VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk tidak mengundang pemerintah Kuba, Venezuela, dan Nikaragua dalam pertemuan puncak negara-negara Amerika, menurut sumber yang mengetahui perkembangan itu. Keputusan itu diambil setelah AS mempertimbangkannya secara intens selama berminggu-minggu, meskipun Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengancam untuk tidak hadir kecuali semua negara di Belahan Barat itu diundang. KTT bertajuk "IX Summit of the Americas" tersebut akan digelar pekan ini di Los Angeles, AS, dan akan dibuka oleh Presiden AS Joe Biden. Keputusan AS itu juga berisiko memicu aksi boikot terhadap KTT tersebut jika Obrador dan beberapa pemimpin lain memilih untuk tidak hadir. Kekhawatiran tentang hak asasi manusia dan kehidupan berdemokrasi di tiga negara itu menjadi alasan utama kenapa mereka tidak diundang, menurut seorang sumber di Washington, Minggu (5/6) malam. Pengecualian terhadap Venezuela dan Nikaragua yang dikuasai kelompok sayap kiri telah menjadi isu dalam beberapa pekan terakhir. Namun, AS masih mempertimbangkan apakah hanya mengundang perwakilan Kuba dengan pangkat lebih rendah untuk menggantikan presiden negara komunis itu, kata para pejabat. Presiden Kuba Miguel D­az-Canel pada Mei mengatakan dirinya tak akan hadir meskipun diundang. Dia menuduh AS melakukan tekanan agar pertemuan itu jadi bersifat noninklusif. Kuba telah menghadiri dua pertemuan itu sebelumnya. Keputusan AS itu pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News. Gedung Putih tidak membalas permintaan untuk berkomentar. Presiden Meksiko yang berasal dari sayap kiri sebelumnya mengatakan dia menunggu keputusan Biden sebelum mengumumkan akan hadir atau tidak. Obrador biasanya menggelar jumpa pers pada Senin pagi. Memberikan peran terbatas kepada Kuba dipandang sebagai cara menenangkan Obrador, tapi gagasan itu ditolak, kata sumber lain. Sejumlah aktivis masyarakat sipil Kuba telah diundang ke KTT itu. Kontroversi seputar daftar undangan telah membayangi tujuan AS untuk memanfaatkan KTT tersebut guna memperbaiki hubungan negara-negara Amerika Latin yang rusak selama AS diperintah Donald Trump, menegaskan kembali pengaruh AS, dan melawan kekuatan China. Setelah mengecualikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pemerintah AS tengah mempertimbangkan untuk mengundang pemimpin oposisi Juan Guaido –kemungkinan secara virtual– dalam acara sampingan di KTT itu, kata seorang pejabat AS. Washington menganggap Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dengan menyebut terpilihnya kembali Maduro pada 2018 sebagai sebuah tipuan. Pemimpin lain yang dicegah kehadirannya di KTT itu adalah Presiden Nikaragua Daniel Ortega, eks gerilyawan komunis yang memenangi kursi presiden empat kali berturut-turut pada November setelah memenjarakan musuh-musuhnya. Ketidakhadiran Obrador bisa memicu keraguan terhadap kelanjutan upaya menekan arus migrasi di perbatasan selatan AS yang menjadi prioritas Biden. Sebagian besar pemimpin telah memberi sinyal untuk hadir, tetapi sikap pemerintah-pemerintah sayap kiri menunjukkan bahwa banyak negara Amerika Latin kini tidak lagi mengikuti kepimpinan AS seperti dulu. Beberapa pejabat Gedung Putih bersikeras bahwa keributan soal undangan akan berlalu dan pertemuan puncak itu akan sukses digelar terlepas dari siapa pun yang hadir.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Inggris memberi kesempatan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menempuh pendidikan di 50 universitas top dunia dalam lima tahun terakhir untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Inggris dengan membawa keluarga. WNI akan mendapatkan manfaat dari visa baru yang diluncurkan pada 30 Mei untuk mendorong individu-individu berbakat untuk pindah ke Inggris pada tahap awal karir mereka, kata Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Senin. Inggris sebelumnya juga telah memberikan hak kepada semua lulusan dari program studi selama satu tahun atau lebih di universitas Inggris untuk tinggal dan bekerja di Inggris selama 2-3 tahun setelah lulus melalui skema visa kerja pasca-studi. Saat ini, Inggris membuka pintu untuk semua lulusan yang pernah belajar di salah satu dari 50 universitas top dunia non-Inggris dalam lima tahun terakhir, termasuk WNI. Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan setiap orang Indonesia yang memulai karir mereka di Inggris akan membantu Inggris membangun perdagangan dan investasi yang lebih besar antara Inggris dan Indonesia dengan bertindak sebagai "jembatan" bagi kedua negara. "Saya senang Inggris baru saja memudahkan talenta teratas Indonesia untuk pindah ke Inggris dan memulai karir mereka di sana. Saya berharap dapat mendengar lebih banyak kisah sukses dari orang Indonesia yang memulai bisnis di Inggris dengan menjual barang-barang Indonesia, atau memberdayakan bisnis Inggris untuk berinvestasi di Indonesia melalui pengetahuan tentang pasar di sini," kata Jenkins. Visa High Potential Individual (HPI) memberi seseorang izin untuk tinggal di Inggris selama minimal dua tahun, atau tiga tahun jika orang tersebut memiliki kualifikasi PhD atau doktoral. Dengan visa HPI tersebut, setiap individu bisa bekerja, mencari pekerjaan, menjadi wiraswastawan, melakukan pekerjaan sukarela, membawa pasangan dan anak-anaknya, dan bepergian ke luar negeri serta kembali ke Inggris. Namun, Kedubes Inggris menekankan bahwa para pendaftar visa HPI harus memiliki kualifikasi gelar pendidikan dari 50 universitas top dunia non-Inggris yang memenuhi syarat dalam lima tahun terakhir. Pemeringkatan yang digunakan untuk menentukan 50 universitas teratas itu adalah The Times Education World University Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings dan Academic Ranking of World Universities. Universitas Inggris dikecualikan karena lulusan Inggris sudah dapat tinggal di Inggris melalui skema visa kerja pasca-studi. Saat mengajukan permohonan visa HPI, pemohon harus memiliki cukup dana untuk membayar beberapa persyaratan dan keperluan, salah satunya membayar sekitar Rp4 juta untuk Ectis, pemeriksaan validitas kualifikasi pelamar jika mendaftar dari Inggris serta membayar biaya pengajuan visa sekitar Rp14 juta. Selain itu, pelamar harus membayar biaya perawatan kesehatan yang biasanya mencapai sekitar Rp12,5 juta per tahun selama berada di Inggris Raya, tetapi biaya itu sudah mencakup semua kebutuhan layanan kesehatan. Selanjutnya, pelamar harus dapat menghidupi diri mereka sendiri saat tiba di Inggris, dan biasanya dengan biaya setidaknya sekitar Rp25 juta yang tersedia di rekening mereka, kecuali bila mendapat pengecualian.

antara

(voinews.id)Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan pihaknya berperan dalam mempercepat penyaluran bantuan minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. "Kami mendistribusikan bantuan Pemerintah, artinya agar lebih cepat. Itu hanya untuk mempercepat pada pendistribusiannya saja, tidak lebih dari itu," kata Andika usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin. Andika mengatakan hal itu untuk menanggapi kritik dari sejumlah pihak mengenai peran TNI dalam proses distribusi bantuan minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia menjelaskan TNI mendapatkan perintah dari Pemerintah untuk mendistribusikan bantuan minyak goreng kepada pedagang kaki lima, warung, dan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Dia menyebutkan distribusi bantuan tersebut dilaksanakan di 257 kabupaten dan kota, dimana hingga kini hampir 100 persen penyaluran bantuan itu telah terlaksana. "Adapun distribusi dari Pemerintah tidak ada hambatan, bahkan kami laksanakan hampir 100 persen," tambahnya. Penyaluran bantuan minyak goreng yang dilakukan TNI di 257 kabupaten dan kota tersebut merupakan separuh dari jumlah keseluruhan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. "Sebanyak 257 kabupaten, kota itu bagian setengah dari seluruh jumlah kabupaten, kota di Indonesia; karena setengah lagi (distribusi) dipegang oleh Polri," ujarnya.

antara

(voinews.id)Lembaga Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kesinambungan antara kebijakan pangan dengan kebijakan perdagangan pangan dapat meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap fluktuasi harga pangan di Tanah Air. "Fluktuasi harga pangan di Tanah Air kini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada sektor pertanian kita, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor global karena kini semuanya saling terhubung. Untuk itu, kebijakan yang diambil perlu komprehensif dan memperhatikan kepentingan semua pihak,” kata Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pemerintah perlu terus fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri seperti meningkatkan intensifikasi, membuka akses petani kepada input pertanian berkualitas, dan membuka kesempatan investasi pada sektor pertanian supaya terjadi transfer teknologi dan modernisasi. Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu menjaga komitmennya terhadap perdagangan internasional, tidak menjalankan kebijakan yang proteksionis dan mengurangi hambatan-hambatan non-tarif yang dapat mempengaruhi kestabilan harga, dan kecukupan stok pangan di pasar. Felippa berpendapat bahwa perdagangan internasional perlu tetap dijalankan sembari menjalankan kebijakan yang fokus pada peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Modernisasi pertanian dan transfer teknologi, katanya, juga akan berdampak positif kepada para petani dan kesejahteraan yang diharapkan bisa membuat ongkos produksi lebih efisien dan meningkatkan kualitas pangan yang dihasilkan. CIPS menyebutkan perdagangan pangan internasional harus tetap berjalan untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Langkah Indonesia yang sempat menghentikan ekspor crude palm oil (CPO) dan langkah India menghentikan ekspor gandum disebut kontraproduktif terhadap tujuan tersebut, apalagi jika menginspirasi negara lain untuk melakukan pembatasan ekspor masing-masing komoditasnya. Menurut Felippa, kebijakan perdagangan idealnya perlu semakin terbuka dan tidak proteksionis terutama dalam menyikapi dampak pandemi. Dia mengatakan bahwa semua negara perlu terhubung dalam hal perdagangan pangan guna memperkecil terjadinya krisis pangan, yang mungkin sudah dimulai dengan adanya perubahan iklim. "Apalagi di tengah kenaikan harga pangan seperti ini. Lebih jauh lagi, jika negara-negara lain mengikuti langkah Indonesia dan India, maka semua akan kekurangan pangan, termasuk Indonesia sendiri yang masih membutuhkan impor untuk sejumlah komoditas pangan," katanya. Felippa menyebut pasokan pangan perlu terus dijaga untuk menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap akses pangan, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kenaikan harga yang sedikit demi sediit akan sangat memengaruhi daya beli dan pilihan konsumsi pangan pada kelompok tersebut, yang pada jangka panjang dapat menyebabkan malnutrisi. Di samping itu, Felippa berpendapat kebijakan lain seperti kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik juga akan memengaruhi daya beli masyarakat. "Di sinilah ketersediaan stok berperan penting untuk tetap menjaga keterjangkauan masyarakat kepada pangan," kata dia. Sejumlah intervensi yang dilakukan pemerintah, misalnya lewat bantuan sosial, menurutnya akan memberikan dampak. Felippa menegaskan bahwa menjaga kecukupan pangan dan kestabilan harga menjadi keharusan dalam situasi apapun, terlebih untuk mendukung pemulihan ekonomi.

antara