Foto : Kemlu
VOInews.id, Jakarta: Pada hari kedua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM) sesi retreat secara resmi dibuka oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (12/07/2023).
Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan sesi retret membahas isu-isu penting yang menjadi perhatian bersama seluruh peserta, salah satunya terkait upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam membantu Myanmar keluar dari konflik.
Menlu Retno mengatakan, pada April 2021, para Kepala Negara ASEAN telah menyepakati Konsensus 5 Poin (5PC) sebagai landasan penyelesaian konflik Myanmar. Oleh karena itu menurutnya, implementasi 5PC harus terus menjadi fokus ASEAN.
“5PC adalah konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik Myanmar, yang terdiri dari mendorong dialog yang konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar”, jelas Retno Marsudi.
Selama hampir 7 bulan, Indonesia telah membangun banyak komunikasi secara intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang menderita akibat konflik. Menlu Retno mengatakan, Indonesia telah menjalin lebih dari 110 komunikasi yang tidak mudah dengan berbagai pihak.
Namun menurutnya, upaya yang dilakukan Indonesia tidak akan berarti jika para pihak yang berkepentingan tidak saling membangun komunikasi. Retno mengatakan, dengan adanya komunikasi dan dialog, maka Myanmar akan memiliki jalan untuk menciptakan solusi politik yang diharapkan dapat berujung pada perdamaian jangka Panjang.
“Indonesia mengutuk keras penggunaan kekuatan dan kekerasan. Kami sangat mendesak semua pemangku kepentingan untuk mengecam kekerasan karena ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, dan ini juga penting untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan dialog”, tegas Retno.
Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap agar AHA Center dapat diberikan akses untuk dapat menjangkau rakyat yang membutuhkan bantuan, terutama di wilayah Magway dan Sagaing. Sementara itu dalam hal Sentralitas ASEAN, dirinya kembali mengingatkan pentingnya ASEAN menjadi navigator dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini dan masa depan termasuk melalui East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Ia mengatakan, EAS dan ARF merupakan platform inklusif yang penting yang dapat memfasilitasi seluruh pihak di kawasan untuk berdialog.
Ia menambahkan, pada tahun ini, ARF menandai 30 tahun kelahirannya. Ia pun mendorong ARF untuk dapat memfokuskan upaya diplomasi pencegahan sambil tetap melakukan upaya-upaya menjaga kepercayaan diri ASEAN.
VOInews, Jakarta : Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI Hasyim Asy'ari melantik 240 anggota KPU di 48 kabupaten/kota dari 7 provinsi untuk Periode 2023-2028 di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (25/06/2023).
Dalam acara itu, ratusan anggota KPU yang dilantik juga mengambil sumpah dan menandatangani berita acara pelantikan serta pakta integritas. Ketua KPU RI dalam sambutannya mengingatkan para anggota KPU kabupaten/kota yang baru dilantik harus amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum.
“Saudara-saudara baru saja mengucapkan sumpah janji sebagai anggota KPU kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi pengucapan sumpah dan janji, berarti saudarasaudara terikat pada apa yang telah diucapkan untuk diri saudara-saudara sekalian dan juga karena sumpah ini didasari pada agama kita masing-masing, maka sumpah itu terikat pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Hasyim Asy'ari saat memberikan sambutan, sebagaimana dikutip Antara.
Dia pun berharap para anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik itu bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memegang teguh kode etik sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam upacara pelantikan itu, ada beberapa anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik secara virtual lewat sambungan aplikasi Zoom.
Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 57/SDM.12-Pu/04/2023 yang diteken oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta pada Jumat (23/6), KPU menetapkan 240 anggotanya di 48 kabupaten/kota di 7 provinsi, yaitu Bengkulu, Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Bangka Belitung.(gus)
VOInews, Surabaya : Sebanyak 500 siswa dari 750 calon siswa yang lulus seleksi Komponen Cadangan (Komcad) Matra Laut mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar Militer (Diklatsarmil) di Komando Pendidikan Marinir Kodiklatal (Kodikmar Kodiklatal) di Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur.
Semangat latihan ditunjukan melalui atraksi dan demonstrasi kemampuan dasar militer yang telah para siswa peroleh di hadapan Asisten Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut (Aspotmar Kasal) Mayjen TNI (Mar) Markos, ketika melakukan Monitoring dan Evaluasi Latsarmil Komcad Matra Laut TA 2023, Jumat (23/6/2023).
Aspotmar Kasal melalui keterangan pers diterima Voice of Indonesia di Jakarta, Sabtu (24/06/2023), menjelaskan Komcad adalah sebuah pasukan cadangan militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karier sipil.
“Komcad disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama yakni Tentara Nasional Indonesia atau TNI,” jelas Mayjen TNI (Mar) Markos.
Menurut Aspotmar Kasal, hal tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.
“Komponen Cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida,” tambah Aspotmar Kasal.
Pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar militer berlangsung selama 3 bulan, dan saat ini telah memasuki pekan ke 7 dari 13 pekan yang wajib dilalui oleh para siswa tersebut.(gus)
VOInews, Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, meminta camat untuk menjaga netralitasnya di Pemilu 2024 dan Pilkada.
Menurut Tito, memasuki tahun politik maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dengan ketat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam mendukung calon-calon tertentu.
Hal tersebut disampaikan Tito melalui keterangan tertulisnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada di Jakarta, seperti dikutip infopublik.id, Jumat (23/6/2023).
"Baik di Pilkada maupun Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif tetaplah pada prinsip netral," ujar Tito.
Tito juga meminta camat dan pemerintah daerah setempat untuk membantu penyelenggara pemilu dalam prosesnya agar terwujud Pemilu 2024 yang aman, sukses, jujur dan adil (jurdil).
Tito mengimbau agar kejadian banyaknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tumbang akibat kelelahan di Pemilu 2019 agar tidak kembali terulang.
Menurutnya, kejadian banyaknya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tumbang akibat kelelahan agar tidak kembali terulang.
Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen.
Dikutip dari situs Kemendagri, jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, kampanye/sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.
Selain itu, Tito meminta pemerintah daerah membantu kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu).
Kedua penyelenggara negara itu masih banyak terikat masalah perkantoran dan gudang logistik untuk keperluan Pemilu 2024.(gus)