Akbar

Akbar

05
July


 

(voinews.id)Status level PPKM sejumlah daerah dalam perpanjangan Instruksi Mendagri terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali dinaikkan untuk mengatasi penyebaran COVID-19 varian BA.4 dan BA.5.

  

“Akhir-akhir ini kami melihat adanya peningkatan kasus COVID-19 dikarenakan adanya penyebaran varian BA.4 dan BA.5. Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi level 2," kata Dirjen Bina Adwil dan juga Wakil Ketua III Satgas Penanganan COVID-19 Nasional Safrizal lewat pesan elektronik di Jakarta, Selasa.

Beberapa daerah yang naik ke level 2 yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sorong.

 

Setelah pemberlakuan PPKM selama sebulan terakhir, Menteri Dalam Negeri kembali melakukan perpanjangan PPKM Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 33 Tahun 2022 dan PPKM luar Jawa Bali melalui Inmendagri Nomor 34 Tahun 2022. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku efektif mulai 5 Juli-1 Agustus 2022.

  

Safrizal menjelaskan bahwa pada pelaksanaan PPKM kali ini perlu ada perhatian serius kepada seluruh pihak, khususnya Jawa Bali yang kembali ada daerah dengan status PPKM level 2.

  

Menurutnya dengan menggunakan indikator transmisi komunitas untuk melakukan asesmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPKM, saat ini untuk Jawa Bali terdapat 114 daerah dengan status PPKM level 1, menurun dari pelaksanaan Inmendagri sebelumnya yaitu 128 daerah.

  

Sedangkan jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satupun daerah yang berada di level 2.

  

Dalam pelaksanaan PPKM luar Jawa Bali, kondisinya masih sama yaitu 385 daerah berstatus PPKM level 1, dan hanya 1 daerah berstatus PPKM level 2. Namun, katanya ada pergantian daerah yang berada di level 2 yang sebelumnya adalah Kabupaten Teluk Bintuni, beralih menjadi Kabupaten Sorong.

  

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan adanya kenaikan kasus tersebut, karena kasus Omicron varian BA.4 dan BA.5 memiliki masa puncak kasus yang lebih cepat dibanding varian sebelumnya.

  

“Studi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa puncak kasus COVID-19 varian BA.4 dan BA.5 sekitar 30-50 persen lebih rendah dari kasus varian omicron, yang disertai dengan gejala ringan. Sehingga masyarakat tidak perlu panik," ucapnya.

  

Namun, lanjut dia tentu tetap tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol Kesehatan yang ketat, khususnya memakai masker di ruangan yang tertutup.

  

Safrizal menekankan kembali bahwa pemerintah dengan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, tetap optimis dapat mengendalikan laju perkembangan COVID-19 dengan tidak meninggalkan faktor pentingnya upaya pemulihan ekonomi nasional.

  

Oleh karena itu, salah satu ketentuan baru dalam dalam pengaturan Inmendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPKM luar Jawa Bali menambahkan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru Provinsi Riau sebagai pintu masuk pelaku perjalanan luar negeri.

  

Hal itu bertujuan untuk mendorong kelancaran lalu lintas orang, barang dan jasa sebagai salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

  

Pemerintah daerah bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan TNI/Polri juga harus tetap melakukan akselerasi vaksinasi dosis ketiga, dimana saat ini capaian nasional vaksinasi dosis ketiga masih di bawah 30 persen, dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Bali yang cakupan vaksin boosternya sudah lebih dari 50 persen.

  

“Upaya untuk mengejar dan memperluas cakupan vaksinasi dosis ketiga ini tentunya membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan baik dalam ruang lingkup Forkopimda, termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun media,” ujarnya.
 
antara
05
July

(voinews.id)Lembaga Uni Eropa (EU) pemberi pinjaman, EIB, mengusulkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi COVID-19 untuk membantu membangun kembali Ukraina dengan investasi hingga 100 miliar euro (sekitar Rp1.560 triliun), menurut dokumen yang dilihat Reuters. 

Dana Perwalian Gateway EU-Ukraina (E-U GTF) akan berupaya mendapatkan kontribusi awal sebesar 20 miliar euro dari negara-negara UE dan anggaran UE dalam bentuk hibah, pinjaman, dan jaminan.

Jaminan itu khususnya akan memiliki efek pengganda, yang mengarah ke proyek infrastruktur senilai sekitar 100 miliar euro, menurut dokumen itu. Angka tersebut merupakan sekitar setengah dari kebutuhan Ukraina yang lebih mendesak.

Proposal EIB akan diumumkan pada Senin, yaitu hari pertama penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina di Swiss yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya bagi Ukraina dan membantu pemulihan pascaperang.

EIB (Bank Investasi Eropa) mengusulkan pembentukan dana yang akan berfungsi seperti yang digunakan dalam pandemi COVID-19 untuk menjamin pembiayaan bagi perusahaan kecil dan menengah.

Lembaga tersebut membayangkan bahwa dana yang akan dianggarkan berjumlah 25 miliar euro (sekitar Rp389,94 triliun), yang mengarah ke sebanyak 200 miliar euro (sekitar Rp3.119 triliun).

E-U GTF dapat berkontribusi untuk membangun kembali jembatan-jembatan atau merenovasi layanan air atau air limbah, terutama untuk kota-kota yang populasinya telah berkembang karena migrasi dari berbagai daerah lain di Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari ke negara itu.

Proyek juga dapat difokuskan untuk memfasilitasi ekspor Ukraina atau pada energi dan infrastruktur digitalnya. EIB atau bank pembangunan seperti KfW atau DFC akan dapat menarik dana atau jaminannya untuk investasi yang mereka awasi.

Dana tersebut juga dirancang untuk mendorong bisnis swasta yang kemungkinan akan melihat pembiayaan investasi di Ukraina sebagai terlalu berisiko.

Menggunakan instrumen yang serupa dengan yang digunakan sebelumnya berarti langkah tersebut dapat diterapkan lebih cepat, sehingga investasi awal mungkin disetujui pada akhir tahun.

Keadaan seperti itu akan memungkinkan pihak-pihak lain untuk berkontribusi dan dapat dengan mudah ditingkatkan.

Komisi Eropa harus terlebih dahulu memberikan persetujuannya. Mayoritas negara Uni Eropa kemudian harus menyetujui rencana tersebut. Negara-negara Uni Eropa selanjutnya akan memutuskan apakah akan berkontribusi pada pendanaan tersebut.

Sumber: Reuters

05
July


(voinews.id)Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo memperkenalkan produk rempah-rempah Indonesia melalui kegiatan promosi bertajuk “Taste of Indonesia: Unagi Kabayaki and Nasi Goreng” di kawasan Pasar Ikan Tsukiji, Tokyo, Jepang.

Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan musim panas adalah saatnya masyarakat Jepang mengonsumsi lebih banyak unagi, yang di Indonesia disebut sidat.

"Kami ingin produk unagi dari Indonesia lebih dikenal dan digemari oleh konsumen di Jepang. Kali ini unagi kita padukan dengan nasi goreng Indonesia, rupanya warga Jepang menyukainya,” kata Heri dalam keterangan dari KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Senin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pencinta kuliner dan pelaku usaha perikanan di Jepang dan digelar bertepatan dengan Hari Unagi Nasional yang diperingati setiap musim panas di Jepang.

Dalam sambutan pembukaannya, Heri mengatakan acara promosi ini merupakan upaya memperkuat ekspor produk perikanan dan rempah-rempah Indonesia ke Jepang.

Melalui acara itu, KBRI Tokyo juga mempromosikan program "Spice-up the World" untuk memperkenalkan rempah-rempah Indonesia kepada masyarakat dunia, kata Heri.

“Promosi harus terus dilakukan walaupun di tengah pandemi, bahkan ditambah unsur edukasi, karena tradetourism dan investment merupakan elemen yang terkait erat satu sama lainnya,” katanya, menambahkan.

Ketua Asosiasi Pedagang Tsukiji Kitada-san menyambut baik kolaborasi promosi ini.

”Kami ingin upaya-upaya seperti ini dapat dilanjutkan karena akan menguntungkan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Jepang, khususnya kami di pasar Tsukiji,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, selain promosi produk Indonesia seperti unagi, rempah-rempah, kerupuk dan produk minuman kemasan Indonesia, KBRI Tokyo juga melakukan promosi destinasi wisata prioritas Indonesia dan kesenian Indonesia.

Di masa pandemi, KBRI Tokyo dan pihak-pihak terkait seperti ITPC Osaka, IIPC Tokyo, Bank Indonesia Tokyo, BNI Tokyo, Garuda Indonesia dan Pertamina terus melakukan kegiatan promosi terpadu untuk sektor perdagangan, investasi maupun pariwisata.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah oleh KBRI Tokyo, pada 2021 ekspor produk unagi Indonesia ke Jepang mencapai 0,96 juta dolar AS (Rp14,40 miliar) dan ekspor produk rempah-rempah mencapai 17,87 juta dolar AS (Rp268,13 miliar).

 

antara

05
July


(voinews.id)pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali, cakupan vaksinasi COVID-19 meningkat, dan Menteri Agama mengapresiasi penyelenggaraan pelayanan haji.

Selain itu ada warta mengenai rencana pemerintah menjadikan vaksinasi penguat sebagai syarat menghadiri keramaian dan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak menjelang Hari Raya Idul Adha yang bisa disimak kembali dalam ringkasan berita berikut.


Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali masih diwajibkan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat dari 5 Juli sampai 1 Agustus 2022.

 

antara