VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Korea Utara pada Kamis melaporkan kemunculan wabah tak dikenal, yang menyerang saluran pencernaan, di sebuah wilayah pertanian.

Keadaan itu semakin membebani Korut, negara terkucil yang sedang berjuang menangani kekurangan pangan serta gelombang infeksi COVID-19.

Pemimpin Korut Kim Jong Un pada Rabu (15/6) memerintahkan pengiriman obat-obatan ke kota pelabuhan Haeju di kawasan barat untuk membantu para pasien yang terkena "pandemi enteron akut", menurut laporan KCNA.

Kantor berita negara Korut itu tidak menyebutkan jumlah orang yang terkena ataupun memerinci penyakit-penyakit yang dimaksud.

"(Kim) menekankan pentingnya penanganan epidemi tersebut secepat mungkin dengan mengambil langkah tegas untuk mengarantina kasus-kasus terduga agar benar-benar bisa mengendalikan penyebarannya, juga dengan memastikan kasus-kasus tersebut melalui pengujian epidemiologi dan keilmuan," kata KCNA.

Wabah yang dilaporkan tersebut muncul pada saat Korut sedang menangani infeksi COVID-19. Negara itu pada Mei menyatakan berada dalam keadaan darurat --di tengah kekhawatiran menyangkut keterbatasan vaksin dan pasokan medis.

Sementara itu, badan intelijen Korea Selatan sebelumnya mengatakan kepada parlemen bahwa penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, seperti tifus, sudah menyebar di Korut bahkan sebelum negara itu mengumumkan kemunculan wabah virus corona.

Korsel telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Korut menangani wabah tersebut, namun Pyongyang tidak menggubris tawaran apa pun untuk berdialog, kata seorang pejabat pada kementerian Korsel urusan hubungan Korsel-Korut.

Salah satu tawaran yang tidak dipedulikan oleh Korut, menurut pejabat itu, adalah soal penyediaan vaksin COVID.

Pyongyang, ibu kota Korea Utara, telah setiap hari mengumumkan jumlah pasien yang mengalami demam namun otoritas tidak menyebut mereka sebagai pasien COVID --tampaknya karena kurangnya alat pengujian.

Kalangan pakar juga curiga bahwa angka-angka yang dilaporkan media yang dikendalikan pemerintah lebih kecil dari keadaan sebenarnya.

Korut pada Kamis melaporkan ada 26.010 orang lagi yang mengalami gejala demam.

Jumlah keseluruhan pasien demam yang tercatat di negara itu sejak akhir April telah mencapai hampir 4,56 juta orang. Jumlah total kematian tercatat 73 orang.

Korea Utara mengatakan gelombang COVID telah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun, Badan Kesehatan Dunia (WHO) meragukan pernyataan Pyongyang awal bulan ini. WHO meyakini bahwa keadaan di negara itu justru sedang memburuk.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Krisis ketahanan pangan yang dipicu oleh perang Ukraina-Rusia akan mendorong lebih banyak orang meninggalkan rumah mereka di negara-negara miskin dan meningkatkan angka perpindahan global menjadi lebih tinggi, kata kepala badan pengungsi PBB (UNHCR) Filippo Grandi.

Sebuah laporan UNHCR pada Kamis menunjukkan bahwa sekitar 89,3 juta orang di seluruh dunia pada akhir 2021 terpaksa mengungsi sebagai akibat dari penganiayaan, konflik, pelecehan dan kekerasan.

Setelah itu, jutaan orang lainnya telah meninggalkan Ukraina atau mengungsi di dalam perbatasannya akibat kenaikan harga terkait dengan terhambatnya ekspor biji-bijian, dan hal itu akan memicu lebih banyak perpindahan di tempat lain.

"Jika Anda mengalami krisis pangan di atas semua yang telah saya sebutkan 'perang, masalah hak asasi manusia, iklim,  itu hanya akan mempercepat tren (perpindahan) yang saya jelaskan dalam laporan ini," kata Filippo Grandi kepada wartawan pekan ini.

Dia menggambarkan angka-angka perpindahan di dunia itu sebagai suatu hal yang "mengejutkan".

"Hal ini jelas jika tidak segera diselesaikan dampaknya akan cukup dahsyat. Sudah terlihat, lebih banyak orang mengungsi sebagai akibat dari kenaikan harga dan pemberontakan kekerasan di wilayah Sahel Afrika," ujarnya.

Secara keseluruhan, jumlah pengungsi meningkat setiap tahun selama satu dekade terakhir, kata laporan UNHCR.

Sekarang jumlahnya lebih dari dua kali lipat dari 42,7 juta orang yang mengungsi pada 2012, kata UNHCR.

Grandi juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai "monopoli" sumber daya yang diberikan ke Ukraina sedangkan program lain untuk membantu para pengungsi di tempat lainnya kekurangan dana.

"Ukraina seharusnya tidak membuat kita melupakan krisis lain," katanya. Grandi menyebutkan tentang konflik yang berlangsung selama dua tahun di Ethiopia dan kekeringan di Tanduk Afrika.

Tanggapan Uni Eropa terhadap krisis pengungsi "tidak setara", ujar Grandi menambahkan.

Dia mengatakan pertengkaran antara negara-negara yang menerima sekelompok kecil migran yang menyeberangi Laut Tengah dengan perahu, di mana hal itu berbanding terbalik dengan kemurahan hati negara-negara Uni Eropa terhadap para pengungsi Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

"Tentu saja itu membuktikan poin penting: menanggapi masuknya pengungsi dan kedatangan orang-orang yang putus asa di pantai atau perbatasan negara-negara kaya bukanlah hal yang tidak dapat dikendalikan," katanya.

Laporan UNHCR mengatakan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menampung 83 persen pengungsi dunia pada akhir 2021.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Hasil riset dari Laporan Status Global Terbarukan 2022 (GSR 2022) yang dibuat lembaga REN21 menyatakan bahwa penerapan energi terbarukan sebenarnya merupakan solusi yang terbaik dalam rangka mengatasi fluktuasi harga energi saat ini.

"Energi terbarukan adalah solusi yang paling terjangkau dan terbaik untuk mengatasi fluktuasi harga energi," kata Direktur Eksekutif REN21 Rana Adib, dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan GSR 22, transisi energi terbarukan global tidak terjadi, meskipun banyak janji untuk melakukan pemulihan dengan cara hijau setelah pandemi.

Kondisi tersebut, masih menurut hasil riset laporan tersebut, membuat dunia tidak mungkin dapat memenuhi target iklim pada dekade ini.

"Meskipun bukti bahwa energi terbarukan adalah sumber energi yang paling terjangkau untuk meningkatkan ketangguhan dan mendukung dekarbonisasi, pemerintah dunia terus memberikan subsidi energi fosil. Gap antara ambisi dan tindakan negara memberi peringatan yang jelas bahwa energi transisi global tidak terjadi," kata Rana Adib.

Ia mengungkapkan bahwa menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) pada November 2021, tercatat 135 negara berjanji mencapai nol emisi gas rumah kaca pada 2050. Namun, hanya 84 negara yang punya target ekonomi yang luas untuk energi terbarukan, dan hanya 36 yang menargetkan 100 persen energi terbarukan.

Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian besar peningkatan penggunaan energi global pada tahun 2021 dipenuhi oleh bahan bakar fosil, yang menghasilkan lonjakan emisi karbon dioksida terbesar dalam sejarah, naik lebih dari 2 miliar ton di seluruh dunia.

Tahun 2021 juga menandai berakhirnya era bahan bakar fosil murah, dengan lonjakan harga energi terbesar sejak krisis minyak tahun 1973. Pada akhir tahun, harga gas mencapai sekitar 10 kali lipat dari harga 2020 di Eropa dan Asia dan tiga kali lipat di AS, yang menyebabkan lonjakan harga listrik di pasar utama pada akhir 2021," ucapnya.

Menurut dia, invasi Rusia ke Ukraina memperburuk krisis energi yang sedang berlangsung, menyebabkan gelombang kejutan komoditas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sangat membebani pertumbuhan ekonomi global, mengguncang lebih dari 136 negara yang bergantung pada impor bahan bakar fosil.

“Kenyataannya adalah bahwa, sebagai tanggapan terhadap krisis energi, sebagian besar negara telah kembali mencari sumber bahan bakar fosil baru dan membakar lebih banyak batu bara, minyak dan gas alam,” tutur Adib.

Dokumen GSR 2022 mengungkapkan, meskipun ada komitmen baru untuk aksi iklim, pemerintah masih memilih memberi subsidi untuk produksi bahan bakar fosil dan digunakan sebagai pilihan pertama untuk mengurangi dampak krisis energi.

Antara 2018 dan 2020, pemerintah di seluruh dunia menghabiskan 18 triliun dolar AS atau 7 persen dari PDB global pada 2020 untuk subsidi bahan bakar fosil, dalam beberapa kasus sambil mengurangi dukungan untuk energi terbarukan.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki tiga strategi untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia, yakni perluasan jaringan, pembangunan mini-grid, dan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) serta stasiun pengisian energi listrik (SPEL).

Strategi perluasan jaringan listrik dilakukan untuk desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Sedangkan, strategi pembangunan mini-grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Kemudian, strategi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan APDAL dan SPEL untuk menerangi desa di kawasan perbukitan yang pemukiman masyarakatnya masih tersebar.

antara

(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

Presiden Jerman Frank-Walter bersama delegasi terbatas tiba di Istana Bogor sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan Kepala Negara Jerman tersebut turut diiringi oleh Pasukan Nusantara, Pasukan Berkuda, dan Korps Musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Usai disambut Presiden Jokowi, prosesi penyambutan dilanjutkan dengan upacara penyambutan resmi dengan diperdengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali. Setelah dentuman meriam selesai, kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan.

Kedua pemimpin selanjutnya memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara yang turut hadir mengikuti upacara, antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

Setelah saling memperkenalkan delegasi masing-masing, Presiden Jokowi kemudian mengajak Presiden Frank-Walter berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, Istana Bogor.

Hubungan Diplomatik Indonesia – Jerman dibuka secara resmi pada tahun 1952. Tahun 2022 menjadi tahun khusus bagi Indonesia dan Jerman. Tahun ini, kedua negara resmi memperingati 70 tahun pembukaan hubungan diplomatik.

Meski hubungan diplomatik kedua negara baru diresmikan pada tahun 1952, hubungan persahabatan Indonesia dan Jerman telah terjalin bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Mulai dari Adolf Bastian, etnologis Jerman, yang mempopulerkan nama Indonesia, pembukaan Kantor Siemen di Surabaya pada 1854, serta pelukis legendaris Indonesia, Raden Saleh yang menetap di Jerman pada 1839 – 1849.

Pada 2012 Indonesia dan Jerman telah menyepakati the German-Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping Globalization and Sharing Responsibility, atau dikenal dengan Jakarta Declaration.

Saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman pada 2016, kemitraan strategis kedua negara kembali dipertajam pada tiga fokus bidang kerja sama. Tiga fokus itu adalah pendidikan vokasi, energi terbarukan, dan kerja sama kemaritiman.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo bersama Frank-Walter Steinmeier menanam pohon cendana di Halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Penanaman pohon tersebut menjadi salah satu kegiatan rutin saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan kepala pemerintahan atau kepala negara dari negara-negara sahabat.

Kedatangan Presiden Steinmeier sekitar pukul 10.00 WIB di Istana Kepresidenan Bogor disambut dengan iringan Pasukan Nusantara, Pasukan Berkuda, dan Korps Musik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Selepas penanaman pohon bersama, kedua pemimpin negara sebelum menggelar pertemuan tatap muka dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bilateral bersama delegasi masing-masing negara di ruang oval.

Usai pertemuan bilateral, kedua pemimpin kemudian melakukan pernyataan pers bersama di Ruang Teratai. Rangkaian penyambutan resmi diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan untuk Presiden Frank-Walter Steinmeier di Ruang Garuda.

antara