VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia meraih peringkat ke-40 dalam indeks kemudahan berusaha (Index of Doing Business). Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik percepatan kemudahan berusaha yang dihadiri juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan para pejabat terkait lainnya. Menurut Presiden,lima tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat ke posisi 72 pada 2018, tapi stagnan dan justru turun tipis pada 2019 menjadi 73. Presiden Jokowi juga meminta Menko Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal langkah-langkah perbaikan formasi di semua titik. (antara)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  merupakan perusahaan milik negara di sektor bisnis. Perusahaan ini memainkan peran vital untuk mendukung meningkatkan ekonomi Indonesia.  Sebagai perusaaan milik negara, BUMN memilki tanggungjawab membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.BUMN terus berkembang dari tahun ke tahun. Data Kementerian BUMN menyebutkan, Jumlah perusahaan yang dimiliki mencapai 143 perusahaan dengan nilai aset Rp 8,000 triliun. Kontribusinya terhadap APBN di tahun 2018 mencapai  Rp 420 triliun.

BUMN Indonesia memiliki produk-produk unggul di bidang dirgantara, misalnya berbagai pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia,  yang sudah dipasarkan di luar negeri. Selain itu, ada produk kereta api buatan PT INKA dan produk-produk lain.

Di sektor infrastruktur dan properti,  terdapat PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, Wijaya Karya yang sudah merambah ke beberapa negara Afrika.

Capaian-capaian inilah yang membuat pemerintah mendorong agar BUMN tidak hanya menjadi perusahaan besar di dalam negeri tetapi juga di kancah global. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, Presiden Joko Widosdo mengangkat dua wakil menteri BUMN untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keduanya adalah Kartika Wirjoatmodjo yang sebelumnya Direktur Utama PT Bank Mandiri dan Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium.

Kementerian BUMN adalah satu-satunya Kementerian di pemerintahan Joko Widodo yang memiliki dua wakil menteri. Tentu saja, hal ini bertujuan agar BUMN menjadi perusahaan besar yang mempunyai reputasi global. Presiden Joko Widodo meminta agar menteri dan wakil menteri bekerjasama untuk membuat BUMN mempunyai reputasi global.

Dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN, Erick Thohir  mengambil langkah berani dengan menyegarkan jajaran pimpinan birokrasi Kementerian BUMN.  Sebanyak tujuh eselon 1 digeser ke posisi baru di berbagai BUMN. Hal itu dilakukan untuk membawa BUMN bersaing secara global.

Langkah berani Menteri Erick Tohir patut didukung dan kita akan menunggu hasilnya. Diharapkan ke depan, Menteri BUMN Erick Tohir konsisten dalam mengambil langkah-langkah berani terlepas dari intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja BUMN.

Presiden Joko Widodo menerima Ketua dan Anggota Parlemen Singapura, Rabu (20/11/2019), di Istana Merdeka Jakarta. 

Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Singapura berkomitman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi, pembangunan infrastruktur pembangunan Sumber Daya Manusia dan ekonomi digital. 

Menurut Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, komitmen tersebut dicapai pada pertemuan Retreat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Oktober lalu. 

Saat menerima rombongan Parlemen Singapura, menurut Retno, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya dukungan Parlemen Singapura terhadap komitmen kedua kepala negara tersebut agar kerjasama bilateral keduanya dapat terus ditingkatkan. 

“ Dan presiden mengatakan bahwa tentunya ini adalah kerja sama dari G to G, tapi kita perlu juga dukungan pada level parlemen karena kerja sama antara parlemen juga perlu didukung dan juga kerja sama antar pemuda juga perlu diperkuat. Di tengah situasi dunia yang banyak sekali ketidakpastian, presiden mengatakan menjadi lebih penting artinya bagi Indonesia dan singapura untuk memperkuat kerja sama termasuk kerja sama bidang ekonomi karena ASEAN memiliki harapan yg bagus “.

Presiden Joko Widodo menerima Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan-Jin beserta sejumlah anggota Parlemen Singapura di Istana Merdeka, Jakarta. Tercatat ada 6 anggota Parlemen Singapura yang turut hadir mendampingi Ketua Parlemen saat diterima Presiden Joko Widodo. Selain itu rombongan Parlemen Singapura juga didampingi oleh Duta Besar Dan Wakil Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar dan Jonathan Han. 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (VOI/Ndy/AHM)

Presiden Joko Widodo berharap agar pengembangan Blok Masela dapat dipercepat. Hal itu disampaikan Presiden saat menerima sejumlah delegasi Japan Indonesia Association, Rabu (20/11/2019) di Istana Merdeka Jakarta.

Pembangunan dan pengembangan Blok Masela hingga saat ini masih dalam tahap proses persiapan, mulai dari perancangan desain, hingga pembebasan lahan. Proyek ini rencananya akan dilaksanakan di tahun 2022 hingga 2027 mendatang. 

Usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa Presiden berharap agar pengerjaan Blok Masela dapat dipercepat. 

Menanggapi hal ini, menurut Airlangga, delegasi Japan Indonesia Association yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda berjanji bahwa pengerjaan proyek Blok Masela akan dipercepat. 

“ Terkait dengan proyek masela, disampaikan bahwa perancangan desain dan pembebasan lahan, local content semua sedang dipersiapkan dan juga ini akan mempekerjakan tenaga kerja di sana. Proyek rencananya dari 2022-2027. Kemudian terkait dengan program pengembangan Masela bapak presiden mengharapkan bahwa ini bisa dipercepat. Dan Mantan Prime Minister Fukuoda mengatakan bahwa dia menjadi saksi bahwa ini diharapkan bisa ditingkatkan “. 

Lebih lanjut Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan delegasi Japan Indonesia Association, Presiden Joko Widodo juga menyebut tentang rencana pemeritah Indonesia untuk menggagas Ommibus Law. Hal ini dilakukan untuk memangkas sejumlah peraturan yang dianggap memperlambat masuknya investasi asing kedalam negeri. Terlebih, menurutnya, pemerintah Indonesia juga akan mengeluarkan kebijakan baru terkait Daftar Negatif Investasi. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan investasi Jepang ke Indonesia. (VOI/Ndy/AHM)