VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD Jawa Barat menyatakan mendukung penuh pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, agar benar-benar menjadi bandara kebanggaan masyarakat Jawa Barat, termasuk wacana mengubah nama bandara menjadi bandara BJ Habibie. Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanandi, Rabu (20/11)  menilai BJ Habibie merupakan tokoh besar dan sudah dikenal luas hingga taraf internasional. Diharapkan dengan besarnya nama Habibie bisa ikut mendongkrak pamor bandara di Jawa Barat. Selain mengubah nama Bandara Kertajati menjadi BJ Habibie, Daddy menilai, pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat-BIJB harus segera dilakulan karena akan menjadi bandara pemberangkatan haji dan umrah yang ditargetkan dimulai 2020 mendatang. Dewan, kata dia, mendorong pembangunan sarana dan prasarana tersebut dibangun di kawasan Aerocity BIJB. Sehingga, BIJB akan memiliki sarana yang lengkap yang nantinya dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, termasuk wisatawan untuk menggunakan layanan penerbangan di BIJB. Republika

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Kementerian ESDM bersama PT Pertamina EP melaksanakan Survei Geokimia Microseapage Area Offshore di Blok Matindok, Sulawesi Tengah. Aktivitas tersebut telah dimulai pertengahan Oktober lalu dan akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai dari persiapan, akuisisi data geofisika dan pengambilan sampel untuk analisis geokimia hingga akhir Desember 2019 nanti, berdasarkan data dari Kementerian ESDM yang diterima di Jakarta, Rabu. Survei ini dilatarbelakangi oleh upaya PT Pertamina EP untuk meningkatkan cadangan demi menjamin keberlangsungan industri hulu migas.

Salah satu potensi yang besar adalah potensi sumber daya migas di area lepas pantai Matindok, yang meliputi area prospek Bubalus, Kudukudu dan Kepekepa. Kegiatan survei ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya risiko pemboran dan biaya tinggi, terkait dugaan keberadaan potensi hidrokarbon di area Pantai Matindok khususnya keberadaan source rock di area lepas pantai Matindok. Selain itu survei dilakukan untuk membuktikan adanya source rock alternatif selain di Batui Trust Kitchen, serta mengurangi resiko operasional pemboran di laut dalam. Antara

Raksasa industri asal Korea Selatan SK Group menjajaki peluang investasi sektor industri di Indonesia usai menggelar pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Seoul, Korea Selatan. Hal itu dikatakan Menperin  Agus Gumiwang Kartasasmita di Seoul, Korea Selatan, Rabu. Menperin menyampaikan bahwa SK Group tengah mencari mitra di dalam negeri untuk bekerja sama membangun industri. Dalam hal ini, Menperin berharap agar SK mau mengembangkan industri petrokimia di Indonesia.

Untuk itu, mereka sedang mempelajari kemungkinan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. SK Group terbagi dalam tiga kelompok bisnis, yakni 45 persen energi dan kimia, 37 persen ICT dan semi konduktor, dan 18 persen jasa dan logistik. Diketahui, kebutuhan produk petrokimia bagi industri hilir sebagian besarnya atau mencapai 60 persen masih dipenuhi oleh produk impor. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) gencar mengejar investasi sektor petrokimia sebagai upaya mensubtitusi produk impor untuk kebutuhan dalam negeri. Antara

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong agar serapan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan dilakukan lebih awal agar memacu pertumbuhan ekonomi lebih optimal. Hal itu dikatakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo dalam Diskusi CORE di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, apabila penyerapan semua menumpuk pada triwulan empat, dikhawatirkan kualitas pembangunan tidak baik dan dampak yang dirasakan masyarakat juga tidak optimal karena tidak dilaksanakan sejak awal. Untuk itu, ia meminta agar pelaksanaan tender dilakukan lebih awal atau di awal tahun dan beberapa prosedur dilakukan lebih singkat, tapi tetap dibarengi dengan akuntabilitas.Dengan belanja pemerintah yang diserap lebih awal untuk pembangunan, maka diharapkan konsumsi masyarakat juga meningkat. Antara.