VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 menjadi bukti tidak ada penundaan pemilu.

"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ngulur, tetapi jelas dari awal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pemilu setiap 5 tahun sekali," kata Puan di Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, dimulainya tahapan Pemilu 2024 juga menjadi bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan pemilu.

Sejak awal DPR, Pemerintah, KPU, dan banyak elemen masyarakat, kata Puan, sudah berkomitmen pelaksanaan pemilu pada tahun 2024. Namun, dia mengingatkan agar semua pihak tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi.

"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas 5 tahunan saja. Pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia," kata Puan.

Kedudukan strategis tersebut, menurut dia, karena pemilu merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan/perwakilan.

Melalui pemilu, lanjut Puan, para pemimpin yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat, merumuskan dan menyusun berbagai perundang-undangan untuk mewujudkan perikehidupan yang berketuhanan, adil dan beradab, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada era demokrasi modern, kata dia, pemilu juga menjadi arena bagi rakyat untuk memilih para pemimpin eksekutif, mulai dari bupati/wali kota, gubernur, sampai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Dengan kedudukan strategisnya, hasil pemilu akan sangat menentukan wajah kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya untuk 5 tahun ke depan," ujarnya.

antaranews

(voinews.id)Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 secara daring, Selasa (14/6) menyampaikan bahwa kenaikan kasus COVID-19 di beberapa wilayah tidak terhindarkan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan mengatur penyelenggaraan kegiatan skala besar agar berjalan kondusif.

(voinews.id)Permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1443 Hijriah/2022 meningkat sampai 13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan stok hewan kurban diprediksi surplus hingga mencapai 391.400 ekor.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu melalui akun YouTube Kementan yang dipantau di Kota Bogor, Selasa.

Kuntoro menyebutkan berdasarkan data Kementan, pada 10 Juni 2022, kebutuhan sapi untuk hewan kurban di seluruh Indonesia sebanyak 696.574 ekor, sedangkan stoknya ada sebanyak 822.266 ekor.

Kebutuhan kerbau untuk hewan kurban sebanyak 19.652 ekor tapi stoknya ada sebanyak 27.179 ekor.

Kemudian, kebutuhan kambing untuk hewan kurban sebanyak 733.783 ekor sedangkan stoknya ada 952.390 ekor, serta kebutuhan domba sebanyak 364.393 ekor sedangkan stoknya ada 403.826 ekor.

Menurut Kuntoro berdasarkan data tersebut, dari semua varian hewan kurban, baik sapi, kerbau, kambing, dan domba, masih ada surplus sebanyak 391.433 ekor.

Pada kesempatan tersebut, Kuntoro juga menjelaskan, terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK), Kementan mengatur lalu lintas hewan ternak 

Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Kementan tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian PMK, pemerintah melalui Kementan melakukan pengetatan dan pengawasan lalu lintas, khususnya hewan ternak rentan PMK di seluruh pintu keluar dan masuk.

Pengendalian lalu lintas hewan ternak rentan PMK ini, kata dia, bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau atau wilayah yang masih bebas PMK, agar tetap terjaga dan aman dari PMK.

Dia menuturkan, untuk pembatasan lalu lintas hewan rentan PMK, dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

 Pertama, mencegah hewan ternak dari zona merah atau area wabah ke luar daerah

Kedua, hewan ternak dari zona hijau atau bebas PMK dapat dilalulintaskan ke zona hijau lainnya.

Ketiga, hewan ternak dari zona hijau dapat dilalulintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut untuk dipotong sebagai kebutuhan hewan kurban.

"Sebelum dilalulintaskan hewan ternak harus dilakukan tindakan di karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan. atau instalasi lain yang sesuai aturan dan berada di bawah pengawasan karantina hewan Kementan," katanya.

Keempat, pengawasan hewan ternak dalam satu pulau, dari zona hijau ke zona hijau lainnya, dapat dilakukan cek poin yang diawasi oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten/kota.

antaranews

(voinews.id)

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengingatkan jangan sampai pasar domestik dikuasai asing karena merupakan modal Indonesia untuk memulihkan dan memperkuat ekonomi nasional, terutama dalam menyerap tenaga kerja.

"Pasar domestik adalah modal kita, kekuatan kita," katanya, di Jakarta, Selasa, pada pelantikan Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Selatan, yang dipimpin M Asad.

Pernyataan itu sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengarahan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Senin, dimana Presiden Presiden menyampaikan agar belanja pemerintah harus untuk produk dalam negeri.

"Ini APBN, lho. Ini uang APBD, lho. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa enggak bodoh orang kita ini?" kata Presiden Jokowi.

Pada acara yang dihadiri pimpinan BPP Himpi dan BPD Hipmi DKI Jakarta itu, Rachmat Gobel mengungkapkan ia bersedia hadir dalam acara Hipmi walaupun di tingkat cabang karena sebagai wakil rakyat harus melakukan sosialisasi tentang kerja wakil rakyat di DPR.

Selain itu, katanya, sebagai anggota DPR dari partai koalisi pendukung pemerintah juga bertugas menjabarkan apa yang menjadi visi Presiden kepada publik.

“Ini pertama kali saya hadir di acara Hipmi. Saya menyukai ketuanya, Saudara Asad. Saya pertama kali bertemu saat dia masih sekolah di Qatar,” katanya melalui keterangan tertulis.

Rachmat Gobel mengatakan ada tiga hal yang penting yang harus dimanfaatkan para pengusaha muda. “Ini momentum yang baik. Manfaatkan momentum ini,” katanya.

Ketiga hal itu adalah lahirnya UU Cipta Kerja, pembangunan infrastruktur yang masif, dan visi Presiden tentang membangun dari pinggiran. Menurutnya, UU Ciptaker bukan sekadar mengundang investasi asing.

"Yang utama adalah mendorong pengusaha Indonesia. Investasi asing itu cuma pelengkap. Investasi asing diletakkan untuk melengkapi yang kita tidak punya. Jadi asing bukan yang utama yang bisa mendikte kita. Jangan terjebak," katanya.

Lebih lanjut Gobel Rachmat mengingatkan jika berbicara tentang lapangan kerja maka yang paling besar menyerap lapangan kerja adalah sektor pertanian, perkebunan, kelautan, peternakan, dan UMKM.

"Itu namanya membangun dari pinggiran dan kita bisa melakukannya. Sehingga jika ada yang bertanya dan tadi ada yang bertanya, saya tegaskan politik saya adalah politik pembangunan dan politik kesejahteraan," kata mantan Menteri Perdagangan itu.

antara