sikap integritas yang harus dicontoh oleh seluruh jajaran Kemenkeu.
Ia menuturkan integritas tidak boleh diperjualbelikan karena merupakan kesetiaan dalam menjaga sebuah tujuan dari segala potensi godaan baik yang muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar.
Integritas harus dijaga oleh Kemenkeu sebagai bendahara negara di tengah banyaknya godaan sehingga memperkuat keteguhan merupakan aspek penting dalam menjaga APBN.
Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara yang juga merupakan bagian dari ibadah harus sesuai dengan undang-undang sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas dan rata.
Terlebih lagi Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk menyehatkan kembali APBN setelah bekerja keras dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Saat ini pun godaan berupa gejolak geopolitik juga masih terjadi hingga berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi.
“Kita dihadapkan dengan cobaan untuk menyehatkan kembali APBN. Cobaan silih berganti, godaan juga sangat selalu ada,” ujar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu di tengah berbagai godaan baik material, kewenangan, hingga kecenderungan melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, harus tetap memegang teguh integritas.
“Kita tidak gentar karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu akan hadir dan menunjukkan kasih sayangnya,” kata Sri Mulyani.
antara