VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Tanggal 17 April 2019,  menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, di hari ini Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum.     Ada lebih dari 190 juta orang yang berhak mengikuti pemungutan suara. Pemilihan kali ini menjadi istimewa karena dilaksanakan secara serentak dalam satu waktu. Di dalam negeri, pemilihan presiden berikut wakil presiden, legislatif atau dewan perwakilan tingkat nasional dan daerah (DPR, DPRD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  hanya dilakukan dalam 1 hari saja, 17 April 2019. Sedangkan bagi lebih dari 2 juta warga negara Indonesia di luar negeri sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Antusias ditunjukkan para pemilih ini dengan mengantri di kantor perwakilan Indonesia di masing-masing negara.

Jika dibandingkan dengan pemilihan umum di India yang masih berlangsung saat ini, ada perbedaan sistem dan waktu. Pertama, India melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Partai yang memenangkan mayoritas di parlemen akan memerintah, baik secara tunggal ataupun berkoalisi. Jadi tidak ada pemilihan presiden. Kedua, waktu yang disediakan untuk pemilihan sekitar 1 bulan, yaitu sampai bulan Mei mendatang.

Baik di Indonesia maupun India permasalahannya       adalah penyaluran peralatan pemilu, yang tersebar luas bahkan hingga daerah yang cukup terisolasi. Soalnya,  baik di Indonesia maupun di India, rakyatnya   tidak hanya hidup di kawasan perkotaan. Mayoritas  tinggal di pedesaan bahkan  di kawasan terpencilyang relatif sulit dijangkau.

Bukan hendak membahas perbedaan sistem keduan negara, tetapi esensi dari pemilihan umum baik di Indonesia maupun di India adalah penyaluran hak warga negara secara konstitusional. Memberi kesempatan kepada warga negara memilih Kandidat yang terbaik untuk penyelenggaraan negara.

Rakyat menentukan siapa kandidat yang mereka pilih dan  partai yang mereka dukung. Rakyat pula yangberhak menolak kandidat yang berkinerja buruk, atau partai yang mengabaikan harapan-harapan rakyat. Itulah sesungguhnya esensi dari demokrasi. Rakyat yang berkuasa meskipun mungkin hanya terlihat di hari pemilihan itu saja.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2019 mengalami surplus 540 juta dolar AS, atau lebih tinggi dari posisi surplus Februari 2019 sebesar 330 juta dolar AS.  Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Gedung BPS Jakarta, Senin mengatakan  pada periode Januari-Maret 2019, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit 0,19 miliar dolar atau 190 juta dolar AS. Hal tersebut karena neraca perdagangan nonmigas masih mengalami surplus sedangkan neraca perdagangan migasnya masih defisit.

Kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari situasi ekonomi global yang masih buruk. Susah-payahnya kinerja ekspor Indonesia terlihat dari neraca  perdagangan non-migas yang kinerjanya turun drastis dibanding tahun lalu. Pada kuartal I-tahun ini neraca non-migas hanya bisa mencatatkan surplus sebesar 1,15 miliar dolar Amerika. Capaian tersebut turun hingga 61,6 persen dibanding kuartal I-tahun lalu sebesar 2,99 miliar dolar Amerika.

Lagi-lagi harga komoditas menjadi penyebabnya. Pasalnya, volume ekspor batu bara, sepanjang kuartal I-tahun ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I-tahun lalu. Akan tetapi karena harganya turun tajam, maka total nilai ekspor batu bara harus terkoreksi hingga 9,26 persen pada kuartal I-tahun ini. Padahal diketahui bahwa batu bara memiliki peran yang paling besar terhadap total ekspor Indonesia, yaitu 15,26 persen.

Penurunan harga di pasar global juga dialami oleh golongan barang Lemak & Minyak Hewan/Nabati yang didominasi oleh minyak sawit. Menurut Suhariyanto harga minyak sawit yang melemah hingga 15,2 persen menjadi penyebab hal tersebut. Nasib paling buruk dialami komoditas karet. Harga karet yang merosot tajam telah memaksa tiga negara penghasil karet, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk sepakat menurunkan produksi.

Surplus perdagangan pada bulan Maret dapat dikatakan sebuah prestasi, mengingat situasi perekonomian global masih tidak mudah. Banyak negara sasaran ekspor utama Indonesia yang mengalami pelemahan permintaah sedangkan harga komoditas masih fluktuatif. Pemerintah perlu mengintensifkan diversifikasi pasar. Kini saatnya mencari pasar baru, di luar negara sasaran ekspor utama.

Rabu, 17 April 2019, Bangsa Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Sejak merdeka dari penjajahan pada 1945, Bangsa Indonesia telah sebelas kali menyelenggarakan pemilihan umum -pemilu. Suasana revolusi setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan gonta-ganti kabinet membuat pemilu baru terlaksana 10 tahun setelah kemerdekaan. Pemilu 1955 adalah pemilu Indonesia yang pertama. Rakyat memilih wakil-wakil mereka di 29 partai peserta pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun pada waktu itu bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, namun pemilu 1955 berjalan dengan penuh keragaman, kejujuran, kesederhanaan, dan kedamaian. Sehingga para pengamat asing dan dalam negeri menilai pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis di Indonesia.

Dalam perjalanannya, sistem pemilu demokrasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada 1965, yang kemudian berhasil ditumpas, muncul pemerintahan Orde Baru. Pada masa inilah Pemilu kembali digelar. 10 partai turut serta dalam pemilu 1971 untuk anggota DPR Pusat, DPR Daerah tingkat I dan II.

Pemerintah Orde Baru kemudian mereduksi partai politik hanya menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, plus Golongan Karya. Saat itu pemerintah melarang partai beroperasi sampai ke desa. Pemilu mulai digelar teratur lima tahun sekali. Keadaan ini berlangsung pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada 1998, gerakan reformasi menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Pemilu 1999 diselenggarakan dengan wajah baru. 48 partai politik berebut kursi DPR, DPRDaerah Tingkat I Provinsi, dan DPRDaerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Pemilu kembali digelar pada 2004. Kali ini selain memilih wakilnya di parlemen, rakyat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung presiden mereka. Pemilu 2004 memberlakukan sistem electoral threshold sebesar tiga persen perolehan suara Pemilu 1999. Sehingga jumlah partai peserta pemilu berkurang menjadi 24 partai. Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan partai lokal di Aceh. Ketentuan electoral threshold pada pemilu sebelumnya dihapus, dan diganti dengan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen. Dari 38 partai, hanya 9 yang lolos parliamentary threshold dan berhak mendapat kursi di DPR.

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai. Namun hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5 persen perolehan suara, dan berhasil masuk ke DPR. Pemilu 2019 ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah pasangan dengan nomor urut 1, Joko Widodo dengan wakilnya Ma’ruf Amin, sementara calon dengan nomor urut 2 adalah Prabowo Subianto, berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN yang juga Acting Ketua SOM ASEAN-Indonesia, Benny Y.P. Siahaan, pada Pertemuan Ke-21 ASEAN-India Senior Officials’ Meeting (AISOM) di New Delhi, India pada tanggal 11-12 April 2019 mengatakan ASEAN dan India dapat fokus pada kerja sama maritim yang konkret di kawasan Indo-Pasifik, misalnya pada masalah keamanan dan keselamatan maritim, penanganan sampah plastik laut, konektivitas maritim, dan sebagainya.

Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pembahasan mengenai arsitektur kawasan dan hubungan antar negara-negara besar, Benny Y.P. Siahaan menyampaikan bahwa  ASEAN yang saat ini tengah mengembangkan ASEAN Indo-Pacific Outlook dan menyambut baik komitmen India untuk berkontribusi pada pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya   mekanisme East Asia Summit yang telah dimiliki ASEAN saat ini akan memudahkan implementasi dan pemajuan kerja sama dimaksud.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Vijay Thakur Singh, ketua Delegasi India mengapresiasi Indonesia atas inisiatif pelaksanaan Pertemuan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation tanggal 20 Maret 2019 di Jakarta yang dinilai bermanfaat dan tepat waktu., Vijay Thakur Singh menegaskan pula komitmen India untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Kerja sama yang saling menguntungkan senantiasa perlu diutamakan di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan upaya negara besar memperebutkan pengaruh di kawasan.

Pertemuan Ke-21 AISOM merupakan pertemuan tahunan Tingkat Pejabat Tinggi antara ASEAN dan India. Pertemuan dipimpin bersama oleh India dan Thailand selaku negara koordinatorkerja sama ASEAN-India serta dihadiri delegasi negara ASEAN dan India, serta Sekretariat ASEAN. Beberapa rencana kerja sama konkret telah diusulkan dalam Pertemuan, antara lain kerja sama di bidang kemaritiman dalam hal blue economy, kebudayaan, Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan rencana kegiatan untuk mengisi Tahun Kerja Sama Pariwisata ASEAN-India pada tahun ini.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama yaitu perkembangan dan arah ke depan kerja sama ASEAN-India antara lain di bidang pemberantasan terorisme, konektivitas, kerja sama ekonomi, perubahan iklim, penanganan bencana, pendidikan, hubungan antar-masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada pertemuan itu telah pula dilakukan pertukaran pandangan mengenai isu-isu global dan perkembangan arsitektur perekonomian regional, termasuk perkembangan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).