VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Di Istana Bogor, Rabu 27 November, Presiden Joko Widodo  melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA GAMES 2019 Manila, Filipina. Indonesia menanggung beban cukup berat dalam SEA GAMES 2019, usai sukses di ASIAN GAMES 2018 dengan meraih posisi di 5 besar Asia. Ada beberapa pertimbangan mengapa tidak semua atlet dikukuhkan dan dilepas oleh Presiden Joko Widodo. Karena, beberapa cabang olahraga atletnya sudah berangkat terlebih dahulu ke Filipina, seperti sepak bola floorball, polo, hingga polo air.

Dalam laporannya  kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali mengatakan bahwa Indonesia mengirimkan 841 atlet untuk bersaing di Sea Games di Filipina. Mereka akan berlaga pada 51 cabang olahraga. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa para atlet berangkat ke Filipina mewakili rakyat Indonesia. Untuk itu, dia meminta para atlet berjuang dengan maksimal. Presiden Joko Widodo juga berharap dalam ajang SEA GAMES 2019 ini, kontingen Indonesia masuk sebagai runner-up.

Sejak mengikuti pada 1977, Indonesia pernah menjadi  10 kali juara umum di ajang SEA Games. Namun, untuk SEA Games 2019 di Filipina kali ini, Indonesia bukan favorit untuk menjadi juara umum. Sekarang, menyambut SEA Games 2019 Filipina, dengan melihat rekam jejak Indonesia apalagi melihat kesuksesan ASIAN GAMES 2018, seharusnya target tinggi diusung dengan jiwa sportivitas. Selain itu, kebanggaan bangsa yang besar yang pernah meraih juara 10 kali  hendaknya menjadi cambuk untuk kembali meraih posisi teratas dalam perolehan medali di  Manila.

Pemerintah Indonesia dan India sepakat mendorong pengembangan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, sesuai visi dan kesepakatan yang telah dilakukan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Untuk mendukung pengembangan tersebut, kedua negara menggelar temu bisnis untuk mengidentifikasi dan menjajaki proyek kerja sama konkret di bidang infrastruktur, konektivitas pariwisata, perikanan, dan energi. Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep K Rawat dalam Temu Bisnis dan Investasi RI-India di Jakarta, Senin,25 November, mengatakan, penting untuk menjaga hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak lama, dan mewujudkannya dalam bentuk kerja sama ekonomi konkret yang saling menguntungkan.

Rencananya, pada Desember mendatang, akan diadakan pertemuan Gugus Tugas Gabungan (Join Task Force) pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman-Nicobar. Gugus Tugas Gabungan yang beranggotakan unsur pemerintah dan pelaku usaha dari kedua wilayah, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Visi Bersama tentang Kerjasama Maritim di Kawasan Indo-Pasifik yang ditandatangani kepala pemerintahan kedua negara pada saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Mei 2018.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan ekonomi Aceh. Menurut Nova Iriansyah, Aceh sangat aman dan kondusif serta memiliki masyarakat yang terbuka bagi investasi. Nova menegaskan, pihaknya menyambut baik kerja sama pengembangan konektivitas Aceh dan Kepulauan Andaman-Nicobar. Indonesia dan India merupakan dua negara tetangga maritim yang memiliki perbatasan laut dengan perekonomian terbesar di kawasan masing-masing. Pada 2018, nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 18 miliar dolar Amerika. Pada 2018, nilai investasi India di Indonesia sebesar 82,12 miliar dolar Amerika dan berpotensi meningkat menjadi 100 miliar dolar Amerika. Kolaborasi RI-India untuk wilayah Aceh dan Andaman-Nicobar juga menjadi bagian dari upaya mendorong kerja sama konkret di Indo-Pasifik, khususnya bidang maritim dan konektivitas. 

Sidang pleno kedua Conference of the Parties (COP) Konvensi Minamata di Jenewa, Swiss, Senin, 25 November, menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk COP 4 Konvensi Minamata tahun 2021.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang dalam kesempatan itu memimpin delegasi Indonesia mengatakan, bagi Indonesia penting menjadi tuan rumah, karena kompleksitas persoalan Merkuri cukup tinggi di Indonesia. Dikatakannya, banyak negara peserta COP 4 Konvensi Minamata ini punya atensi khusus terutama sejak 2015 saat Presiden Joko Widodo ke Maluku. Di Indonesia kasus merkuri bersumber dari penambangan emas skala kecil dan kebanyakan illegal.

Menteri Siti Nurbaya mengatakan, saat Rapat Kabinet Terbatas  tahun 2017 Presiden menekankan pentingnya masalah merkuri yang banyak makan korban dan merebaknya penyakit Minamata. Selain itu, perhatian masyarakat juga cukup tinggi. Secara keseluruhan ini sangat penting terkait tekad pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan pemulihan lingkungan. Dikatakannya, Indonesia akan memetik manfaat dari berbagai event internasional yang dilangsungkan di Indonesia.

Saat pembukaan COP Konvensi Minamata Menteri Siti Nurbaya menjelaskan, Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah nyata dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri. Ditargetkan pada tahun 2025 mendatang, tidak ada lagi penggunaan merkuri di sektor-sektor tertentu. Dihadapan lebih dari 100 delegasi negara para pihak yang hadir, Menteri Siti Nurbaya memaparkan empat langkah utama yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upayanya menghapus penggunaan merkuri.

Pertama, pada alat kesehatan seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, dan tambal gigi amalgama, serta alat medis lainnya yang mengandung merkuri akan dilarang mulai tahun 2020 secara bertahap untuk fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik.

Kedua, Pemerintah Indonesia tengah melakukan program transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan bagi komunitas Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) untuk beralih dari pekerjaan yang lama.

Ketiga, lanjut Siti Nurbaya, Pemerintah Indonesia terus mensosialisasikan penerapan teknologi proses alternatif dalam kegiatan PESK untuk menghilangkan penggunaan merkuri. Saat ini sembilan proyek percontohan telah dilaksanakan di 9 provinsi dengan dukungan dari Kanada. Terakhir, pemerintah terus melakukan penegakan hukum pada praktik penggunaan merkuri illegal.

Siti Nurbaya menambahkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye #STOPMerkuri dengan edukasi tentang bahaya merkuri dan bahayanya terhadap kesehatan masyarakat.

Kecepatan perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup manusia secara dramatis. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam forum ASEAN-Republic of Korea (RoK) CEO Summit di Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO) pada Senin, 25 November lalu. Presiden Joko Widodo juga mengatakan dunia berubah dengan sangat cepat, saat ini disebut era age of disruption. Presiden Joko Widodo menambahkan big data, artificial intelligence, teknologi 4.0 telah meruntuhkan semua definisi, ukuran bahkan teori yang selama ini menjadi rujukan.

Presiden Jokowi lebih lanjut mengatakan, masa age of disruption ini memberikan peluang yang sangat besar, tetapi juga memiliki tantangan serta permasalahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya tendensi nasionalisme dan populisme ekonomi di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kini, gerakan anti pasar bebas mengemuka dan pendekatan proteksionisme-pun semakin mendominasi.

Menurut Presiden Jokowi kolaborasi dan paradigma win-win yang selama beberapa dekade menjadi basis bagi kerja sama ekonomi dunia mulai tergerus oleh pendekatan transaksional dan zero-sum-game yang semakin marak. Dalam pandangan Presiden Jokowi, jika hal ini dibiarkan maka resesi ekonomi dunia akibat disfungsi sistem ekonomi dan keuangan global serta ketidakpercayaan terhadap institusi ekonomi dunia tahun 1930-an diperkirakan dapat terulang.

Presiden Jokowi menambahkan, kerugian tidak hanya akan dialami oleh negara maju, emerging economies, terlebih negara berkembang, tapi juga dunia usaha. Maka Presiden Jokowi menegaskan, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global.

Dalam forum tersebut Presiden Jokowi juga berbicara tentang energi terbarukan. Menurut Presiden Jokowi, ASEAN dan Korea harus menjadi negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan. Ia menjelaskan, di Indonesia, sejak tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan kewajiban mencampur biodiesel dari kelapa sawit dengan solar sebesar 20 persen atau B20. Tahun depan Indonesia akan mewajibkan peningkatan campuran biodiesel tersebut menjadi 30 persen atau B30. Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan energi listrik berbasis air. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris, yaitu menggunakan energi dengan emisi rendah.