VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Tiga negara penghasil karet dunia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet alam sebesar 240 ribu ton. Pengurangan ekspor karet alam ini akan diterapkan selama empat bulan ke depan untuk meningkatkan  harga karet di pasar global. Langkah itu sebagai bagian dari kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke-6 yang disepakati ketiga menteri negara anggota.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri di Jakarta Senin lalu menjelaskan, mulai 1 April Indonesia dan Malaysia resmi  mengurangi kebijakan ekspor karet sementara Thailand akan menyusul pada 20 Mei mendatang. Rinciannya, Indonesia sebesar 98.160 ton setara 40,9 persen dari total pengurangan dan Malaysia sebesar 15.600 ton setara 6,5 persen. Sedangkan Thailand sebagai produsen terbesar berkomitmen untuk mengurangi ekspornya hingga 126.240 ton setara 56,2 persen dari total pengurangan ekspor.

Menurut Kasan Muhri, implementasi skema AETS ke-6 tersebut akan dimonitor serta dievaluasi tiap tiga bulan sekali oleh Komite Monitoring dan Pengawasan ITRC. Hal itu dilakukan guna mengoptimalisasi pelaksanaan kesepakatan dari tiga negara anggota. Dia berharap, dengan adanya komitmen pengurangan ekspor oleh tiga negara, harga karet global dapat menyentuh harga di atas 1,5 dolar Amerika per kilogram.

Sementara itu Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menyatakan optimistis harga karet di level bursa komoditas Internasional meningkat usai diberlakukannya pengurangan ekspor oleh tiga negara produsen karet dunia.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto menjelaskan, pengurangan ekspor karet oleh pemerintah akan dialokasikan untuk penyerapan karet sebagai bahan baku campuran aspal. Konsumsi penyerapan untuk bahan baku aspal itu sebesar tiga ton per kilometer jalan. Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Keputusan Kementerian Perdagangan nomor 779 tahun 2019, penyerapan karet untuk bahan baku campuran aspal dialokasikan untuk daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi rancangan resolusi tata kelola terumbu karang berkelanjutan yang diajukan Indonesia dalam Sidang Umum Lingkungan PBB (UNEA) ke-4 di Nairobi, Kenya, akhir pekan lalu. Rancangan resolusi itu disusun oleh Indonesia bersama Monako serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan. Sidang UNEA merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang ini menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini.

Delegasi Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suseno Sukoyono menyatakan, resolusi tersebut menjadi resolusi pertama yang disepakati dari total 23 resolusi yang diadopsi dalam sidang.

Suseno dalam pernyataan resminya, Senin lalu menyebutkan, salah satu paragraf dari resolusi tersebut, mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi karena perdagangan ikan karang hidup konsumsi marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Suseno menambahkan, resolusi ini juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020. Resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal.

Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi tersebut, Indonesia bersama dengan negara pengusung lainnya dan Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, keberadaan terumbu karang bagi ekosistem laut hanya kurang dari 1 persen dari total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena berfungsi sebagai rumah bagi seperempat dari seluruh spesies laut di dunia.

Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 50 persen terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia. Terumbu karang juga menyediakan potensi jasa lingkungan senilai 11,9 triliun dolar Amerika atau 16,9 juta triliun rupiah per tahun bagi populasi 500 juta jiwa di dunia.

Hari Buku Anak Sedunia diperingati setiap tanggal 2 April. Perayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dan memupuk minat baca.

Berbicara tentang minat baca, beberapa penelitian menunjukkan betapa rendahnya tingkat minat baca masyarakat Indonesia. Namun, penelitian yang dilakukan Global English Editing tahun 2018 tentang negara yang menghabiskan waktu untuk membaca ternyata hasilnya cukup mencengangkan. Penelitian tersebut menunjukkan Indonesia berada di urutan ke 16, lebih baik daripada Argentina, Jerman dan Kanada. Negara yang tertinggi minat bacanya adalah India dengan waktu yang dihabiskan untuk membaca di atas 10 jam per minggu. Sementara Indonesia di atas 6 jam per minggu. Namun ini bukan prestasi akhir, harus ada upaya berkelanjutan untuk menjaga bahkan meningkatkan minat baca.

Peningkatan minat baca ini tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, misalnya, terus mengoptimalkan budaya literasi.

Sejak  tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Dari sisi anggaran, tak kurang Rp10 triliun dialokasikan untuk pengembangan literasi perbukuan. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan disebutkan buku pendidikan di Indonesia harus bermutu, harga terjangkau dan merata. Untuk itu, sebagai upaya mendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbud dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada Selasa (2/04) menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan literasi dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran buku dalam pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Gerakan Literasi Nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, mulai dari ranah keluarga sampai ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Meningkatkan literasi bangsa perlu dibingkai dalam sebuah gerakan nasional yang terintegrasi, tidak parsial, sendiri-sendiri, atau ditentukan oleh kelompok tertentu. Gerakan literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, pegiat literasi, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan publik dalam setiap kegiatan literasi menjadi sangat penting untuk memastikan dampak positif dari gerakan peningkatan daya saing bangsa.

Lebih dari 57 juta warta Turki yang memiliki hak untuk memilih wali kota dan anggota dewan kota di seluruh negeri melakukan pencoblosan pada hari Minggu lalu (31/3/2019). Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki kalah di ibu kota Ankara dan Istanbul. Kekalahan ini dinilai sebagai pukulan bagi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam 16 tahun kekuasaannya. Sesuai tradisi politik di Turki, perebutan posisi gubernur atau wali kota di metropolitan Antara dan Istanbul mendapat sorotan utama pemilihan lokal karena merupakan barometer aspirasi rakyat terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat.

Namun, secara umum dari pemilihan lokal yang digelar di seluruh negeri, AKP dan koalisinya masih unggul dengan raupan suara lebih dari 51 persen. Pemilihan lokal ini, yang dianggap amat menentukan masa depan pemerintahan Erdogan, digelar saat perekonomian Turki sedang memburuk. Nilai tukar mata uang lira terus merosot belakangan ini dan Turki dilanda resesi ekonomi dalam tiga bulan terakhir 2018.

Kekalahan di ibu kota negara itu tentu tidak dapat diterima begitu saja oleh partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Sekretaris Jenderal AKP Fatih Sahin lewat akun Twitter-nya mengatakan segera memprotes dan bakal melawan hasil pemungutan suara di Istanbul dan provinsi Igdir di wilayah timur negeri itu. Erdogan dalam menanggapi kekalahan partai pendukungnya menegaskan kalo dia lebih memilih pemilihan umum 2023.

Sementara, ketua partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP) Kemal Kilicdaroglu menegaskan kalau “musim semi” sedang melanda Ankara dan Istanbul. Dia bahkan menyamakan apa yang terjadi di kedua kota itu seperti musim semi Arab tahun 2011 yang menjatuhkan rezim diktator di beberapa negara Arab.

Hasil pemilihan lokal atau pilkada di Turki ditengarai sebagai cerminan penolakan masyarakat urban di Ankara, Istanbul serta beberapa kota besar lainnya menolak upaya Partai Keadilan dan Pembangunan dan Erdogan menutupi krisis ekonomi Turki dengan isu keamanan, terorisme, dan konspirasi asing.

“Musim semi” di Ankara dan Istanbul tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Erdogan dalam menghadapi pemilihan umum 2023.