Akbar
June
(voinews.id)Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Jumat mengatakan dia akan menghadiri pertemuan "penting" aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Madrid pada akhir Juni. "Saya akan menghadiri pertemuan NATO sebagai prioritas ... untuk mendukung rakyat Ukraina melawan perilaku ilegal preman Rusia ini," kata dia pada Jumat. Pertemuan itu diadakan ketika aliansi yang dipimpin Amerika Serikat itu berupaya memperkuat hubungannya menyusul perang Rusia di Ukraina. Australia merupakan salah satu kontributor non-NATO terbesar dalam dukungan negara-negara Barat kepada Ukraina. Australia telah memasok bantuan dan peralatan pertahanan serta melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia. Pada pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung pada 29-30 Juni itu, para pemimpin NATO akan membahas reformasi jangka panjang aliansi tersebut meskipun tetap ada perbedaan mengenai jumlah dan lokasi tentara. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, yang disebut Moskow sebagai "operasi militer khusus", NATO telah meningkatkan kehadirannya di wilayah negara-negara Baltik. Albanese, yang menjabat sebagai PM Australia kurang dari sebulan, menolak untuk mengonfirmasi laporan bahwa dia telah menerima undangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk mengunjungi Kiev. Sebuah laporan di surat kabar Sydney Morning Herald menyebutkan bahwa Zelenskyy telah memasukkan undangan ke dalam sebuah surat ucapan selamat kepada Albanese atas kemenangannya dalam pemilihan perdana menteri Australia. Pada Kamis (16/6), Rusia melarang 121 warga Australia memasuki negara itu dan menuduh mereka menjadi bagian dari sebuah "agenda Russofobia" (ketakutan terhadap Rusia). Australia telah menjatuhkan sanksi kepada ratusan individu dan entitas Rusia, termasuk sebagian besar sektor perbankannya dan semua badan yang bertanggung jawab atas utang negara tersebut. Sumber: Reuters
June
(voinews.id)Pemerintah menyiapkan skema insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menarik pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. "Insentif yang disiapkan itu harus menarik para investor, tapi tentu saja itu tidak boleh melanggar ketentuannya yang berlaku," kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Sidik masih enggan membeberkan skema insentif tersebut. Ia menuturkan pemerintah dalam waktu dekat akan menyelesaikan rancangan peraturan mengenai insentif tersebut dan mengumumkannya ke publik. "Insentifnya ada banyak, belum bisa saya sebutkan. Semoga dalam waktu dekat akan keluar," katanya. Selain merampungkan beleid peraturan mengenai insentif, kata Sidik, saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe sedang intensif bertemu para calon investor untuk pembangunan Nusantara. Bambang pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Mei 2022 lalu juga gencar mempromosikan IKN Nusantara kepada para pimpinan perusahaan global. "Sejumlah calon investor dari berbagai negara, dari berbagai bidang usaha, sudah menyampaikan ketertarikannya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujarnya. Sidik mengatakan Tim Transisi IKN optimistis akan banyak investor atau swasta asing yang akan tertarik mendanai pembangunan IKN karena konsep smart city, sustainable dan green city yang akan dibangun di IKN. "Dengan konsep IKN yang baik seperti itu, dan juga keseriusan pemerintah, maka akan menarik banyak investor ke IKN," ujarnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan pemerintah memang sedang menyusun pedoman-pedoman yang dibutuhkan para investor untuk turut berinvestasi di IKN, termasuk insentif dan disinsentif. "Mereka pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa. Nah pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita arahan Presiden. Jadi tadi Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua pekan ke depan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," kata Suharso pada Senin (13/6/2022). Pemerintah menargetkan untuk memulai pembangunan fisik di IKN Nusantara pada semester II-2022. Pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, yang mana tahap pertama adalah pembangunan infrastruktur inti antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024. Sedangkan, pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045. Secara total, pemerintah membutuhkan anggaran Rp466 triliun untuk membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
antara
June
(voinews.id)Google Alphabet didenda sebesar 15 juta rubel (260.000 ribu dolar Amerika) karena berulang kali gagal mematuhi undang-undang Rusia yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk melokalisir data pengguna. Demikian dikatakan Pengadilan di Moskow, Rusia, pada Kamis (16/6). Perusahaan teknologi asing dalam beberapa tahun terakhir diberikan denda oleh Rusia atas berbagai pelanggaran. "Ini adalah upaya Moskow untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas internet." kata para kritikis Untuk kejadian tersebut Google menolak berkomentar. Selain itu Twitter juga terkena pembatasan oleh Rusia. Dan ada juga jaringan sosial unggulan Meta Platform Incs, Facebook serta Instagram, tetapi Google dan layanan hosting video YouTube-nya, meskipun di bawah tekanan, tetap tersedia untuk saat ini. Khususnya Moskow keberatan dengan perlakuan YouTube terhadap media Rusia, yang telah diblokirnya. Tetapi Anton Gorelkin, wakil kepala komite Duma Negara untuk kebijakan informasi, mengatakan perusahaan AS itu belum berisiko mengalami nasib yang sama. "Pemblokiran adalah tindakan ekstrem dan YouTube dan Google belum melewati batas kewajaran ini, tetapi mereka terlibat dalam perang informasi melawan Rusia," kata Gorelkin kepada wartawan di Forum Ekonomi Internasional St Petersburg. Pengadilan Distrik Tagansky Moskow mengatakan telah menjatuhkan denda atas apa yang digambarkan sebagai kegagalan berulang Google untuk menyimpan data pribadi pengguna Rusia dalam basis data di wilayah Rusia. Google memindahkan beberapa karyawan dari Rusia setelah Moskow mengirim pasukan ke Ukraina pada akhir Februari. Aplikasi berbagi foto LikeMe didenda 1,5 juta rubel untuk pelanggaran pertama. LikeMe tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Kemampuan Google untuk membayar dapat terhambat karena anak perusahaannya di Rusia mengumumkan rencana untuk mengajukan kebangkrutan pada Mei setelah pihak berwenang menyita rekening banknya. Gorelkin mengatakan Google tidak dapat menjadi pemimpin global tanpa operasi di China dan menunjuk Yandex, sering disebut sebagai jawaban Rusia untuk Google, sebagai pesaing yang layak. "Saya yakin Google akan tetap berada di Rusia jika tidak melewati batas," katanya.
antara
June
(voinews.id)Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan pedagang kangkung saat mengunjungi Pasar Tradisional di Baros, Serang, Banten, Jumat (17/6/2022). Presiden Jokowi berbincang dengan warga dan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok serta menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada sejumlah warga penerima manfaat. ANTARA