VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kemarin, 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang ditetapkan berdasarkan hari lahirnya seorang perempuan priyayi atau bangsawan  Jawa, Raden Ajeng Kartini. Pada masanya, Kartini tak mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria dalam menuntut ilmu. Lewat korespondensinya dengan beberapa temannya di Belanda, Kartini mengungkapkan keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Kartini menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu, Ia bertekad   untuk memajukan wanita bangsanya, Indonesia. Menurut Kartini, memajukan perempuan pribumi  bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diberikan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Kumpulan surat Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda dibukukan oleh J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda pada saat itu dengan judul Door Duisternis Tot Licht , atu dalam bahasa Indonesia terkenal dengan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Raden Ajeng Kartini pun menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia.

Bagaimana Perempuan Indonesia saat ini? Perempuan Indonesia telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum pria. Hampir di semua sektor, perempuan Indonesia berperan, bahkan menjadi Kepala Negara. Megawati mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit perempuan yang berhasil menjadi kepala negara.  Megawati menjabat sebagai Presiden Indonesia ke lima sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Saat ini delapan perempuan Indonesia ada dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Meski perempuan Indonesia telah berhasil memperoleh kesempatan yang sama dengan pria dalam berbagai bidang , semangat juang perempuan Indonesia harus terus digelorakan. Seperti yang diserukan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta perempuan Indonesia terus menggelorakan semangat juang untuk membangun keluarga, masyarakat, bangsa, dan memajukan generasi penerus.

Sesuai kodratnya sebagai seorang ibu, perempuan Indonesia saat ini mempunya tugas yang tidak ringan. Mengingat Indonesia akan mendapat anugerah bonus demografi selama rentang waktu 2020- 2035, yang mencapai puncaknya pada 2030. Perempuan Indonesia harus mempersiapkan manusia-manusia hebat yang akan memajukan Indonesia.  Menyiapkan generasi berpotensi, sehat, cerdas dan memilki moral yang baik dengan langkah awal dari kesehatannya sendiri. Perempuan Indonesia harus sehat untuk melahirkan generasi yang sehat, salah satunya terbebas dari stunting. Dengan memperhatikan kesehatan diri sendiri dan anak-anak yang dilahirkan dan kecukupan gizi bagi pertumbuhan anak-anaknya, perempuan Indonesia akan membawa Indonesia keluar dari predikat negara nomor empat dengan angka stuntingtertinggi di dunia. Lebih kurang sebanyak 9 juta atau 37 persen balita Indonesia mengalami stunting atau kerdil. Kesadaran perempuan Indonesia untuk memperhatikan anak-anak dan keluarganya, bisa meningkatkan Indeks Sumber Daya Manusia. Tahun 2018, Bank Dunia merilis laporan Indeks Sumber Daya Manusia  atau Human Capital Index. Dalam laporan tersebut, Indeks Sumber Daya Manusia  Indonesia sebesar 0,53 sehingga berada di peringkat ke-87 dari 157 negara. Indeks Sumber Daya Manusia  mencerminkan produktivitas anak yang lahir hari ini sebagai pekerja masa depan, dengan memperhitungkan kesehatan dan pendidikannya. Peran utama perempuan Indonesia untuk menciptakan generasi yang produktif harus terus dikedepankan. Sehingga generasi emas Indonesia ,yaitu generasi masa depan Indonesia yang memiliki kecerdasan yang komprehensif pada 2045 akan terwujud. Indonesia dengan sumber daya manusia yang  produktif, inovatif, memiliki  interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul.  Perempuan Indonesia harus memprkuat dirinya sendiri untuk menopang kokohnya Bangsa Indonesia.

Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  menginisiasi pertemuan pembahasan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas ( PBVDD )  bersama Direktorat Regional kawasan Asia Pasifik dan Afrika - ASPASAF. Hal tersebut bertujuan untuk  meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara kawasan, khususnya untuk mendorong penguatan kerja sama di bidang ekonomi, dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Website kemlu.go.id menulis, pertemuan itu juga  melibatkan kehadiran Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian  Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam kegiatan  Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah mengenai Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas (PBVDD) Indonesia dengan negara di kawasan ASPASAF  yang berlangsung pada tanggal 12-14 April 2019 di Bintaro, Tangerang.

Pembahasan substansi PBVDD  berlangsung sangat interaktif  dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif  untuk posisi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Aspasaf. Pembahasan PBVDD juga akan digunakan untuk mengidentifikasi negara-negara yang sangat potensial untuk menjalin kerja sama PBVDD dengan Indonesia. Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam, Ricky Suhendar dan Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Prasetyo Hadi dalam sambutannya  sepakat bahwa demi menunjang peningkatan hubungan diplomatik dan bilateral yang telah terjalin dengan negara di Kawasan ASPASAF. khususnya dengan meningkatkan saling kunjung antara pejabat dan diplomat kedua negara, maka diperlukan upaya aktif untuk menjalin PBVDD serta memperbaharui masa berlaku PBVDD yg sudah ada.

Dalam diskusi kelompok terarah  tersebut, Satuan Kerja LIntas Kementerian dan lembaga seperti Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dirjen ASPASAF berpartisipasi aktif memberi masukan terhadap penyelarasan data dan mekanisme dalam PBVDD dimaksud. Forum ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya tgl 28-30 Maret 2019 yang membahas PBVDD kawasan Amerika dan Eropa.

Dengan  penyelarasan data oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, melalui kegiatan diskusi keleompok terarah  tersebut diharapkan akan terbentuk daftar terbaru dan terintegrasi yang akan disosialisasikan dengan seluruh  pemangku kepentingan terkait, baik Kementerian/Lembaga, perusahaan penerbangan, IATA, Angkasa Pura dan pihak Otoritas Bandara, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,  Tempat Pemeriksaan Imigrasi, maupun untuk dimuat di dalam Treaty Room,  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 pada Rabu pekan lalu. Meski sejumlah daerah batal menggelar pencoblosan karena berbagai hal, namun secara umum Pemilu berjalan aman dan damai. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Indonesia Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis pekan lalu  menegaskan, dunia usaha menyambut baik penyelengaraan Pemilu 2019. Menurut dia, dunia usaha melihat ini adalah momentum yang baik untuk menjaga optimisme karena pemilu sudah berjalan dengan aman dan damai.

Selain itu, Rosan juga optimis investasi akan meningkat di semester II 2019. Hal ini tidak lepas karena penyelengaraan Pemilu yang aman sehingga menumbuhkan kepercayaan pengusaha untuk berbisnis. Ditambah lagi, stabilitas ekonomi Indonesia masih ada di kisaran 5 persen, meski ekonomi dunia melambat dan aksi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berlangsung.

Rosan berharap investasi akan meningkat di semester ke 2 karena stabilitas perekonomian dan keamanan yang baik dan terjaga serta kepastian pembangunan yang terprediksi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Darmin Nasution meyakini para investor akan menanamkan investasi di Indonesia pasca Pemilu 2019. Hal itu diyakini akan membuat investasi lebih bergeliat karena selama ini banyak investor yang menunggu hasil Pemilu 2019.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto juga optimistis kinerja industri manufaktur akan tumbuh lebih optimal seusai penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Dunia usaha dan investasi akan meningkat setelah pemilu karena Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang paling matang. Airlangga mengatakan peningkatan di bidang usaha manufaktur sudah terbukti, terutama sejak berakhirnya krisis ekonomi pada 1998 dan terus bertahan hingga lima kali penyelenggaraan pemilu. Industri manufaktur beberapa sudah tinggi. Distribusi makanan dan minuman di atas sembilan persen. Saat ini industri manufaktur lain seperti logam, garmen, tekstil dan pakaian, farmasi, mainan anak, kosmetik, dan busana diharapkan  menyamai kinerja pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung kinerja industri pengolahan ini, Kementerian Perindustrian telah menggelar Indonesia Industrial Summit, yang merupakan forum konsolidasi pemangku kepentingan guna merumuskan langkah strategis dalam mendorong transformasi digital 4.0 dalam sektor manufaktur. 

Mesir sedang berada di persimpangan untuk menjadi negara demokrasi melalui Pemilu atau negara yang melanggengkan kekuasaan Presiden. Asumsi ini dapat kita kemukakan, sehubungan dengan inisiatif referendum yang dapat memperpanjang masa ajabatan Abdel Fattah el Sisi hingga tahun 2030 mendatang. Presiden Mesir Al Sisi yang mulai menjabat kepala negara dan pemerintahan Mesir mulai 2014 telah berhasil dengan upaya politiknya dengan mewujudkan referendum. Pada hari Sabtu 20 April, Rakyat Mesir akan memberikan suara dalam referendum yang hasilnya akan menentukan perubahan atau amandemen konstitusi, yang utamanya menetapkan masa jabatan Presiden Mesir. 

Partai-partai politik yang merupakan oposisi pemerintah telah melakukan gerakan untuk membatalkan referendum yang dimulai Sabtu 20 April selama tiga hari.

Melalui gerakan yang disebut Gerakan Demokrasi Sipil, kelompok oposisi yang beranggotakan partai-partai Liberal dan partai berhaluan kiri dalam jumpa pers mengecam amandemen konsitusi Mesir. Jika referendum disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir, maka akan dilakukan amandemen konstitusi Mesir. Melalui amandemen itu, Abdel Fattah el Sisi akan mungkin mendapat mandate menjadi Presiden Mesir hingga 2030. Periode itu tentu mengingatkan para oposisi  akan masa jabatan Presiden Husni Mobarak dari 1981 sampai 2011. Husni Mubarak baru dapat diturunkan dari kekuasannya melalui gerakan demokrasi seiring merebaknya Arab Spring.  Gerakan oposisi telah menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menolak referendum yang telah ditetapkan oleh parlemen pekan lalu.  Jika rakyat Mesir menyetujui referendum yang menjadi dasar amandemen konstitusi mengenai masa jabatan Presiden, maka undang-undang menetapkan bahwa seorang Presiden Mesir dipilih melalui Pemilu dan memangku jabatan selama dua masa jabatan tidak akan berlaku lagi.

Presiden El Sisi yang berlatar belakang militer mulai berkuasa pada tahun 2014 setelah menggulingkan presiden sipil pertama, Mohammad Morsi yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu,

Apakah Mesir akan terus melaksanakan pemilihan Presiden secara demokratis melalui Pemilu yang terjadwal? Semua masih akan ditentukan melalui referendum. Berdasarkan pengalaman dan sejarah, rakyat Mesir tentu mempunyai catatan sebagai bekal memberikan suara dalam referendum mulai Sabtu besok.