Akbar
June
(voinews.id)Presiden Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa Rusia akan menyerang target baru jika Amerika Serikat mulai memasok rudal jarak jauh bagi Ukraina, menurut laporan kantor berita TASS pada Minggu.
"Jika rudal semacam itu dipasok, "kami akan menyerang target yang belum kami serang," kata Putin seperti dikutip wawancara dengan saluran televisi pemerintah Rossiya-1.
Namun, dia tidak menyebut secara rinci target yang dimaksud akan diserang oleh Rusia.
Dia mengatakan "keributan" seputar pasokan senjata Barat ke Ukraina dirancang untuk meredakan konflik.
Ukraina telah mencari Multiple Rocket Launch Systems(MLRS) seperti M270 dan M142 HIMARS untuk menyerang pasukan dan persediaan senjata di belakang pasukan Rusia.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana minggu ini untuk memberikan sistem roket HIMARS presisi ke Ukraina setelah menerima jaminan dari Kiev bahwa mereka tidak akan menggunakannya untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia.
Meskipun para pejabat Rusia telah memperingatkan bahwa keputusan AS untuk memasok Ukraina dengan sistem roket canggih dapat memperburuk konflik, Putin mengatakan itu tidak akan membawa perubahan mendasar di medan perang.
"Kami memahami bahwa pasokan (sistem roket canggih) dari Amerika Serikat dan beberapa negara lain dimaksudkan untuk menebus kerugian peralatan militer ini. Ini bukan hal baru, dan pada dasarnya tidak mengubah apa pun," kata Putin.
Dalam kutipan wawancara yang sama yang ditayangkan pada Sabtu (4/6), Putin membual bahwa pasukan anti pesawat Rusia telah menembak jatuh puluhan senjata Ukraina dan "menghancurkannya seperti kacang."antara
June
(voinews.id)
Jamaah calon haji Indonesia diingatkan untuk tetap waspada selama menjalani ibadah Arbain di Masjid Nabawi, Madinah maupun kegiatan lainnya selama di Tanah Suci.
"Tetap hati-hati. Jangan mudah percaya. Jalankan ibadah dengan tenang," kata Kasie Linjam Daker Madinah, Harun Al Rasyid dikutip dari Media Center Haji di Madinah, Minggu.
Harun mengatakan untuk menjaga keamanan, kenyamanan serta memberikan pelayanan kepada jamaah telah dioperasikan lima pos jaga di Masjid Nabawi.
Pos jaga tersebut merupakan bagian tim dari lingkungan jemaah (Linjam) PPIH 2022 yang bertugas di sektor khusus (seksus) di Masjid Nabawi. Tim ini terdiri dari TNI, Polri dan petugas kesehatan. Bagi jamaah perempuan disiapkan petugas perempuan didampingi ABLA (petugas keamanan perempuan dari pemerintah Arab).
Kelima pos tersebut yaitu Pos utama di pintu no 332, Pos 2 di pintu no 328, Pos 3 di pintu no 306, untuk Pos 4 di pintu no 358 Baqi dan Pos 5 di pintu no 1 inti Raudhah.
Selain memberikan pelayanan, petugas juga mengedukasi jamaah agar waspada sehingga tidak terjadi hal yang tidak diharapkan seperti aksi penjambretan dan penipuan karena juga kerap terjadi meski di tanah haram.
"Modus operandi biasanya terjadi ketika jamaah terpisah dari rombongan, lanjut usia. Pelaku mendekati jamaah dengan alasan mengantar jamaah ke pemondokan. Makanya, selain petugas, jika ada yang akan membantu, jamaah harus hati-hati dan tidak mudah percaya," katanya.
Pada hari kedua operasional penyelenggaraan ibadah haji, ada 3.169 jemaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi yang tergabung dalam delapan kelompok terbang (kloter) dari lima embarkasi.
Sebelumnya pada hari pertama, ada 2.776 jemaah dari lima embarkasi yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Jadi total jemaah yang diberangkatkan sampai hari ini sebanyak 5.945 orang.
Gelombang pertama jamaah calon haji tersebut akan menjalankan Arbain, ziarah ke makam Rasulullah dan shalat sunah dan doa di Raudhah.
antara
June
Korsel akan cabut syarat karantina bagi pengunjung yang tidak divaksin
(voinews.id)Korea Selatan mulai 8 Juni akan mencabut persyaratan karantina bagi pengunjung dari luar negeri yang tidak divaksin, dan mulai mencabut peraturan yang diberlakukan untuk penerbangan internasional.
Namun, pemerintah setempat akan tetap mempertahankan persyaratan hasil tes negatif PCR sebelum masuk ke Korsel dan tes PCR dalam waktu 72 jam setelah ketibaan.
"Meskipun ada kewajiban karantina 8 hari untuk kedatangan asing yang tidak divaksin sampai sekarang, persyaratan tersebut akan dihilangkan mulai 8 Juni terlepas dari status vaksinasi mereka," kata Perdana Menteri Han Duck-soo dalam pertemuan tentang tanggapan terhadap pandemi COVID-19, Jumat.
Ia juga mengatakan situasi COVID-19 di Korsel telah stabil.
Han mengatakan setiap peraturan penerbangan yang diberlakukan di Bandara Internasional Incheon akan dicabut mulai 8 Juni untuk memastikan bahwa penerbangan dapat beroperasi tepat waktu.
Pasalnya, pembatasan penerbangan dan waktu operasi penerbangan saat ini telah menyebabkan ketidaknyamanan seperti kurangnya tiket dan kenaikan harga.
Sumber: Reuters
June
(voinews.id)
Kementerian Sosial menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp6,93 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan temuan BPK tersebut telah ditindaklanjuti pihaknya dalam waktu lima hari.
Menurut Mensos Risma di Jakarta, Jumat, temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan, untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.
“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma.
Risma meyakini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Sosial, pihaknya dapat menjawab temuan tersebut. “Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi di cek di lapangan apakah orangnya ada, dengan data BPK dan kita,” ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi menjelaskan dana sebesar Rp5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga, dari Rp120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, dan Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS.
BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah Rp5,5 triliun tersebut.
Achsanul mengatakan ada masalah pembaruan data, karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing.
Selain itu, Achsanul menyebut praktik pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos.
antara