agus santika
June
VOInews, Kuala Lumpur : Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menetapkan 447.258 orang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mengutip Antara, Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk di Kuala Lumpur, Jumat, mengatakan angka DPTLN tersebut sudah final, dan diyakini tidak ada pemilih ganda.
Menurut dia, data warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja dan berdomisili di Pahang, yang menjadi wilayah kerja PPLN Johor Bahru, juga sudah dikeluarkan dari Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) PPLN Kuala Lumpur.
Dari total DPTLN tersebut, kata dia, sebanyak 222.945 orang akan melakukan pencoblosan atau pemungutan suara di 223 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), yang ada di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, mulai dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Perak, Kelantan dan Terengganu.
“InsyaAllah di luar (kantor Perwakilan RI) juga,” kata Umar saat dikonfirmasi lokasi TPSLN untuk Pemilu 2024 wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.
Sementara itu, pemungutan suara dengan sistem kotak suara keliling berjumlah 136 untuk melayani 67.946 orang. Selain itu, ada 313 sistem kotak suara keliling lewat pos untuk menjaring 156.367 WNI di Malaysia.
PPLN Kuala Lumpur sebelumnya telah menetapkan 491.152 orang dalam DPSLN untuk Pemilu 2024 di wilayah kerjanya.
Setelah melalui penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan maka ditetapkan jumlah DPTLN di sana mencapai 447.258 orang.
PPLN Johor Bahru dan PPLN Penang juga telah menetapkan DPTLN untuk Pemilu 2024.
Jika di wilayah kerja PPLN Johor Bahru yang mencakup Negeri Johor, Pahang, Malaka dan Negeri Sembilan sudah ditetapkan sebanyak 119.491 orang, untuk wilayah kerja PPLN Penang --yang mencakup Pulau Pinang, Perlis dan Kedah-- telah ditetapkan 42.560 orang yang masuk dalam DPTLN.(gus)
June
VOInews, Tokyo : Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo menetapkan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) untuk Pemilihan Umum 2024 sebanyak 29.434 orang yang terdiri atas 18.334 pemilih laki-laki dan 11.100 pemilih perempuan.
“Jumlah pemilih dalam DPTLN sebanyak 29.434 orang yang terdiri atas 18.334 pemilih lakilaki dan 11.100 pemilih perempuan. Dari jumlah pemilih tersebut, 2.847 pemilih akan menggunakan hak pilihnya melalui metode TPSLN sementara 26.587 pemilih akan menggunakan hak pilihnya melalui metode pos,” kata Ketua PPLN Tokyo Dina Faoziah di Tokyo, sebagaiamana dikutip Antara, Rabu (21/06/2023).
Dina melaporkan bahwa PPLN Tokyo telah bekerja sejak Februari 2023 untuk sosialisasi dan penyusunan data pemilih mulai dari Daftar Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN), Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) hingga Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).
Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang turut dihadiri oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang John Tjahjanto Boestami dan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Titik Nahilal Hamzah, perwakilan peserta Pemilu dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri.
PPLN Tokyo juga berencana akan membuka tiga TPSLN di Tokyo, di antaranya dua di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) dan satu di area Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Namun, lokasi tersebut masih bersifat tentatif.
Dalam kesempatan tersebut, John mengapresiasi kinerja PPLN Tokyo dalam sosialisasi Pemilu 2024 dan menjelaskan gambaran sebaran WNI yang ada di Jepang.
Ia juga kembali menegaskan komitmen KBRI Tokyo untuk bersinergi dengan PPLN Tokyo dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Jepang terutama terkait sosialisasi dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Pengumuman DPTLN akan disampaikan secara daring melalui laman https://ppln2024.tokyo/ pada Kamis (22/06/2023) dan secara luring dengan DPTLN versi cetak yang tersedia di kantor KBRI Tokyo.
Bagi WNI yang akan datang ke Jepang dan belum terdaftar di DPTLN PPLN Tokyo bisa mendaftar sebagai pemilih melalui mekanisme pindah memilih sesuai dengan ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).(gus)
June
VOInews, Jakarta : Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru menetapkan 119.491 orang masuk Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) wilayah kerja Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang untuk Pemilihan Umum 2024.
Ketua PPLN Johor Bahru Ardiyansyah Syahrom, dalam rapat pleno terbuka penetapan DPTLN di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru diikuti secara daring dari Kuala Lumpur, Selasa (20/06/2023), mengatakan sebelumnya telah menetapkan 97.885 orang dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) dan 91.905 orang masuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Dengan jumlah petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) mencapai 450 orang, mereka tetap mencari data dan mendapatkan 34.356 orang Warga Negara Indonesia (WNI) lagi untuk dapat dimasukkan sebagai DPTLN.
“Jadi itu data untuk DPT pada hari ini 119.491,” kata Ardiyansyah sebagaimana dikutip Antara.
Ia mengatakan proses penetapan DPTLN oleh PPLN Johor Bahru untuk wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang, berpotensi mendapati pemilih ganda, jika didasarkan kepada sistem pendaftaran pemilih (Sidarlih) dengan filter data berdasarkan nomor paspor dan NIK.
Oleh karena itu, menurut Ardiyansyah, selain memperhatikan nomor paspor dan NIK, mereka juga melihat tempat tanggal lahir, verifikasi alamat, untuk memastikan tidak ada data ganda.
Dia mengungkapkan jumlah data pemilih hasil perbaikan data adalah 5.806 orang. Data tersebut bisa berdasarkan nomor paspor yang salah, alamat, tempat tanggal lahir salah.
Rapat pleno terbuka penetapan DPTLN oleh PPLN Johor Bahru diikuti oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia (Konjen) Sigit Suryantoro Widiyanto, dan perwakilan berbagai partai politik di Malaysia, baik luring maupun daring.(gus)
June
VOInews, Jakarta : Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Wahyu Widada membeberkan tiga tahap dalam persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Pertama melaksanakan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setiap tahapan pemilu," ujar Wahyu saat Rapat Bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagaimana dikutip Antara, Senin (19/06/2023) malam.
Kedua adalah melakukan indeks potensi kerawanan pemilu (IPKP) dalam rangka operasi. Adapun pendekatan yang akan dilakukan Polri berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
"Pendekatan kami adalah untuk potensi gangguan kamtibnas yang akan muncul seperti apa," katanya.
Menurut Wahyu, pendekatan pengamanan yang dilakukan Polri berorientasi pada potensi gangguan kamtibmas sehingga pihaknya dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menyusun rencana operasi yang dapat mengamankan jalannya Pemilu 2024 dengan baik.
Ia menuturkan Polri sudah melakukan pemetaan wilayah potensi rawan pemilu pada Februari 2023. Wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan mengganggu ketertiban saat Pemilu 2024.
Meski begitu, sambung Wahyu, kondisi tersebut bersifat dinamis dan masih bisa berubah. Dalam proses pemetaan wilayah potensi rawan masih menggunakan alat ukur yang sama pada 2019.
"Tahap ketiga belum dilaksanakan karena nanti akan dilaksanakan pada Oktober 2023," tambah Wahyu.
Kemudian, Polri akan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Polri melakukan "cooling system" dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibnas tetap kondusif.
"Termasuk, memonitoring media sosial terkait isu-isu hoaks, ujaran kebencian, dan melaksanakan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi mereduksi isu-isu agar tidak menyebar sehingga tidak terjadi polarisasi masyarakat," pungkasnya.(gus)