VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Sukoharjo : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 57 Tim Pemeriksa Daerah unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu berasal dari empat provinsi daerah otonom baru (DOB) dan pengganti antarwaktu periode 2022-2023,yang dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (13/06/2023).

Pelantikan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito serta dihadiri anggota lainnya yakni J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, M. Tio Aliansyah, Lolly Suhenty, dan Yulianto Sudrajat.

TPD dari daerah otonom baru meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Ketua DKPP Nomor: 018/SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023. Sedangkan untuk TPD pengganti antarwaktu periode 2022-2023 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua DKPP Nomor: 017/SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023.

“Sumpah atau janji ini adalah janji kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” ungkap Heddy Lugito, sebagaimana dikutip dari siaran pers DKPP, di Jakarta, Rabu (14/06/2023).

Pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah ini juga mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

TPD yang telah dilantik juga menandatangani pakta integritas yang diwakili oleh TPD dari Provinsi Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Papua, dan Papua Selatan.

Sebagai informasi, TPD yang dilantik lahir ini terdiri dari unsur KPU sebanyak 39 orang, unsur Bawaslu sebanyak 11 orang, dan unsur masyarakat sebanyak enam orang.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, Sekretrais DKPP Yudia Ramli, dan jajaran Sekretariat DKPP RI.

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PENGGANTI ANTAR WAKTU

TAHUN 2022-2023

.(Humas DKPP/gus)

VOInews, Tashkent : Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin mengingatkan kepada masyarakat agar dapat menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Wapres juga menegaskan walaupun akan ada perbedaan di masyarakat, tetapi diharapkan agar tidak merusak keutuhan bangsa.

“Mereka juga harus menjaga kerukunan, persatuan, persaudaraan kalaupun ada perbedaa-perbedaan dalam hal tertentu khususnya ketika nanti Pemilu, ada perbedaaan pemilihan partai, ada perbedaan Capres, jangan sampai itu merusak keutuhan bangsa,” tegas Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri Dialog Kebangsaan bersama Diaspora Indonesia dan Audiensi dengan Pelaku Industri Halal Uzbekistan, di Hotel Intercontinental Tashkent, Uzbekistan, Selasa (13/06/2023).

“Khususnya ketika nanti Pemilu, ada perbedaaan pemilihan partai, ada perbedaan Capres, jangan sampai itu merusak keutuhan bangsa,” tambah Wapres.

Selain itu, kepada diaspora Indonesia di Uzbekistan, Wapres meminta agar para diaspora dapat bekerja dan berkarya dengan baik, sebab mereka juga sekaligus mengemban tugas menjadi duta bangsa.

“Saya bergembira, diantara mereka ada yang menjadi guru di Kyrgystan dan mereka memperoleh penghargaan sebagai guru yang terbaik di negara itu,” terang Wapres.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan suka cita dan mengapresiasi saat menerima laporan dari salah satu WNI yang telah mengharumkan nama baik bangsa dan negara atas kiprahnya.

“Dan kita berharap ini juga akan memberikan nama harum Indonesia sebagai guru yang ditempatkan ternyata berprestasi dan dihargai di negara orang,” terangnya.

Sebelumnya, pada acara Dialog Kebangsaan bersama Diaspora Indonesia, Wapres menerima laporan dari Rindi Danika, salah satu warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru salah satu sekolah internasional di wilayah Kyrgystan. Rindi telah tinggal di Kyrgystan sejak tahun 2019 dan menyampaikan progres permintaan guru asal Indonesia yang meningkat di Kyrgystan.

“Di tempat mengajar kita ini, mereka senang sama kinerja guru-guru dari Indonesia. Bahkan tahun lalu ada guru [Indonesia] terpilih menjadi guru terbaik di Kyrgystan. Jadi, memang setiap tahun naik terus permintaan atas guru-guru dari Indonesia,” jelasnya.(gus)

VOInews, Jakarta : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya akan menghadiri secara daring sidang putusan perkara gugatan Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (15/06) mendatang.

"KPU hadiri sidang MK secara daring," kata Hasyim kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip ANTARA, Senin (12/06/2023).

Sebelumnya, anggota KPU RI Mochammad Afifuddin telah menyampaikan bahwa apa pun putusan MK terkait dengan sistem pemilu tidak akan mengganggu penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.

"Insya Allah tidak," ujar Afifuddin.

Ia mengatakan pula, ke depan KPU berkomitmen untuk menjalankan apa pun putusan MK itu. Hal senada juga telah disampaikan oleh Hasyim dalam acara verifikasi administrasi bakal caleg RI, di Hotel Grand Melia, Jakarta, Senin (29/05) lalu.

Sembari menunggu putusan MK itu, Hasyim mengatakan, sampai saat ini KPU tetap akan mengacu pada sistem proporsional terbuka dalam menyusun surat suara ataupun logistik lain untuk Pemilu 2024. Jadwal sidang putusan perkara tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono.

"Kamis, 15 Juni 2023, pukul 09.30 WIB,” ujar Fajar Laksono.

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan uji materi terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (pemohon I), Yuwono Pintadi (pemohon II), Fahrurrozi (pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (pemohon IV), Riyanto (pemohon V), dan Nono Marijono (pemohon VI). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.

“Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan,” jelasnya.(gus)

VOInews, Jakarta : Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menyampaikan sejumlah tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa jelang bergulirnya Pemilihan Umum 2024.  

“Tantangan kita adalah menciptakan pemilu damai dimana gagasan dan ide adalah yang menjadi perdebatan, bukan identitas, isu SARA, ataupun memori-memori masa 'keemasan' jaman dahulu,” paparnya di acara bertema "Membumikan Pancasila untuk Pemilu Damai dan Bermartabat" serta Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat", yang digelar secara daring di Konsulat Jenderat Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman, Sabtu (10/06/2023).  

Seperti laporan yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (11/06/2023), Benny melanjutkan, jika masyarakat memiliki nilai ketuhanan, mereka takut pada Tuhan, mereka mencintai Tuhan sehingga tidak akan menghancurkan martabat manusia lainnya.

“Maka, mereka yang mengamalkan nilai Pancasila tidak akan menjelek-jelekkan orang, menganggap orang lain dibawahnya, menganggap orang lain bisa ditindas, dan tidak memecah belah persatuan Indonesia,” tuturnya.  

Menutup paparannya, Benny menyampaikan beberapa poin bagaimana demokrasi Pancasila tetap terjaga selama masa menyambut tahun pemilu 2024.  

"Satu, elit politik mengedepankan Pancasila, sebagai etika publik dan alat pemersatu. Mereka tidak boleh bicara soal keluar dari Pancasila. Kedua, partai politik mengendalikan tim sukses dan sosial yang menyebarkan hoaks dan kebencian. Ketiga, partai politik mengedepankan nilai musyawarah mufakat. Keempat, penggiat media sosial menjadi pemutus kata bukan pengiya kata, menjadi kritis untuk menelaah informasi; anda harus menjadi wasit yang adil agar media sosial bukan penghancur tetapi menjaga persatuan Indonesia. Kelima, partisipasi publik diperlukan untuk menjaga moral dan pendidikan pemilih yang cerdas," katanya menjelaskan.